Ditemukan 121 data
110 — 18
Utrech Moh.Saleh Jindang adalah suatu lingkungan pekerjaan tetapt (kring van vaste werkzaamheden)yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yangdihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara, sedangkan yangdimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yangsebanyakbanyaknya dapat dinyatakan dengan teliti (zoveel mogelijk nauwkeurigomschreven) yang bersifat duurzaam atau tidak dapat diubah begitu saja;Menimbang, bahwa
330 — 33
Sinar BaruBandung, cetakan I, 1989, halaman 43 ;Menimbang, bahwa tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntutpertanggung jawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwapidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir anasirperistiwa pidana tersebut, biaroun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turutbertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggung jawabannya, karena tanpa turutsertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, Utrech
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
H. AGUS Als H MIMING Bin H BEDU
82 — 14
terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan , 1989,halaman 43; Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawabanmereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpunperbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir anasir peristiwapidana tersebut, biaroun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turutbertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karenatanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidakpernah terjadi, Utrech
72 — 22
.; Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawabanmereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana,biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir anasir peristiwa pidana tersebut, biaroun mereka bukan pembuat, masihHalaman 53 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntutpertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudahtentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, Utrech
TITO SUPRATMAN,SH
Terdakwa:
ARRY AFRIZAL Bin MUHAMAD YUSUF AC
82 — 18
harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan , 1989,halaman 43; Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawabanmereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpunperbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir anasir peristiwapidana tersebut, biarobun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turutbertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karenatanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidakpernah terjadi, Utrech
TITO SUPRATMAN,SH
Terdakwa:
M. RASYIDI Bin H. AMBOK WELLANG
41 — 13
harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan , 1989,halaman 43; Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawabanmereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpunperbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir anasir peristiwapidana tersebut, biaropun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turutbertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karenatanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidakpernah terjadi, Utrech
74 — 45
Menurut Utrech dwalingSalah kira ada 4 : Pejabat TUN mengambil Keputusan dengan bayangan yangsamarsamar ternyata ada perkembangan baru yaitu Salah Kira terhadapPearturan perundangundangan, Salah Kira terhadap Hak Seseorang, terhadapkewenangan seseorang dan didalam penamaan maksud dikeluarkannyaKeputusan TUN.
TITO SUPRATMAN,SH
Terdakwa:
SAFEI Als PII Bin RUKAI
47 — 6
harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan , 1989,halaman 43; Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawabanmereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpunperbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir anasir peristiwapidana tersebut, biarobun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turutbertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karenatanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidakpernah terjadi, Utrech
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Utrech, Sari Kuliah Hukum Pidana II, hlm. 257);Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/20143. (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asasasas Hukum Pidanadi Indonesia, PT. Eresco, Cet. Ke3, JakartaBandung: 1981,him. 131).Oleh karena itu, jika benar keterangan yang disampaikan oleh SaksiLINA KARTIKA BUDIOETOMO dalam persidangan, bahwa BONIAINTERNATIONAL HOLDING(S) Pte.
Imam Shofi'i
Tergugat:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus
412 — 249
Putusan Nomor :64/G/2021/PTUN.SMG.itu. menentukan proses penegakan Perda yang telah diatur jugamekanismenya dalam Perda tersebut; bahwa laporan ke Kepolisian oleh penegak Perda merupakankekurangan syarat yuridis terhadap suatu surat keputusan, menurutpendapat ahli bahwa di dalam bukunya Ridwan yang menghimpunpendapat dari Marbun, Utrech dan Suhino, disebutkan bahwa KTUNharus terpenuhi syarat formil dan syarat materiilnya sehingga bilaterpenuhi, maka KTUN tersebut tidak sah dan bila ada pihak yangkeberatan
53 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
Utrech sama dengan putusan Hoge Raad 17 Desember 1899No.6603, yang menyatakan bahwa yang dimaksud 'perintah' dalam pasal 51KUHP adalah perintah dalam arti konkrit, dan instruksi yang bersifat umum;e P.A.F Lamintang, (1984: 500) yang menyatakan bahwa perintah jabatan(ambtelijk bevel) dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan olehseorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumberpada suatu ambtelijke positie atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dariorang
59 — 19
harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989,halaman 43 dan Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntutpertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukanperistiwa pidana, biaroun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuatanasir anasir peristiwa pidana tersebut, biaroun mereka bukan pembuat, masihjuga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntutpertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentuperistiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, Utrech
340 — 2223
Utrech dalam halaman 234 bukunya yang berjudul Pengantardalam Hukum Indonesia, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan subyekhukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yangmenurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak.
1.CHRIS KANTER,
2.Tuan THEODORE HUTASOIT
3.Nyonya JANE ANTHONETA RAPA
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
1.Donny Pradono Suleiman
2.Ratna Dewi Antarina
499 — 206
Jika kita melihat pada teori hukum yang dikenal dalam bukunyaUtrech, Utrech mengemukakan empat syarat dari sahnya suatu keputusanadalah mempunyai wewenang, sesuai syarat dalam prosedur, format Sesuaidengan objek keputusan dan keempat adalah bahwa tidak mempunyaikekurangan yuridis.
169 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Utrech dalam buku AspekHukum Perdagangan Orang Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pdi. yangmenyebutkan Peristiwa pidana harus mempunyai unsurunsur suatukelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum suatuHal. 71 dari 84 hal. Put.
163 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal mana menunjukkanpentingnya memastikan apa yang menjadi motivasi (motief), hasrat,dan pengetahuan yang mendasari perbuatan pelakunya (back mind).Para pakar pidana meneguhkan pandangan hukum pidanasebagaimana dikemukakan di atas, antara lain :Wiriono Prodiodikoro, Asasasas Hukum Pidana di Indonesia, RefikaAditama, 2008, Hal. 65.Paf Lamintang, Dasardasar Hukum P/dana Indonesia; Sinar BaruBandung, 1984, Hal 302318.Utrech, Hukum Pidana , Rangkaian Sari Kuliah, PenerbitUnibersitas Jakarta, 1958, Hal
200 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Utrech, Sari Kuliah Hukum Pidana Il, hlm. 257);3) (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Asasasas Hukum Pidana diIndonesia, PT Eresco, Cet. Ke3, JakartaBandung: 1981, hlm. 131);Oleh karena itu, jika benar keterangan yang disampaikan oleh saksi LINAKARTIKA BUDIOETOMO dalam persidangan, bahwa BONIAINTERNATIONAL HOLDING (S) Pte.
128 — 18
Utrech dan M. Saleh Djindangadalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara;Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan terdakwa pada tahun 2004 menjabat sebagaiBupati Kab. Yapen Waropen;Menimbang bahwa dengan kedudukannya sebagai Bupati Kab.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDI USAMA HARUN, SH Diwakili Oleh : ANDI MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH
86 — 32
Utrech Moh. Saleh Djindang(PengantarHukum....Hukum Adminstrasi Negara Indonesia, Cet.
82 — 19
Kesempatan adalah peluang yang dapatdimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuanketentuan tetang tata cara yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi, pada umumnya kesempatan ini diperoleh ataudidapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuanketentuan tentangtata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuanketentuantersebut ;Menimbang, bahwa menurut E Utrech