Tergugat Il dan Tergugat IHsendiri pada lembar jawaban yang menyatakan bahwa yang berhak memberikankuasa adalah:Salah satunya berbunyi: Direksi / Pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh salahsatu badan hukum , sedangkan Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan atau yang biasa disebut YLPKK adalah Badan Hukum yang didirikanberdasarkan Undangundang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Notaris, Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor302/MPP/Kep/l0/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat Pasal 1 pada angka :(1) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnyadalam Keputusan ini disebut LPKSM adalahLembaga Non Pemerintah yangterdaftar dan, diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menanganiperlindungan konsumen.(2) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dalamKeputusan ini disebut TDLPK

Bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan telah memenuhisyarat sebagaimana dinyatakan dalam poin tersebut diatas dengan:1) Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris Henny Rupiyanti, SH (P1)2) Penerbitan dari Pemerintah Kota Banjarmasin (TDLPK) Nomor 01/TDLPKPERINDAG/VIII/13 (P2)3) Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU2588. AH.01 04.Tahun 2013 (P3)5. Bahwa sebagaimana di atur dalam :a.

AHU2588.AH.01.04.Tahun 2013, diberi tanda P2 ;Foto Copy Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) di Pemerintah KotaBanjarmasin No. 01/TDLRKPERINDAGAT/III/13 yang dikeluarkan oleh Dinas PerindagKota Banjarmasin tertanggal 2 Agustus 2013, diberi tanda P3 ;Foto Copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan (YLPKk), diberi tanda P4 ;Foto Copy Surat Keputusan Direktur YLPKK Nomor : 003.IlI.S.Kep/YLPKK/IV/2015Tentang Pembentukan KantorYLPKK Samarinda tertanggal

Putusan Nomor 730/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.10.11.12.13.Bukti P 3Bukti P 4Bukti P 5Bukti P6A&B:Bukti P 7Bukti P 8Bukti P 9Bukti P 10Bukti P 11Bukti P 12Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Daftar PerlindunganKonsumen (TDLPK) Nomor : 510/843/421.113/2014tanggal 11 September 2014;Fotokopi sesuai dengan asli SK PengangkatanPengurusan Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat(YAPERMA) yang bersidang di PN Tangerang denganmenggunakan hak gugat organisasi;Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima berkas suratpermohonan

legalisir TDLPK kantor cabang Depok kepadaWalikota Depok dan Dinas Perdagangan Kota Depok(Pemerintah);Fotokopi sesuai dengan asli Buku II MARI tentangPedoman Pelaksanaan Tugas Dan AdministrasiPengadilan huruf F.

PUTUSANNomor 122/Pdt.G/2020/PN BitDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:BAMBANG SUGENG IRIANTO, WNI, NIK 35710202620004, Lakilaki,tempat tanggal lahir Brebes, 07021962, agama Islam,status Kawin, pekerjaan Wiraswasta / PraktisiPerlindungan Konsumen Perbankan dan/atau Pegiat ProAgraria / Lembaga LPKSM Intergritas ProfesionalTerdaftar TDLPK No

BuktiP2a : Fotokopi Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor503.5/1472/419.43/2013 tanggal 6 Desember 2013;3. BuktiP2b : Fotokopi Akta Pendirian LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat IntegritasDan Profesional (LPKSM INPROF) tanggal 8 September2012 Nomor 03;4. BuktiP2c : Fotokopi Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat;5.

RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1) Bahwa Pemerintahmengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak dibidangPerlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggarandasarnya (Dalam akta Pendirian.Red), Sedangan dalam ayat (2)menyatakan bahwa Pengakuan LPKSM sebagaimana dalam ayat (1)dilakukan melalui Pendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPk

Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini Yayasan Perlindungan KonsumenAmanat Perjuangan Rakyat Malang (YPKAMPERA/YAPERMA) telahmendapat status badan hukum berupa SK.MENHUMHAM AHU:03970.50.10.20142014 Jakarta dan TDLPK (Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen) Nomor : 510/843/421.113/2014 dari PemerintahKabupaten Malang Jawa Timur dan Status Lembaga adalah BadanHukum YAYASAN, bernama Yayasan Perlindungan Konsumen AMPERAMALANG dengan demikian YPKAMPERA/YAPERMA telah memenuhiyang di persyaratkan Undang undang

BuktiP 03 : Fotocopy Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen ( TDLPK ) Pusat Nomor510/421.113/2014 yang dikeluarkan di MalangPada tanggal 11 September 2014.4. BuktiP 04 : Foto Copy SK Pengangkatan PengurusanLembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat ( LPKSM ) Yayasan AmanatPerjuangan Rakyat Malang ( YAPERMA ) yangHal 22 dari 33 Hal Putusan No. 30/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Sel5. Bukti P056. BuktiPO06ADAN B7. Bukti P078. BuktiPO8AdanB9. Bukti P 0910. Bukti P 1011. BuktiP 1112.

Tangerang denganmenggunakan hak gugat organisasi;Foto copy Tanda Terima bBerkas SuratPermohonan Legalisir TDLPK Kantor CabangDepok kepada Walikota Depok dan DinasPerdagangan Kota Depok (Pemerintah).Foto copy Buku I MARI TentangPedoman Pelaksanaan Tugas Dan AdministrasiPengadilan huruf F.

konsumen swadaya masyarakat ataupemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf ddiajukan kepada peradilan umum".2 Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yangtelah mengatur secara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat huruf(c) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentukbadan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapatstatus badan hukum TDLPK

dengan tegas, tujuandidirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumendan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undang undang No. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan konsumen telah mengatur secara khusussebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c ) UUPK yang berbunyi Lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaituyang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum TDLPK

Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari Undangundang No.8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara khusus sebagaimana Pasal46 ayat 1 huruf(c) UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasandalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda DaftarLembaga Perlindungan Konsumen);Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa PT.Lembaga Perlindungan

Bahwa terkait eksepsi Tergugat yang menyatakan PenggugatI tidak memiliki dasarhukum, dapat disampaikan bahwa Undangundang No.8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen telah mengatur secara khusus sebagaimana Pasal 46 ayat 1huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk Badan Hukum atau Yayasandalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda DaftarLembaga Perlindungan Konsumen) Nomor 519/1175/35.311/2009 dari

dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa dapat kami sampaikan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan konsumen telah mengatur secara khusussebagaimana Pasal 46 ayat 1 huruf c UUPK yang berbunyi Lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaituyang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hat ini LPKNI telahmendapat status badan hukum TDLPK

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN Pasal 2 ayat2). 1 lembar Foto kopy Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK) Nomor :050/37.1/2013 yang ditandatanganioleh Ir.Toto Subandrio,MM sebagai Kepala Dinas Perindustriandan Perdagangan Kabupaten Tegal.3). 1 lembar Fotokopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU7789.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan yang di tanda tanganioleh DR.AIDIR AMIN DAUD.SH.,MH.

LPKSM yang telahmempunyai TDLPK berhak di pandang sebagai Instansi yangmelaksanakan tugasnya, sehingga data Informasi dimaksudharus/ bolehdiberikan. Bahwa berita acara sumpah kehilangan Sertifikat Hak Milik 474/Sisa mengandung pertangung jawaban hukum dan perlupembuktian sepanjang masa sehingga harus dinyatakan sebagaiInformasiTerbuka.

(foto copy sesuai dengan aslinya);3.Bukti T:/Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat (TDLPK 3 ILPKSM) (foto copy sesuai dengan aslinya ); .(Bukti T:Surat Pernyataan Sdr. Syufrinaldi, SH tentang pemberian mandat sebagai ketua/direkturILPKSM PCC atas nama Drs.

Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undang undang No. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan konsumen telah mengatur secara khusus sebagaimanapasal 46 Ayat huruf (c ) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentukbadan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badanhukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor :519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan Status Lembaga adalahLembaga Swadaya Masyarakat

AHU 2588.AH.01.04.Tahun2013 dan baru mendapatkan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen (TDLPK)No.01/TDLPK.PERINDAG/VIII/13 Tanggal 2 Agustus 2013;Menimbang bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK)adalah merupakan salah satu dari Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat yang fungsi dan kewenangnya secara jelas telah di atur dalam PeraturanPemerintah No.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat dan juga Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen

AHU 2588.AH.01.04.Tahun 2013 dan baru mendapatkan tanda daftarlembaga perlindungan konsumen (TDLPK) No.01/TDLPK.PERINDAG/VII/13Tanggal 2 Agustus 2013;Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal ke3 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat jelaslah bahwa pada saat Gugatan di daftarkan pada Kepaniteraan36Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Maret 2013, Yayasan LembagaPerlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) belum terdaftar dan diakui

berhak untuk mengajukan gugatan melalui Peradilan Umum untuk kepentinganperlindungan konsumen;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor59 Tahun 2001 disebutkan Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten / Kota dan b. bergerak dibidang perlindungan konsumensebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;Menimbang, bahwa terkait bukti surat Penggugat P4 berupa Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK

) yang baru dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi UMKM Kota Gorontalo pada tanggal 28 Maret 2016, sedangkan Gugatan perkara aquoterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Nopember 2015, dapatdipahami dan dimaklumi oleh Majelis Hakim karena berkaitan dengan prosedur pengajuanpermohonan untuk mendapatkan TDLPK memerlukan waktu, sehingga kedudukan YLKIGorontalo sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat tidak perludipersoalkan dalam perkara

Tahun 2010 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 82 tanggal12 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor49 dan diakui Pemerintah berdasarkan Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK) dengan Nomor 00103/TDLPK/2012yang mempunyai tujuan mewujudkan perlindungan konsumen dengandemikian Penggugat sudah mempunyai kapasitas sebagai Penggugatdalam perkara ini;Bahwa sebagai LPKSM, sebagaimana pendiriannya diamanatkan dalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999

Bahwa penerima kuasa adalah lembaga pelaksana dari Undangundang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yangtelah mengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c )UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atauyayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukumNomor AHU: 0000485.AH.01.08 Tahun 2018 Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor530/130/619/VII/sek/Disperindag/2018, dengan

dasarorganisasi telah di cantumkan secara jelas yaitu pasal 7 tentang tujuan ( angka 4 )yangberbunyi ; Menciptakan sistem Perlindungan konsumen yang mengandung unsurkepastian hukum = dan keterbukaan informasiserta akses untuk mendapatkanLINPOTINGS Ty... ceccceccceessececesssecececssacececssaeeecssuaaececseaaececsusueeeceesasesecseaaeescnsaeeeseeseaaes ( Vide P2 ).9 Pemerintah juga telah mengakui Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen Kalimantandengan menerbitkan Tanda Daftar Lembaga perlindungan konsumen ( TDLPK

dasarnya46Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Peindusterian danPerdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat disebutkan:Pasal 21 Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidangPerlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya;2 Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftarandan penertiban TDLPKPasal 31 Kewenangan penerbitan TDLPK

berada pada menteri;2 Menteri melimpahkan kewenaangan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat diataskepada Bupati/walikota ;3 Bupati/walikotadapat melimpahkaa kewenangan sebagimana dimaksud dalam ayat(2)diatas kepada kepala Dinas;Menimbang, bahwa berdasarakan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan:1 Apakah Penggugat yang berada dibawah naungan Yasayan Perlundungan KonsumenKalimantan, didalam anggaran dasar pendirian Yasayan Perlundungan KonsumenKalimantan tersebut ada menyebutkan

Bahwa Penggugat adalah pelaksana dari Undangundang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatursecara khusus sebagaimana Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK yangberbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakatyang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atauyayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat TDLPK (Tanda DaftarLembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009dari Pemerintah Kota Malang dan status lembaga adalah badanhukum perseroan telah memenuhi

Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan tersebut diatasyakni, PENGGUGAT merupakan badan Hukum berbentuk LPKSM KOMNASPKPU INDONESI, Organisasi/Yayasan berdasarkan atas Akta NotarisAGUSTRI PARUNA, SH No.286 tanggal 18 September 2012, dan TDLPK No:01/INDAGKOP/PK/X/2012. Berdasarkan keputusan Menteri Penindustrian danPerdagangan Republik Indonesia No: 302/MPP/Kep/10/2001 TentangPerlindungan KONSUMEN Swadaya masyarakat.

Trantin/IX/2012 tertanggal13 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Tunggal, diberitanda P1;Surat Hasil Notulen Rapat Pembentukan Pengurus dan Pendirian PusatKOMNAS PKPU Indonesia Propinsi Kalimantan Tengah di PalangkaRaya, tertanggal 11 Maret 2012, diberi tanda P2;Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen, atas nama LPKSM :KOMNAS PKPU Indonesia Propinsi Kalimantan tengah, Nomor:01/INDAGKOP/PK/ X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012, diberi tanda P3;Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPk

Bahwa penerima kuasa adalah lembaga pelaksana dariUndangundang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yangtelah mengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c )UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atauyayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukumNomor AHU: 0000485.AH.01.08 Tahun 2018 Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor530/130/619/VII/sek/Disperindag/2018, dengan