Ditemukan 4360 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-04-2009 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN MEULABOH Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.Mbo
Tanggal 2 April 2009 — DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten nagan Raya, beralamat di Jalan Nasional No. 193 Suka Makmue Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, beralamat di Jalan T. Iskandar No. 03 Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT TERTARIK;
485
  • DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten nagan Raya, beralamat di Jalan Nasional No. 193 Suka Makmue Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, beralamat di Jalan T. Iskandar No. 03 Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT TERTARIK;
    DPC Partai Bintang Reformasi K. ten n nRaya, beralamat di Jalan Nasional No. 193 SukaMakmue Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten NaganRaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2.
    Menurut AD/ARTPartai Bintang Reformasi, jika salah seorang pengurusatau anggotanya diduga telah melanggar AD/ART partai,maka tindakan yang harus dilakukan oleh tergugatadalah memberikan peringatan secara tertulis kepadapenggugat sampai 3 (tiga) kali, bukan malah merekalpenggugat dari anggota DPRK. Hal ini jelas diatur dalamART PBR paSal 27 ayat (2);11.
    DALAM EXCEPTIESubjek Tergugat tidak lengkap (Error in Persona)Bahwa Subjek Tergugat tidak lengkap (Error in Persona), halini dikarenakan Penggugat sama sekali tidak menempatkanDewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (DPPPBR)sebagai para pihak didalam perkara ini, padahal yangmenjadi salah satu objek gugatan Penggugat adalah berupasurat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat PartaiBintang Reformasi (DPPPBR) dibawah nomor : 440/A/DPPPBR/X/2008 tertanggal 10 Oktober 2008.
    Sehingga dengantidak diikut sertakannya Dewan Pimpinan Pusat PartaiBintang Reformasi (DPPPBR) sebagai para pihak, sementarayang menjadi salah satu objek gugatan Penggugat adalahsurat DPP PBR tersebut, maka secara yuridis formal gugatanPenggugat tidaklah sempurna, sehingga oleh karena itupula gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima.B.
    dari DPP PartaiBintang Reformasi dengan suratnya Nomor: 440/A/DPPPBR/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008, tentang RekomendasiPengganti Antar Waktu (PAW) H.
Register : 25-09-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 220/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9148
  • Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Federasi SerikatPekerja Pariwisata Reformasi, Provinsi DKI Jakarta, Nomor :O4/A/VII/2016, tanggal 2 Juli 2016, tentang Susunan danKomposisi Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaPariwisata Reformasi Grand Cempaka Business Hotel PT. JakartaTourisindo, periode 20162019, Jo.
    Jakarta Tourisindo, di Jakarta danFederasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi PT.
    Federasi SerikatPekerja Pariwisata Reformasi Unit Kerja Grand Cempaka Resort &Convention Hotel.
    Jakarta Tourisindo, (2) Ketua SerikatPekerja Pariwisata Reformasi Grand Cempaka Resort, dan (3) KetuaSerikat Pekerja Pariwisata Reformasi Grand Cempaka Business, dalampertemuan tanggal 8 Maret 2108 tersebut Sdr. Dedy Maryadi (selakuKetua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi GrandCempaka Business Hotel/Penggugat) ikut hadir;Halaman 21 dari 53 halaman. Putusan Nomor : 220/G/2018/PTUNJKT2.
    (Sesuai dengan aslinya);Keputusan Musyawarah Nasional KeVI Federasi SerikatPekerja Pariwisata Reformasi Nomor : 10/MUNAS VI/FSP PARREF/X/2015, Tentang Penetapan dan Pengesahan FormaturMusyawarah Nasional KeVI Federasi Serikat PekerjaPariwisata Reformasi berikut Berita Acara Penyusunan danPenetapan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan PusatFederasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Periode 20152020, tanggal 31 Oktober 2015.
Register : 28-06-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN PARE PARE Nomor 111/Pid.B/2018/PN Pre
Tanggal 15 Agustus 2018 — Agusman Alias Usman Bin Lani
316
  • Andi Abu Bakar Kota Parepare;Bahwa rumah yang berada di Jalan Reformasi dan jalan H. Andi Abu BakarKota Parepare adalah milik Terdakwa;Bahwa Pagar seng dan gembok yang telah dibongkar tersebut sudah tidakbisa untuk digunakan sebagai pagar pembatas sebagaimana mestinya;Bahwa dua tempat pembongkaran tersebut berada di pinggir jalan yaknijalan Reformasi dan jalan H. Andi Abu Bakar yang merupakan tempatumum dan dapat dilihat oleh banyak orang;Bahwa dengan adanya kejadian pembongkaran tersebut, PT.
    Andi Abu Bakar Kota Parepare; Bahwa pada awalnya bangunan yang berada di Jalan Reformasi dan jalanH.
    ;Bahwa terdakwa membongkar pagar pembatas tersebut oleh karena saksiPatonangi ingin menguasai kembali bangunan yang sudah dieksekusi yangberada di Jalan Reformasi dan Jalan H.
    Parepare;Bahwa yang menempati rumah yang terletak di jalan Reformasi adalah orang tuadan kakak saksi, sedangkan rumah koskosan yang terletak di jalan H. A.
    Parepare; Bahwa selain yang berada di jalan Reformasi, rantai pengunci pagar milikPT. Bank BCA yang terletak di jalan H.
Register : 02-07-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 193/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 September 2019 — Pembanding/Penggugat : ADY PURWANTO.dkk
Terbanding/Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI RI
Terbanding/Tergugat II : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terbanding/Tergugat III : 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
9227
  • Pembanding/Penggugat : ADY PURWANTO.dkk
    Terbanding/Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI RI
    Terbanding/Tergugat II : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
    Terbanding/Tergugat III : 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
    pengajuanpermohonan banding yang dilakukan Para Penggugat /Pembanding adalah jatuhpada hari ke 14 (empat belas) sejak setelah putusan diucapkan, sehingga belummelewati 14 (empat belas) hari, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka syarat formal tenggang waktu banding dapat diterima;Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakanadalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanApatur Negara dan Reformasi
Register : 17-04-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 09-07-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Bon
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI
Terdakwa:
AWANG AMRULLAH Bin AWANG SAFRUDDIN
3715
  • yang seringanringannya denganalasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi lagi perbuatannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :DAKWAANKESATUBahwa Terdakwa AWANG AMRULLAH Bin AWANG SAFRUDDIN padahari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 15.00 wita, atau setidaktidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun dua ribu delapan belas,bertempat di Jalan Tenis Gang Reformasi
    Kelurahan Api Api KecamatanBontang utara Kota Bontang atau setidaktidaknya di suatu tempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang tanpa hakmenguasal, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjatapenikam atau senjata penusuk yang dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut : Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 witasaksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO yang beralamat diJalan Tenis Gang Reformasi Kelurahan Api Api Kecamatan
    Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang UtaraKota Bontang keluar dari rumah menuju ke depan gang untuk berjualanbensin eceran sambil menggendong anaknya, kKemudian saksi INDRIANADWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO melewati rumah terdakwa yangberada di depan Gang Jalan Tenis Gang Reformasi Kelurahan Api ApiKecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan sesampainya saksiINDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO di depan gang,terdakwa mendatangi saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERIWARNOTO sambil mengacungkan 1
    INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 witabertempat di Jalan Tenis Gang Reformasi Kelurahan Api Api KecamatanBontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan perbuatan pidanaberupa membawa senjata tajam yang diarahkan kepada Saksi;Bahwa mulanya Saksi keluar dari rumah menuju ke depan gang untukberjualan bensin eceran sambil menggendong anaknya, kemudian Saksimelewati
    Api Api Kecamatan Bontang UtaraKota Bontang untuk tidur;Bahwa kemudian Saksi Indriana keluar dari rumah menuju ke depangang untuk berjualan bensin eceran sambil menggendong anaknya, kemudianSaksi Indriana melewati rumah Terdakwa yang berada di depan Gang JalanTenis Gang Reformasi Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara KotaBontang.
Register : 02-03-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PA PEKANBARU Nomor 316/Pdt.G/2015/PA.Pbr
Tanggal 9 Juni 2015 — Penggugat vs Tergugat
2815
  • yang terletak di di Jalan Utama Gang Reformasi II Villa Bukit UtamaBlok B1 Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor10056 yang dukeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaPekanbaru, atas nama Erwansyah dan Nadiah, dengan batasbatassebagai berikut :Utara berbatas dengan gang Reformasi;Selatan berbatas dengan Rumah contoh Perumahan Villa BukitUtama;Barat berbatas dengan Tanak milik Erlina;Timur berbatas dengan Gang Pribadi;Sebidang tanah berikut rumah permanen diatasnya seluas 133
    M2Yang terletak di Jalan Utama Gang Reformasi II Villa Bukit UtamaBlok B2 Kota Pekanbaru, yang saat ini Sertifikatnya berada di BankMestika sebagai jaminan kredit, dengan batasbatas sebagai berikut :Utara berbatas dengan Gang Reformasi II;Selatan berbatas dengan Gang Buntu dan rumah contoh;Barat berbatas dengan tanah Erlina;Timur berbatas dengan Gang Pribadi;Pada awalnya tanah pada poin 5.1 dan 5.2 ini berukuran 1400 M7?
    Menetapkan harta pada poin 5 antara lain :1 Sebidang tanah berikut rumah permanen diatasnya seluas 133 M2 yangterletak di di Jalan Utama Gang Reformasi II Villa Bukit Utama Blok B1Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10056 yangdukeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, atasnama Erwansyah dan Nadiah, dengan batasbatas sebagai berikut :e Utara berbatas dengan gang Reformasi;e Selatan berbatas dengan Rumah contoh Perumahan Villa BukitUtama;e Barat berbatas dengan
    Sebidang tanah berikut rumah permanen diatasnya seluas 133 M 2Yang terletak di Jalan Utama Gang Reformasi II Villa Bukit UtamaBlok B2 Kota Pekanbaru, yang saat ini Sertifikatnya berada di BankMestika sebagai jaminan kredit, dengan batasbatas sebagai berikut :e Utara berbatas dengan Gang Reformasi Il;e Selatan berbatas dengan Gang Buntu dan rumah contoh;e Barat berbatas dengan tanah Erlina;e Timur berbatas dengan Gang Pribadi;10.11.12.13.14.Pada awalnya tanah pada poin 5.1 dan 5.2 ini berukuran 1400
Register : 17-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 859/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 30 September 2019 — Penuntut Umum:
Assri Susantina, SH.,MH
Terdakwa:
Haris Kusdi Bastari, S, Si
400395
  • Kalau kaum salibis dan komunis bersama cina aroganmaka hancurkan mereka sebelum menghancurkan masa depan muslimin.Ingatkan bahwa reformasi 98 adalah titik awal musuh musuh Islam memecah belahmuslimin.
    Kalau kaum salibis dan komunis bersama cina aroganmaka hancurkan mereka sebelum menghancurkan masa depan muslimin.Ingatkan bahwa reformasi 98 adalah titik awal musuh musuh Islam memecahbelah muslimin.
    Kalau kaum salibis dan komunis bersama cinaarogan maka hancurkan mereka sebelum menghancurkan masa depanmuslimin.Ingatkan bahwa reformasi 98 adalah titik awal musuh musuh Islammemecah belah muslimin.
Register : 30-07-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 63/Pdt.G/2018/PN TOB
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13552
  • Global Agronusa Indonesiamembayar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), denganalasan bahwa Pembayaran lahan tanah pada saat Pelepasan Hak tersebutkatanya tidak sesuai dengan harga, kemudian dibentuk Tim Reformasi sebagaiwakil dari masyarakat petani yang diketuai oleh Syamsul Bahri, selanjutnyaTim Reformasi bersama masyarakat melakukan kegiatan Reformasi ke PT.Global Agronusa Indonesia ;Bahwa setahu saksi hasil Reformasi Tim Reformasi ke PT.
    ;Bahwa saksi mengetahui tahun 1998 ada era reformasi ke PT. GlobalAgronusa Indonesia menuntut lahan cadangan 2000 ha, dan setahu saksitidak ada mahasiswa menghasut masyarakat petani Reformasi ke PT. GlobalAgronusa Indonesia karena Tim Reformasi diketuai oleh Samsul Bahri, S.Ag.demo ke PT.
    Global Agronusa Indonesia bersedian memberikan bantuan Pembibitanserta melakukan Pembersihan lokasi lahan cadangan 2000 hektar yangdisiapkan oleh Pemerintah ;> Bahwa saksi mengetahui pengurus dalam Tim Reformasi yang lain selainSamsul Bahri, S.Ag. tersebut adalah Hi. Jafar Alfaris, SH;> Bahwa saksi mengetahui Tim Reformasi adalah yang mewakili MasyarakatPetani Galela ke PT.
    dengan Pemerintah danPT.Global Agronusa Indonesia ;Bahwa saksi pernah mendengar ada imingiming ada lahan cadangan padawaktu Tim Reformasi ke PT.
    ratus juta rupiah) telah di terima olehmasyarakat melalui tim Reformasi;Halaman 120 dari 129 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob Bahwa saksisaksi tersebut adalan kepala desa diantara desadesa yangmasyarakatnya menjual lahan kepada perusahaan yang sekarang tanahdimaksud menjadi objek sengketa; Saksisaksi juga pemilik lahan yang dibebaskan dan sudah menerima uang yangdiberikan perusahaan melalui tim reformasi; Bahwa saksisaksi masuk dalam anggota tim reformasi;Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksisaksi
Putus : 05-01-2015 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1055/PID.B/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 5 Januari 2015 — RUDI bin ROMLI
231
  • Penasehat Hukum terdakwa yang padapokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringanringannya dengan alasanbahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depanpersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIRBahwa ia terdakwa RUDI pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul14.30 WIB atai setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014,bertempat di Jalan Pertengahai Gang Reformasi
    IHSAN MAULAN, (berkas terpisah) membuka judi Toto gelap (satu) minggu 5(ima) kali, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu buka mulai pukul 12.30Wib, menggelar di Balebale di Jalan Pertengahan Gang Reformasi No. 35 Rt. 008/03Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, terdakw mengeluarkan bukukupon, pulpen, stepples, lembaran kode angka dan handphone untuk menerima pesanandari pemasang, disamping itu ada juga pemasang yang datang sendiri, kemudianmemesan angka yang dipasang dan
    IHSAN MAULANA (berkas terpisah) sedang membuka juditogel di Jalan Pertengahan Gan Reformasi No. 35 Rt. 008/03 Kelurahan CijantungKecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, datan Petugas Kepolisian melakukanpenangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta Sdr.
    IHSAN MAULANA (berkas terpisah) sedang membuka judi togeldi Jalan Pertengahan Gang Reformasi No. 35 Rt. 008/03 Kelurahan Cijantung KecamatanPasar Rebo, Jakarta Timur, datan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan danpenggeledahan terhadap terdakwa serta Sdr.
    RAGIL (DPO) selaku pengepul, danterdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 % dibagi berdua dengan Sdr.THSAN MAULANA.Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa RUDI bin ROMLI telahmemberikan keterangan sbb :e Bahwa pada hari Kamis, 28 Agustus 2014 sekira jam 14.30 wib bertempat di JlPertengahan Gg Reformasi No. 35 Rt 008/Rw 03 Kel.
Register : 18-12-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 04-05-2016
Putusan PTUN KENDARI Nomor 35/G/2015/PTUN.KDI
Tanggal 8 Maret 2016 — ROSMADEWI (P) vs KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA (T)
10831
  • Bupati Konawe Kepulauan diperintahkanuntuk mengumumkan seleksi CPNS Kabupaten Konawe KepulauanTahun 2014 dengan mendasarkan pada daftar hasil Tes KemampuanBidang (TKD) sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/4510/M.PANRB/11/2014, tanggal 18 November 2014, hal tersebutsebagaimana termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/837/M.PAN.RB/03/2015, Sifat : Segera, Perihal : Pembatalan
    danrencana pelaksanaan TKB ulang sebagaimana Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor : B/1464/M.PANRB/04/2015 tanggal 24 April 2014dinyatakan tidak berlaku, serta memerintahkan Bupati KonaweKepulauan untuk segera mengumumkan kelulusan CPNS Tahun 2014berdasarkan hasil TKD sebagaimana disampaikan melalui Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor : B/837/M.PAN.RB/03/2015 tanggal 11 Maret 2015(Vide bukti
    T4 dan bukti T7) ; ++ ===Bahwa, menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/2702/M.PANHalaman 42 dari 56 Hal.
    Bupati Konawe Kepulauan untuk segeramengumumkan kelulusan CPNS Tahun 2014 berdasarkan hasil TKDsebagaimana disampaikan melalui Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :B/837/M.PANRB/03/2015 tanggal 11 Maret 2015 dan Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor : B/2702/M.PANRB/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015(Vide bukti T3, bukti T4, bukti T5, dan bukti T7) ; Bahwa, menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan
    Hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 sebagaimana SuratMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor : B/273.1/M.PANRB/01/2015 tanggal 09Januari 2015 dinyatakan dibatalkan, dan rencana pelaksanaan TesKompetensi Bidang (TKB) ulang sebagaimana termuat dalam SuratMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia kepada Bupati Konawe Kepulauan NomorHalaman 51
Register : 21-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 2 Maret 2016 — SRI SUDIYANTI, S.Pd.I;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
4721
  • Bahwa selama menjadi PNS dengan jabatan fungsional sebagai Guru pada MIAlKhairiyah, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknyasebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, tentangJabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, serta ketentuan peraturanperundangundangan lain yang ada kaitannya dengan jabatan fungsional Guru;.
    PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, BAB Ix;.
    Bahwa Usulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru (PPJG) beberapa GuruPegawai Negeri Sipil ditolak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKIJakarta dengan alasan tidak memenuhi syarat dalam Pasal 32 Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;j. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiNomor 16 Tahun 2009, Pasal 32 ayat (1) huruf c : usia paling tinggi 50 tahun;k.
    Bahwa Guru yang tidak bisa memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, BAB IX, tidak mempunyaiJabatan Fungsional Guru;.
    Guru Muda:1.0 oe dst:Qe ee eec cc eteceeeeeeees dst:C. cewasssxcvmmennas: dst:OG. eee eee eeeeee dst;Selanjutnya dalam Bab IX Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 diatursebagai berikut:Pasal 30 ayat (1):Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guruharus memenuhi syarat sebagai berikut:a.
Register : 26-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PA PARE PARE Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Pare
Tanggal 14 Desember 2021 — Pemohon melawan Termohon
4016
  • Reformasi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluhribu rupiah);

dan pemohon II;Telah memeriksa alatalat bukti pemohon dan pemohon II;DUDUK PERKARABahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPenetapan No.255/Pdt.P/2021/PA Pare Hal. 1 dari 14Parepare Nomor 255/Pdt.P/2021/PA Pare tertanggal 26 November 2021mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018, Pemohon danPemohon Il melangsungkan pernikahan menurut agama Islamdirumah Imam setempat di Jalan Reformasi
Menetapkan sahnya perikahan antara Pemohon (Abdulloh binBoin) dengan Pemohon II (Desi Nurmalasari binti Ardin) yangdilaksanakan pada tanggal O05 September 2018 dirumah Imamsetempat di Jalan Reformasi, Kelurahan Kampung Baru, KecamatanBacukiki Barat, Kota Parepare;3.
Reformasi, KelurahanKampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare; Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berstatus perjakasedangkan Pemohon II berstatus janda; Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon Ilbernama Dedi Wahyudi bin Ardin, sedangkan yang menikahkanadalah Imam masjid yang bernama Abdullah; Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri Supriadi dan DekiSaputra dengan mas kawin berupa cincin emas 1 (satu) gram danseperangkat alat sholat; Bahwa antara keduanya tidak
Reformasi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat,Kota Parepare, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon IIyang bernama Dedi Wahyudi, yang menikahkan adalah Imam masjid yangbernama Abdullah, yang menjadi saksi adalah Supriadi dan Deki Saputrasedangkan mas kawin yang diserahkan berupa cincin emas 1 (Satu) gramdan seperangkat alat sholat;Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi dan Il yangsaling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahanpemohon Abdulloh
Reformasi, KelurahanKampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 290.000, (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarahMajelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 14Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443Hijriyah, oleh kami H. Mihdar, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hartini Ahada, M.H. dan Dr.
Register : 22-08-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 77/Pid.B/2019/PN Olm
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
KIRENIUS P. TACOY, SH
Terdakwa:
FRANSISKUS SALES RAKAK, S.Pd.
8239
  • Perkara: PDM 26 / OLMS / Eoh.2 / 07 / 2019 dengan dakwaan sebagaiberikut ;KESATUBahwa Terdakwa FRANSISKUS SALES RAKAK,Pertama: pada hari Senintanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, Kedua: pada hari Selasatanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 Witaatau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam Tahun 2019bertempat di rumah dinas SMP Reformasi, RT.001, RW. 002, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupangatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum
    hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberihutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjutterhadap saksi korban MARSELINUS LEY, yang dilakukan Terdakwa dengancaracara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitarpukul18.00 Wita, ketika saksi korban datang ke rumah saksi MARTINUS ASA dirumah dinas SMP Reformasi
    Pasal 64 Ayat (1) KUHP.ATAUKEDUABahwa Terdakwa FRANSISKUS SALES RAKAK, Pertama: pada hariSenin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, Kedua: pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah dinas SMP Reformasi,RT. 001, RW. 002, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, KabupatenKupang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang
    memeriksa danmengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yangdilakukansecaraberlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut: Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul18.00 Wita, ketika saksi korban datang ke rumah saksi MARTINUS ASA diNOMOR: 77/Pid B/2019/PN Olm Halaman 5 dari 28rumah dinas SMP Reformasi, Desa
    beli dengan hargasebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah).Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 15 Januari 2019 Terdakwamenghubungi saksi korban melalui Telephone dan Terdakwa menipu saksikorban dengan mengatakan agar Terdakwa memberikan biayaadministrasi sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah)agar uang bonus yang saksi korban peroleh dari Bank Dunia tersebutdapat dicairkan, sehingga pada sekitar pukul 19.30 Wita saksi korbankemudian datang kerumah dinas SMP Reformasi
Register : 28-11-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 28/G/2013/PTUN.PL
Tanggal 26 Februari 2014 — - IR. BURHANUDIN HAMZAH vs - GUBERNUR SULAWESI TENGAH
6016
  • Danberdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi (KetetapanMuktamar (islah) No. I/Tap/Mukis/PBR/2006 disebutkan DewanPimpinan Wilayah memiliki kewenangan : c.
    Burhanudin Hamzah dariPartai Bintang Reformasi tidak memenuhi syarat formil, sebabbertentangan dengan Pasal 51 ayat (10) huruf n Jo. Pasal 220 ayat(1) huruf c UndangUndang RI.
    BURHANUDIN HAMZAH ) telah di Reshuffle / diberhentikandari Pengurus PBR kabupaten Poso; Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi ProvinsiSulawesi Tengah Nomor : 10/DPWPBR/ST/V1V/2013 Perihal :PAW Anggota DPRD dari PBR Tertanggal 25 Juli 2013, intinyabahwa DPW Partai Bintang Reformasi telah menarik Saudara IR.BURHANUDIN HAMZAH sebagai Anggota DPRD KabupatenPoso dan menetapkan Saudara ISWAN M.
    Nomor09A/Kpts/DPWPBR/ST/V1V2013, Tentang Reshuffle PengurusDewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten PosoPeriode 2013 2014 tertanggal 22 Juli 2013. intinya SuratKeputusan dimaksud bahwa Penggugat ( IR.
    (Fotocopy sesuai dengan asli);Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PartaiBintang Reformasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor(09A/Kpts/DPWPBR/ST/VIV2013 Tanggal 22 Juli 2013Tentang Reshuffle Pengurus Dewan Pimpinan CabangPartai Bintang Reformasi Kabupaten Poso Periode2013 2014. (Fotocopy dari fotocopy); Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai BintangReformasi......... ke halaman 266. Bukti T.67. Bukti T.78. Bukti T.89. Bukti T.910.
Register : 25-02-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN BONTANG Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bon
Tanggal 11 April 2016 — MOH. AINUL YAQIN Alias AMAT Bin SUPARDI
3610
  • Tenis Gang Reformasi RT.39 perum TMI Blok C02 Kel. Apiapi Kec. Bontang Utara KotaBontang, karena kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenissabu sebanyak 2 (dua) bal dan setelah diinterogasi saksiHARTONO Als TONO menyebutkan jika sabu tersebut dibeli dariSdr.
    Tenis Gang Reformasi RT.39 perum TMI Blok C02 Kel. ApiapiKec.
    Tenis Gang Reformasi RT.39 perumTMI Blok C02 Kel. Apiapi Kec. Bontang Utara KotaBontang, karena kedapatan memiliki, menyimpannarkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bal dan setelahdiinterogasi saksi HARTONO Als TONO menyebutkanjika sabu tersebut dibeli dari Sdr.
    Reformasi Rt 39 Perum TMI Blok C02 KelurahanApiApi Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan menyerahkansatu buah tas kecil warna hitam yang berisi narkotika jenis sabusabusebanyak 3 (tiga) bungkus kepada saksi HARTONO ;Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekirajam 01.30 wita terdakwa ditangkap di rumah kontrakkan saksiHARTONO di Jalan Tenis Gg.
Register : 19-05-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 352/Pid.B/2021/PN Ptk
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
AAN, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.ROSED Bin AMIDIN
2.GUNAWAN Als AGUN Bin JUHRI
3.SAMSUL AMAL Als SAMSUL Bin MUNAKI
4.SUEBALI Als SUEB Bin H. MUNIR
5.MAULUDIN Als UDIN Bin MATHURI
499
  • Reformasi Kec. Bansir Darat Kec. PontianakTenggara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriPontianak, Dimuka umum secara Bersamasama melakukan kekerasanterhadap korban CANDRA yang mengakibatkan luka, yang dilakukan ParaTerdakwa dengan cara sebagai berikut:Berawal korban berada di depan caf Graha JI. Reformasi Kec. Bansir DaratKec.
    Reformasi Kec.Bansir Darat Kec.
    Reformasi Kec.Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara; Bahwa benar, berawal korban berada di depan caf Graha JI. Reformasi Kec.Bansir Darat Kec.
    Reformasi Kec. Bansir Darat Kec. PontianakTenggara;Menimbang, bahwa berawal korban berada di depan caf Graha Jl.Reformasi Kec. Bansir Darat Kec.
    Reformasi Kec. Bansir Darat Kec.Pontianak Tenggara;Menimbang, bahwa berawal korban berada di depan caf Graha Jl.Reformasi Kec. Bansir Darat Kec.
Putus : 23-06-2008 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 304/Pdt.G/2007/PN.SBY
Tanggal 23 Juni 2008 —
6028
  • , tahun 2000 bergabung pada GKRIA, tahun 2007 bergabungpada GPIN ; 22Bahwa saksi tahu gedung gereja dan Pastoria disengketakan dan yangmengsengketakan adalah GKPII Semarang dengan GKPII Reformasi, hal tersebutsaksi tahu karena sering mengikuti sidangnya di Pengadilan Negeri Surabaya danmasalah tersebut diumumkan melalui warta gereja ; Bahwa yang mewakili GKPII Reformasi adalah Karel Adoe dan Jalmav sebagai23Ketua Umum GKPII Reformasi dan Sekretaris Umum GKPII Reformasi ; Bahwa dalam perkara tersebut
    Ketua UmumGKPII Reformasi dan J.Z.
    , tahun 2000 bergabungpada GKRIA, tahun 2007 bergabung pada GPIN ; Bahwa saksi tahu ada sengketa antara GKPII Semarang dengan GKPII Reformasi,yang mempermasalahkan gedung gereja dan Pastoria ; Bahwa yang digugat oleh GKPII Semarang adalah Karel Adoe sebagai Ketua UmumGKPII Reformasi dan J.Z.
    Benar bahwa pada tahun 1975 Jemaat Mahanaim bergabung dengan GKPPI yangberpusat di Semarang, namun kemudian pada tahun 1994 Jemaat GKPPI tersebut berdirisendiri menjadi GKPPI Reformasi Surabaya dan selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2000GKPPI Reformasi berganti nama menjadi Gereja Kristen Reformasi Indonesia2.
    September..........3816 September 1994 yang kemudian berdasarkan Akta No.143 tertanggal 28 Maret 2008Tentang Anggaran Dasar Gereja telah merubah nama GKPPI Reformasi menjadi GerejaKristen Reformasi Indonesia atau GKRIA, didapati bahwa penggunaan nama dari GerejaKristen Reformasi Indonesia atau GKRIA baik dalam Anggaran Dasar No.143 tanggal 28Maret 2008 mapun dalam daftar di Departenmen Agama RI tidak ada menggunakan embelembel Jemaat Mahanaim ; Menimbang bahwa demikian pula dalam suratsurat yang
Register : 03-04-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 06-07-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 929/Pid.B/2018/PN Mdn
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
PATRECIA PASARIBU, SH
Terdakwa:
PUTRA JAYA SIMORANGKIR
173
  • Bangun Als Refor (dilakukanpenuntutan secara terpisah) datang ke Gudang Doorsmeer CS Auto Lift Hidrolik yangterletak di Jalan Gitar No.2 Pasar Baru Kota Medan, lalu saksi Joe Reformasi BangunAls Refor merusak gembok gudang dorsmeer hingga gemboknya terbuka laluterdakwa dan saksi Joe Reformasi Bangun Als Refor masuk kedalam gudang tersebutdan mengambil 1 (Satu) unit mesin compresor angin merk NLG Auto Lift Hidrolik tanpaseizin/sepengetahuan yang berhak yakni saksi korban Menanti Sitepu dimanasebelumnya
    pipa/selang compresor tersebut sudah digergaji olen saksi Joe ReformasiBangun Als Refor, selanjutnya terdakwa dan saksi Joe Reformasi Bangun Als Reforlangsung mendorong compressor tersebut keluar dari gudang kKemudian terdakwa dansaksi Joe Reformasi Bangun Als Refor mengangkat compressor tersebut ke becakbarang lalu membawanya kerumah terdakwa.
    Bangun;Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Reformasi Bangun danReformasiBahwa yang melaporkan pencurian tersebut adalah orang tua saksi korban;Bahwa yang terlebin dahulu ditangkap adalah Reformasi Bangun setelah itubaru terdakwa;Bahwa mesin Compressor tersebut bisa diangkat oleh 1 ()satu) orang;Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;FHIRISTMAN, SH (saksi Verbalisan), di dalam persidangan di bawah sumpah padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah penyidik
    yang telah melakukan pemeriksaan terhadapterdakwa;Bahwa yang membuat laporan adalah pemilik doorsmeer tersebut;Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Reformasi danPutra Jaya Simorangkir;Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit mesin Compressor Angin merkNLG Type 1 PK warna Orange ;Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Desember2017 sekira pukul 01.00 wib dari gudang doorsmeer CS Auto Lift Hidrolik;Bahwa pencurian tersebut terjadi di jalan Gitar No. 2
    Bangun Als Refor merusak gembok gudangdorsmeer hingga gemboknya terbuka lalu terdakwa dan saksi Joe Reformasi BangunAls Refor masuk kedalam gudang tersebut dan mengambil 1 (satu) unit mesincompresor angin merk NLG Auto Lift Hidrolik tanpa seizin/sepengetahuan yang berhakyakni saksi korban Menanti Sitepu dimana sebelumnya pipa/selang compresortersebut sudah digergaji olen saksi Joe Reformasi Bangun Als Refor, selanjutnyaterdakwa dan saksi Joe Reformasi Bangun Als Refor langsung mendorongcompressor
Register : 25-05-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 29-03-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 34/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 7 Oktober 2015 — GEFRI SIANTURI,Dkk VS BUPATI SAMOSIR
10746
  • Prinsip Kelulusan CPNS ;Bahwa terhadap perbedaan penafsiran dan pemahaman ini,kemudian Bupati Samosir telah mengajukan surat kepada MenfteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia tertanggal 20 Januari 2015 dan tertanggal 10 Pebruari2015 perihal Peninjauan Kembali Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNSTahun 2014 sebagdimana amanat Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2014 pada Lampiran Angka IV.PEMBAGIAN
    Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CalonPegawai Negeri Sipil Tahun 2014 antara TERGUGAT dengan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;4.
    yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentangTambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2014.Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentangTambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri SipilTahun 2014 pada angka romawi Ill huruf F nomor 5 huruf d tentangprinsio kelulusan CPNS disebutkan kriteria penentuan kelulusan pesertaadalah sebagai berikut
    Birokrasi Nomor : B/5597/M.PANRB/12/2014perihal penyampaian Daftar Nilai TKD hasil seleksi CPNSD 2014 ( vide buktT9), dimana hal ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran danpemahaman hukum terhadap Peraturan Menteri PendayagunaanAPaOrat Ul........06665Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentangTambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri SipilTahun 2014 antara Tergugat dengan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi RI, dimana menurut
    surat KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/5597/M.PANRB/12/2014 pada pokoknya adalah menyampaikan daftarnilai TKD baik yang memenuhi passing grade maupun yang tidakmemenuhi passing grade dan menganulir pilihan kedua dan ketigasedangkan menurut Tergugat penetapan dan pengumuman hasil seleksiCPNS sesuai dengan formasi jabatan adalah kewenangan dari Instansiyang mendapat dlokasi formasi sebagdimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Register : 21-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 226/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 2 Maret 2016 — MACHDLUROTUL A’YUNI, S.Pd.I;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3520
  • AlKhairiyah Penggugat telah melaksanakan tugas dengansebaikbaiknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Nomor :16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnyaserta ketentuan perundangundang lainnya yang ada kaitannya denganJabatan Fungsional Guru;Bahwa Penggugat dinyatakan Lulus dalam Program Sertifikasi GuruUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan Sertifikat PendidikNomor : Un.01/F1/R/001444
    Bahwa usulan pengangkatan pertama dalamJabatan Guru (PPJG) beberapa Guru PNS ditolakKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKIJakarta dengan alasan tidak memenuhi syaratdalam Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun2009 pasal 32;j. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun2009 pasal 32 ayat 1 huruf c, usia paling tinggi 50(lima puluh) tahun;k.
    Guru Muda:Tes sossmensn 22 25 rommcmmsinn #2 dst;OQ. eceeeeeeeeeneeneneees dst;CL leeceee eee ee eee eneeeeeeenes dst;CQ, ee eeeececee eee eeeeee enone dst;Selanjutnya dalam Bab IX Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16Tahun 2009 diatur sebagai berikut:PAGEPasal 30 ayat (1):Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan FungsionalGuru harus memenuhi syarat sebagai berikut:a.
    , diberlakukan terhadap Guru yang pengangkatannya tidakbertentangan dan atau telah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tersebut, khususnyadalam Pasal 30 ayat (1), tidak dapat diberlakukan terhadap pemberhentianPenggugat sebagai Guru karena dari awal pengangkatannya bertentangan danatau tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;Menimbang, bahwa demikian
    sampai dengan Pengatur Tingat Golongan/Ruang II/d sebelum dan atau pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, telah menjabatsebagai Guru.