Ditemukan 125808 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendidikan penidikan penyediaan penyarikan pendididkan
Penelusuran terkait : Penghentian penyidikan Mengahalangi penyidikan Teknik penyidikan tppu Sah atau tidaknya penyidikan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
Pengadilan PN POLEWALI Pidana Khusus
Register : 17-02-2022 — Putus : 14-03-2022 — Upload : 14-04-2022
Putusan PN POLEWALI Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pol
Tanggal 14 Maret 2022 — Pemohon:
H. JUMADI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT
75 — 69

  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi:

    Menolak eksepsi Termohon;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP3/05.B/II/2022/Ditreskrimum tanggal 8 Februari 2022 yang diterbitkan Termohon dinyatakan tidak sah;
    3. Memerintahkan Termohon untuk wajib melanjutkan Penyidikan terhadap tersangka Sumiati binti Kabul
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 04-01-2023 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Amb
Tanggal 31 Januari 2023 — Pemohon:
NANCY MAYA PATTY
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq.KAPOLDA MALUKU cq DIRKRIMUM POLDA MALUKU
42 — 14
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus
Register : 24-01-2023 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN BANGIL Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bil
Tanggal 8 Februari 2023 — Pemohon:
SUHARIA
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kapolres Kabupaten Pasuruan
2.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KAPOLDA JAWA TIMUR
3.PENYIDIK BRIGADIR FERRY EKA WAHYU LESMANA SATRESKRIM POLRES PASURUAN
57 — 11
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-09-2019 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17/Pid.Pra/2019/PN Plg
Tanggal 4 Oktober 2019 — Pemohon:
AMIN
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolda Sumsel Cq Direktur Reserse Polda Sumsel
87 — 23
  • Sehingga oleh karenanyapenghentian penyidikan kepada tersangka An Joki Halim olehTermohon adalah keliru dan tidak tepat karena tidak pernah adapembayaran ataupun pengembalian dalam bentuk apapun kepadaPemohon;PEMOHON TIDAK PERNAH DIBERIKAN SALINAN SURATPEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP);1. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)merupakan hak bagi pelapor.
    Bahwa pemohon sejak membuat laporan polisi Nomor:LPB/854/X/2018/SPKT tanggal 28 Oktober 2018 belum pernahmenerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP);6. Dengan demikian jelas' tindakan temohon dengan tidakmemberikan / menembuskan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) merupakan tindakan yang tidak sah. Sertapenghentian penyidikan dengan nomor SP.
    Akan tetapi harus diingat,penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah darifungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang takterpisah dari fungsi penyidikan.
    Dimana pada tanggal 03 Mei 2019 Pemohon mendapatkan suratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.
Pengadilan PN BLORA Pidana Khusus
Register : 25-06-2024 — Putus : 30-07-2024 — Upload : 30-07-2024
Putusan PN BLORA Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bla
Tanggal 30 Juli 2024 — Pemohon:
Aziz Riswanto
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resor Blora
2.Kepolisian Daerah Jawa Tengah
3.Kepolisian Republik Indonesia
3 — 0
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Bdg
Tanggal 23 Januari 2019 — Pemohon:
1.SETIAJI TANUMIRHARDJA
2.DEDY NUGRAHA
Termohon:
Ka Nit II Sub Dit III Reserse Kriminal Umum Polda Jabar
154 — 94

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/846/IV/2018/DirReskrimUm, tertanggal 19 April 2018 tentang Penghentian Penyidikan adalah tidak sah ;
    3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara yang dilaporkan oleh Para Pemohon atas Tersangka LESLIE GIRIANZA HERMAWAN ;
    4. Menetapkan
    LESLIE GIRIANZAPutusan Praperadilan Nomor 34/Pid.Prap/2018/PN.Bdg, Halaman 9 dari 69 halamanHERMAWAN, TERMOHON telah menerbitkan Surat KetetapanPenghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/846/IV/2018/Dit Reskrim UmTentang Penghentian Penyidikan tertanggal 19 April 2018 dari KepolisianNegara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat ReserseKriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat, dengan alasanPenghentian Penyidikan yaitu Tidak Terdapat Cukup Bukti, SuratKetetapan Penghentian Penyidikan mana baru
    ,bahwa TERMOHON telah memberitahukan kepada Penuntut Umummengenai adanya Perkara yang sedang dilakukan Penyidikan,artinya) TERMOHON berkewajiban untuk menyampaikan ataumemberitahukan apapun hasil dari penyidikan yang telah dilakukanoleh Penyidik.
    Menyatakan Tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHONsebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/846/IV/2018/Dir Reskrim Umtertanggal 19 April 2018, tentang Penghentian Penyidikan adalah tidak Sah;3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan Penyidikan Perkara PARAPEMOHON dan SEGERA melimpahkan kepada PENUNTUT UMUM;4.
    Bukti T30 Foto copy bukti pengiriman Surat Ketetapantentang penghentian penyidikan dan Suratperintah penghentian penyidikan kepadaLESLIE GIRIANZA HERMAWAN melalui jasapos, tanggal 20 April 2018.
    Menyatakan tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohonsebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/846/IV/2018/DirReskrimUm,tertanggal 19 April 2018 tentang Penghentian Penyidikan adalah tidak sah ;3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara yang dilaporkanoleh Para Pemohon atas Tersangka LESLIE GIRIANZA HERMAWAN ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-12-2019 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4194 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 12 Desember 2019 — RUDI MARTUNUS, SE
109 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
YUTINDARA MULYADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
154 — 42
  • penyidikan perkara atas nama Sadr.
    Penyelidikanmerupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, fungsi penyelidikadalah menemukan apakah atas suatu peristiwa (yang diduga sebagai tindak pidana)bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh oleh penyidik, karena itulah diperlukanproses penyidikan guna mengumpulkan bukti yang membuat terang suatu tindakpidana.
    BuktiT 28 LP/863/IV/2018/JBR/POLRESTABES, tanggal 23 April 2018 atas namaPelapor YUTINDARA MULYADI tentang Penghentian Penyidikan, tanggal21 Maret 2019;99. BukiT29 Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SpSidik /417.a / Ill / 2019 / Reskrim, tanggal 29 Maret 2019;30. BuktiT 30 Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S. Tap / 295.b/ l / 2019 / Reskrim, tanggal 29 Maret 2019;Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B /31.
    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b.
    Menimbang, bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan NomorSP.
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 06-01-2020 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lsm
Tanggal 21 Januari 2020 — Pemohon:
NOVI PRIANTORO
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LHOKSEUMAWE
82 — 34
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 19-08-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 27 September 2022 — Pemohon:
Silo Solo Hamonangan Siagian
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
2.Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota
45 — 14
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-12-2022 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 62/Pid.Pra/2022/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2023 — Pemohon:
MAWARNI SINAGA
Termohon:
1.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
3.GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
4.DIREKTORAT BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
5.DIRDITRESKRIMSUS POLDA SUMUT, KORDINATOR PENGAWAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KETENAGAKERJAAN SUMUT
6.KAPOLRI, KAPOLDASU, DIREKTUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA UTARA
7.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
8.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
9.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
63 — 65
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 12-10-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Mjk
Tanggal 12 Oktober 2018 — Pemohon:
Kukuh Suwoko, SH
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Cq. Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto
129 — 13
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-12-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Pra/2017/PN Smg
Tanggal 15 Januari 2018 — Pemohon:
INGE NATALIA TARUNA
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq Kepolisian Daerah Jawa Tengah, KAPOLRESTABES
238 — 114
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 27-05-2024 — Putus : 01-07-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Pra/2024/PN Mks
Tanggal 1 Juli 2024 — Pemohon:
AMRINA RACHIM WARHAM, S.KM
Termohon:
NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN RI CQ KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULSEL CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
12 — 12
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 29-03-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Skt
Tanggal 7 September 2021 — Pemohon:
CHODIJAH
Termohon:
1.KAPOLRI
2.IRWASUM MABES POLRI
3.KETUA KOMPOLNAS
4.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI
5.KAPOLRESTA SURAKARTA
121 — 38
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 25-06-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 9 Agustus 2018 — Pemohon:
ABDUL HASAN
Termohon:
KAPOLRI Cq, KAPOLDASU Cq, KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
7 — 4

  • M E N G A D I L I :

    1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
    2. Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/855.a/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM tanggal 11 April 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/935.b//IV/RES.1.9
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 22-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 06-03-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 13/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Maret 2024 — Pemohon:
1.Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia
2.Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia KEMAKI
Termohon:
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
35 — 15
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 21-07-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 62/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 18 Juli 2023 — Pemohon:
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI
2.Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia LPHI
Termohon:
1.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
2.Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
65 — 45
Pengadilan PN TEGAL Pidana Khusus
Register : 28-12-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PN TEGAL Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tgl
Tanggal 24 Januari 2022 — Pemohon:
1.Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia
2.Miftachudin
3.Komar Raenudin
4.Edy Kurniawan Fitrianto
5.Teqwi Ghana Priyagung
Termohon:
1.Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal
2.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
3.Jaksa Agung Kejaksaan Agung Republik Indonesia
137 — 28
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 02-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk
Tanggal 15 Oktober 2019 — Pemohon:
Norlita Febriani
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya
2.Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
3.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Mabes Polri
132 — 50