besertapetunjuk pelaksanaannya, khususnya yang mengatur tentang tata carapengajuan dan penyelesaian keberatan, sehingga berakibat SuratKeputusan Keberatan menjadi cacat hukum, dikarenakan konsekuensikepastian hukum menjadi kabur, maka Surat Keputusan Keberatanmengakibatkan batal demi hukum;Pokok Sengketa (Materi)Bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanAgustus 2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy

Pendapat Majelis(Sesuai Put.51388/PP/M.XVIIIA/16/2014 dari halaman 28 s/d 31 dari 32halaman)Materi bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan datapendukung pernyataannya yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telahmengikuti Sunset Policy;Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak membantah pernyataanTerbanding yang menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan PemohonBanding tidak menyerahkan data yang diminta Terbanding (Pemeriksa)walaupun sudah diberikan Surat Peringatan dan II;Bahwa

Bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN MasaAgustus 2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yangberlaku, dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;2. Bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;3.

Lagi pula PemohonPeninjauan tidak dapat membuktikan atas pemanfaatan ProgramPemerintah atas kebijakan perpajakan berupa Sunset Policy dan tidakmelakukan pembetulan atas SPT serta tidak membuktikan LPAD ataspenyerahan SPT OP Sunset Policy dalam perkara a quo dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamHalaman 12 dari 14 halaman Putusan

wewenang untuk menjatuhkan Sanki danketentuan yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi PHK; Bahwa kepada Tergugat adalah HC Policy Chapter 05 Pasal 13 danTergugat tidak berhak menerima hakhak apapun dari Citilink.

Hasilnya adalah Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaranberat knhususnya HC Policy Chapter 05;Bahwa saksi juga memberikan kesaksian yang telah membenarkan buktiPenggugat sehubungan dengan bukti surat P5 s.d.

, dalam rangka menjamin kelancaran operasional perusahaan, diperusahaan Penggugat diberlakukan pula HC Policy Chapter05 KebijakanTindakan Indisipliner Dan Saksi yang merupakan peraturan TindakanIndisipliner Dan Sanksi yang berfungsi sebagai pedoman peraturan TindakanIndisipliner Dan Sanksi untuk menjamin terpelihnaranya tata tertib dankelancaran kegiatan perusahaan yang berlaku bagi seluruh pegawaiPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4.1.6 ayat (a) butir 13dan ayat (b) HC Policy

Perbuatan ini jelasjelas merupakan pelanggaran disiplin kerja atau tindakan indisipliner yang dapatdikategorikan sebagaipelanggaran tingkat ketiga sesuai diatur ketentuan Pasal4.1.6 ayat (a) butir 13 HC Policy chapter 05 dengan sanksi sebagaimanaketentuan Pasal 4.1.6 ayat (b) HC Policy chapter 05 adalah sampai denganpemutusan hubungan kerja (PHk);Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan pasal 1338 KUHPerdata,kesepakatan Para Pihak merupakan undangundang yang berlaku dan harusdilaksanakan oleh kedua

Pihak Kedua melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diaturdalam peraturan disiplin pegawai Pihak Pertama, maupun peraturanperaturan internal Pihak Pertama lainnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan dan faktafakta hukum di atas, dikarenakan Tergugat terbukti telah melakukanpelanggaran tingkat ketiga sebagaimana diatur ketentuan Pasal 4.1.6 ayat (a)butir 13 HC Policy chapter 05 dengan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal4.1.6 ayat (b) HC Policy chapter 05 yaitu sampai dengan pemutusan

Pokok Sengketa (Materi)Bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanJanuari 2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakNomor Put.51381/PP/M.XVIII.A/16/2014, tanggal 18 Maret 2014,yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP798/WPJ.29

Peninjauan Kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Pendapat Majelis(Sesuai Put.51381/PP/M.XVIIIA/16/2014 dari halaman 29 s/d 32 dari 33halaman);Materi bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan datapendukung pernyataannya yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telahmengikuti Sunset Policy

Bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN MasaJanuari 2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yangberlaku, dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;2. Bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;3.

Lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikanatas pemanfaatan Program Pemerintah atas kebijakan perpajakan berupaSunset Policy dan tidak melakukan pembetulan atas SPT serta tidakmembuktikan LPAD atas penyerahan SPT OP Sunset Policy dalam perkaraHalaman 12 dari 14 halaman.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Marine Cargo Import Insurance Policy No. 12C02071800001 dalam periode polis tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2018;3. Menunjuk Drs. Firdaus Anwar, MM sebagai Arbiter kedua;4. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sebesar Rp 470.500,- (Empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Chairul Syahri (alm) bin Amir Tanjung (alm) semasa hidupnyamemiliki sejumlah Tabungan, Valas, Saham, Reksadana, Bond danInsurance Policy sebagai berikut:1)Tabungan Bank Mandiri KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas)dengan Nomor Rekening: 1010006743098, atas nama Ir.

Chairul Syahri (alm) bin Amir Tanjung (alm) berdasarkanSurat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat dan dibukukan oleh KelurahanPisangan dan Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan danPara Pemohon seluruhnya beragama Islam;Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan Pemohon sebagai PenerimaKuasa dari Para Pemohon untuk mengurus dan menandatangani suratsurat dalam rangka penarikan uang tabungan valas, saham, reksadana,bond dan insurance policy pada Bank Mandiri KC Jakarta Pondok Indah(Outlet Prioritas

Saksisaksi :Saksi kesatu Fauzi Amri bin Siswanto Ks, mengaku sepupu suami Pemohon ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris diPengadilan Agama adalah untuk mengurus dan menandatangani suratsurat dalam rangka penarikan uang tabungan valas, saham, reksadana,Hal. 8 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrsbond dan insurance policy pada Bank Mandiri KC Jakarta Pondok Indah(Outlet Prioritas);Bahwa Ir.

Chairul Syahri bin Amir Tanjung telah mininggal dunia demikianpula seterusnya ke atas, para ahli waris membutuhkan penetapan untukmengurus dan menandatangani suratsurat dalam rangka penarikan uangtabungan valas, saham, reksadana, bond dan insurance policy pada BankMandiri KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas);Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.17 dan dua orang saksi yangmasingmasing bernama Fauzi Amri bin Siswanto Ks dan Eddy Priiyatna binMista Haria Dianta;Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris diPengadilan Agama adalah untuk mengurus dan menandatangani suratsurat dalam rangka penarikan uang tabungan valas, saham, reksadana,bond dan insurance policy pada Bank Mandiri KC Jakarta Pondok Indah(Outlet Prioritas);Menimbang, bahwa karena ayah almarhum bernama Amir Tanjung lebihdahulu meninggal dunia, bukti P.11 daripada Ir. Chairul Syahri, bukti P.10, danIr.

Maka surat keputusankeberatan mengakibatkan batal demi hukum;ll Pokok Sengketa (Materi)Bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanMei 2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan diatas, makaPemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak agar menjatuhkan putusansebagai berikut:1.

Bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Mei2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;2. Bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapa Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;3.

Lagi pulaPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan atasmemanfaatkan Program Pemerintah berupa Sunset Policy dan tidakmelakukan pembetulan atas SPT serta tidak membuktikan LPAD ataspenyerahan SPT OP Sunset Policy dalam perkara a quo dan olehkarenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembalitetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperudangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat(3) UU KUP jo Pasal 9 ayat (3) UU PPN, jo Pasal 3 Keputusan

PIB Nomor Aju: 00000000596920120911000387 tanggal 17 September2012;Bill of Lading Nomor: 780200185668 tanggal 08 September 2012;Commercial Invoice Nomor: 2121070149 tanggal 05 September 2012;Packing List untuk Invoice Nomor: 2121070149 tanggal 05 September 2012;Cargo Transportation Insurance Policy Ping An Property & CasualtyInsurance Company of China, Ltd Nomor: 10126001900063165791 tanggal07 September 2012;Material Safety Data Sheet Levofloxacin Hemihydrat;Certificate of Analysis Nomor: 20120815

30 Agustus 2012;Certificate of Analysis Nomor: Y21208060 tanggal 22 Agustus 2012;Certificate of Analysis Nomor: Y21208071 tanggal 25 Agustus 2012;Certificate of Analysis Nomor: 1221202059 tanggal 24 Februari 2012;Certificate of Analysis Nomor: 1221202046 tanggal 17 Februari 2012;Certificate of Analysis Nomor: 122201112097 tanggal 30 Desember 2011;Certificate of Analysis Nomor: K12187 tanggal 08 Juni 2012;Certificate of Analysis Nomor: Nomor: 1209041 tanggal 16 September2012;Cargo Transportation Policy

Cargo Transportation Insurance Policy Pingan Property & Casualty InsuranceCompany of China, Ltd Nomor: ASUZ58124212Q0085 tanggal 27 November 2012;Certificate of Analysis Nomor: 20121107 tanggal 20 November 2012;Certificate of Analysis Nomor: 2012659 tanggal 30 Oktober 2012;Certificate of Analysis Nomor: 2012660 tanggal 31 Oktober 2012;PIB Nomor: 515014 tanggal 20 Desember 2012 CIF USD 142,150.00;SSPCP tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp 171.729.000,00 (PIB);Deklarasi Nilai Pabean tanggal Desember

POSSN/Imp/XI/2012 tanggal 14 November 2012;Sales Contract tanggal 14 November 2012;Certificate of Origin (Form E) Nomor: E124401821001031 tanggal 28 November2012;SPPB Nomor: 901539/KPU.01/2013 tanggal tidak jelas;PIB Nomor: 515014 tanggal 20 Desember 2012 CIF USD 142,150.00;SSPCP tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp 171.729.000,00 (PIB);Commercial Invoice Nomor: 11/28/SSN1 tanggal 28 November 2012;Packing List untuk Invoice Nomor: 11/28/SSN1 tanggal 28 November 2012;Cargo Transportation Insurance Policy

Maka Surat Keputusan Keberatanmengakibatkan batal demi hukum;Pokok Sengketa (Materi):Bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanSeptember 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yangberlaku, dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan diatas, makaPemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Pajak cq Majelis Hakimyang mengadili dan memeriksa Perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagaiberikut :1.

pengajuan Peninjauan Kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;Pendapat Majelis(Sesuai Put.51379/PP/M.XVIIIA/16/2014 dari halaman 28 s/d 32dari 33halaman)Materi bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan datapendukung pernyataannya yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telahmengikuti Sunset Policy

Bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN MasaSeptember 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yangberlaku, dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;2. Bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;3.

Lagi pula Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat membuktikan atas pemanfaatan Program Pemerintahatas kebijakan perpajakan berupa Sunset Policy dan tidak melakukanpembetulan atas SPT serta tidak membuktikan LPAD atas penyerahanSPT OP Sunset Policy dalam perkara a quo,dan olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 12 dari 14 halaman.

Fotokopi Policy MSIG Insurance (Singapore) Pte. Ltd Nomor: MSDCTHR1 1005668tanggal 11 Maret 2011,5. Fotokopi Certificate of Origin ATGA (CEPT) (Form D) Nomor: 751430 tanggal21 Maret 2011,6. Fotokopi PIB Nomor Aju: 00000000556620110321001961 tanggal 25 Maret2011 (CIF USD 2,400.00),7. Fotokopi Acknowledge of Receipt Bank Mizuho Indonesia tanggal 25 Maret 2011,8. Fotokopi SSPCP tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp 3.919.000,00 (PIB bukansengketa),9.

Fotokopi Perintah Penyerahan/Delivery Order Nomor: ART001 tanggal 25 Maret2011 (Penjualan),PIB Pembanding dan lampirannya 2:Fotokopi Purchase Order Nomor: ARONT61/022/11/CHF tanggal 18 Juni 2011,Fotokopi Tax Invoice Nomor: A02288 tanggal 19 Juni 2011,Fotokopi Packing List untuk Invoice Nomor: A02288 tanggal 19 Juni 2011,Fotokopi Bill of Lading Nomor: SSLSGJKTCOU399 tanggal 19 Juni 2011,Fotokopi Policy MSIG Insurance (Singapore) Pte.

Fotokopi Policy MSIG Insurance (Singapore) Pte. Ltd.

Ltd. dengan harga sebesar CIFUSD 22,040.29.bahwa barang impor Aron T61 sesuai PIB Nomor: 482122 tanggal 20Desember 2011 dengan Invoice Nomor: A02564C tanggal 14 Desember 2011telah diasuransikan di luar negeri sesuai Policy Insurance Certificate Nomor:MSDCTHR11023769 tanggal 12 Desember 2011 yang diterbitkan oleh MSIGInsurance (Singapore) Pte.

besertapetunjuk pelaksanaannya, khususnya yang mengatur tentang tata carapengajuan dan penyelesaian keberatan, sehingga berakibat SuratKeputusan Keberatan menjadi cacat hukum, dikarenakan konsekuensikepastian hukum menjadi kabur, maka Surat Keputusan Keberatanmengakibatkan batal demi hukum;Pokok Sengketa (Materi)bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanAgustus 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy

Pendapat Majelis:(Sesuai Put.51378/PP/M.XVIIIA/1 6/201 4dari halaman 28 s/d 31dari 32 halaman)Materi bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan datapendukung pernyataannya yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telahmengikuti sunset policy;Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak membantah pernyataanTerbanding yang menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan PemohonBanding tidak menyerahkan data yang diminta Terbanding (Pemeriksa)walaupun sudah diberikan Surat Peringatan dan II;Bahwa

Bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN MasaAgustus 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yangberlaku, dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;2. Bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;3.

Lagipula Pemohon Peninjauan tidak dapat membuktikan atas pemanfaatanProgram Pemerintah atas kebijakan perpajakan berupa Sunset Policy dantidak melakukan pembetulan atas SPT serta tidak membuktikan LPAD ataspenyerahan SPT OP Sunset Policy dalam perkara a quo dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 29 ayat (8) UU KUP jo

berlaku besertapetunjuk pelaksanaannya, khususnya yang mengatur tentang tata carapengajuan dan penyelesaian keberatan, sehingga berakibat SuratKeputusan Keberatan menjadi cacat hukum, dikarenakan konsekuensikepastian hukum menjadi kabur, maka Surat Keputusan Keberatanmengakibatkan batal demi hukum;Pokok Sengketa (Materi)Bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanJuni 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy

Peninjauan Kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak; Putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Pendapat Majelis:(Sesuai Put.51376/PP/M.XVIIA/16/2014 dari halaman 28 s/d 31 dari 32halaman)Materi bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan datapendukung pernyataannya yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telahmengikuti sunset policy

Bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN MasaJuni 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;2. Bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;3.

Lagipula Pemohon Peninjauan tidak dapat membuktikan atas pemanfaatanProgram Pemerintah atas kebijakan perpajakan berupa Sunset Policy dantidak melakukan pembetulan atas SPT serta tidak membuktikan LPAD ataspenyerahan SPT OP Sunset Policy dalam perkara a quo dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP juncto

M E N G A D I L I- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;- Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap klaim Marine Cargo Policy No.

,mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat adalah selaku pemegang Polis Asuransi Marine Cargo Policy No.AIUMOP30046907 berdasarkan perjanjian asuransi dengan PT. Asuransi AIUIndonesia, Tbk sekarang bernama PT.

AIUMOP300469 075 Bahwa Penggugat telah melakukan pengirimanpengiriman dengan objekpengiriman Raw Cashew Nuts dengan tempat asal pengiriman adalah Surabaya dantempat tujuan pengiriman adalah Mangalore, India yang telah dilindungi denganasuransi Tergugat dengan nomor Policy 30046907 sebagai berikut:1Bahwa pada tanggal 25 Desember 2007, Penggugat telah melakukan pengirimandengan menggunakan jasa PT.

Hal ini berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah(dalam hal ini tidak bertentangan dengan undangundang) mengikat keduabelah pihak, Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami olehPenggugat berdasarkan Marine Cargo Policy No. AIUMOP30046907;Kerugian Materiil:Bahwa akibat tindakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang. tidakmelaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT berupa = pembayaranpenanggungan kerusakan pengiriman Penggugat sebesar: USD 139.817.76.

Perdata seluruh pelaksanaan hak dankewajiban dari pihak Penanggung dan Tertanggung akan sangat didasarkanoleh perjanjian Open Marine Cargo Policy tersebut.2 Bahwa seperti yang telah diuraikan secara jelas dan tegas tersebut di atas,bahwa dasar dari penolakan Tergugat adalah berdasarkan PerjanjianAsuransi Open Cover policy Marine Cargo No.

;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut, pihakPenggugat telah mengajukan bukti P1 Marine Cargo Policy No.

yang diterbitkan pada tanggal 03 Oktober 2014;Bahwa Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan Cidera Janji atasperjanjian asuransi Marine Hull Policy No. 24 M0644579MCHRO02 karenatelah menolak klaim yang diajukan oleh Penggugat;Bahwa sesungguhnya yang lebih dahulu melanggar perjanjian asuransiMarine Hull Policy No. 24 M0644579MCHROO2 adalah Penggugat itusendiri, dikarenakan Penggugat telah mengajukan klaim sementaraPenguggat secara nyata mengetahui bahwa Sertifikat Kias BKI kapalTongkang BB01 telah

Seroja 88/TKG BB01 telah berakhir pada tanggal 02 4;Pengguga telah melakukan pelanggaran warranty, dalam Polis asuransiMarine Hull Policy No. 24 M0644579MCHRO002 yang diterbitkan padatanggal 03 Oktober 2014 tersebut terdapat warranty warranted vessel BK!

harus dipenuhi seluruhnya, yang telah diatur didalamMarine Hull Policy No. 24 M0644579MCHRO002.

Sebagaimana yang telah Tergugat uraikandiatas bahwa Penolakan klaim yang diajukan Penggugat sudah sesuaidengan apa yang diatur didalam polis, bahkan jikaingin ditelaah lebih lanjutlagi yang terlebih dahulu melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasiatas perjanjian Marine Hull Policy No. 24M0644579MCHR002 adalahPenggugatitu sendiri, bahwa Penggugattelah mengajukan klaim asuransiHalaman 28 dari 42 hal.

Put No 74/Padt/2017/PT.DKI.Kyokai Indonesia (NKKKI) merekomendasikan untuk tidak membayarkanklaim atas Marine Hull Policy No. 24M0644579MCHRO02. Oleh dankarenanya, dalil gugatan Penggugat tersebutlayak dan patut untuk ditolak;.

Peraturanperaturan yang mengatur hubungan antara Penggugat dan Tergugatadalah sebagai berikut :a.b.Cc.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ;HR Policy ;Code of Conduct (April 2010) ;Progression Policy (January 2009) ;Performance Management, Global Policy, Final Version, Effective Date IstDecember 2008 ;Performance Improvement Plan System Job Aid, Using My Performance, AnEmployees Guide ;Awal terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial6.

Bahwa yang menjadi dasar penilaian tersebut adalah angka 6.3 HSBC Global 5Point Rating Scale, Performance Management, Global Policy, Final Version,Effective Date 1st December 2008 yang terdiri dari :a. Exceptional (rating 1) ;b. Outstanding (rating 2) ;c. Strong (rating 3) ;d. Inconsistent (rating 4) ;e. Poor (rating 5) ;8.

tekanan psikis yang luar biasa atas Penggugat dalam menjalankanpekerjaan seharihari ;Bahwa oleh karena anjuran mediator dibuat tanpa menyentuh akar permasalahanmaka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakananjuran mediator tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;11Penilaian Marginal/Inconsistent (Rating 4) Masih Dapat Dikoreksi47.Bahwa menurut bagian HRD Asia Pacifik penilaian tersebut dapat dikoreksi dandimungkinkan secara peraturan HRD mengenai Global Performance Policy

HIR Policy ;Code of Conduct ;ed. Progressian Policy ;e. Performance Management, Global Policy ;f. Performance Improvement Plan System Jobn Aid, Using My Performance, Anemployees Guide ; ;Pasal ayat 2 UU No. 2/2004, menyatakan :2.

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan menyatakan: "Menimbang, bahwaberdasarkan dalildalil yang terdapat dalam gugatannya dan jawaban, Penggugatdan Tergugat mengakui Performance Management Policy, Final Version effectivedate" December 2008 merupakan salah satu ketentuan dalam memberikan penilaiankinerja bagi seluruh pekerja Tergugat. Akan tetapi dalam gugatannya Penggugattidak memasukkan Global Balance Scorecard sebagai faktor penentu penilaiankinerja Penggugat.

Nalom Hutape:(Supervisor Pemeriksa ketika itu), menjelaskan semua hal terkait Surat Pemberitahuan H:Pemeriksaan dimaksud dan sunset policy yang telah Penggugat lakukan, dan Tergugat keitu secara lisan sudah setuju untuk membatalkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaandan menyarankan Penggugat memasukkan sanggahan secara tertulis;bahwa atas sengketa formal pendapat Majelis adalah sebagai berikut:bahwa sengketa ini awalnya disidang melalui acara cepat karena adanya sengketa foryaitu belum terpenuhinya

dilakuPenggugat karena SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi pembetulan a quo dilapo1Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 27 Februari 2009 sedang surat PemberitahHasil Pemeriksaan disampaikan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 13 Agu2012;bahwa Majelis berpendapat, pemeriksaan terhadap SPT Tahunan Pajak Penghasilan OrPribadi normal a quo tetap dapat dilanjutkan oleh Tergugat walaupun SPT Tahunan P:Penghasilan Orang Pribadi pembetulan, yang selanjutnya disebut sebagai SPT P.Penghasilan Orang Pribadi sunset policy

dari kepala kantor wilayah Tergugat balpenghitungan pajak terutang sementara dari hasil pemeriksaan a quo haruslah berdasatbukti yang akurat/konkrit (bukan hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian .utang, dan sebagainya);bahwa dari bukti berupa penghitungan sementara berdasarkan Pemberitahuna HPemeriksaan dengan Nomor: PHP89/WPJ.06/KP.05/2012 tanggal 10 Agustus 2(Majelis berpendapat walaupun temuan hasil pemeriksaan sementara a quo lebih besarSPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi sunset policy

memperoleh izin untuk melanjutkan pemeriksaan dengan melakuprosedur sebagaimana diatur berdasarkan angka romawi IV angka 5 huruf c Surat Ed:Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan buktibukti yang disampaikan dapersidangan, Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan prosedur urmemperoleh izin melanjutkan pemeriksaan SPT Pajak Penghasilan OP normal Penggtyang telah melakukan pembetulan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi sunset policy

= Rp 414.766.978,00KeberatanJumlah = Rp 580.674.179,00bahwa pada saat pembahasan sengketa sesuai dengan Berita Acara Nomor BA257/WPJ.29/2012 tanggal 24 Juli 2012 Pemohon Banding tidak hadir dan tidak memberikantanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Nomor S2209/WPJ.29/2012 tanggal 11 Juli 2012;bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulan Mei 2006 dantelah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Pemohon Banding jugatelah mengikuti Sunset Policy

;bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, Surat bantahan,penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun disampaikan melalui sekretariat pengadilan pajak, pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut:1.bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPTMasa PPN Masa Mei 2006 dan telah sesuai denganperaturan perpajakan yang berlaku, dimana PemohonBanding juga telah mengikuti Sunset Policy;bahwa terdapat perbedaan dasarpenetapanpenyerahan

empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telah mengikuti sunset policy

kekeliruandankekurangansehinggatidaksesuaidenganperaturanperundangundanganperpajakan yang berlakubesertapetunjukpelaksanaannya,khususnya yangmengaturtentangtatacarapengajuandanpenyelesaiankeberatan,sehinggaberakibat Surat KeputusanKeberatanmenjadi cacathukum,dikarenakankonsekuensikepastianhukummenjadikabur, maka SuratKeputusanKeberatanmengakibatkanbatal demi hukum;PokokSengketa (Materi)BahwakarenaPemohon Banding sudahmelaporkan SPT Masa PPNbulanJanuari 2003 dantelahsesuaidenganperaturanperpajakan yangberlaku, dimana Pemohon Banding juga telahmengikuti Sunset Policy

dasarhukumpengajuanPeninjauanKembaili:BerdasarkanPasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002tentangPengadilanPajak.Putusan yang telahdiambilolenMajelisHakimPengadilanPajaktelahnyatanyatatidaksesuaidenganketentuanperaturanperundangundangan yangberlaku;Pendapat Majelis(Sesuai Put.51352/PP/M.XVIIIA/16/2014dari halaman 29 s/d 32 dari 33halaman);Materi bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkandata pendukung pernyataannya yang menyatakan bahwa Pemohon Bandingtelah mengikuti sunset policy

Bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN MasaJanuari 2003 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yangberlaku, dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;2. Bahwa terdapat perbedaaan dasar penetapan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;3.

Lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikanatas pemanfaatan Program Pemerintah atas kebijakan perpajakan berupaSunset Policy dan tidak melakukan pembetulan atas SPT serta tidakmembuktikan LPAD atas penyerahan SPT OP Sunset Policy dalam perkaraa quo, dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjuan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagai nana diatur dalam Pasal 29 ayat (3)

Pribadisebagai berikut: Penghasilan Netto Rp. 4.784.817.057,00Penghasilan Kena Pajak Rp. 4.771.617.057,00Pajak Penghasilan ( PPh terutang) Rp. 1.636.315.950,00Kredit Pajak Rp. 657.016.700,00PPh Kurang / (Lebih) Bayar Rp. 979.299.250,00Sanksi Administrasi Rp. 470.063.640,00Jumlah PPh ymh dibayar Rp. 1.449.362.890,00 Bahwa Penggugat tidak setuju dan menolak penetapan tersebut;Bahwa menurut Penggugat seharusnya yang benar adalah sesuai dengan SuratPemberitahuan 2005 pembetulan dalam rangka sunset policy

Nalom Hutapea (Supervisor Pemeriksa ketika itu),menjelaskan semua hal terkait Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaandimaksud dan sunset policy yang telah Penggugat lakukan, dan Tergugat ketikaitu secara lisan sudah setuju untuk membatalkan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaannya dan menyarankan Penggugat memasukkan sanggahan secaratertulis;Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, Penggugat telah memasukkansanggahan tertulis Penggugat atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaandimaksud, dengan tanda terima

batal demi hukum, dan baru pada tanggal 12 September2013 Penggugat menerima Objek Gugatan (Surat Keputusan Tergugat)dimaksud;Bahwa secara sepihak dan tibatiba (karena sebelumnya libur lebaran), padatanggal 11 September 2012 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Orang Pribadi Nomor 00003/205/05/027/12 tanggal 11September 2012 dimaksud (tanpa melalui prosedur closing/pembahasan akhir);Bahwa Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memasukkanpembetulan dalam rangka sunset policy

Putusan Nomor 162/B/PK/PJK/201 7pemeriksaan itu secara tertulis, dan sesuai dengan faktanya pada saat itu belumada temuan Tergugat yang disampaikan dalam Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan kepada Penggugat;Bahwa sunset policy atas nama para Penggugat tersebut di atas telah diterimadan atas hampir semuanya telah diterbitkannya ucapan terima kasih oleh KantorPelayanan Pajak Pratama Kemayoran, sesuai dengan Surat Ucapan TerimaKasih Nomor: 751 sampai dengan 754/WPUJ.06/KP.0509/2009 tertanggal 14April

Menetapkan bahwa Pemohon Banding telah melakukanSunset Policy dengan benar serta perhitungan pajak terhutanguntuk Tahun Pajak 2005 adalah benar sesuai yang dilaporkanpada SPT Pemohon Banding.4. Memerintahkan kepada Termohon Banding (DJP) agar segeramengeluarkan surat penghentian pemeriksaan yangseharusnya telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan danperundangan yang berlaku.5.

alasan yang dicari cari, jelas telah wanprestasi danmerugikan para penggugat;Bahwa tergugat yang mempromosikan diri sebagai perusahaan asuransireputasi internasional namun tidak mau mengakui fakta, bahwa pengobatantradisional adalah alternative pengobatan yang menyebuhkan, yangditerima/diakui oleh perusahaan asuransi dunia internasional tanpa alasanyang dicaricari, mengganti dan membayar penuh biaya yang timbul,terhadap fakta ini, tergugat hanya mendalihkan seolah olah tiap perusahaanasuransi punya policy

yang bertanggung jawab sebagai perusahaanasuransi dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran yang adadalam hidup bermasyarakat;Bahwa para penggugat mohon diperhatikan, tiap perusahaan boleh sajapunya policy yang berbeda, boleh saja punya policy yang tidak mau tahuterhadap fakta fakta yang sudah diterima/diakui oleh dunia internasional,Halaman 3 dari 7 Putusan No.422/Pdt.G/2015/PN.SBY12.13.14.15.akan tetapi kejujuran harus dijunjung tinggi dan tidak bersifat pasangperangkap yang baru berdalih

.: bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah karenaCertificate of Insurance Nomor OMM 1692706 yang Pemohon Bandinglampirkan sebagai dokumen pelengkap pabean pada saat penyerahanhardcopy PIB adalah merupakan Individual Policy (closed) dan bukanmerupakan Open Cover Policy seperti dinyatakan dalam surat keputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP5097/KPU.01/2010 tanggal 29Juni 2010.: bahwa berdasarkan penelitian Majelis, sengketa terjadi terhadap penetapannilai pabean atas importasi

)Pemberitahuan Penetapan Jenis Barang Polarzyme 12 TC, Enzyme Olahan USD 0.00 USD 179.82 b) Penetapan Nilai Pabean NoJenis Barang Pemberitahuan CIF USD Penetapan KPBC CIF USD Satuan total Satuan total Polarzyme 12 TC, Enzyme 3.78/KG 22,680.00 6.34/KG 38,040.00Olahan Alasan dan Metode Penetapan PFPD :bahwa polis asuransi yang diterbitkan kedapatan tanggal Polis ditutup setelahtanggal pengapalan, jika berdasarkan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor : 02/BC/2005 untuk Individual Policy