Putusan Nomor 1999/B/PK/PJK/201 7promosi yang berlaku setelah konsumen membeli voucher isi ulangdari distributor/agen;Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) butir c dan Pasal 11 ayat (2)UndangUndang PPN, terutangnya pajak adalah pada saatpenyerahan Jasa Kena Pajak dan dalam hal pembayaran diterimaterlebin dahulu terutangnya PPN adalah pada saat penerimaanpembayaran.Adapun pada saat promosi pulsa ditampilkan di FakturPajak atas penjualan kartu perdana sebagai diskon secara faktualbelum terjadi penyerahan

SKPT Nomor : 91/2017 tanggal 06 April 2017, yang menerangkanterhadap objek sengketa telah dibebani Hak Tanggungan PeringkatPertama tanggal 27 062016 Nomor: 1327/2016 untuk kepentinganTergugat ;Bahwa setelah terbitnya Surat penetapan lelang atas objek sengketa aquo, maka Penjual in casu Tergugat selanjutnya mengumumkanpelaksanaan lelang melalui Surat Kabar Harian Duta Masyarakat yangterbit pada tanggal 14 Juni 2017 sebagai pengumuman lelang ulangdari pelaksanaan lelang sebeumnya tanggal 03 Mei 2017

Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan atau keterangan yangTerdakwa sampaikan kepada Verbalisan pada saat di BAP sebagaitersangka di Kantor Polres Singkawang selalu Verbalisan bacakan ulangdari awal sampai dengan selesai kepada tersangka kemudian setelahtersangka mengetahui hasil pemeriksaan yang Verbalisan lakukan dantidak ada keberatan terhadap hasil pemeriksaan, barulah Verbalisanmeminta Terdakwa yang pada saat itu berstatus sebagai tersangkamenandatangani setiap lembar hasil pemeriksaan (BAP

Aceh Tenggara.Bahwa saksi ada ikut keruang Wakil Bupati untuk verifikasi ulang dan waktu itudiruang Wakil Bupati dipanggil semua Kepala Dinas untuk dilakukan verifikasiterhadap tenaga honorer tersebut.Bahwa saksi tidak ada melakukan verifikasi ke dinas masingmasing.Bahwa setahu saksi ada tim dari BKN Pusat yang datang untuk verifikasi ulangdari 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) orang dengan mengambil semua 17data normatif yang ada sehingga menjadi 445 (empat ratus empat puluh lima)orang tenaga

Fotocopy dari fotocopy Kuitansi Lelang Nomor 1621RL.22112008tanggal Agustus 2008 sebesar Rp. 167.660.000 , , selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P13.14.Fotocopy dari fotocopy Surat Penetapan hari dan tanggal lelang ulangdari KPKNL Surakarta.

Desa TlogoKecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Nomor: 002/006/H/2013tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Tlogo;Bahwa dengan adanya dugaan kecurangan tersebut, Para Penggugat telahmengadukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlogo melaluiForum Peduli Pilkades Desa Tlogo pada tanggal 15 April 2013 dan jugakepada Tergugat pada 3 Mei 2013 dan 14 Mei 2013, akan tetapi tidak adatanggapan bahkan ketika Para Penggugat meminta pemeriksaan ulangdari pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia

pemegang hak tanggungan untuk menjualobyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya darihasil penjualan tersebut, apabila debitur cidera janji/tidakmemenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya;Hal 52 No.707/PDT/2017/PT.DKIE) Surat Pemberitahuan Lelang Agunan kepada debitur PT.Tucan Pumpco Services Nomor 4557/GPA/X/2016 tanggal 26Oktober 2016;F) Pengumuman Koran Harian Terbit yang terbit di Jakartatanggal 24 Oktober 2016 sebagai pengumuman lelang ulangdari

padawaktu di cek oleh bagian audit uang perusahaanyang masuk ke rekening Terdakwa melalui rekeningSaksi itu 'bukan merupakan pembayaran untukHal 21 dari 75 hal Putusan Nomor 94K/PM III12/AD/V/201918.19.20.pembelian barangbarang di perusahaan ataupunbiayabiaya operasional untuk perusahaan.Bahwa setelah pihak perusahaan menemukanbahwa ada transferan ke rekening Terdakwa darirekening Saksi, pihak perusahaan melakukanpenyelidikan kepada rekening Saksi dari tahun2015 dan juga pengecekan data pendapatan ulangdari

Kalaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulangdari keberatankeberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanopa memberipertimbangan apapun.Bahwa, adapun yang dimaksud keberatankeberatan Terdakwa melaluiPenasihat Hukum dalam memori banding yang sama sekali tidakHal. 35 dari 57 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2015dipertimbangkan oleh Judex Facti, diantaranya adalah meliputi sebagaiberikut :Keberatan tentang melanjutkan persidangan perkara Terdakwa Dr.

Menyusun program kerja Tata Usaha sekolah.c Mengurus administrasi ketenagaan dan siswa.d Melakukan pembinaan dan pengembangan karier pegawai Tata Usahasekolah.e Menyusun administrasi perlengkapan sekolah.f Menyusun dan menyajikan data atau statistik sekolah.g Mengkoordinasikan dan melakukan 7 K.h Menyusun Laporan Kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala.Bahwa tugas Terdakwa mengelola Keuangan di Sekolah SMP Ora Et Laboramelaksanakan menerima uang Sekolah, Uang Kegiatan sekolah, uang Daftar Ulangdari

perdata dan/atau tuntutan pidana sebagai akibat daripelaksanaan lelang a quo;Bahwa atas rencana pelaksanaan lelang a quo Tergugat II telahmemberitahukan kepada Debitur in casu Penggugat II dengan suratNomor 862/KopRS/KPSmg/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihalSurat Pemberitahuan Pelaksanaan LelangUlang;Bahwa rencana pelaksanaan lelang a quo juga telah diumumkan olehpenjual in casu Tergugat II melalui Surat Kabar Harian Wawasan yangterbit pada tanggal 28 Agustus 2014 sebagai pengumuman lelang ulangdari

BankRiau Kepri atas perintah ZULVIAR AZIAL selaku Pemimpin Bagian Komersial dimana isi dari Notisi yang dibuat hanyalah merupakan penyalinan ulangdari Notisi tertanggal 05 September 2008 yang dibuat oleh seksi PemasaranPT.

/IV/2013 tanggal 9April 2013, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudiandiberi tanda (T II6) ;Foto Copy, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan KotaKediri Nomor : 40/Ket12.04/V1I/2015 tanggal 5 Juni 2013, bermaterai cukup dansetelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T I7) ;Foto Copy, Pengumuman Lelang yang dilakukan Tergugat I mmelalui surat kabarharian Surya yang terbit tanggal 18 Juni 2013, sebagai pengumuman lelang ulangdari

kerja sama dengan universitas lain boleh saja, tetapi harusmemiliki izin terlebih dahulu;" Bahwa persyaratan untuk mendapatkan akreditasi pada suatu perguruantinggi Badan Penyelenggara mengajukan program study program studyyang dimiliki perguruan tinggi tersebut, untuk dinilai oleh tim akreditasi; Bahwa bagi perguruan tinggi swasta yang baru, diberi akreditasi C; Bahwa Oleh karena IKIP Bajowawo belum memiliki izin dari Menteri Risetdan Teknologi Pendikan, maka status mahasiswa tidak sah dan harus ulangdari

perdata dan/atau tuntutan pidana sebagai akibat daripelaksanaan lelang a quo;Bahwa atas rencana pelaksanaan lelang a quo Tergugat Il telahmemberitahukan kepada Debitur in casu Penggugat Il dengan suratNomor 862/KopRS/KPSmg/VII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihalSurat Pemberitahuan Pelaksanaan LelangUlang;Bahwa rencana pelaksanaan lelang a quo juga telah diumumkan olehpenjual in casu Tergugat Il melalui Surat Kabar Harian Wawasan yangterbit pada tanggal 28 Agustus 2014 sebagai pengumuman lelang ulangdari

Atas penetapantersebut, sesuai dengan bukti surat P12 yang sama dengan T9, Penggugattelah mengajukan banding kepada Tergugat pada tanggal 30 Juli 2019;Halaman 68 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUNJKTMenimbang, bahwa selanjutnya atas pengajuan perhitungan ulangdari Penggugat, sesuai dengan bukti Ssuat T10, T11, T12, T13, T14 T15,dan T16, Tergugat telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadapPenggugat, hingga kemudian berdasarkan bukti surat P19 yang samadengan bukti surat T7

Putusan No. 22K/PM.II10/AD/IV/2021Menimbangtersebut menunjukkan suatu perintah dan penekanan ulangdari Pangdam lV/Diponegoro kepada Satuan JajaranKodam IV/Diponegoro yang pada pokoknya berisi antaralain tentang agar Prajurit TNI AD di lingkungan KodamlV/Diponegoro tidak melakukan perbuatan NikahGanda/Siri, agar diadakan sosialisasi mengenai dampaknegatif Nikah Ganda/Siri dari Aspek Hukum maupunAgama, serta agar memberhentikan dengan tidak hormatPrajurit TNI AD yang melakukan perbuatan NikahGanda/

tentangPengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut danKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun2004 tentang Baku Mutu Air Laut ;Bahwa limbah akibat dari Lumpur Bauksi tanah merah yangmengalir kelaut dan pembuatan dermaga yang dilakukanoleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telahmengakibatkan kematian habitat disekitar pantai yangmana merupakan sumber pencarian nelayan pesisir denganmatinya ikan dan udang dan tidak maunya ikan ikanbertelur disekitar pesisir pantai secara berulang ulangdari

Pengumuman lelang hanya dilaksanakansebanyak satu kali dikarenakan lelang a quo merupakan lelang ulangdari lelang yang sebelumnya tanggal 7 Juli 2015 dimana pengumumannya cukup satu kali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 PMKLelang.i. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 261/KET12.07/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 dari Kantor Pertanahan KabupatenDeli Serdang yang menerangkan atas objek perkara a quo telahditerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Sei Semayang a.n.

Bahwa sebagaimana yang Para Tergugat sebutkan diatasbahwasanya gugatan ini merupakan gugatan yang diajukan ulangdari gugatan dalam perkara No. 18/Pdt.G/2014/PNLgs karenaputusan perkara No. 18/Pdt.G/2014/PNLgs tersebut dinyatakantidak dapat diterima.Bahwa dalam gugatan perkara No. 18/Pdt.G/2014/PNLgs padahalaman 2 (dua) Penggugat mendalilkan tanah pekaranganrumah diperoleh Abdullah Batek ketika ia masih kawin denganSaudah (ibu kandung Penggugat), yang berarti juga tanahpekarangan rumah tersebut adalah