Bahwa, dalam hal PARA TERGUGAT selaku AnggotaDPRD mengajukan permohonan mengundurkan diri makaterhadapnya akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW),berdasarkan ketentuan hukum, peraturan perUndangUndanganyang berlaku;2.3.

Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk menangguhkan/menunda proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW)PARA TERGUGAT oleh dan karena Surat Pengajuan PermohonanPengunduran Diri dalam perkara a quo oleh PARA TERGUGAT sampaiada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incrackht vangewijsde);3.

DalilDalil Tuntutan Provisi Dalam Surat Gugatan Kabur alias Tidak Jelas danTidak Tepat.Selain 5 (lima) Tuntutan Pokok (Petitum) yang dimintakan oleh ParaPenggugat dalam bagian akhir Surat Gugatan, Para Penggugat ternyatajuga memohon dalam Tuntutan Provisi yang antara lain meminta kepadaMajelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk: 1) MemerintahkanPara Turut Tergugat untukmenangguhkan/menunda proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu(PAW) Para Tergugat..." dan 2) Memerintahkan Para Tergugat

Gugatan Para Penggugat Kurang PihakBahwa selain 5 (lima) Tuntutan Pokok (Petitum) yang dimintakan olehPara Penggugat dalam bagian akhir Surat Gugatan, Para Penggugatternyata juga memohon dalam Tuntutan Provisi yang antara lain memintakepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk: 1)MemerintahkanPara Turut Tergugat untuk menangguhkan/ menundaproses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat...dan 2) Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugatmenjalankan, menerima

adanya surat dari Kelurahanbahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/7 1/1X/2002 ;Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melakukan pernikahan selanjutnyapada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggal dunia,selanjutnyaTerdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW

adanya surat dari Kelurahanbahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/7 1/IX/2002; Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melangsungkan pernikahanselanjutnya pada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggaldunia, selanjutnyaTerdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penatapan AhliWaris (PAW

No. 745 K/PID/2015dunia, selanjutnyaTerdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW) sehingga terbit kartu tanda penduduk yang berdomisili diKp.Warung Bandrek Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan KotaBogor.

No. 745 K/PID/2015bahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/71/IX/2002 ;Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melangsungkan pernikahanselanjutnya pada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggaldunia, selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW)

adanya surat dari Kelurahanbahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/71/IX/2002 ;Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melangsungkan pernikahanselanjutnya pada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggaldunia, selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW

BL3125 PAW dikembalikan kepada Terdakwa Amri bin Yusuf;

., (tidakada tanggalnya atau tidak bertanggal), hal ini diketahui Penggugat tidakbertanggal karena Penggugat mendapatkannya dari D.P.R.D pada saatrapat intern D.P.R.D membahas masalah PAW ini, dan untuk selanjutnyaakan disebut objek sengketa; ( bukti P.1 ).

maupunAnggota D.P.R.D diseluruh Indonesia tidak mengikuti agenda resesdikarenakan alasan yang sama, apa jadinya kalau Putusan Pengadilanmenyatakan agenda reses menyebabkan Penggugat diberhentikan dandi PAW, tentu saja seluruh Anggota D.P.R.RI maupun Anggota D.P.R.Ddiseluruh Indonesia akan khawatir juga di berhentikan dan di PAW pula;. Bahwa, semua Suratsurat yang dibuat oleh D.P.C.

Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat juga tidaksah.

Yang benar bahwa PAW terhadap diriPenggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Paser karena Penggugattelah diberhentikan sebagai anggota PKB.

Karenaanggota legislatif adalah perwakilan atau representasi dari setiap partaipolitik, tak terkecuali PKB.5.Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat angka 5, adalah tidakbenar perihal PAW terhadap diri Penggugat sebagai anggota DPRDKabupaten Paser hanya dengan alasan bahwa Penggugat tidakmelakukan agenda reses selama menjabat anggota DPRD KabupatenPaser. Yang benar bahwa PAW terhadap diri Penggugat sebagaianggota DPRD Kabupaten Paser karena Penggugat telah diberhentikansebagai anggota PKB.

hukum dan ataupun hal tercelalainnya yang dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berwenang;Bahwa Penggugat berpendapat terhadap dikeluarkannya Surat PermohonanDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB/UI.221 A/DPP PartaiBuruh/III/2011 tanggal 1 April 2011 atas usul/permintaan dari Dewan Pimpinancabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan SuratDPC Nomor: 03/PBPM/2011 yang isi suratnya berkenaan dengan PermohonanUntuk Segera Memproses Penggantian Antar Waktu (PAW

Kabupaten Polewali Mandaradalah tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta yang seharusnya menjadipertimbangan, demikian pula bahwa sebelum dikeluarkannya suratsuratdimaksud sama sekali Penggugat tidak diberikan hak pembelaan yang maksimalsesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yangseharusnya ditegakkan karena merupakan hak Penggugat;Bahwa terhadap Surat DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Nomor03/PBPM/1/2011, tanggal 24 Januari 2011 Perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW

12Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa terhadap Surat Permohonan DPP Partai Buruh atas usulan/permintaan DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yangdisebutkan pada point 3 gugatan tersebut dipandang bertentangan dengan aturanperundangundangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh tersebut dan oleh karenanya tidakmengingat secara hukum;Menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukan Penggantian Antar waktu(PAW

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya ke Kantor UrusanAgama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, akan tetapi berdasarkansurat Nomor B727/KUA.30.06.01/PAW.01/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020,Hal. 1 dari 9 Hal.

cocok, dan diberi kode P.1; Fotokopi ljazah atas nama Putri Octaliany turangan binti Lerry Turanganberdasarkan Akta Kelahiran Nomor 40501084, Tanggal 12 Juni 2020, yangdikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Gorontalo,bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok, dan diberi kode P.2; Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratanpernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo,Nomor B727/KUA.30.06.01/PAW

Moh Ikbal Kasim bin Nasir Kasim, umur 22 tahun, karena keduanyasudah empat tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesakuntuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubunganbiologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahantersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahantersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan di KUA,Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dungingi berdasarkan surat NomorB727/KUA.30.06.01/PAW

pelanggaranPeraturan Tata Tertib ataumelanggar etik.Bahwa, sebelum Penggugat menggunakan hak mengajukan permintaanpeninjauan kembali atas surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaanpartai yang dikeluarkan Tergugat , lalu Tergugat Il secara tergesagesadengan merujuk pada Surat Tergugat No. 225/DPPPDA/II/2016 tanggal29 Februari 2016 tersebut, meminta kepada Ketua DPRK Pidie Jaya untukHalaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PNBna.31.32.33.melakukan pergantian antar waktu (PAW

yang diterbitkan tersebut bersifatmelawan hukum yang menyebabkan belum dapat dijadikan sebagai rujukanbagi Tergugat Il menerbitkan surat permintaan untuk melakukan pergantianantar waktu (PAW) Penggugat kepada Ketua DPRK Pidie Jaya, karenanyasangatlah beralasan Pengadilan menyatakan Surat Tergugat tersebutprematur, tidak sah, tidak berharga, tidak berkekuatan hukum danbertentangan dengan AD/ART PDA itu sendiri.Bahwa oleh karena terhadap tindakan Tergugat dan II berupa menerbitkanPeringatan (Sp1),

Pidie Jaya, belum pernah dibahas dan diputuskan olehMahkamah Partai Damai Aceh, maka secara hukum usulan PergantianAntar Watu (PAW) Penggugat belum memenuhi syarat dan harusdinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Bahwa dengan dikeluarkannya surat peringatan pertama (SP.I), suratperingatan kedua (SP.II), surat Teguran Keras, Surat permintaan pergantianantar waktu (PAW) Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat II dan SuratPeringatan Pertama (SP.Satu) dan Surat Pemberhentian Penggugat dariKeanggotaan

Menyatakan tindakan Tergugat II menerbitkan Surat Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDAdan Pergantian Antar Waktu Sdr. Tgk. Muslim, SH.I. (Penggugat), adalahtindakan sewenangwenang, tanpa hak dan melawan hukum sertabertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yangtelah menimbulkan kerugian inmateril bagi Penggugat..

Surat Tergugat II Nomor 052/SpIl/DPWPDA/PJ.2015 tanggal 29Agustus 2015 perihal Surat Peringatan (Il) yang ditujukan kepadaPenggugat sebagai utusan Partai di DPRK Pidie Jaya, bukan dalamkapasitas sebagai Anggota/Pengurus Partai PDA;Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PNBna.*" Surat Tergugat II Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDA dan Pergantian Antar WaktuSdr. Tgk.

SK825/DPP01/V/2013, tanggal 21 Mei 2013,yang tidak sah dan batal demi hukum tersebut, pada 14 Juni 2013, telahmengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) KepadaPimpinan DPRD, kabupaten Jember terhadap diri Para Penggugat,sebagaimana Suratnya sebagai berikut ;e Surat No.

Kabupaten Jember dan kepada Instansi Pemerintahlainnya Tentang Pengajuan PAW, adalah sangat bertentangan denganhukum dan oleh karenanya semua surat surat yang disampaikan Tergugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa oleh karena Surat Surat Keputusan yang di Terbitkan oleh TergugatIl dan Tergugat Ill, kepada Tergugat , adalah tidak sah dan cacat hukum,serta Surat Surat PAW yang diterbitkan oleh Tergugat , yang disampaikankepada Pimpinan DPRD, Jember dan kepada Instansi Pemerintah

Proses Pergantian Antar Waktu ( PAW ) di DPRD, KabupatenJember yang diajukan Tergugat , terhadap Para Penggugatadalah tidak dapat dilaksanakan terlebinh dahulu sampaiadanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.Bahwa dari seluruh faktafakta tersebut diatas, sudah sangat jelas dannyata Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, , telah dapat dikatakan telahmelakukan Perbuatan melawan Hukum yang sangat meresahkan,membuat tidak nyaman sekaligus merugikan Para Penggugat sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat

Menyatakan bahwa Proses Pergantian Antar Waktu ( PAW ) di DPRD,Kabupaten Jember yang diajukan Tergugat , terhadap Para Penggugatsebagai mana suratnya ;e Surat No. B0161/DPC01/VI/2013, Perihal Pergantian Antar Waktuterhadap ZAINUL HASAN ( Penggugat Ill) tertanggal 14 Juni 2013,yang di tandatangani oleh Abdul Latif,N, s,Th.I,M,Si, ( Ketua ) danAhmad Wafa, S,Sos,.M.Ag ( Sekretaris ).e Surat No.

Oleh karena dalam perkara aquo yakni gugatan Para Penggugat belum terbukti bahwa permasalahaninternal partai yang disengketakan para pihak diselesaikan terlebih dahulumelalui Mahkamah Partai dan/atau internal PKNU ;Bahwa untuk itu Hakim wajib berhati hati dalam penyelesaiannya jangansampai putusan tersebut akan menghambat tahapan proses politik sepertiPergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD sehingga dengan demikianapabila putusan Hakim bertentangan dengan Keputusan Pemerintah danatau Komisi Pemilihan

Effendy Choirie telah melakukan pelanggaranpelanggaran organisasi karena dengan sengaja tidak menjalankankewuajibannya sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan melanggardisiplin partai dengan tidak mematuhi keputusankeputusan yang telahdiambil oleh PKB" ;Bahwa keluarnya surat pemberhentian terhadap Penggugat sebagaianggota Partai Politik serta mengeluarkan surat pergantian antar waktu(PAW) terhadap Penggugat disebabkan Penggugat telah beranimengajukan hak angket Century dan hak angket mafia

Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan,pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalamrapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsiserta tugas dan wevenang DPR;Bahwa di dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKBdan proses PAW Penggugat sebagai anggota DPR RI wakil rakyatPenggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan (SP) 1 sd. 3sebagaimana disebutkan Tergugat di dalam konsideran Surat KeputusanHal. 5 dari 24 hal. Put.

Pengambilan keputusan oleh Rapat Pleno DPPPKB tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) s.d. ayat (5) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mewajibkan pengambilankeputusan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Partai ;Bahwa perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai anggotaPKB dan proses PAW sebagai anggota DPR RI wakil rakyat sebagaimanatersebut di atas telah terbukti melanggar Pasal 16 UndangUndangRepublik Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat a quokemudian pada tanggal 7 Maret 2011 Tergugat mengajukan Surat Nomor7190/DPP03/V/A.1/IIV2011 perihal Permohonan PAW Anggota DPR RIatas Nama Dr. H.A. Effendi Choirie dengan calon pengganti Drs. H. AndyMuawiyah Ramly, M.Pd.

Effendy Choirie (Penggugat) darikeanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan karenaPenggugat telah diberhentikan keanggotaannya dari PKB, makasegala hakhaknya yang melekat pada diri Penggugat tersebut, telahhilang dan lepas tak terkecuali hak Penggugat sebagai anggota DPRRl, maka Tergugat mengajukan usulan kepada Ketua DPR RI (TurutTergugat) sebagaimana Surat Tergugat kepada Turut TergugatNomor 7190/DPP03/V/A.1/II/2011 tertanggal 07 Maret 2011 Perihal :Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama Dr

Samarinda llr, KotaSamarinda atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, setiap orangdengan sengaja dan tanpa hak wmendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnyaInformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatanpenghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:e Berawal dari adanya proses PAW pada Fraksi Demokrat di DPRD Prov.Kalimantan

Timur, DPP Partai Demokrat menerima 2 (dua) usulan PAWyaitu atas nama Terdakwa dan atas nama saksi korban JAMES BASTTANTUWO, SH;e Pada waktu pemilu legislative terdakwa berhasil mendapatkan suaranomor urut kedua terbanyak maka terdakwa merasa bahwa terdakwalahyang paling berhak, sehingga terdakwa merasa terganggu dengan adanyausulan PAW yang juga mengusulkan saksi korban JAMES BASTIANTUWO, SH;e Selanjutnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015bertempat di rumah terdakwa di Jl.

Samarinda llr, KotaSamarinda atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, barang siapamenyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkansesuatu hai, yang maksudnya terang supaya hai itu diketahui umum;:diancam karena pencemaran,, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut:Halaman 4dari 12 halaman Putusan No.156/PID/2017/PT.SMRBerawal dari adanya proses PAW pada Fraksi Demokrat di DPRD Prov.Kalimantan

timur, DPP Partai Demokrat menerima 2 (dua) usulan PAWyaitu atas nama Terdakwa dan atas nama saksi korban JAMES BASTTANTUWO, SH;Pada waktu pemilu legislative terdakwa berhasil mendapatkan suaranomor urut kedua terbanyak maka terdakwa merasa bahwa terdakwalahyang paling berhak, sehingga terdakwa merasa terganggu dengan adanyausulan PAW yang juga mengusulkan saksi korban JAMES BASTIANTUWO, SH;Selanjutnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015bertempat di rumah terdakwa di JI.

Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan Partai PersatuanPembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnyaserta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan olehpihak Tergugat Ill tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan surat Tergugat II Nomor 132/IN/DPW/IV/2017 tanggal 3 Mei2017 Perihal: Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai

Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan PartaiPersatuan Pembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya serta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW)yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat Ill tidak sah dan/atau batal demihukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengansegala akibat hukumnya;Menyatakan surat Tergugat II Nomor 132/IN/DPW/IV/2017 tanggal 3Mei 2017 Perihal: Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai sahtidaksahnya tindakan Para Termohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasisebagai anggota PPP dan mengusulkan (penggantian Antar Waktu (PAW)terhadap Pemohon Kasasi sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan llirperiode 2014 2019;2.

Abdul Bari, SE( Musprov 6 Mei 2006 No. 14/Panlak DPPKS/V/2006 tentangPengangkatan DPP Inkindo KalSel) periode 2007 2008 sayaikut di PAW sdr. Ketua Ir. Subhan Syarief MT sehingga sayatidak ada kedudukan di DPP Inkindo KalSel periode 2008 2010saya diangkat sebagai Sekretaris, Ketuanya Ir. H. Ifansyah Noor,bendaharanya sdr. Ir. Sri Lusiati (Hasil Musprovlub Desember2008 No. 02/TapMusprovlub/2008, tanggal 18 Desember 2008)periode 2008 2010 sebagai Sekretaris, Ketuanya sdr. Ir.

Tahun2007 2008 (PAW) Periode Ketuanya Sdr. Ir. SUBHANSYARIEF, MT sebagai Seketaris. Tahun 2008 sekarang sebagaianggota Biasa ;Bahwa saksi bergabung dengan Organisasi Inkindo KalSel mulaitahun 1992 sebagai Anggota biasa namun sebelumnya tahun 1982s/d 1990 bekerja sebagai Staf Asosiasi INKINDO Kalsel ;Bahwa permasalahan yang saksi ketahui yaitu terjadinya Mositidak percaya dari sekelompok anggota INKINDO Kalsel kepadaKetua Sdr. Ir.

Penggugat Ir.SUBHAN SYARIEF, MT/Terdakwa dinyatakan Kalah, TingkatBanding juga kalah serta di tingkat Kasasi juga kalah dan HasilMusprovlub dinyatakan SAH ;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai PAW Sekretaris DPPINKINDO Kalsel periode 20072008 tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sekretaris DPP INKINDO Kalsel Periode 20072008 (PAW) adalah menjalankan fungsi Administrasi OrganisasiINKINDO seperti Menandatangani Kartu Anggota Inkindobersamasama dengan Ketua serta menyelenggarakan suratmenyurat lainnya

H.Ifansyah Noor selaku Ketua DPP Inkindo KalSel periode20102014, saksi hanya sebatas hubungan organisasi diINKINDO sebagai anggota Inkindo Kalsel (mantan BendaharaDPP Inkindo Kalsel Priode Periode 20072008 / PAW) KetuanyaSdr. Ir. SUBHAN SYARIEF. MT ;Bahwa saksi bergabung dengan Organisasi INKINDO Kalselsemenjak tahun 1993, Periode 2007 2008 / PAW sebagaiBendahara, Ketuanya Ir. SUBHAN SYARIEF. MT, Seketaris M.SYAHRANI, Ketua BSAP DPP INKINDO Kalsel, periode 2007 2008 (PAW) adalah Sdr.

MT hingga ke Tingkat Kasasi diMahkamah Agung dengan Putusan MA Nomor 2565/K/Pdt/2011,tanggal 13 Maret 2012 yang menolak Gugatan sehingga,Musprovlub tanggal 18 Desember 2008 sianggap SAH;Bahwa bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai BendaharaDPP INKINDO Kalsel hasil PAW adalah mengelola KeuanganOrganisasi menyeluruh seperti mengumpulkan uang iurananggota sebesar Rp 600.000, pertahun untuk anggota golongankecil dan untuk golongan besar Rp 1.200.000, pertahun.

; dan/atau (6)Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang merupakan bagian darikewenangan dari Pengadilan Negeri berdasarkan UndangUndangtersebutuntuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Bahwa, pada awalnya Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang ReformasiProvinsi Sulawesi Selatan (Tergugat IT) mengusulkan kepada Dewan PimpinanPusat Partai Bintang Reformasi (Tergugat I) agar Penggugat diberhentikan darikeanggotaan Partai Bintang Reformasi sekaligus dilakukan Pergantian AntarWaktu (PAW

Selatan, dan Gubernur untuk melancarkanagenda politik yang tidak mematuhi rambu hukum tersebut, maka Penggugatmemohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada semua pihak terkait agarmenghentikan keseluruhan proses Penggantian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama WawanMattaliu, S.Ksi untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara a quo (inkracht vangewijsde);Bahwa, Penangguhan seluruh Proses PAW

Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib DPRDProvinsi Sulawesi Selatan;13 Bahwa, apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah menunjukkaninstrument PAW telah disalahgunakan oleh segelintir elite partai untuk menjadialat efektif dalam menyingkirkan wakil rakyat yang duduk dalam keanggotaandi DPRD yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai, akibatnyaeksistensi Anggota Dewan seperti Penggugat menjadi rentan dan sangat lemahserta sangat

Yangmemiliki landasan yuridis untuk tidak diproses PAW nya bila ada proses hukumdimaksud hanya berlaku bagi mereka yang tetap berada pada partai yang sama(tidak pindah partai), Akibatnya makna "agar menghentikan seluruh proses PAW"menjadi kabur dan tidak jelas;Posita Dan Petitum Yang Tidak Berhubungan:Bahwa, surat gugatan yang dibuat Penggugat telah keliru karena antara posita denganpetitum tidak berkolerasi, dengan alasan sebagai berikut:a.

lanjut dibahas sebagai berikut:Pasal (11) ayat 3: Usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota karenaalasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h dari pimpinanpartai disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperolehkeuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan; "Apa kaitan antara Pasal (11) ayat 3tersebut yang mengatur tentang pemberhentian anggota DPRD Kabupaten,Dengan permintaan penghentian proses PAW

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (Satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (Satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (Satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HARIS SAPUTRA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (Satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (Satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (Satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

dan saksi HARIS SAPUTRAbeserta satres narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMADIRFANI Als IFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (Satu)Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan No 356/Pid.Sus/2018/PN BJBlembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek Nokia Warna Hitam, 1(satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (satu) unit sepeda motor HondaSpacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

Muhasim bin Lian.18.Dan putusan Pengadilan Permohonan Penetapan ahli waris yangdimohonkan oleh Para Penggugat/Para Pemohon ditolak oleh Pengadilanagama Tangerang sesuai dengan fakta yang terungkap selama dalammasa Persidangan baik PAW yang diajukan oleh Para Pemohon sekarangPara Penggugat dan Para Turut Tergugat Nomor: 024/Pdt.P/2014/PA.TNGdalam perkara aquo , dan Pengajuan Permohonan PAW oleh Para Tergugatyang melengkapi Putusan PAW Para Penggugat 157/Pdt.P/2014/PA.TNG.19.Bahwa ke dua Penetapan

Muhasim bin Liandan Bano binti Kairan), dan berdasarkan putusan Penetapan ahli waris(PAW) Nomor: 0024/Pdt.P/2014/PA.TNG pada tanggal 3 April 2014,yangdiajukan oleh Para tergugat Intervensi I/ Pemohon PAW dalam Perkaranomor 0024/Pdt.P/2014/PA.TNG dengan tidak menetapkan PenggugatKonpensi/Para tergugat Intervensi sebagai ahli waris yang sah darialmarhum H.

Muhasim bin Lian/ditolak, dengan pertimbangan hukumbahwa Para Pemohon dahulu dalam PAW/Penggugat Konpensi/TergugatIntervensi adalah saudara sepupu (Saudara jauh) dari almarhum H.Muhasim sesuai dengan maksud pasal 182 KHI, maka para Pemohondalam PAW Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.TNG permohonannya dinyatakanditolak sebagai para pewaris dari almarhum H.

Muhasim bin Lian,berdasarkan PutusanPenetapan Ahli waris(PAW) Nomor:024/Pdt.P/2014/ PA.TNgdan Putusan PAW yangNomor 157/Pdt.P /2014/PA.TNG, yang dalamPutusannya menolak ParaPenggugat sebagai abhiwaris dari H. Muhasim binLian, dan tidak berhak Hal. 132 dari 177. Pen.No. 824/Pdt.G/2016/PA. Tng. mewarisi hartapeninggalan H.

Romli danberdasarkan Putusan PAW Nomor: 024/Pdt.G/2014/PA. TNG dan Putusan PAWNomor: 157/PDT.P/2014/PA.

10.00 WIBKM.Moga Jaya bertolak dari Puakang (pelantar bengkel kapal)dengan tujuan Jurong Singapura dan sesampainya di Selat Paw,kapal bermalam di Selat Paw dan besok harinya melanjutkanperjalanan ke Jurong, Singapura;Pada hari Rabu 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 waktu Singapura,barangbarang berupa pakaian bekas mulai di kemas ke dalamkarungkarung plastik dengan jumlah +500 (lima ratus) karung namuntidak tahu jumlah pastinya dan selesai dimuat sekitar pukul 16.00waktu Singapura, kapal lalu keluar

dari Jurong Singapura danmenginap di Selat Paw atas perintah kapten Thamrin;Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitarpukul 18.00 atau lebih, KM.Moga Jaya bertolak dengan tujuan keTanjung Balai Karimun dan sekitar pukul 08.00 dan 09.00 WIB, adaboat pancung yang sandar di lambung kiri KM.Moga Jaya dimanaJamal naik ke KM.Moga jaya dan menyerahkan dokumen ke boatpancung tersebut.

pukul 21.30 WIB; Bahwa Terdakwa merupakan ABK KM.Moga Jaya yang bertugas sebagaijurumudi yang mengemudikan kapal;Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tbk Bahwa kronologis pergerakan KM.Moga Jaya mulai dari Puakang TanjungBalai Karimun, Indonesia sampai dengan Jurong Port Singapura adalahsebagai berikut:v Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIBKM.Moga Jaya bertolak dari Puakang (pelantar bengkel kapal)dengan tujuan Jurong Singapura dan sesampainya di Selat Paw

,kapal bermalam di Selat Paw dan besok harinya melanjutkanperjalanan ke Jurong, Singapura;v Pada hari Rabu 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 waktu Singapura,barangbarang berupa pakaian bekas mulai di kemas ke dalamkarungkarung plastik dengan jumlah +500 (lima ratus) karung namuntidak tahu jumlah pastinya dan selesai dimuat sekitar pukul 16.00waktu Singapura, kapal lalu keluar dari Jurong Singapura danmenginap di Selat Paw atas perintah kapten Thamrin;v Keeseokan harinya pada hari Kamis tanggal 12

,kapal bermalam di Selat Paw dan besok harinya melanjutkanperjalanan ke Jurong, Singapura;v Pada hari Rabu 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 waktu Singapura,barangbarang berupa pakaian bekas mulai di kemas ke dalamkarungkarung plastik dengan jumlah +500 (lima ratus) karung namuntidak tahu jumlah pastinya dan selesai dimuat sekitar pukul 16.00waktu Singapura, kapal lalu keluar dari Jurong Singapura danmenginap di Selat Paw atas perintah kapten Thamrin; Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Maret

(Fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor :151.2/1226/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Perihal :Usul Pemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(Fotokopisesual dengan aslinya);Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 207 Tahun2018, tanggal 10 September 2018, Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalukuTenggara Barat Masa Jabatan 20142019(Fotokopisesual dengan aslinya);Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 208 Tahun2018, tanggal 10 September 2018, tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalukuTenggara Barat Masa Jabatan 20142019

X itu dijelaskantentang status sebagai Anggota Partai dan mengatur tentang seorangAnggota DPRD yang di Pergantian Antar Waktu (PAW) antara lainmeninggal dunia, mengundurkan diri, telah pindah Partai dan di pecatkarena melanggar ADRT Partai;Bahwa dasar Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah karena FredekY.

Kormpaulun pindah Partai;Bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Fredek Y.Kormpaulun adalah usulan dari Kabupaten Maluku Tenggara Baratke Provinsi dan setelah itu Provinsi meneruskan permohonanPergantian Antar Waktu (PAW) ke Dewan Pimpinan Nasional dandari Dewan Pimpinan Nasional mengeluarkan surat pencabutanstatus sebagai Anggota dan Keputusan untuk yang bersangkutan diganti atau di Pergantian Antar Waktu (PAW);Halaman 62 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN Bahwa Keputusan

untuk mencabut status sebagai Anggota Partaiadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan PimpinanNasional; Bahwa Dewan Pimpinan Pusat mengirim surat Keputusan itu kepadaDewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Provinsi meneruskansurat ke Kabupaten Kota untuk diproses Pergantian Antar Waktu(PAW); Bahwa saksi mengetahui yang menggantikan Pergantian AntarWaktu (PAW) Fredek Y.

Kepala Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menjadi calon Kepala Desa Sumberlesung;

hukum dan ataupun hal tercelalainnya yang dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berwenang;Bahwa Penggugat berpendapat terhadap dikeluarkannya Surat PermohonanDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB/UI.221 A/DPP PartaiBuruh/III/2011 tanggal 1 April 2011 atas usul/permintaan dari Dewan Pimpinancabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan SuratDPC Nomor: 03/PBPM/2011 yang isi suratnya berkenaan dengan PermohonanUntuk Segera Memproses Penggantian Antar Waktu (PAW

Kabupaten Polewali Mandaradalah tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta yang seharusnya menjadipertimbangan, demikian pula bahwa sebelum dikeluarkannya suratsuratdimaksud sama sekali Penggugat tidak diberikan hak pembelaan yang maksimalsesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yangseharusnya ditegakkan karena merupakan hak Penggugat;Bahwa terhadap Surat DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Nomor03/PBPM/1/2011, tanggal 24 Januari 2011 Perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW

12Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa terhadap Surat Permohonan DPP Partai Buruh atas usulan/permintaan DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yangdisebutkan pada point 3 gugatan tersebut dipandang bertentangan dengan aturanperundangundangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh tersebut dan oleh karenanya tidakmengingat secara hukum;Menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukan Penggantian Antar waktu(PAW

No. 87/B/2014/PT TUN MksBahwa Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo sama sekalitidak mempertimbangkan alasan hukum yang diajukan olehPenggugat, dimana proses PAW oleh Partai Pelopor tidak sesuaidengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bahwa dalil poin 1 huruf e yang menyatakan terbitnya objek sengketatelah lewat waktu 14 hari adalah keliru dan bertentangan dengan fakta,karena berdasar bukti T 12 terbitnya objek sengketa 13 hari setelahditerima berkas PAW ; 3. Bahwa mekanisme PAW telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 22Tahun 2010 sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa dan hal itudiakui Penggugat dalam repliknya pada halaman 1 poin1 tertanggal 16Januar 2014 ; 222 n nn nnn nnn nn ern enn en nnn nme ne ennenen4.

Bahwa dari internal Partai Pelopor ternyata ada kader yang memenuhisyarat untuk menggantikan Penggugat yang telah mengundurkan dirisebagai Anggota DPRD Kabupaten Poso dan telah diganti antar waktu(PAW) oleh Ferdianto Leonard Rombot ( vide bukti T.1, T.2, T.3, T.6, T.77.