Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yang mendasari terbitnya Sertifikat Nomor 358 atas nama ALFIDRA (Tergugat I) ; 9. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk mengosongkan objek sengketa dari segala hak miliknya dan hak orang lain yang mendapat hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkan kepada para Penggugat jika ingkar dengan bantuan alat Negara ; 10.

disertifikatkan olehTergugat I serta telah diterbutkan sertifikatnya oleh Tergugat IV tanpasepengetahuan ataupun seizin Para Penggugat, dengan demikian perbuatan Para141516Tergugat dapat dikualisifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (On RechtMatigedaad).Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan dengan dasar bukti yang cukup dan sahmenurut hukum dan ternyata Para Tergugat telah mensertifikatkan dan atau telahditerbitkan Sertifikat oleh Tergugat IV dan sehingga seluruh suratsurat yanglahir yang mendasari

Berdasarkan Hukum pulalah Sertifikat tersebut dinyatakanLumpuh kekuatan berlakunya.8 Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam suratsurat yangberhubungan dengan Objek Sengketa yang mendasari terbitnya SertifikatNomor 358 atas nama ALFIDRA.9 Menghukum Tergugat I, II, III untuk mengosongkan Objek Sengketa darisegala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkan kepada Para Penggugat, jikaingkar dengan Bantuan Alat Negara.10 Menghukum Para

para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;7 Menyatakan terhadap objek sengketa yang telah disertifikatkan oleh ALFIDRA(Tergugat I), dan Tergugat IV yang telah mengeluarkan dan menerbitkansertifikat objek sengketa atas nama ALFIDRA (Tergugat I) merupakanperbuatan melawan hukum dan mengandung cacat hukum, berdasarkanHukum pulalah Sertifikat tersebut dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya ;8 Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam suratsurat yangberhubungan dengan objek sengketa yang mendasari

Yang mendasari putusan Judex Facti a quo untuk menyatakan cacat yuridisdan tidak memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 01702 (T.1.21) adalah hanya Menurut Saksi Sibo tersebut;2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01702 (T.1.21) secara hukum tidak dapatdinyatakan cacat juridis hanya menurut saksi Sibo bin Patetei sebagaimanadikemukakan di atas. Oleh karena itu, saksi Sibo bin Patetei khususmengenai objek sengketa bukan alat bukti sah;3.

Nomor 3114 K/Pdt./2014pertimbangan hukumnya) dengan alasanalasan kasasi sebagaimanadikemukakan di bawah ini;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam mengadili perkara ini telahdiliputi keraguaraguan dalam menerapkan hukum terhadap Sertifikat Hak MilikNomor 01702 (1T.1.21) karena sepanjang persidangan tidak ada yangmembuktikan sebaliknya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01702 (T.1.21) tidakbenar dan cacat juridis;Bahwa sebaliknya yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim JudexFacti tersebut adalah alat

Nomor 10/1961harus dilakukan dengan pembuatan akta di hadapan PPAT/Notarissebagai pejabat yang berwenang"; Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1979 Nomor 554K/Sip/1976 yang berfatwa hukum:"Berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 10/1961 setiap pemindahan hak atastanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;Ketua/Mejelis Hakim Agung Yang Mulia;Bahwa berdasarkan alasanalasan kasasi sebagaimana dikemukakan diatas yang mendasari permohonan kasasi ini, maka secara hukum Pemohonkasasi sebagai

hasil pembuktiansebagaimana Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamputusannya tanggal 31 Oktober 1974 Nomor 981 K/Sip/1972 yang berfatwahukum:Dalam hal putusan Pengadilan dibatalkan, maka Mahkamah Agungdapat mengadili sendiri perkaranya baik mengenai penerapan hukumnyamaupun mengenai penilaian hasil pembuktian;Bahwa untuk semua, tidaklah berkelebihan jika Pemohon kasasi memohonkepada Majelis Hakim Agung, sudi membaca BAP saksi Sibo bin Petetei khususmengenai objek sengketa yang mendasari

Judex Facti dalam mengadili perkara ini telah lalai menerapkan hukum tanpamemberikan alasanalasan yang cukup yang mendasari pertimbanganhukumnya atau pertimbangan hukumnya tidak cukup dipertimbangkan(bersifat onvoeldoende gemotiveerd) dan sukar untuk dimengerti;2.

CarBahwa terdakwa sering merental mobil saksi Sariyono untuk mengangkatpupuk.Bahwa terdakwa menerima uang dan pihak show room sebesar Rp100.000.000..Bahwa uangtersebut terdakwa gunakan untuk modal bisnis pupuk.Bahwa terdakwa sudah pemah dihukum.Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Barang Bukti olehJaksa Penuntut Umum yang berupa yaitu :1 (satu) buah buku BPKB Mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9942 TB atasnama Sariyono1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9942 TB.Menimbang, bahwa mendasari

hukurn selaku) pemeganghak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannyaserta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidakmampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUH Pidana.Bahwa terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan ini, = setelahdicocokkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan kami adalah sesuaidan dalarn fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani danrohani sehingga terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik.Menimbang, bahwa mendasari

PDM200/PEKAN/05/2014 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebutad.2. dengan sengajadan melawan hukum memiliki barang sesuatuMenimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa M.

Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa M.SaifulMisranuddin Als Saiful Bin Karyo Suwitojuga barang bukti dapat diketahui fakta sebagai berikutPada awal bulan April 2012, saksi Sariyono Bin Suyat meminta tolongkepada terdakwa untuk membayarkan pajak mobil milik saksi Sariyono BinSuyat merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam BM 9942 TB, saat itu saksiSariyono Bin Suyat memberikan foto copy KTP, STNK

Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa M.

ini terdakwa dilaporkan oleh saksi Jasril Als Pak Ogokdan saksi Tengku Zulkifli Hesda ke polisi sehingga jadi perkara ini.e Bahwa benar waktu terdakwa menerima uang dari saksi Jasril di rumah saksiJasril disaksikan diketahui oleh istrinya yaitu saksi Yulinar Als Ely.e Bahwa benar terdakwa menggunakan uang dari saksi Jasril yang sedianyaakan diberikan kepada saksi Zulkifli sebagai angsuran/pembayaranpembelian tanah terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Jasril maupunZulkifli.Menimbang, bahwa mendasari

Unsur Barang Siapa.Menimbang, bahwa dengan unsur pertama barang siapa, pengertian barang siapadalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum orang yang didugasebagai pelaku tindak pidana, kemudian pelaku tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keteranganterdakwa petunjuk dalam persidangan juga barang bukti dalam persidangan dapatdiketahui, bahwa pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam kasus ini, adalah terdakwaSolekan

Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yangseluruhnya/sebagian milik orang lain.Menimbang, bahwa unsur sengaja dan melawan hukum, maksudnya melakukansuatu perbuatan dengan niatnya/dalam bathinnya dengan cara/ causa yang tidak halalatau bertentangan dengan hukum yang berlaku.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan juga keteranganterdakwa dalam persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa Solekan mengetahui danmenyadari bahwa dirinya hanya sebagai perantara dan

Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.Menimbang bahwa dengan unsur ketiga tersebut diatas majelis hakimmempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa mendasari pada keterangan para saksidan keterangan terdakwa juga barang bukti yang berupa kwitansi tanggal 12 September2011 dan ditanda tangani terdakwa Solekan dapat diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa terdakwa Solekan menerima uang dari saksi Saprial secara bertahap di JalanKapau Sari Kel. Tangkerang Timur Kec.

(lima puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan saksi Tengku Zulkifli sebagaipemilik tanah (penjual) tanah diterangkan bahwa ia baru menerima uang dari terdakwa(perantara) sebanyak Rp. 15.000.000.(ima belas juta rupiah) sedangkan Rp.35.000.000.

pengakuannya memang tidak ada aktacerainya;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganputusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidanganmengenai surat permohoan Pemohon, maka telah ditemukan kekuranganfakta hukum yang mendasari

dalam peristiwa perceraian Pemohon denganmantan istrinya yakni tidak menjelaskan dasar hukum terkait perceraianPemohon dengan mantan istrinya berupa Surat Akta Cerai yang terdapatpada posita nomor dua;Menimbang, bahwa oleh karena posita nomor dua tersebut tidakmenjelaskan fakta kejadian yang mendasari permohonan, maka permohonanPemohon cacat formil, karenanya permohonan Pemohon kabur atauOBSCUR LIBEL, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapatditerima(NIE TONTVATKLIJk);Menimbang, oleh karena

pengakuannya memang tidak ada aktacerainya;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganputusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidanganmengenai surat permohoan Pemohon, maka telah ditemukan kekuranganfakta hukum yang mendasari

dalam peristiwa perceraian Pemohon denganmantan istrinya yakni tidak menjelaskan dasar hukum terkait perceraianPemohon dengan mantan istrinya berupa Surat Akta Cerai yang terdapatpada posita nomor dua;Menimbang, bahwa oleh karena posita nomor dua tersebut tidakmenjelaskan fakta kejadian yang mendasari permohonan, maka permohonanPemohon cacat formil, karenanya permohonan Pemohon kabur atauOBSCUR LIBEL, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapatditerima(NIE TONTVATKLIJk);Menimbang, oleh karena

pengakuannya memang tidak ada aktacerainya;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganputusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidanganmengenai surat permohoan Pemohon, maka telah ditemukan kekuranganfakta hukum yang mendasari

dalam peristiwa perceraian Pemohon denganmantan istrinya yakni tidak menjelaskan dasar hukum terkait perceraianPemohon dengan mantan istrinya berupa Surat Akta Cerai yang terdapatpada posita nomor dua;Menimbang, bahwa oleh karena posita nomor dua tersebut tidakmenjelaskan fakta kejadian yang mendasari permohonan, maka permohonanPemohon cacat formil, karenanya permohonan Pemohon kabur atauOBSCUR LIBEL, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapatditerima(NIE TONTVATKLIJk);Menimbang, oleh karena

Bahwa mendasari pada ketentuan UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) danUndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004), pada keduaundangundang tersebut yang menjadi dasar hukum dalamhubungan Industrial tidak diatur mengenai pembayaran gantikerugian baik secara materiil maupun immaterill, namunhanya mengatur tentang upah, uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak;Bahwa mendasari pada Putusan

Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam Putusan Perkara Peninjauan KembaliNomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya:"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata gantikerugian immateril hanya dapat diberikan dalam halhaltertentu saja seperti perkara kematian, luka berat danpenghinaan"Mendasari pada Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tersebut dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal1238 Jo.

Pasal 4 UU 2/2004, sehinggadengan kata lain hasil bipartit dan risalah mediasi atas suatuperselisihan pemutusan hubungan kerja tidak dapatdigunakan pada penyelesaian perselisihan hak, perselisihankepentingan ataupun perselisihan antar serikat pekerja/ouruhhanya dalam satu perusahaan, berbeda atau lain hal apabilaperselisinannya dari awal meliputi perselisihan hak ataukepentingan yang diikuti dengan perselisihan pemutusanhubungan kerja.Bahwa mendasari pada gugatan a quo, Penggugat telahmemberi judul

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidakdisertai kelengkapan yang menjadi syarat formil sepertitermaksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 2/2004,maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dikembalikankepada Penggugat, atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat di terima.Eksepsi gugatan Penggugat prematur karena diajukan tanpaterlebin dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui mekanismebipartit & mediasi.Bahwa mendasari pada judul/oembukaan gugatan Penggugatpada halaman 1 gugatan a guo adalah

Jawaban atas dalil posita gugatan poin 17.Majelis Hakim yang terhormat,Mendasari pada dalil posita gugatan poin 17, terbukti walaupunsecara diamdiam Penggugat telah mengakui melakukanpelanggaran kerja dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sampai Penggugat diproses sampai pada tingkatan mediasi,maka untuk itu adalah sah dan berdasar hukum atas Penggugatuntuk diputuskan hubungan kerjanya karena telah melanggarketentuan Pasal 16.42 PHI 20132015 dengan sanksi PemutusanHubungan Kerja (PHkK).Bahwa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

orang orang yangdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI I dan SAKSI II telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari

JIL castoucatArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harusdiakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ;CEUUUO CaUIUaAC 4 C Ai C 444 CAUBUACpArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

atau orangorang yang dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

ube ale p rte xw LaliArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MbLII UI JI J Mel palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan

Bahwa Dandenma Koarmabar mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk memerintahkanTerdakwa melaksanakan mutasi dari Koarmabar ke Lantamal I Belawan karena sesuai prosedur setiapprajurit yang melaksanakan mutasi di Mako Koarmabar mendasari ST.

Bahwa benar Dandenma Koarmabar mempunyai kemampuan dan kewenangan untukmemerintahkan Terdakwa melaksanakan mutasi dari Koarmabar ke Lantamal I Belawan karena sesuaiprosedur setiap prajurit yang melaksanakan mutasi di Mako Koarmabar mendasari ST.

Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2012 setelah Terdakwa menjadi Danki HUT TNI diJakarta, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Surabaya menyusul KRI Sibolga536 melaksanakan latihanArmada Jaya di Sangata.5: Bahwa benar dengan mendasari ST. Pangarmabar No.

Bahwa benar Dandenma Koarmabar mempunyai kemampuan dan kewenangan untukmemerintahkan Terdakwa melaksanakan mutasi dari Koarmabar ke Lantamal I Belawan karena sesuaiprosedur setiap prajurit yang melaksanakan mutasi di Mako Koarmabar mendasari ST. Kasal danST.Pangarmabar harus tindak lanjuti dengan surat perintah dari Dandenma Mako Koarnabar.17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama WASIK bin NIJO dan ISTRININGSIH bin MATALI, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

als ole p rf. r21w LacilysArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MEIJI UI JI J Me pesilArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allan SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

Fotocopi surat P1 s/d P4 yang kesemuanya telah bermaterai cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya dan keterangan 2 (dua ) orang saksi yangmemberikan keterangan dengan janjinya menurutnya menurut agama yangdianutnya ;Menimbang, bahwa dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukanPemohon dalam persidangan tersebut diatas, menurut hakim telah memenuhipersyaratan ketentuan sebagai bukti oleh karena itu dapat dijadikan barang buktioleh Pemohon dalam permohonan ini;Menimbang ,bahwa selanjutnya mendasari

Suami Marhara Turnip , dan apakah benar dari perkawinanyang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya tidak dilakukan pencatatan diKantor Catatan Sipil oleh karena suatu sebab atas kelalaiannya ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, barang buktisuratsurat, juga petunjuk dalam persidangan dapat diperoleh faktafakta sebagaiberikut :1.

Bahwa benar Pemohon tidak bisa memperoleh suatu dasar pegangansecara hukum untuk berbuat sesuatu karena belum didaftarkan perkawinanPemohon dengan alm suaminya Marhara Turnip tersebut;Menimbang, bahwa mendasari pada faktafakta tersebut diatas dapatdiketahui bahwa ada perkawinan antara Pemohon dengan almarhum SuamiPemohon Marhara Turnip di gereja HUria Kristen Batak protestan Pekanbarupada tanggal 19 Mei 1968 dengan Surat Kawin bertanggal 19 Mei 1968 yangdikeluarkan oleh Pendeta HKBP Pd.

Bahwa Penasihat Hukum mendalilkan Saksi1 (Kopda Indro Yudho Prastito)sebagai pengadu melaporkan Terdakwa dengan Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 dan baru mengetahui perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi2 adalah sekitar tanggal 21 Desember2012, sehingga menuurt Penasihat Hukum dengan mendasari pasal 74 ayat (1)KUHP pengaduan tersebut telah lewat Waktu.2).

Bahwa rentang waktu antara tanggal 20 Maret 2013 ketika Saksi1mengetahui perbuatan susila antara Terdakwa dengan Saksi2 sampai denganSaksi1 melaporkannya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 adalah belum lewat waktu 6 (enam) bulansebagaimana diamanatkan oleh 74 ayat (1) KUHP, sehingga mendasari fakta inipengduan Saksi1 yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 adalah syah dan tidak/belum lewat waktuatau kadaluarsa.4)

Bahwa Penasihat Hukum dalam dalilnya menyatakan terhadap Dakwaankesatu yaitu pasal 281 ke1 KUHP ternyata pengadunya adalah Saksi1 sementaraOditur Militer menguraikan dalam Dakwaannya ada pelaku lain dalam hal ini adalahSaksi3, namun hanya mendasari dari 1 laporan Polisi dari Saksi1, sementaraSaksi1 hanya melaporkan terkait perouatan Terdakwa dengan Saksi2 dan tidakterkait dengan Saksi3, seharusnya ada laporan polisi dalam bentuk pengaduanuntuk keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi3 dari yang berhak

keberatan dariPenasiahat hum dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat menerima dan menolaktanggapan dari Oditur Militer sepanjang mengenai hal tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum sepanjang mengenaieksepsi/keberatan kedua Tentang Surat kabur (Obscure Libele) terhadap Dakwaan yangKedua (Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP) telah diterima dan Majelis Hakim telah pulamenyatakan Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/47/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 adalahObscure Libele maka dengan mendasari

alamatnya denganjelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yangtelan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor6464/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 29 November 2019 mengemukakan halhalsebagai berikut :Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 6464/Pdt.G/2019/PA.CbnAdapun alasanalasan yang mendasari

gugatan ini adalah :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1.Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 08 Februari 2009, berdasarkan kutipan aktanikah nomor: 203/66/II/2009 tertanggal O9 Februari 2009, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede,Kabupaten Bogor ;Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Kampung Duren Baru Poncol, RT.001/005.

melakukanpemukulan saksi korban;Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara berdirimenggunakan tangan kosong menggenggam sedangkan saksi NanikWulandari duduk lalu saksi memukul pipi, leher, bahu kiri dan tangankirinya;Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalamimemarmemar;Halaman 5 dari9 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.JmrBahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa antara Terdakwa dengan saksi telah terjadi perdamaian;Bahwa permasalahan yang mendasari

Desa Kalisat, kec.Kalisat Kab.Jember Terdakwa telah melakukanpemukulan saksi korban;Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara berdirimenggunakan tangan kosong menggenggam sedangkan saksi NanikWulandari duduk lalu saksi memukul pipi, leher, bahu kiri dan tangankirinya;Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalamimemarmemar;Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa antara Terdakwa dengan saksi telah terjadi perdamaian;Bahwa permasalahan yang mendasari

Jember,dengan kesimpulan : leher sebelah kiri bengkak, anggota gerak atas : bahu kirimemar, pergelangan tangan kiri memar, keadaan tersebut menggangguaktifitas;Menimbang, bahwa permasalahan yang mendasari Terdakwa memukulsaksi korban adalah ketika saksi korban menyewa mobil iou Terdakwa, tapi ituhanya alasan untuk menutupi kesalahannya, bahwa sebenarnya saksi korbaningin dekat dengan bapak Terdakwa, sehingga mencari alasan sewa mobil;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat

Hakim Pengadilan Agama Probolinggosebagai Mediator, tetapi upaya tersebut tidak berhasil,selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakansurat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat ; Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmemberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalildalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk berceraidengan Penggugat ; Bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan semua dalildalil yang mendasari

2009 jo pasal 39 ayat (1)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; eee e r r eee Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi dengan dibuktikan KutipanAkta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yangsah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan yang 1 orang7anak meninggal dunia ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama ERIK YULIANTO bin YULIADI danANDI LASMONO bin ABDUL MANAN telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalil dalilyang mendasari

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat, tidak dielaskan dasar hukum(rechtgrond) yang mendasari timbulnya hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat I dalam perkara a quo.

Hal ini berakibat tidak dipenuhinya asasjelas dan tegas (een dudelijke en bepaalde conclusive) sesuai Pasal 8 RV;Bahwa karena dasar hukum yang mendasari hubungan hukum antaraPenggugat dan Tergugat I tidak jelas, maka kedudukan hukum penggugatdan Tergugat I dalam perkara aquo juga tidak jelas;Bahwa karena dasar hukum gugatan dan kedudukan hukum Penggugat danTergugat tidak jelas, maka berakibat apa yang dituntut oleh Penggugat danpetitumnya juga tidak jelas;Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas maka

Praktek peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagairujukan berdasarkan azaz demi kepentingan beracara, yang menyatakan :Pokokpokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu,dari ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur(obscuur libel)/ eksepsi gugatan tidak jelas;Menimbang, bahwa dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur : Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan : posita tidak mendasarkan dasar hukumdan kejadian/ peristiwa yang mendasari gugatan, atau

tidak rinci;o Kontradiksi antara posita dengan petitum;(M.Yahya Harahap,SH, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan,16Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Halaman448);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalilgugatan dari penggugat dan dihubungkan dengan petitum atau hal yang dituntut olehpenggugat pada pokoknya terdapat ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan, positatidak mendasarkan dasar hukum dan kejadian/ peristiwa yang mendasari

Bahwa menurut Gugatan total Invoice sebesar Rp 282.135.064, (duaratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu enam puluh empatrupiah) adalah dibuat Penggugat sendiri, akan tetapi apa dasar hukumyang mendasari Penggugat menentukan nilai Invoice sebesar itu samasekali tidak disebutkan / diuraikan dalam Gugatan.

Bahwa Tergugat mendalilkan oleh karena Penggugat tidak menguraikandi dalam gugatannya apa yang mendasari terbitnya invoice sebesar Rp.282.135.064 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribuenam puluh empat rupiah) sehingga mengakibatkan gugatan kabur adalahupayaupaya Tergugat untuk menghindar dari kewajibannya;2.

Bahwa apa yang mendasari Penggugat menentukan nilai invoice tersebutakan Penggugat buktikan di dalam pembuktian, sehingga tidak serta mertamembuat gugatan ini kabur;Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pat.G/2019/PN BtmMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebin dahulumenguraikan tentang obscuur libel yaitu Surat gugatan tidak terang isinya ataudisebut formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggapmemenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau

karena telah terbukti terjadibanyak pelanggaran prosedur pemeriksaan dalam pemeriksaan lapangan yangmenghasilkan SKPKB, yaitu antara lain pelanggaran hakhak Penggugat dalampemeriksaan, pelanggaranpelanggaran proseduril ini menyebabkan prosespemeriksaan berjalan tidak adil, melanggar banyak peraturan pajak, danmenimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat harus membayarPajak Penghasilan Pasal 23 yang lebih besar dari jumlah yang seharusnya ;Bahwa selengkapnya, latar belakang kejadian yang mendasari

;Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2003, KPP PMA III mengeluarkanSKPKB yang isinya sama dengan yang tertera dalam SPHP diatas dan sangatmerugikan Penggugat, secara total, SPT Penggugat telah dikoreksi sebesarRp.243.586.858, dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayaroleh Penggugat telah bertambah sebesar Rp.189.404.332, ;Bahwa SKPKB dikeluarkan tanpa adanya penandatanganan Berita AcaraHasil pemeriksaan oleh Penggugat dan tanpa adanya kesempatan bagiPenggugat untuk menanggapi SPHP yang mendasari

Ketetapan Pajak Kurang Bayarmelalui upaya keberatan dan banding, namun untuk sengketa lain yangberkaitan dengan suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, undangundangtidak melarang Wajib Pajak untuk mengajukan gugatan ;Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas, telah jelas bahwa Penggugatdapat mengajukan gugatan terhadap SKPKB, sejauh gugatan ini tidakmenggugat materi atau isi perhitungan SKPkKB ;Bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaranprosedur Pemeriksaan Pajak Lapangan yang mendasari

Pasal 31 ayat(3) UndangUndang Pengadilan Pajak, Penggugat dapat mengajukan gugatanatas sengketa atas SKPKB dengan syarat sengketa ini bukan sengketamengenai materi atau isi perhitungan SKPKB ;Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa Penggugat mempunyai hakuntuk mengajukan gugatan terhadap SKPKB mengenai pelanggaran prosedurpemeriksaan lapangan yang mendasari SKPkKB ;2.