polisi W 738 PA dan nomor polisiW 1318 RU beserta alatalat kerja bengkel sebagai tanda terima kasihatas jasanya dalam perusahaan;Bahwa Tergugat dan Tergugat II setuju atas pendunduran diri dariPenggugat dan bersedia untuk menyerahkan 2 (unit) mobil merekDaihatsu Luxio dengan nomor polisi W 738 PA dan nomor polisi W1318 RU beserta alatalat kerja bengkel sebagai tanda terima kasihatas jasanya dalam perusahaan, NAMUN DENGAN SYARAT harusdiadakan terlebih dahulu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB

TDA Restorasi Spesialis);Bahwa sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tersebut dan tanpa adanya persetujuan dankesepakatan dari Tergugat dan Tergugat Il, Penggugat membawakabur 2 (unit) mobil merek Daihatsu Luxio dengan nomor polisi W 738PA dan nomor polisi W 1318 RU beserta alatalat kerja bengkelperusahaan;Bahwa sehubungan dengan adanya peristiwa tersebut, Tergugat danTergugat Il sudan melayangkan 2 (dua) kali somasi terhadapPenggugat supaya beritikad baik untuk mengembalikan

FEBY RUBEIN HIDAYAT;

BIA tgl 15 Maret 2016;

tgl 15 April 2016;

AHU-AH.01.03-0042718 tgl 22 April 2016;

FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa (RUPSLB) tentangpenetapan Direksi PD BPR BKK Cilacap Tengah tanggal 20 Juli 2010tentang persetujuan pengunduran diri dan pemberhentian sdr. S. EDIASTAR, SE. Msi sebagai Direktur Utama dan sdr. Mukhson sebagaiDirektur Pemasaran PD. BPR BKK Cilacap dan mengangkat sdr. YayatSumaryoto, SE sebagai Direktur Utama, sdr. Amir Ma'mun, SE sebagaiDirektur umum dan sdr. Sunarman, SE sebagai Direktur Pemasaran ;Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2012.

Mukhson sebagai DirekturPemasaran (asli tidak ada) ; Notulen Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa (RUPSLB) tentangpenetapan Direksi PD BPR BKK Cilacap Tengah tanggal 20 Juli 2010tentang persetujuan pengunduran diri dan pemberhentian sdr. S. EDIASTAR, SE. Msi sebagai Direktur Utama dan sdr. Mukhson sebagaiDirektur Pemasaran PD. BPR BKK Cilacap dan mengangkat sdr. YayatSumaryoto, SE sebagai Direktur Utama, sdr. Amir Ma'mun, SE sebagaiDirektur unum dan sdr.

Bahkan terlebih lagi jika memang Pemohon Kasasi/Tergugat asal tidakmenjalankan kewajibannya dengan benar dan warung internet yangdikelola oleh Pemohon Kasasi/Tergugat asal dianggap tidak pernahmemberikan share keuntungan apapun, maka tentunya dan seharusnyaTermohon Kasasi/Penggugat asal selaku pemegang saham dalam suatuperseroan (salah satu pemegang saham di perushaan) dapat memintakepada Pemohon Kasasi/Tergugat asal selaku Direktur perseroan untukdiadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB

) gunameminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari Pemohon Kasasi/Tergugat asal selaku Direktur, mengapa perseroan tidak pernahmemperoleh keuntungan dalam hal warung internet RAMANET JalanKaliurang, tetapi fakta hukum yang ada, Termohon Kasasi/Penggugatasal tidak pernah/tidak dapat menunjukan adanya hasil rapat umumHal. 17 dari 32 hal.Put.Nomor 1674 K/Pdt/2012pemegang saham luar biasa (RUPSLB) perseroan yang mendukungdalilnya Termohon Banding/Penggugat asal tersebut;Oleh karenanya berdasarkan halhal

EDION INDRA.1 (satu) Bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN TERBATAS PT.ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR Nomor 29 Tanggal 19 Agustus 2013.1 (satu) Bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN TERBATAS PT.SINATRIA INT SURYA Nomor 09 Tanggal 06 Desember 2012.Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sahmenurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan ini;Menimbang, bahwa

EDION INDRA.1 (satu) Bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROANTERBATAS PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR Nomor 29Tanggal 19 Agustus 2013.Hal 84 dari 85 Halaman. Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl31.1 (satu) Bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROANTERBATAS PT. SINATRIA INT SURYA Nomor 09 Tanggal 06Desember 2012.Dipergunakan dalam perkara EDION INDRA Bin INDRAMANAF;10.

PARAMITA BANGUN PERSADA (RUPSLB PT. PBP), yangdihadiri oleh seluruh Pemegang Saham atau kuasanya. Rapat RUPSLBPT. PBP tersebut antara lain berisikan Agenda Perubahan SusunanPengurus PT. PBP, yang mana pada akhirnya selur'uh Pemegang Sahamatau Kuasanya dengan Suara Bulat memutuskan sebagai berikut:3.1 Menyetujui Pengunduran Diri: a.

PBP, pada Tanggal 29 Juli2013 yang lalu.Bahwa dengan diberikannya "Pembebasan dan Pelunasan (Acquit etde Charge)padaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.PARAMITA BANGUN PERSADA (RUPSLB PT. PBP), terbuktibahwaTurut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan seluruhkewajibannya dengan baik selama menjabat sebagai Komisaris danDirektur PT. PBP.Bahwa Turut Tergugat (PT. PARAMITA BANGUN PERSADA/PT. PBP)cq.

PARAMITA BANGUN PERSADA (RUPSLB PT.PBP), yang dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham atau kuasanya. RapatRUPSLB PT. PBP tersebut antara lain berisikan Agenda PerubahanSusunan Pengurus PT. PBP, yang mana pada akhirnya seluruhPemegang Saham atau Kuasanya dengan Suara Bulat memutuskansebagai berikut:2.1 Menyetujui Pengunduran Diri: a.

Bahwa dengan diberikannya "Pembebasan dan Pelunasan (Acquit etde Charge)padaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.PARAMITA BANGUN PERSADA (RUPSLB PT. PBP), terbukti bahwaTurut Tergugat Ill dan Turut Tergugat IV telah melakukan seluruhkewajibannya dengan baik selama menjabat sebagai Komisaris danDirektur PT.

., berkedudukan, Surabaya, dan disahkan oleh Kemenkumham nomor : C-11290 HT.01.01.TH.2005;

KARYA JAYA SAMUDERA;

FaktaFakta Transaksi Jual Beli Saham1.Bahwa pada bulan Oktober 2011 Turut Tergugat menyampaikanmaksud untuk membeli saham milik Penggugat pada Perseroan/TurutTergugat Il, yaitu sejumlah 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu)atau nominal saham Rp128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapanmiliar rupiah);Bahwa sehubungan dengan rencana pembelian saham milikPenggugat, maka pada tanggal 5 Desember 2011 dilaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan/Turut Tergugat II(selanjutnya disebut "RUPSLB

Selaku Direktur Utama dari Turut Tergugat ;(b) Tergugat yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dariTurut Tergugat ;(c) Penggugat.Bahwa entah bagaimana secara internal pada Turut Tergugat danTergugat ternyata ditetaobkan bahwa sebagian saham yang akan dibeliTurut Tergugat dari Penggugat tersebut akan diatasnamakan Tergugat,yaitu untuk sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) saham;Bahwa lebih lanjut dalam RUPSLB tersebut dihasilkan beberapakeputusan yang salah satunya menyetujui penjualan

memenuhiisi Pasal Il butir 4, 5 dan 6 MOU, Tergugat mengajakPenggugat untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT Tlaga Reksa Jaya pada tanggal 28 April2000 bertempat di Jl. Jeruk VII/26 30 Semarang yang salahsatu isi putusannya yaitu). ketentuan Pasal II butir 6 MOUakan direalisasikan pembayarannya pada bulan Juni 2000 atauselambat lambatnya 45 hari setelah kesepakatan dibuat dansetelah itu) pada tanggal 4 Agustus 2000 para.

Notaris diSemarang ;Bahwa hingga diajukannya surat gugatan ini Tergugat tidak merealisasi kan pembayaran seperti tertuang dalamputusan RUPSLB PT Tlaga Reksa Jaya tertanggal 28 April2000, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat melakukan ingkarjanji kepada Penggugat khususnya untuk Pasal II butir 4, 5dan 6 MOU;Bahwa guna mengulur ulur waktu) dan usaha melakukanrekayasa guna menghilangkan aset Penggugat, JTergugat bersamasama Tergugat II!

Bahwa dalam RUPSLB itu mengangkat wagiman sebagai seorang direkturtidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dipimpin oleh direktur yangmenjabat waktu itu. Bahwa dalam akta pendirian perusahaan PT.

Adapun Pengajuan Permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untukmelakukan restrukturisasi utang Pemohon PKPU sebagaimana tercantumdalam Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Pemohon PKPU, yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan KeputusanDiluar Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 21 Tanggal 05 Desember 2018,yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Mohamad Abror, SH., MKn., Notaris diTangerang (terlampir Bukti P 16).

Seruni Prima Perkasa (Dalam Pailit) sesuaidengan perjanjian Nomor 01/AHSPP/VII/2018 tertanggal 08 Januari 2018;Bahwa selanjutnya dalam proses penerimaan harta berupa tanah ObyekSengketa tersebut PT Seruni Prima Perkasa (Dalam Pailit) melakukanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana yangdituangkan dalam Akta Notaris Nomor 55 tertanggal 22 Desember 2017dihadapan Notaris dan PPAT Tini Prihatini Sriwidiyoko.

Foto copy akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) no55, tertanggal 22 Desember 2017, yang dibuat oleh notaris tini prihartinisriwidiyoko, S.H., M.Kn., M.H. diberi tanda T4;5. Foto copy surat keterangan insolvensi yang dikeluarkan oleh hakimpengawas Perkara Nomor 29/Pdt.SusPailit/2018/PN.Smg, tertanggal 31Januari 2019. diberi tanda T5;6.

.: 014780039850419 tertanggal 19Pebruari 2019, Pemohon telah pula BersuratkepadaTermohon untukmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepadaTermohon dengan Agenda Laporan Keuangan Perseroan, namun lagilagisurat Pemohon tersebut tidak di tangapi oleh Termohon namun tidak adatangapan dari termohon Sehingga pada tanggal 3 Maret 2019 sebagai buktipengiriman JNE resi No.014780049540919 dan Pemohon kirimkan suratPada tanggal 12 Maret melaluio JNE dengan No Resi : 014780056585019kepada Termohon

untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) kepada Termohon dengan Agenda Laporan KeuanganPerseroan, namun lagilagi Surat Pemohon tersebut tidak di tangapi olehTermohon .g.

Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat ll, Ill dan N/TurutTerbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru padapokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Penggugat merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan AktaPendirian Nomor 15 tanggal 24 Juni 2005 yang memperoleh pengesahanberdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor C30411 HT.01.01.TH.2005 tanggal 16 November 2005(bukti P dan P2) dengan susunan Direksi dan Dewan Komisarissebagaimana Akta Berita Acara RUPSLB

Sehingga totalpembayaran tahap pertama atas harga penjualan saham yang telahditerima Para Tergugat dari Penggugat menjadi Rop13.500.000.000,00 (tigabelas miliar lima ratus juta rupiah);Bahwa rencana penjualan saham milik Para Tergugat kepada Penggugatdan Turut Tergugat NV selaku pihak lain yang ditunjuk Penggugat tersebuttelah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Luar Biasa PemegangSaham (RUPSLB) Turut Tergugat , sebagaimana tertuang dalam AktaHal. 6 dari 46 hal. Put.

No.3056 K/Pdt/2014.12.13.14.Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Artelindo Wiratama Nomor 57 tanggal25 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Tito Utoyo, S.H., (bukti P11)serta telah pula memperoleh persetujuan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia melalui surat Nomor S.64/MenhutVI/2008 tanggal 14 Februari2008 perihal Persetujuan Pengalihan Kepemilikan Saham IUPHHK PTArtelindo Wiratama (bukti P12);Bahwa = dalam perkembangannya meskipun belum dilakukanpenandatanganan akta jual beli antara Para Tergugat dan

Karena laporan keuangan telah disampaikan di forum RapatUmum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB);Bahwa tentang langkah Penggugat I yang menyatakan mengundurkan diri sebagaiKomisaris melalui suratnya tertanggal 13 Nopember 2013, telah menyalahiketentuan pasal 14 ayat 5 Perseroan.

Karena laporan keuangan telah disampaikan di forum RapatUmum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB);Bahwa tentang langkah Penggugat I yang menyatakan mengundurkan dirisebagai Komisaris melalui suratnya tertanggal 13 Nopember 2013, telahmenyalahi ketentuan pasal 14 ayat 5 Perseroan.

Karena laporan keuangan telah disampaikan di forum RapatUmum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB);e Bahwa tentang langkah Penggugat I yang menyatakan mengundurkan dirisebagai Komisaris melalui suratnya tertanggal 13 Nopember 2013, telahmenyalahi ketentuan pasal 14 ayat 5 Perseroan.

Hotel Embong Woengoe.14.Bahwa, terhadap pertimbangan Hakim pertama mengenai penilaian alatBukti Penggugat Intervensi bertanda P 1 dan P 2, telah terjadi kesalahpenafsiran terhadap Akta No. 4 tanggal 05 Januari 2011.15.Bahwa, terhadap bukti Penggugat Intervensi bertanda P 1 dan P 2,hakim pertama telah menafsirkan akta tersebut adalan RUPSLB yangdilakukan / diadakan oleh Pemegang Saham, sehingga RUPSLB tersebutdianggap telah menyimpang dari ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 UU No.40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbayas;16.Bahwa, kenyataannya bukti Penggugat Intrevensi bertanda P 1 adalahRUPSLB yang diadakan oleh Dewan Direksi dan Komisaris dimana dalamrapat telah dihadiri Direktur dan Komisaris serta dihadiri oleh seluruhpemegang saham; sehubungan dengan adanya kevakuman DirekturHalaman 41 dari 56 Putusan No.380/PDT/2018/PT.SBYUtama dan juga Direktur Utama selama ini tidak pernah mengadakanRUPS.17.Bahwa, karena RUPSLB tersebut diadakan dan dilakukan oleh DewanDireksi dan Komisaris, maka tidak

Wira Sakti Surya Persada;

AHU28082.AH.01.01 Tahun2009 selanjutnya dilakukan perubahan berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No.142 pada hari JumatTanggal 10 08 2018 serta berdasarkan Surat Keputusan MenteriHukum dan Ham No.

No. 830 K/Pdt/2012Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Perseroan mengadakan RUPSLB ke1 pada 10 Desember 2010 dengan agenda Pembubaran danPenunjukan Presiden Direktur sebagai Likuidator, namun kuorumkehadiran tidak terpenuhi karena hanya dihadiri oleh 40% pemegangsaham sehingga RUPS LB ke1 tidak dapat dilanjutkan ;. PENYELENGGARAAN RUPS LB ke2 ;Pasal 89 ayat (2) dan (8) UUPT :Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai dapat diadakan panggilan RUPS kedua.

SUMERI membuat SURAT kepada Sdr.AKMAL AHMAD Nomor : 003/Mitra/V/2014, tanggal 9 Mei 2014Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB), tanggal 9 Mei 2014 yangdikirimkan melaluiJNE tanggal 09 Mei 2014, Pukul 15:45 No. econnote :TGRG701288063714.Hal. 14 dari 47 hal. PUTUSAN Nomor : 159/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel,3)4)5)6)2)Fakta bahwa setelah Surat dikirimkan kepada Sdr.

AAMAL AHMAD Nomor : 003/Mitra/V/2014, tanggal 9 Mei 2014 Perihal : Undangan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal 9Mei 2014: Gelar Perkara Penghentian Penyidikan terhadap LaporanPolisi Nomor : LP/2210/V/2016/PMJ/DitReskrimum; (copydari copy): SPPP /2007/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Agustus2018 tentang Penghentian Penyidikan Laporan PolisiNomor : LP/2210/V/2016/PMJ/DitReskrimum;(Sesualdengan asli): S.Tap/2007/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Agustus2018 tentang Penghentian Penyidikan

AKMAL AHMAD Nomor :003/Mitra/V/2014, tanggal 9 Mei 2014 Perihal : Undangan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal 9 Mei 2014 .Bahwa Untuk membuktikan TERMOHON dalam melakukan penghentianpenyidikan telah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam KUHAPmaupun Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan TindakPidana maka telah dilakukan : Gelar Perkara Penghentian Penyidikanterhadap Laporan Polisi NomorHal. 44 dari 47 hal. PUTUSAN Nomor : 159/Pid.Pra/2018/PN.