Ditemukan 2280 data
Saneman
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATIADI
2.BUPATI PROBOLINGGO
160 — 97
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Sekretariat DaerahKabupaten Probolinggo;3.
S.H., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Sekretariat DaerahKabupaten Probolinggo;3.
RACHMAT IDRAK, SH. MH
Terdakwa:
ABD. RAHIM BUSTAM. SH
110 — 21
KegiatanAnggaran Perusahaan (RKAP) dalam bidang pendapatan danbelanja, menyusun Rencana Laporan Keuangan perbulan, triwulan,tahunan (Neraca perusahaan), memelihara hubungan baik denganpihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya, menyiapkan bahanbahan dalam rangka pelaksanaan audit keuangan baik auditeksternal maupun audit internal serta tugastugas lain yang diberikanoleh direksi;Bahwa dalam melaksanakan tugas seharihari saksi selaku KepalaKeungan dibantu sub bagian anggaran, sub bagian penagihann, subbagian
Pasar Makassar Raya Nomor:800/93/S.Kep/III/PD.Psr/2012 tertanggal 7 Maret 2012 tentangPengangkatan Pejabat Struktural Pada Perusahaan Daerah PasarMakassar Raya Kota Makassar;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah antara lain: Merencanakan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaantugas dari Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian, SubBagian Pengelolaan Asset serta Sub Bagian Hukum danHubungan Masyarakat; Mengkoordinir dan mengendalikan urusan Kepegawaian; Mengkoordinir dan mengendalikan pengadaan
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIBpada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, berdasarkansurat kuasa khusus Nomor: SKU190/MK.1/2010 tanggal 18Oktober 2010;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonKasasi/Pembanding I/Tergugat I;melawan:ZULKARNAEN, S.E., bertempat tinggal di Jalan Garuda Blok ENo. 7 BTN Babakan Asri, Kelurahan Babakan, KecamatanCakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Anwar,S.H., Ainuddin, S.H., dan Karmal Maksudi, S.H., Advokat,berkantor di Jalan Energi
135 — 77
., Jabatan Kepala SubBagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah KotaPalangka Raya, alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Palangka Raya ; 4. ARIF RAHMAN, SH., Jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah KotaPalangka Raya, alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Palangka Raya ; 5.
99 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 158 K/TUN/20143 ISHADI ZAYID, S.H, Kepala Subbagian DokumentasiHukum Setda Kabupaten Sleman;4 C. WIBISONO TANGGONO, S.H, Staf SubbagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Sleman;5 ARIS JUNI KURNIAWAN, S.H, Staf SubbagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Sleman;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 640/098/2013, tanggal 10Januari 2013;II 1.
79 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Penegakan Hukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Sulawesi Utara;5. Chandra Y. Rawung, S.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum Setda ProvinsiSulawesi Utara;6. David Sondakh, S.H., jabatan Staf Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum Setda Provinsi SulawesiUtara;7. Sandra Tenda, S.H., jabatan Staf Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum Setda Provinsi SulawesiUtara;8. Jack D.
148 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, Kepala Biro Hukumdan Infomasi Publik, Sekretaris Direktorat Jenderal TanamanPangan, Kepala Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum, KepalaBagian Perlengkapan, Kepala Bagian Umum Ditjen TanamanPangan, Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan DitjenTanaman Pangan, Kepala Subbagian Pertimbangan dan BantuanHukum, Kepala Subbagian Penertiban Aset, Auditor UtamaInspektorat Jenderal Kepementerian Pertanian, Auditor MadyaInspektorat Jenderal Kepementerian Pertanian, Kepala SubbagianHukum dan
89 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERDY YOPPY, S.Sos, Kepala Subbagian Hukum danOrganisasi, Sekretariat Badan Litbang Pertanian;4. Ir. ARTUTI, A.M.,M.S., Kasubbag Tata Usaha BPTPSumatera Barat;5. ZARWISMAN, S.E.,M.M., Kepala Subbagian Penertiban Aset,Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat JenderalKementerian Pertanian;6. SOFYAN ARIFIN, S.H., Staf Biro Hukum dan Informasi PublikKementerian Pertanian;7. ANGGRAENI YUSTINA, S.H., Staf Sekretariat Badan LitbangPertanian;8.
75 — 24
Maanary.1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, nomor :138/01.1/LS/2009, tgl 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas namaEster J.
Maanary.1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, Nomor :157/01.1/LS/2009, tgl 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J.Ramba Deta, S.IP.1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor :521.1.050/2225/DPPASKPD/2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTTatas nama Filomena S.
110 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 20 K/Pid.Sus/201010.11.Dari Biro Keuangan terbit SPM (Surat Perintah Membayar) padatanggal 12 Juni 2006.Dengan adanya Surat Pemerintah Membayar ini, Kepala SubBagian Keuangan melaporkan kepada Direktur dan sekaliguskonsultasi mengenai keputusan sistem pembagiannya. Direkturmempertimbangkan oleh karena dana Jasa Pelayanan JPSBK inimelibatkan Panitia Pengelola JPSBK tahun 2002 2004, TimVerifikasi, serta Petugas yang lembur, maka jangan terburu untuklangsung dibagi.
Kepala SubBagian Keuangan selaku Sekretaris Tim Jasa Pelayananmelaporkan kepada Ketua yang selanjutnya Ketua menghadapDirektur dan akhirnya diputuskan dan Jasa Pelayanan yang dibagiRp 235.420.438..Atas dasar memo tertanggal 14 Juni 2006 Sub Bagian Keuanganmembuat rincian Daftar Pembagian Jasa Pelayanan. Pada tanggal17 Juni 2006 dalam acara sarasehan muncul pertanyaan tentangpembagian Jasa Pelayanan. Direktur menjelaskan di depan forumsarasehan terkait permasalahan tersebut.
Wadir Administrasi dan Keuangan, KaBagSet,KaBid.YanMed, KaBid.JangMed, Kepala Bidang Perawatan, Kepala SubBagian Keuangan, Kasir Pengeluaran, Pembantu Kegiatan PembuatDaftar Jasa Pelayanan (JP), memutuskan bahwa berhubung di dalamSurat Keputusan Direktur Per Januari No. 921 / 4037.1 / 1/06 hanya adaDana untuk Tim Jasa Pelayanan 1,5 % sehingga untuk PanitiaPengelola, Tim Verifikasi, Tim Lembur 2,5 % dan Panitia PengembanganManajemen 1 % diikutkan ke dalam Dana Cadangan Rumah Sakit lainlain 10 % menjadi
Bahwa benar konsultasi tersebut tidak Terdakwa lakukan sendiri tetapisebelumnya Terdakwa menyuruh Kepala Bagian Sekretariatan dan SubBagian Keuangan ke Propinsi dan Kas Daerah mengatakan harus disetor,karena tidak puas dengan jawaban tersebut Terdakwa datang sendiri keDinas Propinsi dan Sektretaris Daerah, Terdakwa menanyakan apakahuang sebanyak itu boleh digunakan untuk membuat gedung perawatanpasien karena sudah tidak muat lagi dan dijawab oleh Sekretaris Daerahkatanya harus disetor terlebih dahulu
735 — 258
., M.Kn; Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kab.Sleman; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Daerah Kabupaten Sleman, beralamat di Kantor Sekretarisdaerah jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, angka 3 Pegawai NegeriSipil pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Jl.
106 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Totok Nur Laksmono, Kepala SubBagian, Bagian Hukum dan Organisasi,Sekretariat Direktorat Jenderal PembinaanPenyiapan Pemukiman dan PenempatanTransmigrasi Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, 7. Bambang Adi Imam B. SH.,Kasubag Penelahaan Hukum Biro HukumDepnakertrans, 8. Edward Feco . WHuwae,SH., Staf Biro Hukum Depnakertrans,Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 14K/TUN/2009berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20Oktober 2008,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IIIntervensi/Pem banding ;.
35 — 25
tentangkerugianya dan sedangkan perbuatan tersebut nyatanyata bukan perbuatanpidana ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan Putusan seladalam perkara aquo pada tanggal 30 April 2014 dengan pertimbangan hukumyang pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa pasalpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam suratdakwaan perkara aquo baik dakwaan kesatu primair, subsidair dandakwakan ketiga, kesemuanya mengandung unsur mengakibatkankerugian ;Bahwa dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum pada tiaptiap subbagian
50 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM SetdaProvinsi Sumatera Selatan, beralamat di Kantor GubernurSumatera Selatan, Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3,Palembang ;6. GAUTAMA GANDHI, S.H., Jabatan Kepala Sub BagianPenyusunan Keputusan Gubernur pada Setda danSekretaris DPRD Provinsi pada Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di KantorGubernur Sumatera Selatan, Jalan Kapten A. Rivai Nomor3, Palembang ;7.
42 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Wilayah Bagian Penyelesaian Sengketa danBantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;7. WAHYU CHANDRA PURWONEGORO, S.H., M.H.,jabatan Kepala Sub Bagian Wilayah Ill BagianPenyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro HukumKementerian Dalam Negeri;8. SANTOSO TUJl UTOMO, S.H., jabatan Staf Sub BagianWilayah Bagian Penyelesaian Sengketa dan BantuanHukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;9.
., jabatan Staf SubBagian Wilayah Il Bagian Penyelesaian Sengketa danBantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;Halaman 3 dari 57 halaman.
27 — 2
makapermohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolakselebihnya;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi juga mengajukangugatan rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut padabagian Rekonvensi, di bawah ini;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatanrekonvensinya telah mengajukan agar dirinya ditetapbkan sebagai pemeganghak asuh atas anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON,sebagaimana telah tersebut dalam bagian duduk perkara di atas dalam subbagian
44 — 40
yang menjadi obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat adalah :KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEGAWAIAN (BAPEK) NOMOR:153/KPTS/BAPEK/2013 tentang Penguatan hukuman disiplin berupaPemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS a/n.Lestin Sitorus NIP. 19720715200604 2 009, tanggal 19 Juli 2013 ;Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan ini adalah: 1 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Aquo baru diketahui danditerima oleh Penggugat pada tanggal 7 Januari 2014, melalui Kepala SubBagian
YAYASAN BAPTIS INDONESIA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Intervensi:
BUPATI BENGKULU TENGAH
341 — 164
Jabatan Kepala SubBagian Bantuan5. HELMI SUANDA, S.H.
100 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
DJABID, SE.MM.) selaku Kepala SubBagian Anggaran, karena Kepala Bagian Keuangan pada wakiu itumelakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Nilai pembayaran tahap pertamasebesar Rp.499.748.500, (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuhratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan melaluiRekening CV. Victory Putra Papua dengan No.
95 — 47
., Jabatan Staf pada SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat KotaAmbon;3. T. H. RAHARENG, S.H., Jabatan Staf pada Sub BagianBantuan Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;4. M.