Ditemukan 84 data
270 — 353
ZEN ZANIBAR, SH.MH e Bahwa ahli adalah Ketua Program studi Ilmu Hukum Pasca saranaUnsri, Dosen Unas Jakarta dan mantan Staf AHli Mahkamah Konstitusi ;e Bahwa konsekuensi berlakunya Undang undang Kehutanan no 41 Tahun1999 menyebabkan semua perusahan pertambangkan yang tidakmempunyai IPPKH harus ditutup lalu kemudian ada kasus PT KarahaBodas ditutup dengan Kepres namun PT Karaha Bodas menggugatNegara dengan menganti 3 Milyar dolar , karena pemerintah menyadarikesalahannya maka kemudian ada perubahan
131 — 47
ZEN ZANIBAR, SH.MHe Bahwa ahli adalah Ketua Program studi IImu Hukum Pasca saranaUnsri, Dosen Unas Jakarta dan mantan Staf AHli Mahkamah Konstitusi ;e Bahwa konsekuensi berlakunya Undang undang Kehutanan no 41 Tahun1999 menyebabkan semua perusahan pertambangkan yang tidakmempunyai IPPKH harus ditutup lalu kemudian ada kasus PT KarahaBodas ditutup dengan Kepres namun PT Karaha Bodas menggugatNegara dengan menganti 3 Milyar dolar , karena pemerintah menyadarikesalahannya maka kemudian ada perubahan
113 — 35
Kep.Sula.27 Des 2004RAHMAT LA SAMPE 94.34/PK10.000.000Bantuan kepada Kasremdalam rangka menunjangkegiatan pemantapankeamanan menjelang tahunbaru 2005 di Ternate.27 Des 2004YUDI ZANIBAR 95. 32/PK 45.000.000 Bantuan dari Pemda Prop.Malut dalam rangkapemantapan ketertibanMasyarakat melalui Generasimuda di 4 Kecamatan diw ilayah Kabupaten Halsel. 29 Des 2004 TTD Tidak ada nama Halaman 185 dari 322 halaman Putusan No.2 1/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. 96. 33/PK 20.000.000 Bantuan biaya dari Pemda 27 Des
Kep.Sula.27 Des 2004RAHMAT LA SAMPE 94.34/PK10.000.000Bantuan kepada Kasremdalam rangka menunjangkegiatan pemantapankeamanan menjelang tahunbaru 2005 di Ternate.27 Des 2004YUDI ZANIBAR 95. 32/PK 45.000.000 Bantuan dari Pemda Prop.Malut dalam rangkapemantapan ketertibanMasyarakat melalui Generasimuda di 4 Kecamatan diw ilayah Kabupaten Halsel. 29 Des 2004 TTD Tidak ada nama Halaman 303 dari 322 halaman Putusan No.2 1/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. 96. 33/PK 20.000.000 Bantuan biaya dari Pemda 27 Des
119 — 26
menerimaberapa tapi mereka dimintakan surat pernyataan akhirnyakloplah dengan uang Rp 540 juta itu.e Bahwa saksi melihat dari Kwitansi pembayaran kemudian kitacocokkan dengan yang menerima pembayaran kepada masingmasing Direkturnya setelah itu mereka bikin surat pernyataandan Kwitansinya ada.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas Terdakwa melalui PenasehatHukumnya juga menghadirkan Ahli sebagai berikut :Dr ZEN ZANIBAR
Hal tersebut tetap menjadi tanggungjawabTerdakwa sesuai NPHD.Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa perihalkerugian negara harus berpedoman pada hasil pemeriksaan BPK sebagai instansi yangberwenang menghitung kerugian negara sehingga perhitungan kerugian negara yang tidakdidasari laporan BPK harus dinyatakan batal demi hukum hal mana didukung padaketeranga Ahli yang dihadirkan Penasehat Hukum Terdakwa Dr Zen Zanibar SH dalampersidangan.Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut
pihakpihak lain (termasuk dari perusahaan), yangkeuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis dalam menentukankerugian negara sepanjang mudah untuk ditentukan secara perhitungan matematissederhana dan terungkap sebagai fakta dalam persidangan maka dapat dilakukan olehpenegak hukum termasuk Hakim untuk menentukan ada dan besarnya kerugian negara.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keterangan ahli DrZen Zanibar