Ditemukan 126119 data
DR.IDA RUMINDANG RADJAGUKGUK,SH,MH
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3.KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
4.KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
5.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
6.KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA PUSAT
7.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR METRO MENTENG JAKARTA PUSAT
69 — 14
Prof. Dr. SUNDA ARIANA, M.Pd., M.M
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA SUMATERA SELATAN
20 — 13
Muhammad Irawan
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan C.q Dir. Reskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
64 — 2
HERLIANTONY
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung
2.Jaksa Agung Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung
58 — 12
Netanel Djapalu
Termohon:
1.Kepolisian Negara Republik Indonesia
2.Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
3.Kepolisian Resort Banggai
148 — 60
SUPANGAT
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR MANDAILING NATAL
4 — 2
Hanif
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
73 — 36
ALI SUTOMO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI DAERAH SUMATERA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
5 — 4
AMIN
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolda Sumsel Cq Direktur Reserse Polda Sumsel
83 — 23
Sehingga oleh karenanyapenghentian penyidikan kepada tersangka An Joki Halim olehTermohon adalah keliru dan tidak tepat karena tidak pernah adapembayaran ataupun pengembalian dalam bentuk apapun kepadaPemohon;PEMOHON TIDAK PERNAH DIBERIKAN SALINAN SURATPEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP);1. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)merupakan hak bagi pelapor.
Bahwa pemohon sejak membuat laporan polisi Nomor:LPB/854/X/2018/SPKT tanggal 28 Oktober 2018 belum pernahmenerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP);6. Dengan demikian jelas' tindakan temohon dengan tidakmemberikan / menembuskan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) merupakan tindakan yang tidak sah. Sertapenghentian penyidikan dengan nomor SP.
Akan tetapi harus diingat,penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah darifungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang takterpisah dari fungsi penyidikan.
Dimana pada tanggal 03 Mei 2019 Pemohon mendapatkan suratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.
ESTHER SITORUS, M.Th
Termohon:
PEMERINTAH RI CQ. KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR KOTA MEDAN
2 — 1
YUTINDARA MULYADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
141 — 42
penyidikan perkara atas nama Sadr.
Penyelidikanmerupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, fungsi penyelidikadalah menemukan apakah atas suatu peristiwa (yang diduga sebagai tindak pidana)bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh oleh penyidik, karena itulah diperlukanproses penyidikan guna mengumpulkan bukti yang membuat terang suatu tindakpidana.
BuktiT 28 LP/863/IV/2018/JBR/POLRESTABES, tanggal 23 April 2018 atas namaPelapor YUTINDARA MULYADI tentang Penghentian Penyidikan, tanggal21 Maret 2019;99. BukiT29 Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SpSidik /417.a / Ill / 2019 / Reskrim, tanggal 29 Maret 2019;30. BuktiT 30 Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S. Tap / 295.b/ l / 2019 / Reskrim, tanggal 29 Maret 2019;Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B /31.
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b.
Menimbang, bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan NomorSP.
Iwan Dahlan Bin Edit Cahyadi
Termohon:
Kapolri, C.q Kapolda Sumsel C.q, Kapolres Banyuasin, C.q Kapolsek Talang Kelapa, C.q Kanitreskrim Polsek Talang Kelapa
24 — 13
1.Dr Muhammad Nurul Huda SH MH
2.Heri Kurnia SE
Termohon:
1.Pemerintah Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala KepolisianDaerah Riau
2.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGI RIAU
3.Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Negara Kesatuan Republik Indonesia
38 — 15
NANCY MAYA PATTY
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq.KAPOLDA MALUKU cq DIRKRIMUM POLDA MALUKU
40 — 12
SUGIHAN SOELIANDJO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT. RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
22 — 3
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;---
- Menyatakan tindakan TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.PPP / 3604 / X / RES.1.11 / 2019 / Ditreskrimum tanpa tanggal Oktober 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara Laporan Polisi No.
LPB/364/VI/2016/SPKT tanggal 29 Juni 2016 Jo. surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/360/III/2017/Ditreskrimum Tanggal 30 Maret 2017 Jo. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nommor A.3/40/IV/2017/Ditreskrimum tanggal 4 April 2017;-
- Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima ribu rupiah);-
Yohanes Fritz Aibeikob
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah papua Cq. Kepolisian Resor Mimika
140 — 74
M E N G A D I L I :
- Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;-------------------
- Menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/55/IV/2018/RESKRIM tanggal 30 April 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.TAP/551/IV/2018/RESKRIM tanggal 30 April 2018 tentang Penghentian Penyidikan ;----------------------------------------------
Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutatan ;b.
Menyatakan Tidak Sah Segala Keputusan Atau Penetapan Yang DikeluarkanLebin Lanjut Oleh Termohon Yang Berkenaan Dengan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Atas Diri Pemohon Oleh Termohon ;7.
Menyatakan Tindakan Termohon terhadap dikeluarkannya Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3) terkait laporan pemohon tidak sah secarahukum karena melanggar ketentuan Kitab UndangUndang Hukum AcaraPIdN) 222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk segera mencabut Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3) dalam Perkara tersebut;4.
Bahwa untuk memenuhi pasal 109 ayat (2) KUHAP, selanjutnya termohonmengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorB/544/V/2018/Reskrim, tanggal 1 Mei 2018 dan diberikan kepada pemohon18dengan dilampiri Surat Perintah Penghentian Penyidikan NomorSPP. Sidk/55/IV/2018/Reskrim, tanggal 30 April 2018.10.
Bahwa Termohon juga telah mengirim Surat Nomor : B/55.a/V/2018/Reskrim,11.tanggal 1 Mei 2018 ke Kejaksaan Negeri Mimika tentang pemberitahuanpenghentian penyidikan atas Surat Perintan Penyidikan Nomor : SPDik/289/X1/2017/Reskrim, tanggal 27 November 2017 sehingga apa yangdilakukan Termohon sudah sesuai ketentuan KUHAP dengan tetapberpedoman kepada asas praduga tidak bersalah ;Bahwa yang paling esensi dalam penghentian penyidikan dalam perkaraaquo adalah adanya alasan hukum peristiwa yang menjadi
Erna Agustina Paulina Fanggidae
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota
31 — 14
1.Syawaluddin Lubis
2.Ria Novika Dewi
Termohon:
Kapolri cq. Kapolda Sumut Cq. Kapolres P. Siantar Cq . Kasat Reskrim Polres P. Siantar
46 — 19
CHRISTIANA, SE
Termohon:
Kepala Keplosisan Daerah Jawa Timur
53 — 14
NOVI PRIANTORO
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LHOKSEUMAWE
78 — 34