Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi arkademus akadiris akadis akademiks akademikã academic
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2011 — Putus : 21-05-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn
Tanggal 21 Mei 2012 — - Ir.GATOT SUHARIYONO, MT
132 — 98
  • Nara Sumber dan Team Teknis PemerintahNara sumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan Master PlanKota Medan ini terdiri dari Pakar/Akademis/Pemerhati/Kota yang memahamidan mengerti permasalahan yang akan dihadapi, dihadapi dan mengatasipermasalahan di Kota Medan, adapun nara sumber tersebut adalah:e Ahli Perencanaan Jalan dan Transportasi berpengalaman 15 tahundan berpendidikan S2 dibidang Transportasi.e Ahli Hidrogeologi minimal berpengalaman 15 tahun dan berpendidikanS2 bidang Geologi.e Ahli
    Nara Sumber dan Team Teknis Pemerintah.Nara sumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan Master PlanKota Medan ini terdiri dari Pakar/Akademis/Pemerhati/Kota yang memahamidan mengerti permasalahan yang akan dihadapi, dihadapi dan mengatasipermasalahan di Kota Medan, adapun nara sumber tersebut adalah :e Ahli Perencanaan Jalan dan Transportasi berpengalaman 15 tahun danberpendidikan S2 dibidang Transportasi.e Ahli Hidrogeologi minimal berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2bidang Geologi.e
    minimal 7 tahun.Team Survey.Team Survey terdiri dari 42 orang dengan asumsi 2 orang melaksanakansurvey di 1(satu) Kecamatan dan dengan melibatkan pihak Kecamatan danKelurahan serta Kepala Lingkungan.Konsultan Lokal (Dalam Kota).Dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan pihak konsultan yang menang turutmelibatkan konsultan local (konsultan yang berada di kota Medan).Nara Sumber dan Team Teknis Pemerintah.Nara sumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan Master PlanKota Medan ini terdiri dari Pakar/Akademis
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ROMY R, SH.
Terdakwa:
MARYANTO alias TEMENG
173 — 150
  • tindak pidana, adanyapermulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut;Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;Menurut naskah akademis
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 26-09-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Bgr
Tanggal 22 April 2015 — - Drs. Dadang, M.Pd. LAWAN -1. Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan Bogor, 2. Dr. Prasetyorini, M.S., 3. Dra. Sri Setyaningsih, M.Si.
70 — 35
  • Fakta di lingkungan akademik bahwa proses perkuliahan mata kuliahyang diampu oleh PENGGUGAT yaitu mata kuliah KIMIA FISIKA danmata kuliah TERMODINAMIKA keduanya berjalan normal hingga akhirsemester (Bukti 9), ini adalah suatu fakta suasana akademis atausuasana perkuliah dalam keadaan kondusif.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 48/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
WAWAN SOESANA PUTRADIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
39 — 24
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
NUR'AENI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 32
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 22-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 415/PID.SUS/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 27 September 2017 — Pidana = BAHRAINI alias BAHRAINI AGAM alias DEBU JIHAD alias ARMIA
710 — 281
  • Menurut naskah akademis mengenai informasiyang berkaitan dengan Rancangan UndangUndang tentang pemberantasanTindak Pidana Terorisme disebutkan bahwa untuk memberikan perangkathukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme dibutu hkanundangundang yang secara tegas mengatur bahwa permufakatan jahat untukmelakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana.
    Batasan mengenai percobaan inimensyaratkan permulaan pelaksanaan.Menimbang, bahwa dalam hal pembantuan, menurut Pasal 56, dipidanasebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan: (1) mereka yang sengajamemberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi, (2) mereka yang sengajamemberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.Menurut naskah akademis yang berkaitan dengan Rancangan UndangUndangTentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis)disebutkan bahwa tindak
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 10-05-2012
Putusan PN KABANJAHE Nomor 152/Pid.B/2011/PN-KBJ
Tanggal 10 Januari 2012 — - Drs. KAMPUNG SITEPU
118 — 135
  • Yusandy Aswad, staf Pengajar Fakultas Teknik USU Medan, dibawahsumpah menurut agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan: Bahwa Tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; Bahwa saksi Punya sertifikat keahlian yakni Ahli Madya (tidak dapat menunjukkanasli sertifikatnya dan menunjukkan Foto Copy yang tidak dileges) ; Bahwa dalam bidang akademis saksi tidak diwajibkan memiliki sertifikat keahlian ; Bahwa Saksi penah menjadi saksi/ahli dalam kasus : jalan di Madina
    Indra Jaya Pandia, staf Pengajar Fakultas Teknik USU Medan, di bawahsumpah menurut agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; Bahwa Saksi memiliki sertifikat keahlian yakni Ahli Muda (asli sertifikatdiperlihatkan) ; Bahwa dalam bidang akademis saksi tidak diwajibkan memiliki sertifikat keahlian ; Bahwa Saksi penah menjadi saksi/ahli satu kali dalam kasus Jalan Lingkar diKab.Karo dengan terdakwa Nickson Tarigan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 41/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
SITI AISYAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 28
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 06-02-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3456 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — LODEWIJK SIHOMBING, dk.vs PT. MENARA TRADING COMPANY diwakili oleh TN. CHAIRUL SALIM SIREGAR sebagai Direktur Utama;
45 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terbukti dari bukti yang diajukan Penggugat sebanyak 19bukti, tidak satu buktipun ada penamaan/nomenklatur perseroan terbatasberjudul PT Menara Trading Company dan/atau/PT/NV.Menara TradingCoy baik secara akademis maupun fakta hukum. Padahal menuruthukum acara, siapa yang mendalilkan, harus membuktikan dalilnyadengan buktibukti yang ada;8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-09-2016 — Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 September 2016 — KEDUTAAN BESAR REPUBLIK SURINAME (THE EMBASSY OF THE REPUBLIK SURINAME), VS 1. MARIA ITANIA SETIAWAN, DK
421 — 720 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 696 K/Padt.SusPHI/2016yang di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa bahwakekebalan diplomatik Tergugat tidak berlaku untuk hubungan kerjadengan WNI dan oleh karena itu Pengadilan Hubungan Indsutrialberwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus gugatan a quo;(Bukti P.3)Bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atasyang dihubungkan dengan butir 3, huruf b, halaman 5 anjuran, Pasal 14ayat (1) dan (2) serta Pasal 56 UndangUndang PPHI dan dihubungkandengan Naskah Akademis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-04-2017 — Putus : 02-01-2018 — Upload : 12-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 259/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 2 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
342 — 225
  • Bahari Lines Indonesia No. 114 tanggal 25November 2015 (Akta Keputusan Pemegang Saham), yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT 1.Hal ini dibuktikan melalui fakta bahwa pada tanggal 25 November 2015tersebut, PENGGUGAT berada di Sekolah CIKAL Simatupang JakartaSelatan dan rumahnya dalam rangka mengurus keperluan akademis dankeseharian anakanak PENGGUGAT.Bahwa PENGGUGAT dengan ini juga membantah secara tegas, pernahmemberikan kuasa kepada TERGUGAT 1 dan/atau pihak lainnya untukmengalinkan Saham milik
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-10-2014 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 567/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 24 Juni 2015 — Tn. HADI SUSANTO SIDHARTA, Lawan 1. PT. BANK DINAR INDONESIA d/h PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL, 2. Sdr. SYAIFUL AMIR, 3. Sdr. ANDRE MIRZA HARTAWAN, 4. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) d/h BAPEPAM.
295 — 129
  • Hearing) adalah pertemuan antara Bursadengan Emiten dalam rangka pencatatan Efek, Penghentian SementaraPerdagangan Efek, pengenaan sanksi, Pembatalan Pencatatan Efek,keterbukaan informasi, pemenuhan kewajiban Emiten, atau halhal lainnyayang dianggap perlu oleh Bursa.Bahwa berdasarkan huruf A angka 2.f Peraturan Pencatatan Efek NomorLA Tahun 2004 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek, yang dimaksuddengan Komite Pencatatan Efek adalah suatu komite yang terdiri dari wakilEmiten, Anggota Bursa, kalangan akademis
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama Perceraian
Register : 22-05-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 26-02-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA.Mtr
Tanggal 21 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
24 — 18
  • Terlebih lagi salah satu programkurikulum sekolah saat ini adalah pendidikan karakter sesuai denganjargon presiden JOKOWI yakni revolusi mental, tentunya secara mutatismutandis anak yang berprestasi disekolah didasari atas variabel penilaianterhadap anak yang berprestasi secara akademis dan yang baik secaramental dan moral, sehingga dalil Tergugat poin 3 (tiga) dalam rekonvensiadalah dalil yang tendensius, penuh curiga dan tidak berdasar hukum,sehingga harus dikesampingkan dan ditolak;Bahwa kedua
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
132 — 34
  • Hadi mewajibkankan iuranpendidikan/sumbangan pendidikan tersebut kepada peserta didik yang tidakmampu dan mengaitkan iuran pendidikan/ sumbangan pendidikan inidengan persyaratan akademis/ evaluasi belajar, dimana siswa kelas XIIyang belum membayar iuran baik sebagian maupun secara lunas (12 bulan)tidak diberikan nomor ujian akhir dan Surat Keterangan Lulus (SKL) sebagaipengganti ijazah sementara, dan iuran pendidikan tidak hanya dikaitkandengan penerimaan Surat Keterangan Lulus, tetapi dikaitkan
    sebesar Rp. 910.142.279, (Sembilanratus sepuluh jua seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh Sembilanrupiah). dari keseluruhan Uang Komite sekolah yang terkumpul tersebut, karenatidak seluruh siswa membayar iuran Ssumbangan yang disepakati.Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ahli (Drs Burhasman) dipersidangan pungutan atau sumbangan dibolehkan secara legal formal karena adaaturan yang mengaturnya, namun pungutan atau sumbangan tersebut tidakdiperbolehkan dikaitkan dengan kegiatan akademis
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 25-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
EDWIN PRABOWO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JUJU JUHARYADI Alias JUJU Alias DIDI Bin ABDUL LATIF .Alm
185 — 87
  • pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RINo.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadiUndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalahpembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 17-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1697/PID.B/2015/PN Jkt.Brt
Tanggal 9 Februari 2016 — Jaksa Penuntut:
IWAN SETIAWAN,SH
Terdakwa:
HELMI MUHAMAD ALAMUDI ALS ABU ROYAN
394 — 87
  • internasional;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menguraikan lebih jauh menganaiunsur ini, Majelis perlu mengetengahkan terlebin dahulu tentang pengertianpermukatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam UndangUndang ini,namun perlu dicermati untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum,selama dan setelah kejahatan itu dilakukan (hal ini sebagaimana tertuang dalampenjelasan UU ini);Menimbang, bahwa memaknai informasi yang berkaitan denganPemberantasan Tindak Pidana Terorisme dari beberapa literatur akademis
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 16-04-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 64/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
DPK ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA PASURUAN
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
119 — 77
  • Tahun 2018 di JawaTimur dan berdasarkan hasil pembahasan usulan Upah Minimum SektoralKabupaten (UMSK) Pasuruan pada tanggal 13 Desember 2017 diusulkan upahminimum sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 ( vide bukti T 3 ) ;Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Pembahasan PenetapanUpah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2018, DewanPengupahan Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Januari 2018 yang dihadiri 22 (duapuluh dua orang) terdiri dari unsur pemerintah, unsur pakar, unsur akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 51/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
FAISAL
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 30
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 44/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MUHLIS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 31
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2015
Tanggal 3 Maret 2016 — HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM), DKK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DK
236 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (BuktiT223);Fotokopi Surat Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor:1758/XI/IAPI/2015 tanggal 4 November 2015 Hal: Permohonsn KesediaanUntuk Memberikan Sambutan dan Penunjukan Pembicara (Bukti T224);Fotokopi Surat Nomor: S185/PM.223/2015 tanggal 5 Maret 2015 HalPemberitahuan Il Kewajiban Penyampaian Laporan KeikutsertaanPendidikan Profesi Lanjutan (PPL) Akuntan Tahun 2014 (Bukti T225);Fotokopi Putusan Mahakamah Konstitusi dalam perkara Nomor 25/PUUXII/2014 (Bukti T226);Fotokopi Naskah Akademis