Penggugat:
SYARIF ALI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KemenHum HAM R I Cq Kakanwil kemenhumham Kalbar
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH

berkas/ biodata TMH di kantorPertanahan Medan dilenyapkan oleh ELFACHRI agar barang bukti tidakada dan ELFACHRI tidak terlibat/ tersangkut perkara dan didugaELFACHRI memberikan imbalan dengan aparat kepolisian;ELFACHRI selama 6 bulan sejak Januari 2003 menjabat Kepala KantorPertanahan Medan terlihat sangat sombong/ angkuh tidak peduli dantidak takut kepada siapapun termasuk atasan langsung yaitu KakanwilBPN Sumut bahkan informasi mengatakan bahwa ELFACHRI bisamencopot jabatan siapapun termasuk Kakanwil

BPN Sumut danmemindahkan pegawai BPN kemana saja;Informasi mengatakan bahwa ELFACHRI duduk menjadi Kepala KantorPertanahan Medan telah menghabiskan dana Rp.2.000.000.000, antaralain untuk pejabat/ deputi BPN Pusat, mantan Kakanwil BPN Sumut (Drs.ZAUFI LUBIS), DPRD Medan, Walikota Medan dan lainlain yang didugaberasal dari TMH (bendaharawan GAM), namun ketika TMH ditangkap,ELFACHRI lepas tangan bahkan menyatakan tidak (baru) mengenalnya,padahal mereka sudah puluhan tahun bersahabat, sebagai tambahaninformasi

untukKetua DPRMPR di Jakarta, Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta,Panglima TNI di Jakarta, Sekretaris Negara RI di Jakarta , Sekretaris MiliterPresiden di Jakarta, Kepala Badan Inteliien Negara di Jakarta, KepalaKejaksaan Agung di Jakarta, Menteri Hukum dan PerundangUndangan diJakarta, Kepala Kepolisian RI di Jakarta, Kepala Badan PertanahanNasional di Jakarta, Gubernur Sumatera Utara di Medan, Pangdam V/BB diMedan, Kapoldasu di Medan, Ketua DPRD Sumut di Medan, KepalaKejaksaan Tinggi Sumut di Medan, Kakanwil

No. 2417 K/Pid/2007mencopot jabatan siapapun termasuk Kakanwil BPN Sumut danmemindahkan pegawai BPN kemana saja;Informasi mengatakan bahwa ELFACHRI duduk menjadi Kepala KantorPertanahan Medan telah menghabiskan dana Rp.2.000.000.000, antaralain untuk pejabat/ deputi BPN Pusat, mantan Kakanwil BPN Sumut (Drs.ZAUFI LUBIS), DPRD Medan, Walikota Medan dan lainlain yang didugaberasal dari TMH (bendaharawan GAM), namun ketika TMH ditangkap,ELFACHRI lepas tangan bahkan menyatakan tidak (baru) mengenalnya

Gubernur Sumatra Utara,Pangdam I/BB, Kapoldasu, Ketua DPRD Sumut, Ketua DPRD Sumut,Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Kakanwil BPN Sumut, Ketua Kakesbangdan Linmas Sumut, Walikota Medan, Ketua DPRD Medan, Kapoltabes MS,Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Kakesbang dan Linmas Kota Medan,Dandim 0201 BS, Pimpinan ORMAS, OKP, Mahasiswa dan yangberkepentingan/ pers, setiap penerimaan surat tersebut ditulis dalam bukuekspedisi dan buku ekspedisi tersebut telah diserahkan saksi MUHAMMADMARJONO kepada Terdakwa; Pada

(delapan ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi), yang terletak didi Dati Tumalahu, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,Maluku dan penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atassebagian objek sengketa dari bidang tanah di Dati Tumalahu, NegeriBatumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku adalah melawanhukum dan tanpa hak;Menyatakan sertipikat hak milik nomor 3508 tahun 2010 dan SuratKeputusan Kakanwil BPN Promal tanggal 21041998 Nomor88/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan

Kakanwil BPN Promal tanggal 21041998 Nomor 90A/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan Kakanwil BPNPromal tanggal 30091998 Nomor 353/HM/BPN.MAL/98 tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum;Menyatakan objek sengketa bukan merupakan satu kesatuan dengansertipikat hak milik nomor 3508 Tahun 2010 adalah tidak sah milikPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk keluarmeninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dengan caramembongkar bangunan atau

Pattinama S.H., tanggal 27 Maret 1998 Nomor104/51/Sirimau/JB/IIV/98, Surat Keputusan Kakanwil BPN ProvinsiMaluku tanggal 21 April 1998 Nomor 88/HM/BPN.MAL/1998, suratkeputusan Kakanwil BPN Provinsi Maluku tgl 30 September 1998Nomor 353/HM/BPN.MAL/1998 dan Surat Keputusan Kakanwil BPNProvinsi Maluku tanggal 21 April 1998 Nomor 90A/HM/BPN.MAL/1998tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3508/2010 beserta sertifikatsertifikat hak milik pemisahannya yang dilakukan pada

Bahwa selain dari pada itu Kepala BPNRI juga telah menyurati Kakanwil BPNProvinsi Sumatera Utara agar Kakanwil BPN menyelesaikan terlebih dahulu konflikantara Penggugat dengan PT Umbul Mas Wisesa sebelum memprosespermohonan HGU PT Umbul Mas Wisesa, sesuai suratnya Nomor : 3789/14.3300/X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012, dengan demikian baik Tergugat,Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPNRI telah bersepakatbahwa permohonan HGU atas nama PT Umbul Mas Wisesa atas sebidang tanahyang masih

Pasal inimenggambarkan seandainyapun Tergugat, T Kakanwil BPN Provinsi SumateraUtara dan Kepala BPNRI akan mencabut hakhak Penggugat atas tanahkepunyaannya tersebut, seharusnya Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi SumateraUtara dan Kepala BPNRI memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, jadisiapapun tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain(pemilik tanah), apalagi penerbitan HGU untuk kepentingan pribadi/perusahaanbadan hukum (P11) j2n2enn enn nnn cence cece ce nee cece ceceHalaman

Nomor : 01/Sei Siarti/2013,tertanggal 10 Juni 2013, atas nama PT Umbul Mas Wisesa, jelasjelas telahbertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu AsasKepastian Hukum dan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, sebabTergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPNRIseharusnya terlebih dahulu melakukan penelitian lapangan, asal usul tanahtersebut, apalagi Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan KepalaBPNRI telah mengetahui ada permasalahan antara PT Umbul

Surat dari H.Maswandi,SH,MHum Kuasa Hukum dari Bambang Agus Winotoalias Pek Cuan dengan suratnya tanggal 7 September 2009 Nomor :052/KBKHBK/IX/2009 yang ditujukan antara lain kepada Kepala BPN Rl,Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan KabupatenLabuhanbatu, Bupati Labuhanbatu tentang pemberitahuan ada mengajukangugatan di Pengadilan Negeri Rantauprapat ;b.

UMBUL MAS WISESA,yang isinya antara lain sebagai berikut : tidak dibenarkan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara melakukanpengukuran terhadap tanah yang dikuasai PT.

Rumpa (Tergugat I), berdasarkan Pmeberian hak (tanah Negara) sebgaimana dimaksud Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan No. 520.I/24/53- 19/95 Nomor Urut 40 tertanggal 07 November 1995;

Rumpa (Tergugat I), berdasarkan Pemberian Hak (tanah Negara) sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan No. 520.I/24/53- 19/95 Nomor Urut 41 tertanggal 07 November 1995;

2; (tiga ratus meter persegi) atas nama I JAGA (Tergugat XXXI), berdasarkan pemberian hak tanah (tanah negara) sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan No. 520.I/24/53- 19/95 Nomor Urut 44 tertanggal 07 November 1995;

MONDENG (Tergugat XV), berdasarkan pemberian hak tanah (tanah negara) sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan No. 520.I/24/53- 19/95 Nomor Urut 46 tertanggal 07 November 1995;

2; (empat ratus lima meter persegi) atas nama BABA (Tergugat IV), berdasarkan pemberian hak tanah (tanah negara) sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan No. 520.I/24/53- 19/95 Nomor Urut 49 tertanggal 07 November 1995;

MONDENG (Tergugat XV), berdasarkan pemberianhak tanah (tanah negara) sebagaimana dimaksud SuratKeputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional SulawesiSelatan No. 520.1/24/53 19/95 Nomor Urut 46 tertanggal 07November 1995; Sertifikat Hak Milik No. 99/ Desa Maroneng, GS/SUNo.16897/95 seluas 300 M?

SUARNO (Tergugat Il),berdasarkan pemberian hak tanah = (tanah negara)sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kakanwil BadanPertanahan Nasional Sulawesi Selatan No. 520.1/24/53 19/95Nomor Urut 16 tertanggal 07 November 1995;6.

SUARNO (Tergugat Ilberdasarkan pemberian hak tanah (tanah Negara) sebagaimanadimaksud surat keputusan KAKANWIL Badan Pertanahan NasionalSulawesi Selatan Nomor 520 .1(245319)95 Nomor Urut 16tertanggal 07 Nopember 1995. Jawaban Tergugat Il ( H. SUARNO dalam PokokPerkara)1.

Bahwa setelah dilaksanakan persidangan Majelis HakimPTUN Padang telah mengeluarkan Putusan No. 22/G/KKIP/2014/PTUNPDG tanggal 10 Februari 2015 yang amarnyamenerima Permohonan Keberatan Termohon/ Pemohon Keberatan/Kakanwil BPN Sumbar.. Dalam amar Putusan PUN Padangdimaksud pada halaman 66 di alinea kedua dari atas Majelis PTUNmenyatakan limit waktu pengajuan Penyelesaaian SengketaInformasi ke Komisi Informasi belum terpenuhi (Prematur) sehinggabelum ada kewenangan absolut Komisi Informasi.12.

Kantor Wilayah Badan PertanahanPropinsi dapat menunjuk Pejabat Pengelola InformasiDan Dokumentasi (PPID) ataupun Atasan PejabatPengelola Informasi (atasan PPID) yang tentunya harusbertanggung jawab ke Kakanwil BPN Propinsi.

Dalamhal ini Kakanwil dapat saja menunjuk dirinya sendiriatau orang lain untuk menjadi Atasan PPID. Dengandemikian PPID Kanwil BPN Propinsi dan Atasan PPIDKanwil BPN Propinsi bertanggung jawab ke KakanwilBPN Propinsi, bukan ke Menteri.7) Dengan demikian terlihatlah dengan jelasbahwa yang dapat mewakili Badan Publik itu adalahKakanwil, bukan Atasan PPID Kanwil BPNsebagaimana tertera dalam Putusan halaman 11paragraf 4.19.Surat kuasa Termohon adalah cacat hukum .

Pertimbangan hukum tersebut keliru denganAlasan hukum sebagai berikut :1) Bahwa orang yang bertanggung jawabmewakili Termohon sebagai pihak dalam perkara aquoadalah adalah Kakanwil, dan atas kewenanganKakanwil dapat menunjuk/ memberikan kuasa keorang lain.2) Bahwa jika Surat Kuasa yang ditanda BapakSyaiful, SP, MH selaku pihak Kakanwil dapat menunjukorang lain untuk mewakili Badan Publik, namun selakuAtasan PPID tidaklan ada kewenanganya untuk itu ,karena kewenangan Atasan PPID itu dibatasi olehaturan

BPN Sumbar melaluisuratnya No. 69/1113.300/1/2015 tangal 15 Januari 2015yang menyatakan Dokumen yang kami mintai sudah ada dansudah ditemukan di Kantah Kabupaten Agam.Ternyata yang dikatakan ada itu bukan ditemukan di KantahAgam, melainkan adalah Kopian sebuah Dokumen yang tidakjelas keasliannya dan serba membingungkan.Bahwa untuk memperjelas itu khusus permohonan Informasike Kakanwil BPN Sumbar ini ditanyai lengkaplengkap danrunut yaitu.permohonan Informasi No. 3 yaitu3.

Penggugat:
SYARIF ALI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KemenHum HAM R I Cq Kakanwil kemenhumham Kalbar
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH

Nursiah;e Bahwa Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham membuat suratkepada Kakanwil Kemenkumham Prop.

BPN;e Saksi sendiri,e Kepala kantor Pertanahan Kubu raya, Kakanwil Hukum dan Ham, Sekjen Dep.

ke Kakanwil;Bahwa dari hasil penelusuran tim ke lapangan, ada 10 kali surat keberatan dariHj.

Nursiah dan diperlihatkan fotokopi surat hibah tersebut;Bahwa selanjutnya kami menyurati Gubernur mempertanyakan mengenaidokumen tanah Lapas Pontianak dan ternyata memang tidak ada, terakhir kamimengirim surat ke Kakanwil BPN Kalbar mohon petunjuk sejauh mana alas haktanah Lapas Pontianak;Bahwa setelah kami mengirim surat ke Kakanwil BPN Kalbar kirakira 7 harikemudian, ada balasan surat berupa undangan pertemuan dari Kakanwil BPNKalbar dan saat itu saksi dipanggil Kakanwil Depkumham Kalbar94memberitahukan

Kakanwil BPNPropinsi Irian Jaya;. Bahwa sejak mendapatkan tanah pekarangan berdasarkan S.K. Kakanwil BPNPropinsi Irian Jaya, Para Penggugat telah membangun rumah diatas tanahpekarangan tersebut dan mendiami rumah tersebut sejak tahun 1992 hingga saat ini;. Bahwa tanah pekarangan dengan nomor kapling 516 gambar situasi no. 18616tanggal 30 Desember 1991 ukuran 17m x 100m seluas 1.700 m? atas namaPenggugat Il berdasarkan S.K.

Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya NomorBPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992 merupakan tanah obyek sengketa dalamperkara ini dan saat ini dikenali beralamat di JI.

DALAM KONVENSIDALAM POKOK PERKARABahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil para penggugat pada posita angka2 yang mendalikan bahwa pada tahun 1992 mendapatkan jatah tanahtransmigrasi berdasarkan SK KAKANWIL BPN PROP.

BPN Propinsi Irian Jaya;Bahwa setahu saksi berdasarkan SK Kakanwil BPN Penggugat Il mendapatkan 2kapling tanah, yaitu tanah lahan usaha seluas 10.000 m?

Saksimengetahui adanya SK Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya NomorBPN.03/HM/1992 tanggal 8 Januari 1992 (vide bukti TI13/P2). Setahu saksibahwa setelah SK ada maka akan langsung dibuatkan sertipikatnya.

Menyatakan Turut Tergugat Il DK segera menerbitkan sertifikathak pakai atas nama Pengugat DR/Tergugat DK sesuaidengan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Baratnomor:55/HP/BPN.32/2011 tanggal 28062011 tentangpemberian hak pakai atas tanah seluas 4.578 M2, terletak didesa Rancabango, kecamatan Tarogong Kaler kabupaten Garutan.

Objek sengketa merupakan tanah/bangunan milik negara telahtercatat dalam Buku Inventaris Negara/TNI AD Nomor Registrasi3060 dan telah diberikan Hak Pakai berdasarkan SuratKeputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Baratnomor:55/HP/BPN.32/2011 tanggal 28062011, atas tanah seluas4.578 M2, terletak di desa Rancabango, kecamatan TarogongKaler kabupaten Garut.d.

Garut)segera menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama Tergugat (Kodam IlI/Slw) sesuai dengan Surat Keputusan Kakanwil BPNPropinsi Jawa Barat nomor:55/HP/BPN.32/2011 tanggal 28062011 tentang pemberian hak pakai atas tanah seluas 4.578 M2,terletak di desa Rancabango, kecamatan Tarogong Kalerkabupaten Garut an. Pemerintah Republik Indonesia CqKementerian Pertahanan Republik Indonesia.6.

DR/Tergugat DK telahmengajukan sertifikat hak pakai atas obyek sengketasaat ini sudan sampai tahap pemberian hak pakaiberdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN PropinsiJawa Barat nomor:55/HP/BPN.32/2011 tanggal 28062011 tentang pemberian hak pakai atas tanah seluas4.578 M2, terletak di desa Rancabango, kecamatanTarogong Kaler kabupaten Garut an.

Menyatakan Turut Tergugat II DK segera menerbitkan sertifikat hakpakai atas nama Pengugat DR/Tergugat DK sesuai dengan SuratKeputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Baratnomor:55/HP/BPN.32/2011 tanggal 28062011 tentang pemberianhak pakai atas tanah seluas 4.578 M2, terletak di desa Rancabango,kecamatan Tarogong Kaler kabupaten Garut an.

KEPALA KANTOR WILAYAH BPN (KaKanwil BPN) JAWATENGAH, berkedudukan di JI. Ki Mangunsarkoro No. 34C,Semarang ;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat , Il dan Turut TergugatVpara PembandingTurut Terbanding ;dan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENSUKOHARJO, berkedudukan di JI.

PSP, Sebelah Selatan : Saluran Irigasi ;Berdasar bunyi amar angka 10 ini, sudah tepat secara formilmenempatkan KaKanwil BPN Jawa Tengah dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagai Turut Tergugat dan Il untukmentaati putusan perkara ini nanti, karena KaKanwil BPN Jawa Tengahtelah melibatkan diri melakukan kewajiban yang diperintahkan amarputusan angka 10 kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSukoharjo ;5.

Penunjukan Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah melakukanpenelitian dan pengukuran pembagian serta pemecahan tanahterperkara, bertentangan dengan amar angka 10 putusan No. 242 PK/Pdt/2006 ;7.2.1.7.2.2.Sesuai dengan amar angka 10 putusan No. 242 PK/Pdt/2006,yang diperintahkan amar itu. melakukan pemecahansertifikat HGB No. 164 Kawarasan adalah TergugatBerkepentingan V, yakni Kepala kantor Pertanahan KabupatenSukoharjo, bukan Kepala kantor Wilayah BPN Propinsi JawaTengah (KaKanwil BPN Jateng) ;Amar

No. 2590 K/Pdt/2010Bahwa, surat beserta dengan lampiran gambargambar tersebut (Bukti P8) yang dikeluarkan oleh KaKanwil BPN Propinsi Jawa Tengah diSemarang (Sesuai dengan bukti PI s/d P4, KaKanwil BPN PropinsiJawa Tengah di Semarang bukan sebagai pihak sehingga tidak berhakmengeluarkan surat tersebut) berdasarkan putusan Pengadilan TataUsaha Semarang (Vide bukti P18) sudah dibatalkan. Hal itu sesuaidengan bunyi amar putusannya, khususnya pada butir 2 dan 3, yaitu:Butir:2.

Bahwa, dalam hal keterlibatan pihak Kantor Wilayah Pertanahan PropinsiJawa Tengah di Semarang, kembali Majelis Hakim Pengadilan TinggiJawa Tengah di Semarang tidak pernah memberikan pertimbanganterhadap buktibukti yang telah menjadi fakta natour berupa bukti bukti P1 s/d P4 tentang pihakpihak yang terlibat dalam putusan perkara dimana KaKanwil BPN Propinsi Jawa Tengah tidak sebagai pihak, P8,P18 kecuali hanya mengatakan dalam pertimbangan alasan putusanyadengan mengatakan:Menimbang, bahwa dengan

Kakanwil BPN DKI Jakarta tanggal 25071997 Nomor.1.711.2/1148/0903/885/B/1997 dan SK.

Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan memutusnperkaea aquo menolak atau setidaktidaknyadinyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa Eksepsi kewenangan absolut dari Turut Tergugat IItersebut sebagaimana pada halaman 2 dan 3, adalah sebagai berikut : Bahwapada gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 7(tujuh), menerangkan bahwaSurat Keputusan Kakanwil BPN DKI Jakarta tanggal 25071997 No.1.711.2/1148/0903/885/B/1997 dan Surat Keputusan Kakanwil BPN DKIJakarta

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN DKIJakarta tanggal Nomor : 1.711.2/1148/0903/885/B/1997, tanggal 25 JuliPutusan No. 440/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. Hal 15 dari 191997, Sertifikat Hak Pakai No.503/Kelapa Dua, telah berubah atau diberikanhak baru menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.587/Kelapa Dua, atasnama Nyonya NURLAILA ;4.

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN DKIJakarta Nomor :1.711.2/1147/0903/884/B/1997, tanggal 25 Juli 1997,Sertifikat Hak Pakai No.504/Kelapa Dua, telah berubah atau diberikan hakmenjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.568/Kelapa Dua, atas namaSHIRAZ ;5.

No.587/Kelapa Dua, atas nama Nyonya NURLAILA,sebagai pengganti Sertifikat Hak Pakai No.503/Kelapa Dua yang hilang, danTerbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.568/Kelapa Dua, atas namaSHIRAZ, sebagai pengganti Sertifikat Hak Pakai No.504/Kelapa Dua yanghilang, yang di dasarkan atas Surat Keputusan Kakanwil BPN DKI Jakartatanggal 25071997, Nomor : 1.711.2/1148/0903/885/B/1997 (bukti P.T.2 danT.T.II1), dan Surat Keputusan Kakanwil BPN DKI Jakarta tanggal 25071997,Nomor.1.711.2/1147/0903/884/B/1997

Dalamhal tanah HGU 14/Lahat, panitia dibentuk oleh Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Kakanwil BPNSumsel!)

Hal ini tentunya mengakibatkanPenggugat tidak dapat leluasa membuka areal HGU untuk dijadikanperkebunan ;Bahwa selanjutnya Kakanwil BPN Sumsel menyampaikan Surat No.2426/50016/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 yang ditujukan kepadaDirektur PT Pan London Sumatra mengundang PT Pan London Sumatrauntuk menghadiri Sidang Panitia C untuk menindaklanjuti hasil identifikasiHalaman 13 dari 42 halaman.

Selanjutnya dikarenakan Kakanwil tidak mengundang Penggugatuntuk hadir dalam sidang panitia maka Penggugat tidak menghadiri sidangpanitia tersebut.

CS136/LSIP/X/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 kepada Kakanwil BPNSumsel yang pada intinya menyatakan bahwa tanah HGU 14/Lahat yangtelah dimanfaatkan oleh Penggugat adalah seluas 1.642,3 Ha. Penggugatjuga melampirkan peta yang menerangkan pemanfaatan tanah HGU14/Lahat seluas 2.566 Ha sebagai berikut :a. areal tanam = 1.406,25 Ha:b. Nursery/pembibitan = 18 Ha;c. HCV/DAS = 236,09 Ha ;d.

BerdasarkanSurat Peringatan III ini Kakanwil BPN Sumsel menyampaikan bahwa masihHalaman 17 dari 42 halaman.

Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya NomorBPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992;Bahwa luas tanah yang diukur berdasarkan Berita Acara PengukuranNo. 15 /10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 adalah seluas 11.381 m?sedangkan jumlah luas tanah gabungan milik istri Penggugat danTergugat adalah 11.700 m?

Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992;g. Bahwa Tergugat II telah khilaf dalam memberikan pertimbanganpada saat mediasi kasus pertanahan tanggal 15 Mei 2013sehingga Penggugat dan Tergugat menandatangani suratperjanjian tanggal 15 Mei 2013;h.

Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992Tanggal 8 Januari 1992;. Menyatakan bahwa Tergugat II telah khilaf dalam memberikanpertimbangan pada saat mediasi kasus pertanahan tanggal 15 Mei 2013sehingga Penggugat dan Tergugat menandatangani surat perjanjiantanggal 15 Mei 2013;.

Kakanwil BPN Propinsi Irian JayaNomor BPN. 03/HM/1992 yang diterbitkan oleh Kakanwil BPN Propinsilrian Jaya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikianTergugat menolak dengan dalil gugatan Penggugat angka 24 dan 25;11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita angka 26, 27,28, 29, 30 dan 31 yang diajukan oleh Penggugat.

Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Bihol berdasarkan surat Keterangan Nomor : B.470.499 Sie-Pemt/SKET/LM-7/2022 yang tercantum dalam sertipikat tanah dengan tanda bukti Hak No.365 berdasarkan surat keputusan tanggal 20-2-1991 (KAKANWIL-BPN/OP.KALTIM /IN/HM/BPN-16/TRANS10-41-1991) Surat ukur Tanggal 18 may 1981 No.2898/91 Luas 10.000 M2 adalah benar orang yang sama dan yang sebenarnya adalah BASRI.S, yang di terbitkan oleh Pemerintah

Kutai Kartanegara Kecamatan Muara Wis Kantor Kepala Desa Lebak mantan;

KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA BARATcq.KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG

Tergugat:
KAKANWIL PT. Bank Mandiri Persero Tbk Regional II Sumatera Selatan
Turut Tergugat:
Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan

KAKANWIL BPN PROVINSI SUMATERABARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAPADANG,

KAKANWIL BPN PROVINSI SUMATERABARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAPADANG, Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Kota Padang;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/TurutTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal.1 dari 16 Hal. Put.

Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat c.g. Kepala KantorPertanahan Kota sebagai persona standi in judicio dalam gugatannyasebagai Tergugat Ill. Padahal baik PenggugatPenggugat maupunTergugat dan II tidak punya hubungan hukum (innerlijke samenhang)sama sekali dengan Tergugat Ill.

Pontianak dan LPKlas ITA Pontianak yang pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008;Bahwa Hasil Berita Acara Mediasi tersebut dilaporkan kepada Kakanwil DepkumhamProp.

Nursiah;Bahwa Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham membuat suratkepada Kakanwil Kemenkumham Prop.

Saidharus mensertipikatkan seluruh tanah termasuk yang dikuasai oleh KodamXII Tanjung Pura.Bahwa meskipun Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham RI melalui suratkepada Kakanwil Kemenkumham Prop.

Pontianak dan LPKlas ITA Pontianak yang pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008;35Bahwa Hasil Berita Acara Mediasi tersebut dilaporkan kepada Kakanwil DepkumhamProp.

Nursiah;e Bahwa Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham membuat suratkepada Kakanwil Kemenkumham Prop.

Bukti iniadalah perintah Kakanwil Pertanahan Prop. SulSel kepadaKepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk menerbitkansertipikat hak milik (GHM ) atas nama H. Mansyur Dg. Limpo diatas tanah objek perkara .

Namun isi suratKeputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. SulSel tidakdilaksanakan secara sempurna, melainkan hanya sebagian saja. Karenapoint tiga yang berisi perintah kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaMakassar untuk memberikan (menerbitkan) sertipikat hak milik kepada H.Mansyur Dg. Limpo sama sekali tidak pernah di indahkan.

Nomor520.1 1428/596/5301/96 tanggal 2 Oktober 1996 yang akhirnyamengilhami kami untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembaliterhadap kasus ini dengan harapan bahwa kalau saja bukti suratKeputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. SulSel ini dapatdijadikan bukti lebih awal maka bunyi putusan hakim dalam perkara initentulah berbeda dengan yang ada saat ini;Hal. 17 dari 24 hal. Put.

;Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. SulSeltersebut, terbit berdasarkan perintah Eksekusi Adminisbatif dari KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 29/G.TUN/95/PTUN. U. Pdg. karena putusan perkara Nomor 29/G.TUN/95/PTUN. U.Pdg. telah berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dilaksanakan..Bahwa temyata Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan NasionalProp.

Bahwa tidak dilaksanakannya surat keputusan Kakanwil BadanPertanahan Nasional Prop. SulSel belakangan didalilkan karena, telahada perikatan jual beli antara ahli waris H. Mansyur Dg. Limpo denganEdy Aliman, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya UjungPandang lebih memilin menerbitkan sertipikat Hak Milk Nomor 13/Tidungatas nama Edy Aliman dari pada kepada H. Mansyur Dg. Limpo.