Ditemukan 158653 data
Termohon:
Dittipidum Bareskrim Polri
34 — 11
HASBI
Termohon:
Dittipidum Bareskrim Polri
DEDDY IWAN
Termohon:
Kepala Subdit II Dittipideksus Mabes Polri
14 — 7
Pemohon:
DEDDY IWAN
Termohon:
Kepala Subdit II Dittipideksus Mabes Polri
Termohon:
POLRI RESORT METRO JAKARTA TIMUR
15 — 0
SIAR
Termohon:
POLRI RESORT METRO JAKARTA TIMUR
17 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABNER FREDIK MASENGI ; POLRI Cq. POLDA SULAWESI TENGAH
Tauqfandi Befly
Termohon:
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
137 — 23
Pemohon:
Tauqfandi Befly
Termohon:
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
POLRI Cq. POLDA JAWA TIMUR VS OEI HALIM WIBISONO
POLRI Cg. POLDAJAWA TIMUR, berkedudukan hukum di Jalan Ahmad Yani 116Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada PARTOYO,SH.,M.Hum, DKK, Advokat Bidbinkum Polda Jatim, berkantor diJalan A.
POLRI Cq. Polda Jatim yangberkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 116 Surabaya sebagaiTergugat, sedangkan Penggugat sendiri telah mengetahui secaraYuridis formil mengenai obyek sengketa tanah dan bangunan yangterletak di JI.
ditujukan kepada Tjio Hong Tatdengan tegas telah dimaklumi oleh Penggugat memang keadaanNegara Republik Indonesia dalam situasi darurat Militer, selain ituPemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat menempati tanah Negaraseluas 1.490 M2 sejak tahun 1973, berdasarkan ketentuanPerundangundangan sebagaimana diuraikan pada dalil Tergugatangka 4.2 di atas, setidaknya pada Tahun 1992 Tergugatmengajukan permohonan pembelian obyek sengketa seluas 8.080M2 yang berstatus dikuasai Negara untuk digunakan kepentingandinas Polri
POLRI Cq. POLDA JAWA TIMUR dan membatalkan putusanPengadilan Tinggi Surabaya No. 89/PDT/2011/PT.SBY., tanggal 05 April 2011Hal. 18 dari 20 hal. Put.
POLRI Cg.
Termohon:
Dittipidum Bareskrim POLRI
28 — 16
BARON HARUM RAYMOND S
Termohon:
Dittipidum Bareskrim POLRI
PT Bank Mandiri Persero Tbk
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
69 — 22
Pemohon:
PT Bank Mandiri Persero Tbk
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI
72 — 14
ALAM GALAXY
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI
Termohon:
DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI
37 — 13
BAHSYIAR
Termohon:
DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI
Termohon:
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
68 — 65
ANTONIUS RUMADI
Termohon:
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
524 — 780
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
Karo Analis pada Bareskrim Polri;b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil, ataud.
LP/275/V/2008/SiagaI tanggal 26 Mei2008 ;Bukti P 34: Surat Nomor 041/DLF/V/20 10 tanggal 10 Mei 2010, KepadaInspektur Pengawas Umum Mabes Polri, Perihal Permohonan PerlindunganHukum atas Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/SiagaI tanggal 26 Mei2008 ;Bukti P 35: Surat Nomor 039/DLF/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, KepadaWakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Perihal PermohonanPerlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol.
LP/275/V/2008/SiagaItanggal 26 Mei 2008 ;Bukti P 41: Surat Nomor 022/DLF/IV/2010 tanggal 15 April 2010, KepadaKepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Perihal PermohonanPerlindungan Hukum atas Laporan Polisi No. Pol. : LP/275/V/2008/SiagaItanggal 26 Mei 2008 ;Bukti P 42: Surat Nomor 015/DLF/II//2010 tanggal 30 Maret 3010, KepadaKepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Perihal Novum Baru LaporanPolisi No.
LP/275/V/2008/SiagaI tanggal 26 Mei 2008 ;Bukti P51 : Surat Nomor 318/DLF/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, KepadaInspektur Pengawas Umum Mabes Polri, Perihal Permohonan PerlindunganHukum Laporan Polisi No. Pol. LP/275/V/2008/SiagaI tanggal 26 Mei 2008 ;Bukti P 52: Surat Nomor 316/DLF/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, KepadaWakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Perihal PermohonanPerlindungan Hukum Laporan Polisi No. Pol.
Pol. : R/150DP/X/2009/DitI tanggal 2 Oktober2009, bukti P 11b Surat Tanggapan Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat I/Keamanan & Trans. Nasional No.
PT Bank Mandiri Persero Tbk
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
36 — 13
Pemohon:
PT Bank Mandiri Persero Tbk
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
I WAYAN DARMA WINATA, SH
Termohon:
DIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI
85 — 34
Pemohon:
I WAYAN DARMA WINATA, SH
Termohon:
DIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI
ARGA RIZKIAN
Termohon:
Kepala Subdit II Dittipideksus Mabes Polri
15 — 11
Pemohon:
ARGA RIZKIAN
Termohon:
Kepala Subdit II Dittipideksus Mabes Polri
Termohon:
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
53 — 7
., SH
Termohon:
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
ARIF NUR YULIANTO
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Badan Reserse Kriminan Polri
3.Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
67 — 10
Pemohon:
ARIF NUR YULIANTO
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Badan Reserse Kriminan Polri
3.Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
ERWIN SAIFUL IBRAHIM
Termohon:
Kepala Subdit II Dittipideksus Mabes Polri
11 — 5
Pemohon:
ERWIN SAIFUL IBRAHIM
Termohon:
Kepala Subdit II Dittipideksus Mabes Polri
Monalisa
Termohon:
NEGARA KESATUAN RI Cq KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI
34 — 3
Pemohon:
Monalisa
Termohon:
NEGARA KESATUAN RI Cq KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI
43 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
POLRI Cq. POLDA RIAU ; BUDI ARTIFUL
POLRI Cq. POLDA RIAU,dalam hal ini memberi kuasa baik sendirisendiri maupunbersamasama kepada 1. ANDI RIFAI, SH., 2. NERWAN,SH., 3. TRI LAKSONO, SH., 4. SASLI RAIS, SH.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret2007;Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tertuntut ;LawanBUDI ARTIFUL, dalam hal ini bertindak untuk diri sendirimaupun atas nama Direktur PT Tenaga Kampar, bertempattinggal di Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar,Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada1.
ahli Dedi Chandrayang pada pokoknya mengatakan terhadap hasil hutan kayu yang tidakdapat diperlihatkan dokumennya pada saat dilakukan pemeriksaan fisik,maka hasil hutan kayu itu dinyatakan tidak sah, dan terhadap hasil hutanyang tidak ada palu tok sesuai Kepmen Hut 126, kepemilikan kayu bulattersebut dinyatakan tidak sah dan diperkuat oleh keterangan saksi JanterSitumeang pada BAP tanggal 16 Desember 2004 poin 17 yang padapokoknya menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengecekan secara fisikoleh Polri
POLRI Cq. POLDA RIAU, tersebut ;Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembalitersebut tetap berlaku ;Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratusruupiah)Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 10 April 2008 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA,10SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, PROF. DR. HM.