Ditemukan 375066 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemberhentian taruna kepolisian Kepala kepolisian daerah lampung; Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Tata kerja kepolisian Class action Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;; Binton samosir vs kepala kepolisian daerah jambi; Helmi zarmansyah vs kepala kepolisian daerah aceh Abdu nafi giofani vs gubernur akademi kepolisian; Hamdani vs kepala kepolisian daerah aceh;; Elang samudra vs kepala kepolisian daerah lampung;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 24-04-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI VS MUHAMMAD HAIDAR YAAFI MUNAWAR;
364 — 239 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI VS MUHAMMAD HAIDAR YAAFI MUNAWAR;
    PUTUSANNomor 91 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan Agung,Nomor 131, Candi Baru, Semarang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Eddy Purwatmo, M.H.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2020Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. IlAngkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar MuhammadHaidar Yaafi Munawar Nomor Ak. 16.016;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur AkademiKepolisian Nomor Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. IlAngkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar MuhammadHaidar Yaafi Munawar Nomor Ak. 16.016;4.
    Menyatakan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian NomorKep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian DenganHormat Taruna Akpol Tingkat Il Angkatan 51 Detasemen AdnyanaYuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar Nomor AK.16.016 adalah sah menurut hukum:3.
    Nomor 4 Tahun 2016 tentangPeraturan Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian juncto Pasal 13 ayat (1)huruf d dan e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji KesehatanPersonel Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu mempunyaiHalaman 4 dari 6 halaman.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-06-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 07-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — ROBERTUS HADI SUSANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT;;
60 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROBERTUS HADI SUSANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 20-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — ., M.H VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI ;
360 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI ;
    ., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Pengadegan Timur IV,Nomor 4, RT 009 RW 001, Kecamatan Pancoran, JakartaSelatan 12770, pekerjaan Mantan Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo, Nomor 3, KebayoranBaru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs.
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, statuskedudukan dan mengembalikan hakhak Kepegawaian Penggugat padakeadaan semula sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.
    Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor Kep/1048/VII/2018 tanggal 30 Juli 2019tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Dinas Polri atas namaBambang Haryanto, S.I.K, M.H, Pangkat AKBP, NRP 69050443,Kesatuan Pamen Yanma Polri;3.
    Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasiharkat, martabat status kedudukan dan mengembalikan hakhakkepegawaian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada keadaansemula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.
    Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Bahwa secara substansi Penggugat berdasarkan Putusan Sidang KomisiEtik Profesi Polri Nomor PUT/23/V/2017 yang memutuskan Penggugatterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf bdan huruf i, Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf c, dan Pasal 15 huruf ePeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagai dasar Tergugatmengeluarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 22-06-2022 — Putus : 19-08-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/TUN/2022
Tanggal 19 Agustus 2022 — ARIF RAHMAN, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
165 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARIF RAHMAN, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/TUN/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — ADE ERIS MUSLIM VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN;
188 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADE ERIS MUSLIM VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN;
    ., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Trusted And Reassure Lawfirm Advocate Legal Consultant Legal Auditor, beralamat di KotaBanjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70112,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTANSELATAN, berkedudukan Jalan Let.Jend S. Parman Nomor16 Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, KotaBanjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Kombes Pol.
    Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa: Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/120/V/2019,tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dariDinas Polri atas nama Ade Eris Muslim, Pangkat Brigadir, NRP.75121115;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 24-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 PK/TUN/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — NICKO BAYU BIMA SAKTI VS GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI;
107 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NICKO BAYU BIMA SAKTI VS GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara,berupa surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian RepublikIndonesia Nomor Kep/126/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentangPemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat Il,Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala, a.n. Brigdatar NickoBayu Bima Sakti, NO. AK.14.191;3.
    Memerintahkan kepada Tergugat Gubernur Akademi Kepolisian RepublikIndonesia untuk mencabut surat Keputusan Gubernur Akademi KepolisianRepublik Indonesia Nomor Kep/126/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentangPemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat Il,Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala, a.n. Brigdatar NickoBayu Bima Sakti, NO. AK.14.191;4.
    Memerintahkan Tergugat untuk memulinkan Harkat dan Martabat sertaKedudukan Penggugat, sebagai taruna Akademi Kepolisian RepublikIndonesia:5.
    Nomor: Kep/122/VII/2017, tentang Kenaikan Tingkat dan PangkatAkademi Kepolisian TK Il Angkatan 50 Detasemen WicaksanaAdhi Manggala dari Brigadir Dua Taruna Menjadi Brigadir SatuTaruna Tahun Akademik 20162017, tanggal 27 Juli 2017,Brigdatar Nicko Bayu Bima Sakti Nomor Ak.14.191, dinyatakantidak naik tingkat dan pangkat: Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah 2 (dua) kalitidak naik tingkat dan pangkat, sehingga dikeluarkan dari PendidikanAkademi Kepolisian sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (
    2) PeraturanGubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9November 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian; Bahwa dengan demikian, penerbitan keputusan objek sengketa a quobaik secara prosedural dan substansi telan sesuai dengan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 10-06-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA VS DIDI HOT BAGAS SITORUS;
64 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA VS DIDI HOT BAGAS SITORUS;
    PUTUSANNomor 92 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5Nomor 60, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara:Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Kombes. Pol.Dr.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 08-03-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/KI/2024
Tanggal 19 Maret 2024 — IRFAN NANDA SETIA VS KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;
113 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IRFAN NANDA SETIA VS KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 31-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/TUN/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI VS MUHAMMAD HAIDIR YAAFI MUNAWAR
208 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI VS MUHAMMAD HAIDIR YAAFI MUNAWAR
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 413 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan AgungNomor 131, Candi Baru, Semarang, 50232:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Drs.
    Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Gubernur AkademiKepolisian Nomor Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IIAngkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar MuhammadHaidar Yaafi Munawar Nomor Ak. 16.016;3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur AkademiKepolisian Nomor Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IIAngkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar MuhammadHaidar Yaafi Munawar Nomor Ak. 16.016;4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat danMartabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna AkademiKepolisian Republik Indonesia;5.
    Menyatakan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian NomorKEP/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian DenganHormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat Il Angkatan 51 DetasemenAdnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi MunawarNomor AK. 16.016 adalah Sah menurut hukum:4.
    Berdasarkan dua hasil Rikes terakhir, Penggugatdianggap tidak cakap melanjutkan pendidikan, sehingga diberhentikandengan hormat sebagai Taruna; Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) huruf b Peraturan GubernurAkademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan KehidupanTaruna Akademi Kepolisian juncto Pasal 13 ayat (1) huruf d dan ePeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji KesehatanPersonel Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — ARESTO WISESHA SARAGIH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
74 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARESTO WISESHA SARAGIH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 27-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 22-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2022
Tanggal 17 Maret 2022 — JIMMY AKFER MANUEL NABABAN, SH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI;
132 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JIMMY AKFER MANUEL NABABAN, SH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 10-06-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/TUN/2019
Tanggal 25 Juli 2019 — ., S.I.K VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI;
169 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., S.I.K VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI;
    ,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada LembagaBantuan Hukum STIH Litigasi, beralamat di Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor007/LBHPKTUNPDT/III/2019, tanggal 11 Maret 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo, Nomor 3, KebayoranBaru, Jakarta Selatan:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Drs.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor Kep/556/V/2017, tanggal 31 Mei 2017tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atasnama Abraham Micel, S.H., S.ILK., Pangkat AKP/NRP 82111160,Jabatan/ Kesatuan Pama Ditsabhara, tanggal lahir 30 November 1982:4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kembali Penggugat AbrahamMicel, S.H., S.LK., Pangkat AKP/NRP 82111160 kembali menjadiAnggota Polri;5.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor Kep/556/V/2017, tanggal 31 Mei 2017tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atasHalaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2019nama Abraham Micel, S.H., S.LK., Pangkat AKP/NRP 82111160,Jabatan/ Kesatuan Pama Ditsabhara, tanggal lahir 30 November 1982;4.
    peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) terbuktimeninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerjasecara berturutturut, sehingga patut diberhentikan tidak dengan hormat daridinas Kepolisian
    Negara RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1)huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang PemberhentianAnggota Kepolisian Negara RI:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 31-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 K/TUN/2021
Tanggal 29 Juli 2021 — RIZKI RAMDHANI, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;
103 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIZKI RAMDHANI, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;
    ., dankawankawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Turki & Partners Law Firm, beralamatdi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 04/SKK/LFT&P/III/2021, tanggal 15 Maret2021;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKABELITUNG, tempat kedudukan di Jalan Komplek PerkantoranAir ltam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan BangkaBelitung;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Darma Lelepadang, S.H.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahKepulauan Bangka Belitung Nomor Kep/93/III/2020 tertanggal 31 Maret2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atasnama Bripka Rizki Ramdhani, NRP 85060846, Jabatan Ba Sium PolresBelitung Timur;3.
    Menyatakan batal atau tidak syah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahKepulauan Bangka Belitung Nomor Kep/93/III/2020 tertanggal 31 Maret2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri AtasNama Bripka Rizki Ramdhani, S.H., NRP 85060846, Jabatan Ba SiumPolres Belitung Timur;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan hak PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkatdan martabatnya sebagai Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia seperti semula sebagaimana sebelum terbitnya objeksengketa;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 K/TUN/2024
Tanggal 23 April 2024 — ADITYA PRATAMA PUTRA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;;
63 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADITYA PRATAMA PUTRA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 19-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592 K/TUN/2022
Tanggal 6 Desember 2022 — EDOARDO BUDIMAN NUBATONIS VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;;
74 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EDOARDO BUDIMAN NUBATONIS VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 12-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) VS MENTERI PERDAGANGAN RI;
206 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) VS MENTERI PERDAGANGAN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 09-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 28-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 610 K/TUN/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — JOHANES IMANUEL NENOSONO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;;
139 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHANES IMANUEL NENOSONO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/TUN/2023
Tanggal 21 Maret 2023 — ,MH VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI);;
133 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MH VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI);;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 31-10-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 K/TUN/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — SEPRI YUFENDI SIKI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;;
100 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEPRI YUFENDI SIKI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-03-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/TUN/2023
Tanggal 20 Juli 2023 — HUTABARAT VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;;
106 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUTABARAT VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;;