;Menimbang, bahwa mendasari pada surat surat bukti P1 s/d P6 tersebutdiatas, kesemuanya telah memenuhi persyaratan hukum formal yang berlaku,begitu juga dengan keterangan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimanatersebut diatas, yang memberikan keterangan dibawah sumpah juga telahHalaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 07/Pdt.P/2017/PN.Sda.memenuhi persyaratan hukum formal yang berlaku sehingga bukti bukti tersebutdapat dijadikan bukti dalam permohonan ini.

;Menimbang, bahwa mendasari pada bukti bukti surat dan keterangan duaorang saksi tersebut diatas, yang satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapatdiperoleh fakta fakta sebagai berikut :e Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang tinggal di WedoroCandi RT.001RW.004.

;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta fakta hukum yang terungkapdalam persidangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan suratpermohonan Pemohon yang memohon izin memperbaiki atau menambahkan namayang tertera dalam Surat Kenal Kelahiran Pemohon dari SUMIATI menjadi ATIKSUMIATI sesuai nama yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan KartuKeluarga Pemohon.

Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Gst, tanggal 8 Maret 2016, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Perlukaan : Kerusakan lapisan kulit, pembuluh darah, jaringan dan otot;Penyebab langsung (A1) : luka bacokPenyebab mendasari (A2) : Trauma benda tajam(b). Perlukaan : Kerusakan lapiisan kulit bagian atas;Penyebab langsung (A1) : luka lecet dan memarPenyebab mendasari (A2) : Trauma tumpul(c). Pengobatan dan tindakan: Rawat luka dan rawat inap;(d). Prognosis dari penyakit / damage : Memerlukan perawatan lanjut (opname);(e).

Dari hasil pemeriksaanditemukan luka lecet pada daerah uunubun korban, luka terbuka pada daerahbelakang telinga sebelah kiri korban,luka memar pada pipi kiri dan kanan: Kerusakan lapisan kulit, pembuluh darah, jaringan dan otot;Penyebab langsung (A1) : luka bacokPenyebab mendasari (A2) : Trauma benda tajamHalaman 7 dari 23 Perkara Nomor. 188/ PID.B/2015/ PN.Sgm.(b).(c).

(d).Perlukaan : Kerusakan lapiisan kulit bagian atas;Penyebab langsung (A1) : luka lecet dan memarPenyebab mendasari (A2) : Trauma tumpulPengobatan dan tindakan : Rawat luka dan rawat inap;Prognosis dari penyakit / damage : Memerlukan perawatan lanjut (opname);.

Perlukaan : Kerusakan lapisan kulit, pembuluh darah, jaringan dan otot;Penyebab langsung (A1) : luka bacokPenyebab mendasari(A2) : Trauma benda tajamHalaman 17 dari 23 Perkara Nomor. 188/ PID.B/2015/ PN.Sgm.(b). Perlukaan : Kerusakan lapiisan kulit bagian atas;Penyebab langsung (A1) : luka lecet dan memarPenyebab mendasari(A2) : Trauma tumpul(c). Pengobatan dan tindakan : Rawat luka dan rawat inap;(d). Prognosis dari penyakit / damage : Memerlukan perawatan lanjut(opname);(e).

(A2): Trauma benda tajam(b) Perlukaan : Kerusakan lapisan kulit bagian atas;Penyebab langsung (Al) : luka lecet dan memarPenyebab mendasari (A2) : Trauma tumpul Pengobatan dan tindakan : Rawat luka dan rawatinap; Prognosis dari penyakit / damage : Memerlukan perawatan lanjut (opname); Odontogram (kasus gigi) : Tidak dilakukan pemeriksaan.Menimbang, bahwa saksi Syaharuddin sampai saat persidangan masihmelakukan kontrol dan pemeriksaan secara rutin yang tidak dapat dipastikankesembuhannya dan akibat

Menyatakan Sertipikat Tanah Hak Milik No.23/Desa/Kp.Salahaji/Sriwijaya yang diterbitkan oleh Tergugat X, pada tanggal 14 Maret 1978 termasuk dan tidak terbatas segala bentuk putusan Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X yang mendasari diterbitkannya sertipikat tersebut serta segala bentuk akta peralihan yang mendasarinya sehingga terdaftar atas nama Tergugugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;5.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukumsertipikat tanah Hak Milik No.23/Desa/Kp.Salahaji/Sriwijaya,yang diterbitkan oleh Tergugat X, pada tanggal 14 Maret 1978termasuk dan tidak terbatas segala bentuk putusan TergugatVIII,IX dan X yang mendasari diterbitkannya sertipikat tersebutserta segala bentuk akta peralihan yang mendasarinya sehinggaterdaftar atas nama Tergugugat I; 5.

MH1JBB218BK076566, No mesin JBB2E1074213;e (satu) buah obeng bunga bertangkai warna kuningMenimbang, bahwa mendasari keterangan para saksi dan terdakwa barang buktiserta petunjuk dalam persidangan dapat diperoleh faktafakta sebagai berikut :1.Bahwa berawal sewaktu terdakwa BENI SANDRA NADEAK ALS BENI (menurutBuku Rapor SMP 9 Pekanbaru terdakwa masih berumur 17 tahun 6 bulan lahirpada tanggal 25 Nopember 1996) sedang mencari buahbuahan di kebun kelapasawit milik saksit RUSTAM EFENDI, terdakwa melihat

PDM264/PKN/06/2014 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2.

Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan masksud akan dimiliki secara melawan hukum; Menimbang, dimaksud dengan Mengambil yaitu beralihnya (pindahnya) sesuatubarang kedalam kekuasaan terdakwa dan dengan penguasaan nyata ini orangmengambil dapat mempergunakannya dan menikmati barang itu seperti miliknya sendiri.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwajuga barang bukti dapat diketahui fakta sebagai berikut Berdasarkan

tersebut.Menimbang, bahwa dengan uaraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimdapat menyimpulkan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiantermasuk kepunyaan orang lain dengan masksud akan dimiliki secara melawan hukumtelah dapat dibuktikannya ;ad.3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai padabarang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau denganmemakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsuMenimbang, bahwa mendasari

motor tersebut dengan menggunkan oneng yang telahterdakwa persiapkan sebelumnya, dan mebuka kabelkabel kunci kontak sepeda motortersebut selanjutnya menyambungkannya kembali dan menghidupkan sepeda motortersebut selanjutnya terdakwa bersama Dimun Nadeak pergi berboncengan meninggalkantempat tersebutMenimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas disimpulkanbahwa unsur ketiga telah dapat dibuktikan15ad.4. unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuMenimbang, bahwa mendasari

Redeb tanggal 2 Januari 2019 Nomor 286/Pid.B/2018/PN.Tnr. tersebut, Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti-bukti ternyata telah dipertimbangkan dengan baik dan sempurna semua unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, semua dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

orang orang yangdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI I dan SAKSI II telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari

JIL castoucatArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harusdiakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ;CEUUUO CaUIUaAC 4 C Ai C 444 CAUBUACpArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara

CarBahwa terdakwa sering merental mobil saksi Sariyono untuk mengangkatpupuk.Bahwa terdakwa menerima uang dan pihak show room sebesar Rp100.000.000..Bahwa uangtersebut terdakwa gunakan untuk modal bisnis pupuk.Bahwa terdakwa sudah pemah dihukum.Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Barang Bukti olehJaksa Penuntut Umum yang berupa yaitu :1 (satu) buah buku BPKB Mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9942 TB atasnama Sariyono1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9942 TB.Menimbang, bahwa mendasari

hukurn selaku) pemeganghak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannyaserta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidakmampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUH Pidana.Bahwa terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan ini, = setelahdicocokkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan kami adalah sesuaidan dalarn fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani danrohani sehingga terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik.Menimbang, bahwa mendasari

PDM200/PEKAN/05/2014 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebutad.2. dengan sengajadan melawan hukum memiliki barang sesuatuMenimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa M.

Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa M.SaifulMisranuddin Als Saiful Bin Karyo Suwitojuga barang bukti dapat diketahui fakta sebagai berikutPada awal bulan April 2012, saksi Sariyono Bin Suyat meminta tolongkepada terdakwa untuk membayarkan pajak mobil milik saksi Sariyono BinSuyat merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam BM 9942 TB, saat itu saksiSariyono Bin Suyat memberikan foto copy KTP, STNK

Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa M.

dan selanjutnya pisah tempat tinggal dengan Tergugatsejak bulan Mei 2015, Penggugat dan Tergugat hidup dari penghasilanmasingmasing, Penggugat dari gaji pensiun, sedangkan Tergugat dari gajisebagai pegawai negeri sipil.Menimbang, bahwa ada dua teori pembuatan surat gugatan yangdikenal dalam literature hukum, yaitu; (i) subtantiering theorie, yaitu bahwasetiap gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadidasar gugatan, juga harus menyebut kejadiankejadian nyata yangmendahului atau mendasari

No. 184/Pdt:G/2016/PA Mrs.maka Majelis Hakim tentunya tidak dapat memeriksa lebih jauh materigugatan Penggugat.Menimbang, bahwa kedua, Penggugat juga tidak menguraikanalasanalasan faktual yang mendasari besarnya tuntutan nafkah Penggugat,yaitu sebesar 2 juta rupiah perbulan.

dalam penyusunan suatugugatan, gugatan nafkah lampau yang diajukan Penggugat dinilai belummemenuhi unsur suatu gugatan yang baik karena memuat ketidakjelasan,sehingga berakibat gugatan tersebut kabur (obscuur libe/).Menimbang, bahwa jika gugatan Penggugat dilihat dari perspektif teorikedua dalam penyusunan gugatan, yaitu /ndividualisering theorie, makauraian dalil gugatan Penggugat yang hanya memuat pokok peristiwa danpokok tuntutan saja, tanpa disertai uraian mengenai fakta atau keadaannyata yang mendasari

No. 184/Padt:G/2016/PA Mrs.gugatan Penggugat tetap dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang baik,dengan ketentuan bahwa dalam pemeriksaan perkara serta pengajuan buktibukti, Penggugat mampu menjelaskan faktafakta serta keadaankeadaannyata yang mendasari tuntutannya tersebut yang disertai dengan buktibuktiyang cukup.Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, khususnya padatahap pembacaan gugatan, Penggugat ternyata tidak memberi penjelasanyang cukup, jelas, dan terang mengenai apa maksud frasa tidak

Dengan demikian, bukti P.2tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harusdikesampingkan.Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat juga tidak memberiketerangan yang lebih detail mengenai peristiwa atau keadaankeadaannyata . yang mendasari peristiwa pokok dan tuntutan pada gugatanPenggugat, khususnya untuk memperjelas makna frasa tidak dinafkahi danyang mendasari mengapa Penggugat menuniut nominal nafkah lampausebesar 2 juta rupiah perbulan.Menimbang, bahwa karena Penggugat

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6,tanggal 14 Oktober tahun 1994, telah menetapkan syarat hukum atas suratkuasa khusus untuk bertindak di Pengadilan, akan tetapi mendasari pada suratkuasa khusus dari Penggugat, tidak memenuhi sebagaimana syarat kekhususanuntuk berperkara di pengadilan, yakni :SYARAT : Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan objekyang diperkarakan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :e Bahwa mendasari pada surat kuasa Penggugat, tidak Menyebut secararingkas

Konsekuensi hukumnyaadalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak dapatditerima.Bahwa walaupun antara perkara Jusuf Meruk tersebut diatas dengan perkara aquo tidak persis sama, tetapi keduanya memiliki subtansi permasalahan yangsama, yaitu mengenai masalah Legal Standing/Persona Standi In Judicio dalammengajukan gugatan.Bahwa dengan mendasari pada Yurisprudensi MARI dalam perkara Jusuf Meruktersebut diatas, maka Sdr.

Yayasan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), bahwaseharusnya Penggugat menarik LEMASA selaku badan hukum dalam perkaraa quo, karena mendasari gugatan Penggugat adalah permasalahan dalamLembaga LEMASA dimana Penggugat mempermasalahkan pemberhentianPenggugat selaku Direktur Eksekutif LEMASA dan Pengangkatan StingalJohnny Beanal, A.Md., Kom, S.Sos selaku direktur Eksekutif LEMASA yangbaru, yang merupakan produk hukum dari Lembaga selaku badan hukum.2.

Stingal Johnny Beanal,A.Md., Kom, S.Sos, karena mendasari pada gugatan Penggugat, Penggugatdalam gugatannya telah mempermasalahkan dan berkeberatan ataspengangkatan Sdr. Stingal Johnny Beanal, A.Md., Kom, S.Sos sebagaiDirektur Eksekutif yang baru, (Vide, posita gugatan Penggugat angka 2, 3, 4,5, 7, 9 dan 10 serta Petitum gugatan angka 3), akan tetapi dalam perkara initidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan.3.

Tim15.biaya perkara dalam perkara ini, oleh karenanya adalah sah dan berdasarhukum untuk ditolak.Bahwa mendasari pada posita dan petitum gugatan Penggugat tidakterdapat permohonan dan tuntutan sita, hal ini membuktikan bahwa gugatanPenggugat tidak berharga/tidak bernilai dan terbukti tidak berdasar.

Unsur barang siapa.Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama barang siapa dalam hukum pidana,pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum orang yang diduga sebagaipelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut sebagai orang yang mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannuya ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi juga keteranganterdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwapelaku tindak pidana yang dimaksud

PDM432.PKN/II/2013tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;Ad.2. unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwaTeddy Jaya Rusli

Bangun Agung Perkasa tersebut ;Menimbang, bahwa dengan uaraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimdapat menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum serta memilikibarang sesuatu telah dapat dibuktikannya ;Ad.3. unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwaserta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut :Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran cicilan rumah dari saksi Harianto,

Bangun Agung Perkasa yang berkantor di jalan Setia MaharajaKomplek Perumahan Villa Maharaja blok B No. 18 dirugikan oleh karyawannyaterdakwa sebesar Rp. 242.000.000,20Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas disimpulkanbahwa unsur ketiga telah dapat dibuktikan ;Ad.4. unsur penguasaannya bukan karena kejahatan : Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan par saksi dan keterangan terdakwadalam persidangan juga barang bukti 7 (tujuh kwitansi) dapat diperoleh fakta sebagaiberikut

BangunAgung Perkasa sebagai pemilik Villa Maharaja Blok E No. 10 tersebut ;Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwaunsur keempat telah dapat dibuktikannya ;Ad.5. unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ; Menimbang, bahwa dengan unsur ke lima tersebut diatas Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa benar mendasari pada keterangan para saksi dan terdakwadalam persidangan

Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan berasal dari 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan jo 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Milik yang sah;

Menyatakan sah 50 (lima puluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarma dkk diterbitkan lebih dahulu pada tahun 1995 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dari pada terbitnya semua Sertifikat Hak Milik atas nama PTR/PK (Para Penggugat dalam Konvensi) ;

Menyatakan sah 50 (lima puluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarma dkk untuk mendasari

Bahwa, dalam perkara ini, gugatan Penggugat mempersoalkan prosesterbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.6450 yangditerbitkan oleh Tergugat Il dan segala proses penerbitannya dilakukanseca sah karena SHGB 6450 adalah hasil gabungan dari 50 SHGB danKe50 SHGB yang mendasari terbitnya (SHGB) No.6450 tersebutadalah berasal dari 50 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang juga terbitsecara sah pada tahun 1995 (sebelum terbit semua SHM atas namapara Penggugat yang terbit tahun 1997 dan 2002).

Dengan demikiangugatan Penggugat yang mempersoalkan penerbitan penggabunganSHGB No.6450 adalah gugatan yang sangat ngawur dan sebenarnyasoal proses penerbitan SHGB No.6450 adalah ranah Pengadilan UsahaNegara dan itupun telah di uji di Pengadilan Tata Usaha Negara(semua pertimbangan atas penilaian faktafakta termasuk buktibuktitidak ada yang dibatalkan termasuk tahun terbitnya ke50 SHMyang mendasari terbitnya SHGB No.6450/sesuai Yurisprudensitetap).

terbitnya SHGB No.6450 dimaksud.Perlu dijelaskan Kembali, ke50 SHM yang mendasari terbitnya SHGBNo.6450 terbit lebih dahulu dari SHM yang ada pada paraPenggugat dan ke50 SHM tersebut kemudian diturunkan statushaknya menjadi 50 SHGB dan setelah itu baru digabung menjadiSHGB.No.6450.

Menyatakan sah 50 (limapuluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarmadkk untuk mendasari terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6450atas nama PRITIKHalaman 40 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Padt.G/2020/PN Bkn5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satusatunya pemegangHak atas Bidang Tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor6450 desa Baru Kampar sebagaimana disebut diatas;6.

Menyatakan sah 50 (lima puluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarma dkkuntuk mendasari terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6450 atasnama PRITIK ;5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satusatunya pemegang Hakatas Bidang Tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6450 desaBaru Kampar sebagaimana disebut diatas;6. Menyatakan Bidang Tanah atas nama Para Penggugat Konvensi / ParaTergugat Rekonvensi tidak berada diatas bidang tanah Hak Guna Bangunan(SHGB No.6450);7.

Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabilaada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilanbawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim hanya mendasari

No. 1607 K/PID/2013Maret 2009 sekitar jam 06.15 WIB, di Desa Karangreja, RT. 01, RW. 03,Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, yang mana Terdakwa jugamengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan korban Sarmidimeninggal dunia ;Dengan mendasari pada kemampuan berkomunikasi dan ingatan yangbaik serta jelas dari Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim mengesampingkanketerangan Ahli Dr. Basiran Sp.

., di Desa Karangreja, RT.01 RW.03Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, yang mengakibatkan korbanSarmidi meninggal dunia ;Dengan mendasari pada kKemampuan berkomunikasi dan ingatan yangbaik serta jelas dari Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim mengesampingkanketerangan Ahli Dr. Basiran Sp.

tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti tidak salah dalam penerapan hukum ;Bahwa keberatan pemohon kasasi yang menerangkan bahwa Terdakwadi persidangan dalam sikap dan gerakgerik dapat memahami apa yangditanyakan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat hukum serta dapatmengingat dengan jelas kejadian yang dilakukan membacok korban Sarmidi dandapat mengetahui akibat perbuatannya bisa mengakibatkan korban meninggal,dengan mendasari

karena telah terbukti terjadibanyak pelanggaran prosedur pemeriksaan dalam pemeriksaan lapangan yangmenghasilkan SKPKB, yaitu antara lain pelanggaran hakhak Penggugat dalampemeriksaan, pelanggaranpelanggaran proseduril ini menyebabkan prosespemeriksaan berjalan tidak adil, melanggar banyak peraturan pajak, danmenimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat harus membayarPajak Penghasilan Pasal 23 yang lebih besar dari jumlah yang seharusnya ;Bahwa selengkapnya, latar belakang kejadian yang mendasari

;Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2003, KPP PMA III mengeluarkanSKPKB yang isinya sama dengan yang tertera dalam SPHP diatas dan sangatmerugikan Penggugat, secara total, SPT Penggugat telah dikoreksi sebesarRp.243.586.858, dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayaroleh Penggugat telah bertambah sebesar Rp.189.404.332, ;Bahwa SKPKB dikeluarkan tanpa adanya penandatanganan Berita AcaraHasil pemeriksaan oleh Penggugat dan tanpa adanya kesempatan bagiPenggugat untuk menanggapi SPHP yang mendasari

Ketetapan Pajak Kurang Bayarmelalui upaya keberatan dan banding, namun untuk sengketa lain yangberkaitan dengan suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, undangundangtidak melarang Wajib Pajak untuk mengajukan gugatan ;Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas, telah jelas bahwa Penggugatdapat mengajukan gugatan terhadap SKPKB, sejauh gugatan ini tidakmenggugat materi atau isi perhitungan SKPkKB ;Bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaranprosedur Pemeriksaan Pajak Lapangan yang mendasari

Pasal 31 ayat(3) UndangUndang Pengadilan Pajak, Penggugat dapat mengajukan gugatanatas sengketa atas SKPKB dengan syarat sengketa ini bukan sengketamengenai materi atau isi perhitungan SKPKB ;Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa Penggugat mempunyai hakuntuk mengajukan gugatan terhadap SKPKB mengenai pelanggaran prosedurpemeriksaan lapangan yang mendasari SKPkKB ;2.

pengakuannya memang tidak ada aktacerainya;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganputusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidanganmengenai surat permohoan Pemohon, maka telah ditemukan kekuranganfakta hukum yang mendasari

dalam peristiwa perceraian Pemohon denganmantan istrinya yakni tidak menjelaskan dasar hukum terkait perceraianPemohon dengan mantan istrinya berupa Surat Akta Cerai yang terdapatpada posita nomor dua;Menimbang, bahwa oleh karena posita nomor dua tersebut tidakmenjelaskan fakta kejadian yang mendasari permohonan, maka permohonanPemohon cacat formil, karenanya permohonan Pemohon kabur atauOBSCUR LIBEL, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapatditerima(NIE TONTVATKLIJk);Menimbang, oleh karena

Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan alasanperceraian bahwa isteri sudah tidak sanggup lagi bersabar atas kelakuan suamiyang tidak memberi nafkah secara lahir maupun batin mulai hari pertama nikahsampai sekarang dan tidak ada kecocokan antara keduanya;Menimbang, bahwa dalildalil gugatan tersebut tidak mampumenjelaskan alasan perceraian yang menjadi dasar hukum Penggugat dalammengajukan gugatan dan tidak mampu pula menjelaskan kejadian atauperistiwa yang mendasari

gugatan Penggugat untuk bercerai dari Penggugat.Oleh karena dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatantidak jelas, maka Majelis Hakim berkesimpulan posita gugatan Penggugat tidakterang dan jelas (Obscuur Libel).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makagugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On VankelijkVerklaard);Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun

tanggal 5 Oktober 2012.bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1411/WPJ.04/2012 tanggal 5Oktober 2012 adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor00005/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak April 2010.bahwaberdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonanPengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor :00005/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak April 2010Nomor 0084/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari

jawaban Tergugat denganSurat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor : 00005/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011Masa Pajak April 2010 diketahui Penggugat mengajukan permohonan ataspengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp91.199.965,00.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasanpemeriksaan yang mendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKBPPN Barang dan Jasa Nomor : 00005/207/10/019/11 tanggal

Bahwa Dandenma Koarmabar mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk memerintahkanTerdakwa melaksanakan mutasi dari Koarmabar ke Lantamal I Belawan karena sesuai prosedur setiapprajurit yang melaksanakan mutasi di Mako Koarmabar mendasari ST.

Bahwa benar Dandenma Koarmabar mempunyai kemampuan dan kewenangan untukmemerintahkan Terdakwa melaksanakan mutasi dari Koarmabar ke Lantamal I Belawan karena sesuaiprosedur setiap prajurit yang melaksanakan mutasi di Mako Koarmabar mendasari ST.

Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2012 setelah Terdakwa menjadi Danki HUT TNI diJakarta, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Surabaya menyusul KRI Sibolga536 melaksanakan latihanArmada Jaya di Sangata.5: Bahwa benar dengan mendasari ST. Pangarmabar No.

Bahwa benar Dandenma Koarmabar mempunyai kemampuan dan kewenangan untukmemerintahkan Terdakwa melaksanakan mutasi dari Koarmabar ke Lantamal I Belawan karena sesuaiprosedur setiap prajurit yang melaksanakan mutasi di Mako Koarmabar mendasari ST. Kasal danST.Pangarmabar harus tindak lanjuti dengan surat perintah dari Dandenma Mako Koarnabar.17.

Bahwa Penasihat Hukum mendalilkan Saksi1 (Kopda Indro Yudho Prastito)sebagai pengadu melaporkan Terdakwa dengan Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 dan baru mengetahui perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi2 adalah sekitar tanggal 21 Desember2012, sehingga menuurt Penasihat Hukum dengan mendasari pasal 74 ayat (1)KUHP pengaduan tersebut telah lewat Waktu.2).

Bahwa rentang waktu antara tanggal 20 Maret 2013 ketika Saksi1mengetahui perbuatan susila antara Terdakwa dengan Saksi2 sampai denganSaksi1 melaporkannya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 adalah belum lewat waktu 6 (enam) bulansebagaimana diamanatkan oleh 74 ayat (1) KUHP, sehingga mendasari fakta inipengduan Saksi1 yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 adalah syah dan tidak/belum lewat waktuatau kadaluarsa.4)

Bahwa Penasihat Hukum dalam dalilnya menyatakan terhadap Dakwaankesatu yaitu pasal 281 ke1 KUHP ternyata pengadunya adalah Saksi1 sementaraOditur Militer menguraikan dalam Dakwaannya ada pelaku lain dalam hal ini adalahSaksi3, namun hanya mendasari dari 1 laporan Polisi dari Saksi1, sementaraSaksi1 hanya melaporkan terkait perouatan Terdakwa dengan Saksi2 dan tidakterkait dengan Saksi3, seharusnya ada laporan polisi dalam bentuk pengaduanuntuk keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi3 dari yang berhak

keberatan dariPenasiahat hum dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat menerima dan menolaktanggapan dari Oditur Militer sepanjang mengenai hal tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum sepanjang mengenaieksepsi/keberatan kedua Tentang Surat kabur (Obscure Libele) terhadap Dakwaan yangKedua (Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP) telah diterima dan Majelis Hakim telah pulamenyatakan Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/47/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 adalahObscure Libele maka dengan mendasari

tanggal 19 Oktober 2012;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1488/WPJ.04/2012 tanggal 19Oktober 2012 adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasiatas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00004/207/10/019/11 tanggal 15November 2011 Masa Pajak Maret 2010;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonan PenguranganSanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor00004/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Maret 2010 nomor0083/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari

jawaban tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang danJasa Nomor : 00004/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Maret2010 diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp136.013.880,00;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasan pemeriksaanyang mendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan JasaNomor : 00004/207/10/019/11 tanggal