Ditemukan 8126 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-12-2013 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 18-06-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 149 / B / 2013 / PT.TUN.MKS.
Tanggal 13 Mei 2014 — - GUBERNUR SULAWESI UTARA, TERGUGAT/PEMBANDING ; ------------------------- M E L A W A N : JUSIPHITA F. WORANG, SE., PENGUGUGAT/TERBANDING ; ---------------------------
6424
  • eksepsi tentang kekurangan pihak khususnya internal parpoltidak dipertimbangkan secara tepat dan jelas oleh Judex Factie (videhalaman 17, 18 dan halaman 19 putusan) ;Bahwa juga telah terbukti di persidangan DPRD Kabupaten Minahasasesuai ketentuan perundangundangan telah melaksanakan amanatkonstitusi sesuai tahapantahapan dalam Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentangTata Tertib DPRD Kabupaten Minahasa kepada Pembanding/Tergugatterkait dengan usulan PAW
    (vide bukti T7) dan saat ini Penggugattelah resmi tidak lagi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasasejak obyek sengketa dikeluarkan (vide bukti T9) serta telahdilakukan peresmian PAW secara resmi oleh DPRD KabupatenMinahasa.
    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Pasal 103, 104 danpada Bagian Kedua Bab Penggantian Antar Waktu bahwa telah jelasKapasitas Tergugat/Pembanding hanya meresmikan PAW yangsebelumnya telah diproses dan diverifikasi oleh Parpol DPRD danKPU, tetapi tidak dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh JudexFactie ; 2222222 nnn nnneIII.
    No. 149/B/2013/PT TUN Mks.tersebut sudah tidak ada lagi ;Bahwa fakta dalam persidangan sampai saat ini kepengurusanPartai Pelopor masih aktif dan tetap eksis walaupun bukan lagipeserta dalam pemilu berikutnya; Ini dibuktikan dengan adanyapengajuan PAW terhadap Penggugat (vide bukti T4) oleh karenaPenggugat telah diberhentikan oleh partai sebagaimana dalamdictum Surat Keputusan Partai Pelopor (vide bukti T2 dan T3)dimana Penggugat telah menjadi anggota dan calon legislatif daripartai politik lain
    Tanggal 4 Juni 2013 Nomor : 024/PPMINAHASA//PAW/V3;. Bahwa dari bukti T5 diperoleh fakta bahwa Komisi Pemilihan UmumKabupaten Minahasa telah mengusulkan kepada Pimpinan DPRDKabupaten Minahasa untuk Penggantian Antar Waktu anggota DPRDKabupaten Minahasa dari Partai Pelopor atas nama SaudariJUSIPHITA F WORANG, SE kepada penggantinya Saudara ROONAMANGEKEY ; 6.
Register : 14-08-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 04-09-2013
Putusan PN AMBON Nomor 96/PDT.G/2012/PN.AB
Tanggal 25 Juli 2013 — BDUL HARUN LA BUNE, S.Pd.I, umur 32 tahun, pekerjaan Anggota DPRD Kota Ambon, alamat Kebun Cengkeh RT.002/RW.09 Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai-----------------------PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat nasional Kota Ambon (DPD PAN Kota Ambon), beralamat di Rumah PAN Jl. Sultan Hasanuddin RT.003/RW.08, Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau, selanjutnya dalam g ugatan ini disebut ---------- TERGUGAT I; 2. Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional Propinsi Maluku (DPW PAN Propinsi Maluku), beralamat Rumah PAN, Jl. Rijali No. 57, Mardika-Ambon selanjutnya disebut Tergugat II ; 3. Tim Investigasi gabungan DPW PAN Maluku dan DPD PAN kota Ambon Tahun 2012, tanggal 1 Februari 2012, yang terdiri dari : 1. Salem Samsudin (Ketua POK DPW PAN maluku) 2. Franky Ranmaru (Ketua BAPPILU MTB) 3. Idris Lessy (Ketua Pengkaderan) 4. Abas Ames Hanubun (Ketua BAPPILU MARLA) 5. Abd. Kadir Talapuka (Wakil Bendahara) ; 6. Linda Welafubun (Wakil Bendahara) 7. Hasan Suatrat (Ketua DPD PAN Kota Ambon) Kesemuanya Nomor : III. 1 sampai dengan Nomor : 7 beralamat di Sekretariat Rumah PAN di Jl. Rijali No. 57, Mardika Ambon selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ; 4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), alamat Jl. Warung Buncit Raya No. 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat IV ;
5150
  • Bahwa pergantian antar waktu (PAW) seorang anggota DPRDdilakukan dengan mengacu pada aturan dan mekadanismehukum, dalam hal ini UU No. 22 Tahun 2003 denganoperasional pelaksanaannya dalam PP No. 25 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan PP No. 53 tahun 2005.Mekanisme PAW juga diatur dalam Keputusan Mendagri yangtertuang dalam SK No.161.7455/2008 tanggal 8 Februari Tahun2008.
    Latar belakang PAW tentu berbedabeda antar anggotadewan, mulai dari perpecahan kepengurusan partai politik,tindakan pidana anggota dewan, dan perbedaanpandangan ferkait orientasi kepentingan partai politik yangdidasarkan pada AD/ART partai. Namun faktor kepentinganpengurus partai politik sangat dominan menentukan PAWtersebut. Salah satu ciri knas yang seringkali dijadikan pijakandalam penyelesaian sengketa PAW melalui PITUN.
    Mekanisme PAW juga diaturdalam Keputusan Mendagri yang tertuang dalam SK No.161.7455/2008tanggal 8 Februari Tahun 2008. Latar belakang PAW tentu berbedabeda antar anggota dewan, mulai dari perpecahan kepengurusanpartai politik, tindakan pidana anggota dewan, dan perbedaanpandangan terkait orient asi kepentingan partai politik yang didasarkanpada AD/ART partai. Namun faktor kepentingan pengurus partai politiksangat dominan menentukan PAW tersebut.
    Salah satu ciri knas yangseringkali dijadikan pijakan dalam penyelesaian sengketa PAW melaluiPTUN.
    Sehingga kamuflase didalam Gugatan memuat inti sebenarnya55Untuk mengaburkan keinginan asli Penggugat yakni terhadappersodlan PAW dengan surat keputusan partai yang telah lewat waktu90 hari kalau di PTUN sehingga dialinkan ke Pengadilan Negeri yangsebenamya merupakan kewenangan obsolute dari PTUN.Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk menyatakan:Anggota DPR berhenti antarwaktu Karena: c. diusulkan oleh partaipolitik yang bersangkufan.
Register : 09-08-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PA SURABAYA Nomor 2349/Pdt.P/2021/PA.Sby
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
250
  • No. 2349/Pdt.P/2021/PA.Sby10.11.Alamat K T P JALAN ASEM 1 NO. 29 RT.04RW.02 KELURAHANASEMROWO KECAMATAN ASEMROWO SURABAYAStatus Keluarga : ANAK KANDUNG PEWARIS (WAHYU TRENGGONOBIN SOEPANGKAT)Bahwa ketika WAHYU TRENGGONO BIN SOEPANGKAT meninggal duniapada tanggal 29 JUNI 2021, orang tua lakilaki nya sudah meninggal duniaterlebih dahulu, yaitu SOEPANGKAT, meninggal dunia pada tanggal 30 JULI1984 disebabkan sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam.Bahwa permohonan penetapan ahli waris (PAW
    ) ini bertujuan gunamengurus harta peninggalan dari WAHYU TRENGGONO BINSOEPANGKAT yang berupa : RUMAH DI JALAN ASEM 1 NO. 29 RT.04RW.02 KELURAHAN ASEMROWO KECAMATAN ASEMROWOSURABAYA.Bahwa baik PEWARIS maupun semua AHLI WARIS dalam permohonanpenetapan ahli waris (PAW) ini memeluk Agama Islam.Bahwa Para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan penetapanahli waris (PAW) dari WAHYU TRENGGONO BIN SOEPANGKAT yangmeninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021 kepada Pengadilan AgamaKota Surabaya guna mengurus
    BALIK NAMA kepada Ahli Warisnya berupa :Tanah diatasnya Bangunan terletak DI JALAN ASEM 1 NO. 29 RT.04RW.02KELURAHAN ASEMROWO KECAMATAN ASEMROWO SURABAYA.Bahwa oleh karena demikian Para Pemohon untuk itu MEMERLUKANPENETAPAN AHLI WARIS (PAW) dari kantor Pengadilan Agama KotaSurabaya.Bahwa WAHYU TRENGGONO BIN SOEPANGKAT ketika masih hidupnyadan pada waktu akan meninggal dunia TIDAK PERNAH MENINGGALKANWASIAT atau PESAN KHUSUS terkait harta peninggalannya.Bahwa WAHYU TRENGGONO BIN SOEPANGKAT selama
Register : 12-02-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PA GORONTALO Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo
Tanggal 24 Februari 2020 — Pemohon melawan Termohon
5551
  • XXXVII;dalam hal ini di wakili oleh :Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 1 dari hal 35Frits Ano bin Ali Abdul Ano , umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, JenisKelamin lakilaki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediamandi Kelurahan Limba U Il, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ProvinsiGorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Mohamad Nizar Macmud, SH Nomor :62tanggal 18 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraanpengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW
    Pemohon XXXX;dalam hal ini di wakili oleh :Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 3 dari hal 35Frits Ano bin Ali Abdul Ano , umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, JenisKelamin lakilaki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediamandi Kelurahan Limba U Il, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ProvinsiGorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Mohamad Nizar Macmud, SH Nomor :15tanggal 09 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraanpengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW
    ,M.KnNomor : 16 tanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraanpengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW/2020tanggal 5 Februari 2020;28.29.30.31.32.Sarawi Ano binti Suaib Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Gorontalo 20April 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempattinggal Kelurahan Manembo Nembo Atas Kecamatan Matuari KotaBitung, sebagai Pemohon IX;Idris Ano binti Suaib Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Gorontalo 12Juli 1974, umur 45 tahun, agama
    sebagai Pemohon XXXV;dalam hal ini di wakili oleh :Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 5 dari hal 35Frits Ano bin Ali Abdul Ano , umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, JenisKelamin lakilaki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediamandi Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ProvinsiGorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Nasrun Koto, SH., MH tanggal 14Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agamaGorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW
    ,M.KnNomor: 710 tanggal 20 Desember 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor37/SK/KP/PAW/2020 tanggal 5 Februari 2020;39.
Putus : 23-05-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509 K/Pdt.Sus-Parpol/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — EDI ISKANDAR, AMD VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT cq DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT cq DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
10145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedudukannnya sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong olehDPRD Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan putusan inimempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakanpelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik dan penyalahgunaankewenangan yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan;Menyatakan, usulan/pengajuan PAW
    Menyatakan, usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) atasdiri Penggugat/Pemohon Kasasi dari kedudukannya sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebongberdasarkan Surat Nomor 240SE/DPPNasDem/VI/2017 tanggal 15 Junitersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.
Register : 01-08-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN RUTENG Nomor 16/PDT.G/2013/PN.RUT
Tanggal 30 Januari 2014 — EMILIANUS SARWANDI, SH VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN DI JAKARTA, Cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KEDAULATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DI KUPANG Cq. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEDAULATAN KABUPATEN MANGGARAI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
7727
  • bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Tergugat II mengajukanjawaban tertulis pada persidangan tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagaiberikut :1Bahwa dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak, karenaTergugat II hanya menjalankan tugas dan kewajiban sebagai KOMISIPEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) Kabupaten Manggarai,dimana dalam hal ini menjalankan tugas dan kewajibannya untukmengusulkan daftar namanama calon pengganti Anggota DPRDKabupaten Manggarai untuk Penggantian Antar Waktu (PAW
    Drs.HIERONIMUS MARUT, telah dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan, dimana Tergugat I melalui surat dari Pimpinan Anak CabangPartai Kedaulatan Kecamatan Reok, Nomor 01/PAC.PK/VI/2013, kepadaDPC Partai Kedaulatan Kabupaten Manggarai, perihal PengusulanPengganti Antar Waktu (PAW), yang mengusulkan Sdri.
    ANALIAMASUD sebagai nama dalam Pengganti Antar Waktu (PAW) bukannyaatas nama Penggugat, atas dasar surat ini DPC Partai KedaulatanKabupaten Manggarai melalui suratnya nomor 02/DPC.PK/MGR/2013,Halaman 11 dari 41 halaman.12tanggal 05 Juli 2013 perihal Hasil Verifikasi terhadap Sdr. EmilianusSarwadi, SH., dan surat nomor 03/DPC.PK/MGR/2013, tanggal 05 Juli2013 perihal Usulan Nama Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Kabupaten Manggarai atas nama Sdr. Analia Masud,mengusulkan Sdri.
    Calon pengganti antar waktu dinyatakantidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRDKabupaten/Kota apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan ;b Penggugat telah berpindah partai politik dari Partai Kedaulatan menjadianggota Partai Hanura, hal ini berdasarkan :Surat dari Pimpinan Anak Cabang Partai Kedaulatan Kecamatan Reok,Nomor 01/PAC.PK/VI/2013, kepada DPC Partai Kedaulatan KabupatenManggarai, perihal Pengusulan PAW
    HIERONIMUS MARUT sebagai anggota antar waktu DPRD KabupatenManggarai dari Partai Kedaulatan, hal ini sesuai dengan Pasal 23 huruf f PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010, Tentang Pedoman TeknisVerifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi : Calonpengganti antar waktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon penggantiantar waktu anggota
Register : 29-11-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 3184/Pid.B/2021/PN Mdn
Tanggal 9 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SEPTIAN NAPITUPULU, S.H
Terdakwa:
MORRIS CRISTOPHER YOSAFAT SIMAMORA
128
  • melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan"
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Hitam No.Pol : BK 3106 PAW
Register : 11-01-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PA GORONTALO Nomor 40/Pdt.P/2013/PA.Gtlo
Tanggal 18 Juni 2013 — Farida Katili
3824
  • Notaris dan PPAT Depok dan telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalodengan register Nomor 52/SK/KP/PAW/2013 tanggal 3 Juni2013 bertindak untuk kepentingan hukum diri sendiri danpemberi kuasa masingmasing :1. Arie Dexi Sumaila, lahir tanggal 04 Februari 1943, pekerjaan PensiunanABRI, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Nomor 11, Kompleks Dephan,Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;2.
    Notaris dan PPAT Depok dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 52/SK/KP/PAW/2013 tanggal 3 Juni 2013 bertindak untuk kepentingan hukum diri sendiri danpemberi kuasa yang namanya secara lengkap sebagaimana pada duduk perkarabagian identitas penetapan ini;Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita permohonan bahwaPemohon adalah saudara kandung dari seorang yang bernama Sony Katili yang telahmeninggal dunia tanggal 05 Desember 2007 dengan meninggalkan
Register : 25-02-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 141/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 23 Maret 2016 — VIVA HANDAYANI >< Hj.R.A.Y. HARTINI H.TJONDRONEGORO CS
6249
  • Hardjono sebagaimana tersebut dalam SuratKeterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus 2009, Surat PernyataanAhliwaris yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan NegeriJakarta Timur di bawah Register Nomor : 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim. tanggal 25 Agustus 2009 serta Akta KeteranganAhliwaris yang telah disahkan dengan Nomor : L.014/2009,tanggal 25 Agustus 20090leh : Heri Martono, SH Notaris diBekasi, kesemuanya merupakan perbuatan melanggar hukum;3.
    Menyatakan Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus2009, Surat Pernyataan Ahliwaris yang telah disahkan oleh KetuaHal 5 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKIPengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Nomor : 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim. tanggal 25 Agustus 2009, serta AktaKeterangan Ahliwaris yang telah disahkan dengan NomorL.14/2009, tanggal 26 Agustus 2009 oleh : Heri Martono, SH,Notaris di Bekasi, kesemuanya cacat hokum dan tidakmempunyai kekuatan hukum;8.
    Hardjono sebagaimana tersebut dalam SuratKeterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus 2009, Surat PernyataanAhliwaris yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan NegeriJakarta Timur di bawah Register Nomor : 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2009, serta Akta KeteranganAhliwaris yang telah disahkan dengan Nomor : L.014/2009,tanggal 25 Agustus 2009 oleh : Heri Martono, SH Notaris diBekasi, kesemuanya merupakan perbuatan melanggar hukum;3.
    TENTANG SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS No.: 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, TERTANGGAL 25 AGUSTUS 2009 DAN PERKARA No.:282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim Bahwa Tergugat! dan Tergugatll menolaksecara tegas dalildalil yang dikemukakan Penggugat pada Point 6, 7, 9dan 10 dalam Posita, yang menyatakan Tergugat1 dan Tergugat!! telahmerekayasa Surat Pernyataan Ahli Waris dengan mengabaikan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Timur No. : 282/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Tim.
    ,tertanggal 13 Juni 2011 sehingga menyebabkan kerugianmateril bagi Penggugat.Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris No. 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim,tertanggal 25 Agustus 2009, dibuat oleh Tn. Hardjono sendiri, tidak adaketerlibatan Tergugat dan TergugatIl didalamnya. Penggugat denganpendapat pribadi tanpa fakta yang jelas telah menyangkutpautkan suratyang bahkan tidak ada nama Tergugat!
Register : 21-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Gtlo
Tanggal 28 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
1411
  • PENETAPANNomor 149/Pdt.P/2019/PA.Gtloer) yer Jl Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:Fatmah Haras, BA binti Ate Haras, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Mei1944, umur 75 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negaraIndonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PensiunanPNS, golongan darah
    B, alamat di Jalan Kenangan I, KelurahanWumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, SebagaiPemohon;Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 316 /SK/KP/PAW/2019 telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 21 Oktober 2019, dalam halini bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa nama :1.
Putus : 05-09-2012 — Upload : 03-10-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 09/G/2012/PTUN- SMD
Tanggal 5 September 2012 — -IRWAN ARBAIN, ST Melawan -GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
14571
  • Rasyid Alitelah memenuhi persyaratan dan15merekomendasikan yang bersangkutan untukdiproses lebih lanjut (Berita Acara PenelitianPemenuhan PAW atas nama Sdr. IrwanArbain, ST); bahwa Surat Komisi Pemilihan Umumtersebut dibuat berdasarkan Surat KetuaDPRD Kota Bontang Nomor 1 70/201/RS/DPRD tanggal 23 Nopember 2010 perihalDiberhentikan Antara Waktu dan PenggantiAntara Waktu Anggota DPRD Kota Bontangatas nama Irwan Arbain, ST dari Partai Patriotoleh Sdr. H. Abd.
    Irwan Arbain, ST AnggotaDPRD Kota Bontang, Nomor 117/SR/DPWPatriot/Kaltim/IX/2010 tangga 17September 2010 perihal RekomendasiPemberhentian dan PAW, dan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiPatriot Nomor 409/SK/DPPPatriot/IX/2010tanggal 28 September 2010; bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBontang melalui Surat Nomor 170/295/RS/DPRD tanggal 6 Desember 2011 perihalPenyampaian Nama Anggota DPRD KotaBontang yang diberhentikan dan PenggantianAntara Waktu dari Partai Patriot yang16ditujukan
    DPRD Kota Bontang; Walikota Bontang dengan surat Nomor 131.1/178/PUM.BTanggal 27 Pebruari 2012 perihal Pemberhentian dan PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang Periode 20092014 dariPartai Patriot, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur; Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan suratNomor 1 71.4/2854/Pem.Um.A/2012 tanggal 12 April 2012 halPemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD KotaBontang Periode 2009 2014 dari Partai Patriot (Kelengkapan20persyaratan PAW
    STAnggota DPRD Kota Bontang; adanya Surat DPW Partai Patriot Provinsi Kalimantan TimurNomor 11 7/SR/DPWPatriot/Kaltim/IX/2010 tanggal 17 September2010 perihal Rekomendasi Pernberhentian dan PAW;e adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PatriotNomor 409/SK/DPPPatriot/IX/2010 tanggal 28 September 2010tentang Pemberhentian Anggota Partai Patriot; adanya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BontangNomor 170/295/RS/DPRD tanggal 6 Desember 2011 perihalPenyampaian Nama Anggota DPRD Kota
    Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Bontang untuk masa Jabatan tahun 2009 tahun 2014mewakili Parta Patriot beradasarkan Surat Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 171.3.2.448461 tanggal 10 Agustustahun 2009 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang; Bahwa Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot ProvinsiKalimantan Timur Nomor : 117/SR/DPWPATRIOT/Kaltim/IX/2010tanggal 17 September 2010 perihal Rekomendasi Pemberhentiandan PAW
Register : 03-04-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 178 / Pdt.G / 2013 / PA.Wsp
Tanggal 22 Agustus 2013 — pengugat dan tergugat
2625
  • Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 2008 diKampung Rappokalling Raya, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo,Kota Makassar.Hat. 4 dari 1 PutusanNomar178 Pdt.G 2012 PAW sp.Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam kampungRappokalling Raya bernama Ustads Ustas dan yang menjadi wali adalahayah kandung penggugat sendiri bernama Walig dan yang menjadi saksiadalah masingmasing lelaki Saksi dan lelaki Saksi ,sedang maharnyabeupa cincing emas seberat 2 gram.Bahwa penggugat
    tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan PeraturanMahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagaiimplementasi Pasal 154 R.Bg., serta majelis hakim tidak dapat melakukanupaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, juncto Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa penggugat dan tergugat suami istri yang sah, menikahHat.6 dati 11 PutusanNomar178 Pdt.G 2012 PAW
    l oleh hakim Islam untuk menghadapdi persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, makadia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya .Hat.9 dari 11 PutusanNomar178 Pdt.G 2012 PAW sp.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka telahterbukti gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat beralasan hukumsesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal116 huruf (f) Kompilasi
Register : 19-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.G/Parpol/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juni 2018 — Hj. HAMSIAH X DEWAN PIMPINAN PUSAT ( DPP ) PARTAI POLITIK NASDEM,Cs
18126
  • ;Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai NasDem, Penggugat yang keberatan terhadap SuratKeputusan DPP Partai NasDem Nomor 047SK/DPPNasDemAIII/2017tentang Pemberhentian Anggota Partai NasDem dan Penggantian Antar Waktu(PAW) Saudari Hj. Hamsiah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanah BumbuPutusan No. 94/Pat.G/Parpol/2018/PN.Jkt.Pst.
    Bahwa tuduhan Penggugat tersebut adalah tuduhan yang TidakBerdasar Hukum dan Mengadangada karena Para Tergugat telah melakukanproses Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dariPartai NasDem dan memberhentikan Penggugat telah sesuai dengan prosedur danmekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai NasDem, Pedoman Organisasi dan Kebijakan Partai NasDem.;9.
    Surat Bupati Tanah Bumbu Nomor 130/517/Pem/2017 tanggal 28 Juli 2017hal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dari PartaiNasional Demokrat.3.
    ) Anggota DPRDKabupaten Tanah Bumbu dari Partai Nasional Demokrat dan surat Ketua DPRDKabupaten Tanah Bumbu Nomor 172/50/DPRDTB tanggal 28 Juli 2017 halPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yangditujukan Kepada Gubernur Kalimantan Selatan;6.
    Tanah Bumbu tanggal 14 Juli 2017(foto copy);Bukti P22 Surat Nomor 028/S1.2/DPDNasDemTanbu/VIV2017 tentangPengantar Surat DPP NasDem Terkait Usulan PAW Hj.Hamsiah, SE (fotocopy);Bukti P23 Tanda terima surat DP Partai NasDem dan Surat tertanggal 21 Juli2017 tentang Permohonann Penundaan Sidang Paripurna PAW kepada KetuaDPRD Kab. Tanah Bumbu (sesuai dengan aslinya);Bukti P24 Surat dan Gugatan Penggugat atas Pemberhentian sebagai AnggotaPartai NasDem dan Penggantian Antar Waktu sdr/i Hj.
Putus : 24-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237 K/Pid/2011
Tanggal 24 Agustus 2011 — JOHN ERON LUMBAN GAOL, SE. ;
7347 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bergabung bersama massa, padat saat Gelmok Samosirberorasi saksi Bumbun Lumban Raja anggota Polisi yang melakukan penjagaanmemperingati Gelmok Samosir supaya massa jangan anarkis, berselangbeberapa menit Terdakwa mendatangi saksi bumbun Lumban Raja danmengatakan aman in pak polisi yang penting ada Anggota DPRD yangmenerima perwakilan tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 09.00 WIBTerdakwa masuk kedalam gedung DPRD Sumut untuk mengikuti sidang yangpertama yaitu sidang Pergantian Antar Waktu (PAW
    Abdul Aziz Angkat, Msp, berjalan lancar sampai selesai, sekirapukul 10.30 WIB setelah sidang PAW dilanjutkan dengan sidang yang keduatentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketika Drs.
    Tapanuli bergabungbersama massa, pada Gelmok Samosir berorasi saksi Bumbun Lumban Rajaanggota Polisi yang melakukan penjagaan memperingati Gelmok Samosirsupaya massa jangan anarkis, berselang beberapa menit Terdakwa mendatangisaksi Bumbun Lumban Raja dan mengatakan aman ini pak polisi yang pentingada anggota DPRD yang menerima perwakilan tidak beberapa lama kemudiansekira pukul 09.00 WIB Terdakwa masuk kedalam gedung DPRD Sumut untukmengikuti sidang yang pertama yaitu sidang Pergantian Antar Waktu (PAW
    Abdul Aziz Angkat, Msp berjalanlancar sampai selesai, sekira pukul 10.30 WIB setelah sidang PAW dilanjutkandengan sidang yang kedua tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketikasaksi Drs.
    Rapat Paripurna Dewan dengan acara Peresmian dan PengambilanSumpah anggota DPRD Pengganti Antar waktu (PAW);2. Rapat Paripurna Dewan dengan acara Penyampaian Ranperda tentangPengelolaan Keuangan Daerah;3. Rapat Paripurna Dewan dengan acara Pengambilan Keputusan terhadapRanperda Penyertaan Modal pada PT.
Register : 18-02-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PA MUARA TEWE Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Mtw
Tanggal 26 Maret 2013 — PEMOHON I dan PEMOHON II
516
  • *OA Paw &AVeQUEIbH? b8QigUOuP)9? 1 gy Mel?
Putus : 27-02-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Tanggal 27 Februari 2018 — NURSAADAH VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM Cq DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM PROVINSI ACEH Cq DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM PIDIE, DKK
6247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat Ill untuk tidak menindaklanjutiproses PAW terhadap Penggugat;5. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipunada verzet, banding maupun kasasi (u/tvoerbaar bij voorraad);6. Menghukum TergugatTergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Subsidair:Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1.
    Memerintahkan Tergugat Il dan Tergugat Ill untuk tidakmenindaklanjuti proses PAW terhadap Penggugat;6.
Putus : 28-06-2011 — Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1561 K/PID/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — HARAPAN HARITA, SE
7353 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salinan foto copy berkas PAW (Pengganti Antar Waktu) yangdiserahkan oleh Saudara HARAPAN HARITA, SE kepada KomisiPemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nias Selatan, sebelummenjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yaitu :Hal. 6 dari 23 hal. Put.
    Legislatif Kabupaten NiasSelatan periode tahun 20042009 yang saat ini berada di bawahKuasa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten NiasSelatan (Model BB 2).Foto copy ljazah Strata Satu (S1) Nomor : 308/M/STIE/XI/2001,tanggal 23 November 2001 yang dipergunakan Saudara HARAPANHARITA pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon LegislatifKabupaten Nias Selatan periode tahun 20042009 yang saat iniberada di bawah Kuasa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)Kabupaten Nias Selatan.Salinan foto copy berkas PAW
    2004.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sehat dari RumahSakit Umum Daerah Lukas, tanggal 17 Maret 2008.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari PengadilanNegeri Gunungsitoli, tanggal 25 Maret 2008.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Dewan PimpinanCabang partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan, tanggalMaret 2008.1 (satu) lembar foto copy Daftar Riwayat Hidup Calon AnggotaDPR/DPRD PROVINSVDPRD KABUPATEN/KOTA model BB1PAW.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB2 PAW
    .1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB3 PAW.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB4 PAW.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tempat tinggal CalonAnggota DPR/DPRD PROVINS/DPRD KABUPATEN /KOTAModel BB5.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB8.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tidak merangkapjabatan model BB9 PAW.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesediaan menjadicalon anggota DPR/DPRD PROVINS/DPRD KABUPATEN/KOTA.Hal. 10 dari 23 hal.
Putus : 10-02-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 182/PDT.G/2013/PN.KPG
Tanggal 10 Februari 2014 — WILEM NOPE,SH lawan - KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT ( NTT ) - KETUA HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT - KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
4244
  • dapat dikatakan TIDAKTAHU DIRI, karena sudah pindah ke Partai lain tapi masih mengakuisebagai kader Partai Demokrat dan tetap menduduki kursi sebagaiAnggota DPRD Provisni NTT dari Partai Demokrat sampai dengansaat ini, dan bahkan mengajukan gugatan Ke Peradilan Tata UsahaNegara tetapi gugatannya di tolak dan kini mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Kupang hanya untuk mempertahankankeberadaannya sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT karena adaSurat Keputusan tentang Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW
    langkah Partai Demokrat terhadap permasalahanyang yang terjadi sehubungan dengan Penggugat yang telah pindahke partai lain yaitu DPD/PD melaporkan bahwa ada anggota yangmasih menjabat sebagai anggota DPRD dari Partai Demokrat telahmenjadi anggota dari Partai lain dan Berdasarkan Pasal 8 ayat( 1 ) mengenai tata cara pemberhentian dan pasal 17 ayat (1 ) AD/ART Partai Demokrat wajib mengambil sikap memberhentikanpenggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan mengeluarkan SKPenggantian Antar Waktu ( PAW
    dankelakukan baik ) ;e Bahwa benar tidak ada data/ berkas yang pernah masuk a.npenggugat sesuai data yang masuk tidak ada satupun berkas yangmasuk a.n penggugat ;e Bahwa selama pelatihan yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kaliyaitu dari John Robert Power dan Eksekutif DPR RI di Hotel ImaKupang, penggugat tidak pernah ikut ;e Bahwa penggugat tidak pernah memasukkan 2000 s/d 5000 KTPdukungan;e Bahwa setelah penggugat menjadi caleg dari partai lain ( PDIP )Partai Demokrat mengambil tindakan yaitu usulan PAW
    ;e Bahwa saksi belum pernah melihat atau membaca usulan PAW a.npenggugat karena usulan tersebut ada di sekertariat PartaiDemokrat ;Atas keterangang saksi tersebut kuasa penggugat dan kuasatergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukansesuatu lagi selanjutnya pihak penggugat menyatakan tidak akanmengajukan kesimpulannya sedangkan pihak tergugat mengajukankesimpulannya secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2014, lalu merekaitu Samasama
    dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalahsebagaimana disebutkan di atas;Menimbang, bahwa pokok gugatan penggugat, penggugatmenuntut supaya dinyatakan tindakan yang dilakukan oleh tergugat danturut tergugat yang telah menolak pendaftaran penggugat sebagai calonanggota legislatif dan menerbitkan Surat keputusan Nomor:173K/SK/DPP.PD/IX/2013 tanggal 6 September 2013 tentang Pergantian Antar Waktu(PAW
Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 566 K/PDT.SUS/2011
IDA SIMBOLON; DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN DAERAH ( DPC PPD ) KOTA PEMATANG SIANTAR, DKK.
3837 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Merekomendasi Calon Pengganti AntarWaktu (PAW), sebagai konsekuansipemberhentian Sdri. IDA SIMBOLON darikeanggotaan Partai.4. Sehubungan dengan poin 3 di atas, Calon PAWyang direkomendasikan oleh Tim Investigasiadalah.Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011Nama : Sdr. FRANKI BOY SARAGIHJabatan : Ketua DPC PPD Kota Pematang Siantar.. Bahwa kemudian Tergugat telah menyampaikanLaporan Tim Investigasi tersebut kepada TergugatIl, selanjutnya Tergugat II!
    Daerah hanya di Dapem III yang dapatperolehan 1 (satu) kursi' di DPRD Kota PematangSiantar yaitu) Penggugat, sedangkan di Dapem yanglain tidak dapat kursi, tetapi karena TergugatTergugat dan Turut Tergugat menonjolkan faktorketidak sukaan dan kebencian terhadap Penggugatmaka Tergugat Tergugat dan Turut Tergugat secarabersekongkol mencari cari kesalahan Penggugathingga Tergugat Ill memberhentikan Penggugatsecara tetap dari keanggotaan Partai PersatuanDaerah dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu(PAW
    Calon Pengganti AntarWaktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD KotaPematang Siantar.Adapun alasan alasan Penggugat menyatakandemikian adalah:* Bahwa tidak benar Penggugat sejak dilantikmenjadi Anggota DPRD Kota Pematang' Siantartidak pernah membangun komunikasi sebagaibentuk solidaritas antara seorang Kader dengansegenap jajaran Partai, bagaimana Penggugatmembangun komunikasi dengan Tergugat Il,sedangkan Tergugat jarang datang kekantor DPC.PPD Kota Pematang Siantar,bahkan sebaliknya Tergugat yang
    FRANKI BOY SARAGIH Ketua DPC PPDKota Pematang Siantar (Tergugat 1) sebagai CalonPengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan Penggugattanpa didasarkan kepada Peraturan Partai (PP)Partai Persatuan Daerah No. 01/PP/DPPPPD/2010tentang Pedoman Tata Tertib Anggota DPRDKabupaten/Kota, Provinsi, DPR Pusat, Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga, dan UndangUndang No. 2Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);.
    Gugatan Penggugat Prematur.Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwaakibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Tergugatdan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikanyang akan berakibat terjadinya Pergantian Antar Waktu(PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota PematangSiantar untuk 4 (empat) tahun lagi kedepan.
Register : 27-06-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Gtlo
Tanggal 23 September 2019 — Para Pemohon
8432
  • Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2.Dalam hal ini, berdasarkan Kuasa insidentil tertanggal 22 Mei 2019,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalotanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor : 229/SK/KP/PAW/2019, bertindakjuga untuk mewakili Umar Salim, tempat dan tanggal lahir Gorontalo,12 April 1962, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Rawa Badung, Kel. Jatinegara,Kec. Cakung, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 3.3.
    Dalam hal ini, berdasarkan Kuasa insidentil tertanggal 22Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaGorontalo tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor : 230/SK/KP/PAW/2019,bertindak juga untuk mewakili Riduwan Hadi Basalama, tempat dantanggal lahir Gorontalo, 20 Desember 1966, Umur 53 Tahun, JenisKelamin Lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, AlamatKersikan IV, Kel. Kersikan, Kec. Bangil, Pasuruan.
    Selanjutnya disebutsebagai Pemohon 7.Serta berdasarkan Kuasa insidentil tertanggal 21 Mei 2019, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 19 Juni2019 dengan Nomor : 228/SK/KP/PAW/2019, bertindak juga untukmewakili Ahmad, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Mei 1970,Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam, PekerjaanWiraswasta, Alamat Gg. Andong, Desa Batu Tulis, Kec. Bogor Selatan,Kota Bogor.
    Limba B, KecamatanKota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal23 April 2019 Nomor : 92/SK/KP/PAW/2019.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan PemohonTelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;DUDUK PERKARABahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2019yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo padatanggal 27Juni 2019 di bawah register perkara nomor : 97/Pdt.P/2019/PA.Gtlo,mengajukan