Abdul Gafur langsung menyediakan dokumen persetujuanAndal, RKL, RPL disertai dengan Berita Acara Sidang, Notulensi, sertabendel dokumen Andal, RKL, RPL;Bahwa setelah melalui pembahasan pada Sidang Komisi Penilai AmdalKabupaten Lumajang pada tanggal 10 Juni 2010 pembahasan tentangdokumen Andal, RKL,RPL, RE kegiatan pertambangan pasir besi PT IMMSdi Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, Bupati Lumajangmengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 660/186/427.44/2010 tanggal 14 Juni

Abdul Gafur langsung menyediakan dokumen persetujuanAndal, RKL, RPL disertai dengan Berita Acara Sidang, Notulensi, sertabendel dokumen Andal, RKL, RPL;Bahwa setelah melalui pembahasan pada sidang komisi Penilai AmdalKabupaten Lumajang pada tanggal 10 Juni 2010 pembahasan tentangdokumen Andal, RKL, RPL, RE kegiatan pertambangan pasir besi PT IMMSdi Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, Bupati Lumajangmengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 660/186/427.44/2010 tanggal 14 Juni

Nomor:660/174/427.44/2010 tanggal 25 Mei 2010 Perihal: Persetujuan KAAndal Kegiatan Pertambangan Pasir Besi PT Indo Modern MiningSejahtera (IMMS); 26.Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Komisi Penilai Amdaldan Penyusun Dokumen Amdal PT Indo Modern Mining Sejahtera(IMMS) Nomor: 24.A/SEK.AM/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010; 27.Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AmdalKabupaten Lumajang, Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan(Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan

Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AmdalKabupaten Lumajang, Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Hal. 79 dari 117 hal.

Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AmdalKabupaten Lumajang, Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan(Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan RencanaPemantauan Lingkungan (RPL) Pertambangan Pasir Besi oleh PTIndo Modern Mining Sejahtera (IMMS) di Desa Bades KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang, tanggal 10 Juni 2010; Hal. 103 dari 117 hal.

Paeran, 5.Kamari (Asli);12 Notulensi Rapat Pengurus KUDSumber Alam (Asli) mulai tanggal 26Januari 2000 sampai 07 Januari 2006(Buku asli) ;Berita Acara rapat pengurus KUDSumber Alam tanggal 26 Januari 2000(Dokumen sli) mulai tanggal 19Januari 2000 sampai 26 Pebruari2007 ;Daftar hadir rapat pengurus KUDSumber Alam tanggal 26 Januari 2000(Buku asli) ;Berita Acara Realisasi KUT MT19992000 (Dokumen asili) ;Rekapitulasi RDKK tanggal 23September 1999 (Dokumen asli di BRI);Surat Perjanjian Kredit Nomor :

Kamari (asli) ;6. 12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal26 Januari 2000 sampai 07 Januari 2006 (buku asili);Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/20147. Berita Acara Rapat Pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (dokumen asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26Pebruari 2007 ;8. Daftar hadir Rapat Pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (buku asili) ;9. Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000 (dokumen asili) ;10.

Kamari (asli) ;6. 12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal26 Januari 2000 sampai 7 Januari 2006;7. Berita Acara Rapat Pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (dokumen asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26Pebruari 2007 ;8. Daftar hadir Rapat Pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (buku asili) ;9. Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000 (dokumen asili) ;10.

Pengakuan tersebut setelahPenggugat dilakukan konfrontir dengan para pekerja yang bertemu danmendengar langsung informasi tersebut dari Penggugat;Bahwa pengakuan Penggugat bahwa dirinyalah yang menyebarkan informasitidak benar tersebut adalah bukti sempurna yang tidak dapat dikesampingkan.Pengakuan tersebut terekam dan tercatat dengan jelas dalam Notulensi BeritaAcara Rapat tanggal 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat ,Penggugat dan para pekerja yang menjadi saksi;10.Bahwa selanjutnya

Sama halnya dengan notulensi yangdibuat Penggugat, hanya akan dibuat oleh Penggugat jika akan membuat suratatau permohonan;28.Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan Penggugat angka 10, harus ditolakkarena mengandung kesalahan dalam pemahaman hukum.

Foto copy Notulensi Rapat Direksi PT. Warahma Biki Makmur, tanggal 25 Agustus2015, yang diberitanda bukti 113;4. Foto copy Surat Pernyataan Saksi atas nama Isti Utami, tanggal 26 Agustus2015, yang diberitanda bukti T14;5. Foto copy Surat Pernyataan Saksi atas nama Katarina MBR. tanggal 26 Agustus2015, yang diberitanda bukti 115;6. Foto copy Surat Pernyataan Saksi atas nama Ramin, tanggal 26 Agustus 2015,yang diberi tanda bukti 116;7.

Foto copy Notulensi Rapat Direksi dan Unsur Manajemen Tergugat , tanggal 31Agustus 2015, yang diberi tanda bukti 117 ;8. Foto copy Surat Pernyataan Penggugat, tanggal 2 September 2015, yang diberitanda bukti 118;9. Foto copy Slip Gaji Penggugat untuk bulan Agustus 2015, yang diberi tanda bukti19;10. Foto copy Slip Gaji Penggugat untuk bulan September 2015, yang diberi tandabukti T110;11.

Bahwa terhadap undangan pertemuan tersebut Penggugat berpikir bahwafokus dari pembicaraan tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahankeluarga, namun ternyata pertemuan tersebut justtu BUKAN UNTUKMEMBAHAS PERMASALAHAN PERKAWINAN ANTARAPENGGUGAT DAN TERGUGAT I MELAINKAN LEBIHDIFOKUSKAN KEPADA PEMBAGIAN BISNIS PT AJI SETELAHTERJADINYA PERCERAIAN hal mana terbukti dari Notulensi Rapattertanggal 19 Juli 2010 (Bukti P6)yang disampaikan kepada Penggugat oleh Kuasa Hukum Tergugat I danTergugat II.HAL

menyadari berdasarkan dokumen pembukaan rekening,masingmasing rekening tersebut dapat dioperasikan baik oleh Penggugatdalam kapasitasnya selaku Direktur Utama maupun Tergugat I sebagaiDirektur.Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat I untuk menguasai danadana yangberada di Rekening PT AJI sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Butir11 semakin terbukti dengan tindakan Tergugat I yang memerintahkan kuasahukumnya untuk mengeluarkan surat hanya dalam kurun jangka waktu 3 (tiga)hari setelah dibuatnya Notulensi

Akan tetapi DirekturUtama (in casu PENGGUGAT) tidak hadir dalam pertemuan tersebutsebagaimana terbukti dalam Notulensi Rapat Direksi 11 Agustus2010.Bahwa hingga tanggal 19 Agustus 2010, Direktur Utama PT AJI (incasu. PENGGUGAT) tidak memberikan laporan dan penjelasansebagaimana telah diminta oleh Komisaris PT AJI (in casuTERGUGAT II).

BUKTIP6 : Notulensi Pertemuan tanggal 19 Juli 2010 bertempat diEpisentrum Kuningan Jakarta (copy dari prin out) :8. BUKTIP7 : Laporan Rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengannomor rekening : 037618000001309 atas nama : PT. AJI diBRI Kanca Jakarta Sudirman I, tanggal 30 Juni 2010, PeriodeTransaksi : 1 Juni 2010 30 Juni 2010 dalam mata uang Euro(sesuai dengan aslinya) ;Hal.47 dari 59 hal Putusan No.554/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel.9.

Menyatakan tender yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018dimana PENGGUGAT dinyatakan sebagai pemenang tender untukpengelolaan parkir di Bintaro Trade Center dan Pasar Modern Bintaroperiode 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2021 adalah sah,mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Notulensi Tender pada tanggal 29 Januari 2018 yangmenyatakan PENGGUGAT sebagai pemenang tender untuk pengelolaanHalaman 15 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 837/Padt.G/2018/PN Tng10.11.parkir di Bintaro

pemenang tender untuk pengelolaanparkir di Bintaro Trade Centre dan Pasar Modern Bintaro (vide petitumangka 2, 3, dan 4) sebagai berikut:Petitum angka 2 yang menyatakan:Memyatakan tender yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari2018 dimana PENGGUGAT dinyatakan sebagai pemenang tenderuntuk pengelolaan parkir di Bintaro Trade Center dan Pasa ModernBintaro Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2021adalah sah, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum;Petitum angka 3 yang menyatakan:Menyatakan Notulensi

Bahwa Penggugat juga mendalilkan Penggugat sebagai pemenangtender pada tanggal 29 Januari 2018 sesuai Notulensi Rapat dankemudian Tergugat II mengirimkan surat pemberitahuan bahwaPenggugat sebagai pemenang tender mendasarkan pada Surat Nomor:488eks/SJKI/BTCPASMOD/II2018 tertanggal 5 Februari 2018 perihalSURAT PEMBERITAHUAN PEMENANG TENDER PARKIR (vide positagugatan angka 14 dan 15);Dalil Penggugat tidak memiliki dasar fakta maupun dasar hukum, karenasurat Nomor: 488eks/SJKI/BTCPASMOD/II2018 yang

Bahwa tidak benar posita gugatan a quo angka 10 s/d 17 yang mendalilkanbahwa Penggugat sebagai pemenang tender pada tanggal 29 Januari 2018sebagaimana dalildalilnya yang menyatakan:"14... dan kemudian Penggugat ditetapbkan sebagai pemenang tender,hasil tender kemudian dituangkan ke dalam notulensi rapat dimana semuapihak yang hadir dalam tender tanggal 29 Januari 2018 membubuhkantanda tangannya diatas materai.;15.

Sesuai Notulensi Rapat yang menyatakan:1. Penawaran terakhir dari PT. CP Rp 410.000.000, + 10% Pajak (PPN)bevaee dst .......5. U/ Pembayaran GI dilakukan di awal bulan beralanpaling telat tg!

Notulensi Andal, RKLRPL, Teknis dengan nomor :660/4086Pengkajian&Binhuk tanggal 25 September 201510.Notulensi Andal, RKLRPL tanggal 28 September 2015Halaman 61 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017/PTUNSRG11.SK Kelayakan Lingkungan Hidup dengan nomor: 660/4658Pengkajian&Binhuk/2015 tanggal 30 Oktober 201512.Izin Lingkungan dengan nomor : 658.31/4659Pengkajian&Binhuk/2015 tanggal 30 Oktober 2015.3.

Notulensi Kerangka Acuan dengan nomor: 660/2166Pengkajian&Binhuk tanggal 21 Mei 2015.. Penerbitan Surat Kesepakan KerangkaAcuan dengan nomor:660/3369Pengkajian&Binhuk/2015 tanggal 31 Juli 2015. Permohonan Pembahasan Andal, RKLRPL dengan nomor :IMC/041X/2015 tanggal 15 September 2015 yang diajukan olehpihak IMC. Pembuatan Undangan Andal, RKLRPL dengan nomor005/1445Pengkajian&Binhuk tanggal 15 September 2015dokumennya berupa undangan..

Notulensi Andal, RKLRPL, Teknis dengan nomor :660/4086Pengkajian&Binhuk tanggal 25 September 201510.Notulensi Andal, RKLRPL tanggal 28 September 201511.SK Kelayakan Lingkungan Hidup dengan nomor: 660/4658Pengkajian&Binhuk/2015 tanggal 30 Oktober 201512.1zin Lingkungan dengan nomor : 658.31/4659Pengkajian&Binhuk/2015 tanggal 30 Oktober 2015.Halaman 69 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017/PTUNSRG2. Asas Kepentingan UmumA.

Bukti P3 : Notulensi/Berita Acara Pertemuan Warga RT. 05 RW.11 & Pengurus RT & RW, Villa Bintaro Indah tanggalHalaman 156 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017/PTUNSRG4.10.11.Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P1112 Februari 2017;(Fotokopi sesuai dengan aslinya)Paparan Teknis Proyek Rumah Sakit Ichsan MedicalCentre Bintaro JI.

Bukti P47 : Notulensi Meeting Pertemuan Warga Villa BintaroIndah Dengan Manajemen IMC tertanggal 25 Februari2017;(Fotokopi sesuai dengan aslinya)48. Bukti P48 : Surat Wakil Ketua Ombudsman RI tanggal 1 Agustus2017 Nomor : 1059/SRT/0297.2017/DS71/T.3/VIII/2017 perinal : Penyampaian KesimpulanPemeriksaan;(Fotokopi dengan aslinya);49.

Foto copy Notulensi Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasanPeraturan KPU tentang Pencalonan (Bukti T4);5. Foto copy Notulensi Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Hak Politikbagi Mantan Terpidana dengan menghadirkan Pakar Hukum Pidana (BuktiT5);6. Foto copy Notulensi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR denganKemendagri, KPU, dan Bawaslu (Bukti T6);7.

106/SUUSP/VIV/2013, bukti P14, sesuai denganaslinya ;Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 22 Januari 2014 berisikan Rekapitulasi Pembayaran atas RAB Pekerjaan Struktur,RAB Pekerjaan Mekanikal Elektrikal & Plumbing (MEP) dan RAB Finishing Listrik, Plumbing dan Bangunan Luar, bukti P15,sesuai dengan aslinya ;Surat Komitmen ditulis tangan oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Perwakilan Tergugat yang bernamaNarto Nugroho, tertanggal 7 Mei 2014, bukti P16, sesuai dengan aslinya ;Notulensi

tertanggal 28 Agustus 2014 yang dikirim oleh perwakilan Tergugat kepada Penggugat berisikan hasilpemeriksaan (opname) bersama atas pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dan perhitungan nilai pekerjaan kurang yang telahdikoreksi oleh perwakilan Tergugat yang bernama Narto Nugroho, bukti P24, sesuai dengan aslinya ;Hasil pemeriksaan (opname) bersama untuk keseluruhan pekerjaan dari pembangunan proyek rumah Tergugat tanggal 11September 2014 yang dikoreksi oleh Bapak Narto, bukti P25, sesuai dengan aslinya ;Notulensi

berupa Surat Komitmen ditulis tangan oleh Penggugat dan ditandatangani olehPenggugat dan Perwakilan Tergugat yang bernama Narto Nugroho, tertanggal 7 Mei 2014, disebutkan bahwa akan dilakukanperhitungan pekerjaan tambah/kurang yang akan menjadi biaya tambah/kurang yang harus ditanggung oleh Tergugat dan sudahdisetujui oleh perwakilan dari Tergugat, dalam bukti ini terlinat mulai adanya masalah dalam hubungan kerja sama antara Pengg ugatdengan Tergugat ;Menimbang, bahwa dala bukti P17 yang berupa Notulensi

tidak ada keberatan berarti yang disampaikan oleh pihak Tergugat maupunperwakilannya terhadap hasil pekerjaan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah menerima hasilpekerjaan dari Penggugat ;Menimbang, bahwa dari total kewajiban Tergugat sebesar Rp. 878.270.000, (delapan ratus tujuh puluh delapan juta duaratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana termut dalam bukti P20 tersebut di atas, dalam pertemuan tanggal 26 September 2014yang tertuang dalam bukti P26 yang berupa Notulensi

Messenger (BBM)tanggal 1 Oktober dan 2 Oktober 2014, terlinat bahwa Tergugat menyatakan tidak mau membayar sesuai kesepakatan tanggal 26September 2014 dengan alasan Tergugat memperdebatkan nilai fee Jasa Pelaksanaan sebesar sepuluh persen (10%) ;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya yang telah disepakatiberdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 28 Mei 2014 dengan No. 016/SPKUSP/V/2014 (vide bukti P20) maupun Notulensi

No.1110 K/Pdt/2014141516atas notulensi rapat yang salah dan keliru sehingga Surat Keputusan DewanPembina Yayasan Pendidikan Kristen Sunodia yang ditandatangani olehTergugat I dan Tergugat II tersebut secara yuridis harus dinyatakan tidak sahdan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa oleh karena Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Pendidikan KristenSunodia tertanggal 6 Desember 2012, Nomor 001/RDP/YPKS/SMD/XI/2012.

Adanya NotulenRapat Majelis tanggal 6 Desember 2012 tersebut belum menghalangi apalagimenghentikan Para Penggugat dalam menjalankan kepengurusan yayasansehingga keliru apabila Para Penggugat mendalilkan notulensi tersebutmengakibatkan kerugian. Oleh karenanya seharusnya gugatan ini tidak perludiajukan dan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan.Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidakmempunyai kepentingan.

Undangan dan Rapat Koordinasi antara PTPN VII dengan PengurusKSU Sejahtera Bersama berupa Notulensi Rapat yang ditandatangani bersama, Berupa : Surat dari Kepala Bagian Tanaman PTPNVIL No TAN/H/94/2019 tertanggal 25 November 2019 PerihalUndangan Rapat yang ditujukan kepada Ketua KSU SB di JalanPoros, Kapung Gedong Harapan, Kec. Penawar Aji, Kab. TulangBawang 34595, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P22a:b.

Notulensi Rakor Kemitraan Rawa Pitu PTPN VII dengan KSUSejahtera Bersama tangga 08 Oktober 2019, yang ditanda tanganiPihak PTPN VII Unit Bekri dan KSU Sejahtera Bersama yang ditandatangani Penggugat I, yang telah diberi materai selanjutnya diberitanda P22b;23. Fotocopy dari Asli :a.

enamratus Sembilan juta) itu termasuk PPN;Bahwa pada saat itu jumlah tagihan kurang lebih satu koma satumilyar, kemudian dibayar oleh PT Puspetindo sejumlah Sembilan ratusjuta sekian, hal tersebut karena awalnya infonya baru ada uangsejumlah itu di PT Puspetindo, begitu menurut atasan saksi;Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN CbiBahwa tagihan PT Rahel dibayar oleh Pustepindo karena PT Rahelmempunyai piutang kepada PT Puspetindo;Bahwa T.6 dibuat oleh Pak Harry;Bahwa notulensi

rapat seperti tersebut ada di kantor saksi;Bahwa notulesi rapat 27 februari 2020 berupa Notulensi antara PTFacade dan orang dari Puspetindo benar tandatangan pak Harry;Bahwa saksi mengetahui terkait permohonan pembayaran dari PTFacade kepada PT Puspetindo terkait tagihan terhadap PT Rahelkarena yang mengetik saksi tanggal 11 Juni 2020, lalu dikirimkan;Bahwa adanya surat peringatan pembayaran sisa tagihan dari PTFacade kepada PT Rahel yang nilainya Rp324.000.000,00 (tiga ratusdua puluh empat juta

kopi Surat PT Rahel Karya Emas Kepada PT FacadeInternational Roof Metal Perihal Pemberhentian kerjasama ProyekTemporary Fasiliti Rantau Dedap Geothernal, tanggal 6 April 2019,diberi tanda T4;Foto kopi Surat PT Puspetindo kepada PT Rahel Karya Emastertanggal 20 Juni 2019, Perihal Pemutusan Kontrak dengan PT RahelKarya Emas, diberi tanda T5;Foto kopi Surat Minutes Of Meeting tanggal 8 Agustus 2019, antaraPT Rahel Karya Emas dengan PT Facade International Roof Metal,diberi tanda T6;Foto kopi Surat Notulensi

menerangkan NJOPTanah Pasar Jambu Dua dan Harga pasaran tanah didaerahtersebut ;1 (satu) eksemplar copy notulen rapat kerja Komisi B DPRD KotaBogor dengan Disperindag dan Kantor Koperasi dan UMKM tanggal18 September 2014 dan Daftar Hadir Rapat ;1 (satu) eksemplar copy Hasil Pembahasan Daftar InventarisMasalan Pembahasan Rancangan Kebijakan umum APBDPerubahan (KUPA) dan Prioritas Plafon APBD SementaraPerubahan (PPASP) tahun Anggaran 2014 hari Jumat tanggal 26September 2014 ;1 (satu) eksemplar copy Notulensi

No. 222 PK/PID.SUS/2018109.110.111.112.113.114.Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogordan daftar hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor ;1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRDKota Bogor dalam rangka finalisasi Perubahan APBDP 2014 hariSelasa tanggal 14 Oktober 2014 Materi Finalisasi Perubahan APBDtahun Anggaran 2014 ;1 (satu) eksemplar copy Surat Undangan Nomor 172.4/415DPRDtanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka FinalisasiPembahasan Raperda Kota Bogor

tentang Perubahan APBD tahunanggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD KotaBogor ;1 (satu) eksemplar copy Surat Undangan Nomor 172.3/14/X1/2014tanggal 3 November 2014 perihal Undangan Rapat Kerja dalamrangka Pembahasan Raperda Kota Bogor tentang APBD tahunAnggaran 2015, dan Daftar Hadir ;1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRDKota Bogor Bersama TAPD Kota Bogor tanggal 5 November 2014Materi RAPBD 2015 dan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda KotaBogor tentang Perubahan

Bahwa sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan, telah dilaksanakanRapat/Pertemuan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal6 Oktober 2017, dimana dalam Notulensi Sidang Dewan PengupahanProvinsi DKI Jakarta disebutkan bahwa Ketua Dewan PengupahanProvinsi DKI Jakarta telah mengundang narasumber dari Biro HukumKementerian Ketenagakerjaan RI (Sdr.

Bahwa selanjutnya dilaksanakan Rapat/Pertemuan kembali tanggal19 Oktober 2016, dimana dalam Notulensi Sidang Dewan PengupahanProvinsi DKI Jakarta, anggota Dewan Pengupahan dari unsur SerikatPekerja/Serikat Buruh mengusulkan besaran upah minimum Provinsi DK!

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan kembali Rapat/PertemuanDewan Pengupahan yang diawali audiensi dengan pihak Tergugat,bertempat di ruang Rapat TPUT Balaikota Provinsi DKI Jakarta, dalampertemuan ini pihak Tergugat yang tertuang dalam Notulensi SidangDewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan;a.

penetapan upah minimum tetap harus mengacu ke PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, namun anggotaDewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruhmenyampaikan keberatannya apabila kehadiran narasumber hanya untukHalaman 57 dari 143 halaman putusan Nomor 21/G/2017/PTUNJKT12.13.mengarahkan Dewan Pengupahan agar menggunakan PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;Bahwa selanjutnya dilaksanakan Rapat/Pertemuan kembali tanggal 19Oktober 2016, dimana dalam Notulensi

Pemerintah tidak mengeluarkanusulan, sehingga dalam Berita Acara Keputusan Sidang DewanPengupahan Provinsi DKI Jakarta tidak tercapai kesepakatan terkaitbesaran nilai Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang akandirekomendasikan kepada Gubernur;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan kembali Rapat/PertemuanDewan Pengupahan yang diawali audiensi dengan pihak Tergugat,bertempat di ruang Rapat TPUT Balaikota Provinsi DKI Jakarta, dalampertemuan ini pihak Tergugat yang tertuang dalam Notulensi

enamratus Sembilan juta) itu termasuk PPN;Bahwa pada saat itu jumlah tagihan kurang lebih satu koma satumilyar, kemudian dibayar oleh PT Puspetindo sejumlah Sembilan ratusjuta sekian, hal tersebut karena awalnya infonya baru ada uangsejumlah itu di PT Puspetindo, begitu menurut atasan saksi;Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN CbiBahwa tagihan PT Rahel dibayar oleh Pustepindo karena PT Rahelmempunyai piutang kepada PT Puspetindo;Bahwa T.6 dibuat oleh Pak Harry;Bahwa notulensi

rapat seperti tersebut ada di kantor saksi;Bahwa notulesi rapat 27 februari 2020 berupa Notulensi antara PTFacade dan orang dari Puspetindo benar tandatangan pak Harry;Bahwa saksi mengetahui terkait permohonan pembayaran dari PTFacade kepada PT Puspetindo terkait tagihan terhadap PT Rahelkarena yang mengetik saksi tanggal 11 Juni 2020, lalu dikirimkan;Bahwa adanya surat peringatan pembayaran sisa tagihan dari PTFacade kepada PT Rahel yang nilainya Rp324.000.000,00 (tiga ratusdua puluh empat juta

kopi Surat PT Rahel Karya Emas Kepada PT FacadeInternational Roof Metal Perihal Pemberhentian kerjasama ProyekTemporary Fasiliti Rantau Dedap Geothernal, tanggal 6 April 2019,diberi tanda T4;Foto kopi Surat PT Puspetindo kepada PT Rahel Karya Emastertanggal 20 Juni 2019, Perihal Pemutusan Kontrak dengan PT RahelKarya Emas, diberi tanda T5;Foto kopi Surat Minutes Of Meeting tanggal 8 Agustus 2019, antaraPT Rahel Karya Emas dengan PT Facade International Roof Metal,diberi tanda T6;Foto kopi Surat Notulensi

Dokumen (hardcopy) Notulensi Rapat Pertimbangan Permohonan Perizinan Pembangunan Pasar Modern di Jalan Karet Raya, Kelurahan Cibodassari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang (Pasar Malabar);6. Dokumen (hardcopy) Daftar Absensi Rapat Pertimbangan Permohonan Perizinan Pembangunan Pasar Modern di Jalan Karet Raya, Kelurahan Cibodassari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang (Pasar Malabar);7.

Dokumen (hardcopy) Notulensi Rapat Pertimbangan Permohonan PerizinanPembangunan Pasar Modern di Jalan Karet Raya, Kelurahan Cibodassari,Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang (Pasar Malabar);6. Dokumen (hardcopy) Daftar Absensi Rapat Pertimbangan PermohonanPerizinan Pembangunan Pasar Modern di Jalan Karet Raya, KelurahanCibodassari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang (Pasar Malabar);7.

ketikaperkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.Kpgtanggal 28 Nopember2013 masih di tingkat pertama (PN Kupang) Penggugat membayar limapuluh persen dari harga tanah yang disekapati, ketika ditingkat bandingmaka Penggugat membayar dua puluh lima persen dari harga tanah danketika berperkara di tingkat kasasimaka Penggugat membayar lagi duapuluh lima persen dari harga tanah tetapi kenyataannya adalahPenggugat tidak melakukan itu baik pada tingkat banding maupun padatingkat kasasi dan itu dituangkan dalam sebuah notulensi

rapat yangditandatangani oleh para pihak baik Penggugat maupun para Tergugatdan notulensi rapat tersebut sengaja tidak diajukan oleh Penggugatsebagai bukti karena pada saat itu Penggugat yang menyimpan notulenrapat tersebut.

Majelis Hakim memeriksa bukti tersebut saksi LeonardKareth dan Everardus Rico Kukuareyau yang merupakan saksi yang diajukan olehTergugat tidak mengetahui hal tersebut padahal saksi tersebut bertandatangansebagai saksi dalam berita acara tersebut;Menimbang, bahwa sejalan dengan hal ini yang menguatkan dalil replikPenggugat pada point 4 replik Penggugat bahwa Penggugat tidak pernahmengetahui kesepakatan tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T3 yang pada pokoknyamenerangkan terkait hasil notulensi

rapat dinas PUPR bersama perwakilan wargatanggal 4 Agustus 2019 dimana notulensi tersebut dituangkan dalam bukti T2 yangMajelis Hakim tidak perlu pertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dalampertimbangan bukti surat T2;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T4 yang pada pokoknyamenerangkan Surat Adat tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya memintaTergugat untuk membayar uang sirih pinang dan uang ganti rugi tanah sesuai NJOP;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T5 yang pada

2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Samsat pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua tanggal 22 April 2021;

Rapat tanggal 19 April 2022

legalisir Notulensi Rapat tanggal 03 Februari 2022

(satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 14 Agustus 2021

Notulensi Rapat tanggal 01 Oktober 2021

Notulensi RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 12 November 2018;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1238 jo.

Notulensi RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 12 November 2018,maka dapat ditarik fakta hukum bahwa tidak adasatupunketentuan/klausula dari MoU dan akta pendirian yang disebutkanPenggugat tersebut yang mengatur secara spesifik mengenaiadanya kewajiban tanggung renteng atas kerugian yang dialamiperusahaan;Bahwa sebagaimana posita Penggugat butir 18 yang menyebutkanbahwa Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bahwa Notulensi Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara lainberbunyi sebagai berikut :1. Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika danDPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadappenyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akandiakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk.;2. Adapun Lokasi tanah yang akan diselesaikan pembayarannyaadalah :a. Lokasi Tanah Damkar;b. Lokasi SD Negeri Inauga dan SMP Negeri 8;c. Lokasi SMP Negeri 7;d.

point 4 (empat)bahwa masyarakat harus menyiapkan dokumen yang sah dan harus adapengakuan dari Lemasko dan Lemasa agar dapat dibayarkan; Bahwa Staf Saksi yang mencatat dan membuat notulen rapat;Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim Bahwa Pimpinan DPRD Wakil Ketua II Karel Gwijangge berbicarabahwa adal lanjutan rapat; Bahwa Bupati Kabupaten Mimika Bersamasama denganpimpinan Wakil Ketua II DPRD mengatakan bahwa akan dilakukanpembayaran; Bahwa mekanisme pencatatan oleh notulensi