Ditemukan 244129 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penataan ruang Tentang penataan ruang Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 7/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 23 Mei 2019 — Tri Bakti Sarimas
2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
112 — 79
  • Tri Bakti Sarimas
    2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
    3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
    4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
    Tri Bakti Sarimas, tempat kedudukan Jalan Saleh Abbas Nomor 50 BPekanbaru, sebagai Tergugat I;Koperasi Unit Desa Prima Sehati, tempat kedudukan Desa PangkalanKecamatan Pucuk Rantau Dahulunya Kuantan Mudik KabupatenKuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Tergugat Il;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia MenteriAgraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia, tempat kedudukanJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,sebagai Tergugat III;Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-01-2024 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 07-02-2024
Putusan PT JAMBI Nomor 8/PID.SUS-LH/2024/PT JMB
Tanggal 7 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Hari Anggara, S.H. M.H.
Terbanding/Terdakwa : APRIL RIANTO ALS APENG BIN SUDARIYONO
37 — 0
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 28-09-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 58/Pdt.G/LH/2022/PN Dum
Tanggal 1 Februari 2023 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
RUSLI RAHIM alias ALAI
Turut Tergugat:
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
77 — 23
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 06-09-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 24-10-2022
Putusan PN DUMAI Nomor 49/Pdt.G/LH/2022/PN Dum
Tanggal 20 Oktober 2022 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
Drs. Robert Situmeang
Turut Tergugat:
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republiik Indonesia c.q Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Riau
64 — 18
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 15-11-2023 — Putus : 28-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PN TEBO Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Mrt
Tanggal 28 Desember 2023 — Penuntut Umum:
Hari Anggara, S.H. M.H.
Terdakwa:
APRIL RIANTO ALS APENG BIN SUDARIYONO
96 — 76
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 51/PID.SUS-LH/2019/PT TJK
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : WISNU HAMBORO, SH
Terbanding/Terdakwa : RIZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM , REZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM
371 — 31
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 05-01-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Tlk
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
H.RAMADI
Turut Tergugat:
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
144 — 94
  • Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan DanFungsi Kawasan Hutan, berbunyi:Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintahdaeran berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atauHalaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN TIkkabupaten/kota yang ditetapbkan dengan peraturan daerah sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang dan berdasarkan tata ruang
    yang berlaku tetap sesuai dengantata ruang sebelumnya namun berdasarkan UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan Menjadi UndangUndang, areal tersebut menurut petaKawasan Hutan yang terakhir:a. merupakan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversidiproses melalui Pelepasan Kawasan
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 21-11-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 12-01-2023
Putusan PT JAMBI Nomor 193/PID.SUS-LH/2022/PT JMB
Tanggal 12 Desember 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Jendro Hadi Wibowo SH
Terbanding/Terdakwa : Isrizal Alias Buyung Bin Ismail
111 — 21
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-07-2024 — Putus : 14-08-2024 — Upload : 14-08-2024
Putusan PT BENGKULU Nomor 140/Pid.Sus-LH/2024/PT BGL
Tanggal 14 Agustus 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Edo Putra Utama, S.H
Terbanding/Terdakwa : MORIS SIPAYUNG Anak dari JATI ALAM SIPAYUNG
29 — 25
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 08-09-2022 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan PN PAINAN Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn
Tanggal 12 Juni 2023 — Penggugat:
1.SONI, S.H., C.Md., C.MpdI., C.CA
2.BATARA MULIA, S.H
3.MAULANA MAKMUN
Tergugat:
H. Murasman
Turut Tergugat:
3.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5.Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan C/q Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
6.Karapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura
74 — 7
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 06-02-2023 — Putus : 07-03-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PT PADANG Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG
Tanggal 7 Maret 2023 — Pembanding/Terdakwa : Drs. WERHANUDIN bin SA'ID
Terbanding/Penuntut Umum I : SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
Terbanding/Penuntut Umum II : BUSTANUDDIN, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
69 — 27
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 01-03-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 27-07-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Dum
Tanggal 26 Juli 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Parman Fransiskus Situmorang
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
142 — 0
  • SK.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2017 dan Peta Lampirannya adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap objek sengketa;
  • Menyatakan bahwa kawasan hutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2023 adalah tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap objek sengketa;
  • Menyatakan dalam hukum :
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
WISNU HAMBORO, SH
Terdakwa:
A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHERAN , AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHERAN
463 — 111
  • Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangjenis vannamei milik terdakwa di Pekon Pardahaga Kecamatan LemongKabupaten Pesisir Barat tidak Ssesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab. PesisirBarat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap danPariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah KabupatenPesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang WilayahTahun 2017 2037.
    Zetta sudah berjalansebelum terbit Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkanRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut disahkan pada tahun2017; Bahwa Peraturan Daerah perihal rencana Tata Ruang wilayah tahun20172037 di tetapkan pada tanggal 28 November 2017; Bahwa tambak udang yang sudah ada sebelum Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) diterbitkan akan dihentikan setelah tenggang waktu 2(dua) tahun setelah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebutdiberlakukan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa
    Bahwa menurut penjelasan Pihak terkait, Pemda Pesisir barat tidakmengeluarkan izin dikarenakan usaha tambak udang tersebut karena telahmenyalahi Tata Ruang Pemda Pesisir Barat sesuai dengan Perda Nomor. 8Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037,; Bahwa benar sudah ada surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :1.
    Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangyang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab.
    PesisirBarat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap danPariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah KabupatenPesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang WilayahTahun 2017 2037; Bahwa dikarenakan tempat usaha milik Terdakwa tidak sesuai denganPerda Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun2017 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkanSurat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa serta pemasanganPapan Plang
Pengadilan PN SELAYAR Pidana Khusus
Register : 03-03-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 09-01-2016
Putusan PN SELAYAR Nomor 31/PID.SUS/2014/PN.SLY
Tanggal 13 Mei 2014 — - ANDI AGUS Bin ALI NURDIN
49 — 24
  • Menyatakan terdakwa Andi Agus Bin Ali Nurdin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menelantarkan orang dalam ruang lingkup keluarga;2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 27-06-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2326 K/PID.SUS/2015
Tanggal 27 Juni 2016 — M. IRIYANTO alias IYAN bin M. ALI;
60 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ali, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menelantarkan orang lain dalam ruang lingkup rumah tangga;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Iriyanto alias lyan bin M. Ali olehkarena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buku nikah Nomor 288/6/VIII/2989, tanggal 26 Juli 1989, yangdikeluarkan oleh KUA Depertemen Agama Kecamatan Tebas, KabupatenSambas;Dikembalikan kepada saksi Uray Yatina;4.
    Ali terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkanorang lain dalam ruang lingkup rumah tangga";2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 4 (empat) bulan;3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jikadikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karenaTerpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaanselama 8 (delapan) bulan berakhir;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 PK/TUN/2021
Tanggal 11 Nopember 2021 — AHMADI, SH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
357 — 232 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AHMADI, SH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 29-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/TUN/KI/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — ROBERT SUDJASMIN VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
399 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROBERT SUDJASMIN VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
    PUTUSANNomor 436 K/TUN/KI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROBERT SUDJASMIN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Unit 0131A,RT. 001 RW. 010, Menteng Atas, Setia Budi, JakartaSelatan, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja
    Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Republik Indonesia untuk memberikan seluruh informasi yangdiminta oleh Pemohon Informasi Publik;4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dariperkara ini;Halaman 2 dari 6 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 11-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251 K/TUN/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS AHMADI, S.H;
436 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS AHMADI, S.H;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-08-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/TUN/2023
Tanggal 9 Oktober 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS INDRARINI SAWITRI, SH;;
174 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS INDRARINI SAWITRI, SH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 06-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/KI/2020
Tanggal 26 Maret 2020 — KEMENTERIA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL vs FOREST WATCH INDONESIA (FWI);
635 — 359 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL vs FOREST WATCH INDONESIA (FWI);
    PUTUSANNomor 61 PK/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc.,jabatan Plt.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.