- MIN TET, S.IPMelawan- DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HANURA- DEWAN PIMPINAN CABANG PARTI HANURA KAB. BELITUNG

Perselisihan partai harus diselesaikan secara internal Partai Politik.2. Dengan perselisinan tersebut harus diselesaikan menurut AD / ART, apakahhal ini sudah diselesaikan sesuai menurut pasal 32 tersebut yaknidiselesaikan secara internal partai ?

politikPengadilan Negeri yang menangani perselisihan Partai politik harusdikembalikan kepada berlakunya pasal 32 (5) dan pasal 33 (1) UndangundangNo. 2 / 2011 tentang perubahan atas Undangundang No. 2 / 2008 tentangPartai Politik;Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 tersebutdisepakati oleh hasil rapat Plenno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, bahwaperselisinan Partai Politik ini sepenuhnya menjadi kKewenangan MahkamahPartai Politik sesuai AD / ART Partai Politik tersebut juga disepakati

melibatkan Pengadilan, tetapi Partai Politik harus mampumengelola konflik internalnya yang penyelesaiannya tanpa harus melibatkanPengadilan, tetapi melalui mekanisme rumah tangga Internal Partai Politik.

Halini penting dilakukan dalam rangka memberikan pendidikan Partai Politik agarbisa mewujudkan budaya mengelola konflik Internal secara kekeluargaan,Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 21/PDT/2016/PT BBLsehingga mau tidak mau dan tidak ada pilinan lain pengurus Partai Politik harusmampu mengatasi dan menyelesaikan sendiri konflik Internalnya menujukedewasaan berdemokrasi, sekaligus untuk mendidik para kader Partai Politikuntuk menghormati dan mentaati AD / ART yang sudah disepakati bersamasebagai salah

satu fungsi dari Partai Politik untuk menyelesaikan konflik Internalditubuh Partai Politik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas MajelisHakim Tinggi berpendapat bahwa pihak Pembanding/dahulu Penggugat adalahberada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupundalam peradilan tingkat banding.

DEWAN PIMPINAN CABANG ( DPC ) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA ( PKPI ) SOLOK SELATAN, Dkk.

KBR, dalam perkara antara ;Sidik Ilyas, Umur + 40 tahun, Tempat Lahir Beriang, tanggal 15 Mei 1973, JenisKelamin Lakilaki, Pekerjaan Anggota DPDR Kabupaten Solok Selatan, TempatTinggal Nagari Lubuk Gadang, Jorong Padang Aro, Kecamatan Sangir, KabupatenSolok Selatan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat ;1MELAWANDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia(PKP Indonesia) Solok Selatan, Alamat Jalan Raya Pasar Semi ModernPadang Aro, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok

G/2013/PN.KBR tanggal 26 November 2013, dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut1Bahwa Penggugat adalah sebagai Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(DPK PKP Indonesia), Kebupaten Solok Selatan, masa bakti 2011 sampai dengan2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan danPersatuan Indonesia Sumatera Barat No. 033/SKEP/DPP.PKP IND/VIII/2011,tertanggal 18 Agustus 2011 ;Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, awal tahun 2013, ada kemelut/tidaklolos

bahwa kami dengan Pengurus tidak akan melakukan ProsesPergantian Antar Waktu (PAW) Saudara Sidik Ilyas (Penggugat) dari keanggotaanDPRD Kabupaten Solok Selatan, sampai mas jabatan periode 2009 sampai dengan2014 berakhir ;Surat Pernyataan tertanggal 09 April 2013, dengan isinya yaitu Kami PimpinanPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Solok Selatan dengan inimenyatakan bahwa seluruh hal yang berhubungan dengan dana bantuan Partai dariPemerintah Daerah Solok Selatan Saudara Sidik Ilyas

(Penggugat) Anggota DPRDSolok Selatan dari Partai PKP Indonesia ;Bahwa Tergugat I telah mengajukan kepada Tergugat II dengan Surat tertanggal 12Juni 2013, Nomor : 10. a/BPKPKPI/SS/VII/2013 tentang Perihal Pengantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPKPKP Indonesia) Kabupaten Solok Selatan yaitu Penggugat sendiri dimana yangdiajukan adalah Sahrul, dan Tergugat I telah melakukan ingkar janji atas 2 (dua)Surat Pernyataan yang dibuatnya sebagaimana yang tersebut

diatas ;Bahwa dalam Pengantian Antar Waktu (PAW) untuk mengantikan Penggugatsebagai Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dari Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Kabupaten Solok Selatan, Tergugat Itelah melakukan perbuatan melawan hukum atau telah melakukan perbuatan yangtidak berdasarkan ketentuan UndangUndang Tentang Pergantian Antar Waktuyaitu Tergugat I telah mengusulkan/mengajukan nama untuk Pergantian AntarWaktu yaitu bernama Saudara Sahrul ;Bahwa sekarang ini Tergugat

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN), , DK

PUTUSANNomor 895 K/Padt.SusParpol/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan partai politik pada tingkatkasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:ANDRIYANTO JOHAN SYAH, S.T., M.M., bertempat tinggaldi Jalan Jati Raya Nomor 76, Pelutan, Kelurahan/DesaPelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, JawaTengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mokki Arianto,S.H., dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor HukumArianto &

Ide Anak Agung Gde Agung, Blok 6.2, MegaKuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal18 Maret 2019;Pemohon Kasasi;1.Lawan:DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANATNASIONAL (DPP PAN), yang diwakili oleh KetuaUmum, Zulkifli Hasan, berkedudukan di Jalan SenopatiNomor 113, Senayan, Kebayoran Baru, Kota JakartaSelatanMAHKAMAH PARTAI (MP) PARTAI AMANATNASIONAL, yang diwakili olen Ketua, M.

Partai Politik, bahwa perselisihan partai politikharus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah PartaiPolitik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisinan tersebut belumdiselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diselesaikansecara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuanPasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akanmempertimbangkan

Politik menyebutkan perselisihnan partai politikdiselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;Halaman 5 dari 7 hal.

Bahwa gugatan Penggugat prematur karena Penggugat tidak terlebihdahulu menggunakan instrumen partai tentang penyelesaian sengketasebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Rapat KerjaNasional ke1 Partai Amanat Nasional Nomor 1 Tahun 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor423/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Maret 2019, dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, oleh karena itupermohonan

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Prabumulih, 2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Selatan, 3. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut ;

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Prabumulih, dkk. vs TR. Hulu, S.H.

TR.HULU sebagai anggota Partai AmanatNasional oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional berdasarkanrekomendasi Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat I, II dan IIImenunjukkan dengan jelas akan ketidaktahuan dan ketidakmengertian mengenaiAnggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional.

ART Partai Amanat Nasional sertaperaturan Perundangundangan lainnya.

atau Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik (vide Pasal118 ayat (1) HIR) Jo.

No. 669 K/Pdt.Sus/2012147 Bahwa, sebagai Anggota Partai Politik yang tergabung dalam Partai AmanatNasional (Partai PAN), yang juga tahu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga yangdiamanatkan oleh Partai serta telah mengetahui UndangUndang Partai Politik hal apayang harus dilakukan sebagai upaya pembelaan diri melalui mekanisme partai maupunUndangundang (Vide Anggaran Dasar PAN Bab X Tentang Majelis Penasehat PartaiPasal 23, jo Bab XI Tentang Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pasal 24 jo.

DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Prabumulih, 2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi17Sumatera Selatan, 3.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASDEM KABUPATEN MAJALENGKA 2. KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM PROVINSI JAWA BARAT 3. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM dan 1. KETUA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA 2. BUPATI MAJALENGKA 3. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAJALENGKA 4. GUBERNUR JAWA BARAT

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA cq ABDUL MUIZ SAADIH, M.A., selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai Keadilan Sejahtera, 2. Dr. HIDAYAT NUR WAHID, M.A., Dr. SURAHMAN HIDAYAT, MA., MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D., Drs. ABDI SUMAITHI, ABDUL MUIZ SAADIH, M.A., masing-masing selaku Ketua dan Anggota Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera, 3.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA cq MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D., selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera tersebut;

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA cq ABDUL MUIZ SAADIH, M.A, DKK VS H. FAHRI HAMZAH, S.E

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU) dk VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM;

AKHMADI SAID, dkk (penggugat)
Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Sumenep

Dari Anggota Partai Kebangkitan NasionalUlama, Tertanggal 10 September 2013; Bukti bertanda P 4.9 Bahwa, berdasarkan Pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik yang berbunyi :Pasal 16 :(1).Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politikapabila :a.meninggal dunia;b.mengundurkan diri secara tertulis;c.menjadi anggota Partai Politik lain; ataud.melanggar AD dan ART;(2).Tata cara pemberhentian

Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankankewajiban sebagai anggota Partai, atau melanggar disiplin Partai dan/ataumencemarkan kehormatan dan nama baik partai;Sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberi peringatantertulis sebanyak 2 (dua) Kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftarsebagai anggota.

sertatelah menjadi calon legislatif dari partai lain, yaitu :a Penggugat I telah pindah dan menjadi calon legislatif partai Partai PersatuanPembangunan (PPP), Dapil Sumenep nomor urut 1.b Penggugat IT pindah dan menjadi calon legislatif Partai Gerakan IndonesiaRaya (GERINDRA) Dapil Sumenep 5 nomor urut 6.c Penggugat III pindah dan menjadi calon legislatif Partai KebangkitanBangsa (PKB), Dapil Jawa Timur 11 nomor urut 8.2 Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum dan etika jikaTergugat

Penyelesaian Perselisihan Partai Politik,Pasal 32 berbunyi :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART ;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;3.

Penyelesaian Perselisihan Partai Politik,Pasal 32 berbunyi :Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART ;Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;Penyelesaian

.;DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP).;

Kaltim) ;selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /PEMBANDING ; MELAWANDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (DPP PDIP), yang dalam hal ini diwakilioleh MEGAWATI SOEKARNO PUTRI DAN TJAHYOKUMOLO, dalam kedudukan dan jabatannya masingmasing selaku Ketua Umum dan Sekretaris JenderalDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (DPP PDIP) Masa Bakti 20102015, karenanyaberwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama DPPPDI Perjuangan, yang beralamat di Jin.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP) Kubu Romahurmudziy dkk

& 378 Kota Makassar, Sulawesi Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017;Pemohon Kasasi;1.Lawan:DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN (DPP PPP) Kubu Romahurmudziydkk, berkedudukan di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17Jakarta Selatan, diwakili oleh Ir.

Romahurmuziy,M.T., selaku Ketua Umum DPP PPP;DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN (DPW PPP) Provinsi SulawesiSelatan Kubu Romahurmuziy dkk, berkedudukan diJalan Sungai Saddang Nomor 19 Kota Makassar,Sulawesi Selatan, diwakili oleh H. Muhammad Aras,S.Pd., M.M., selaku Ketua DPW PPP Provinsi SulawesiSelatan;DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN (DPC PPP) Kabupaten JenepontoKubu Romahurmudziy dkk, berkedudukan di JalanPahlawan (depan Taman Makam Pahlawan) Karisa,Halaman?

Syamsul Tanro, S.H., dariKeanggotaan Partai Persatuan Pembangunan yang dikeluarkan olehTergugat serta Surat Nomor 027/Ext/DPC/U5/VII/2017 tanggal 3 Juli2017, Perihal: Permohonan Penggantian Antar Waktu yang dikeluarkanoleh Tergugat Ill, tidak sah serta batal demi hukum dengan segala akibathukumnya;4.

;Bahwa menurut Mahkamah Agung, putusan Judex Facti tidak tepat karenatindakan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi adalah termasukperselisinan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisinanmana berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, harus diselesaikan

terlebin dahulu melalui mekanismepartai sebelum diajukan penyelesaiannya ke pengadilan negeri;Bahwa terbukti Pemohon Kasasi belum mengajukan perselisihannyadengan Termohon Kasasi melalui mekanisme internal partai;Bahwa putusan Mahkamah Partai yang didalilkan oleh Pemohon Kasasibukan mengenai perselisihan a quo tetapi mengenai dualismekepengurusan DPP PPP;Bahwa oleh karena itu gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatanprematur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan

Penggugat:
SASYENTO
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN KOTA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA KOTA TANJUNGPINANG

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BINTANG REFORMASI (PBR) KOTA KOTAMOBAGU, DKK

Bahwa Partai Bintang Reformasi (PBR) secara nasional telah bergabungke Partai Amanat Nasional (PAN) sejak Juni 2011. Di kaitan denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 dan 13 tentang hal ini telahada Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Yudicial Review dimanaBPR yang anggota legislatifnya tidak akan diberhentikan atau tidak lagidituntut untuk mengundurkan diri dari Partai lama.

Bahwa apabila usul PAW/Pemberhentian Penggugat untuk di PAW tidakberdasarkan seperti pada point 4 di atas (PAW biasa) maka disampaikandalam gugatan ini bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dipanggiloleh DPC PBR Kota Kotamobagu apa yang menjadi kesalahanPenggugat terhadap Partai dimana Penggugat sampai dengan saat inisangat loyal terhadap Partai dan tidak pernah melakukan pelanggaranterhadap semua ketentuan partai dan tidak melanggar disiplin Partai.Proses seperti ini ada mekanisme yang harus ditempuh

Nomor 268 K/Pdt.SusParpol/2014Partai dalam kaitan dengan PAW harus sampai ke DPP Partai BintangReformasi dimana sesuai AD/ART Partai secara tegas disebutkan bahwaPAW bagi Anggota DPR RI, DPRD Privinsi dan DPRD Kabupaten/Kotaakan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah melakukankonsultasi dengan Dewan Syuro;Bahwa sampai saat ini Penggugat merasa tidak pernah melakukanpelanggaran dan oleh karena itu maka PAW terhadap Penggugat adalahtidak mempunyai dasar hukum oleh karena itu harus ditolak;Bahwa

Proses/usul PAW yang dilakukan oleh Pimpinan Partai ditingkatKabupaten harus melalui beberapa tahap yang harus dilalui sampaidengan pemberhentian sebagai anggota partai yang hanya menjadikewenangan Pusat (DPP) setelahn mendapatkan pertimbangan dariMajelis Syuro Partai.

2008 tentang Partai Politiksebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011,harus diselesaikan terlebin dahulu secara internal melalui Mahkamah PartaiPolitik;Bahwa, terhadap perkara tersebut telah diselesaikan oleh MahkamahKonstitusi sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 39/PUUXI/2013tanggal September 2013;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32Hal. 5 dari 7 hal Put.

Penggugat:
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Timur
Tergugat:
Walikota Samarinda

DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR (DPW PKB Jatim)melawan DRS. CHOIRUL ANAM Dkk

Penggugat demikian dalam perkara ini terdapat kekeliruanmenyangkut subyeknya (error in ember) ;Bahwa Penggugat tidak memiliki PERSONA STANDI IN JUDICIO atas perkaraini karena berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik,partai politik memang disebutkan sebagai Badan Hukum ; setiap partai politikdibentuk oleh beberapa orang, pembentukan partai politik didirikanberdasarkan Akta Notaris dan partai politik memerlukan izin

dari KementerianHukum dan HAM akan tetapi sebagai badan hukum, partai politik tidakbergerak dalam ranah perekonomian ;Bahwa partai politik merupakan instrumen politik ; partai politik memangsebuah badan hukum akan tetapi partai politik tidak berorientasi pada profitkeuntungan finansial tetapi berorientasi pada pembangunan demokrasi ;Halaman9 Putusan Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby10Bahwa partai politik merupakan penghubung antara pemerintah denganmasyarakat; partai politik dibentuk sebagai wadah artikulasi

yangrepresentatif sebagai sebuah kantor partai pemenang pemilu di Jawa Timur makaTergugat memberi izin kepada Pengurus PARTAI KEBANGKITAN BANGSAJawa Timur untuk menggunakan beberapa ruang di Graha Astra Nawa sebagaiwadah kegiatan kesekretariatan PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Jawa Timur;Bahwa Pengggugat mungkin lupa atau purapura lupa akan adanya perkara lamaNomor 1445/Pdt.G/2005/PN.

politik baru ;Bahwa ketika itu) Tergugat lKonvensi/Rekonvensi ikut terlibat langsungmempersiapkan lahirnya partai politik baru dari perut Nahdlatul Ulama (NU) sehinggasingkat cerita pada 23 Juli 1998, lahirlah partai politik baru yang dieluelukan wargaNU dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dideklarasikan dikediaman KH ABDURRAHMAN WAHID alias GUSDUR di Ciganjur, Jakarta Selatan ;Bahwa kemudian di Jawa Timur, PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dibentuk melaluirapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah

Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, maka kuasa penggugat tertanggal15 Desember 2015, tidak berhak mewakili Partai Kebangkitan Bangsa , karena yangberhak mewakili ke Pengadilan adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atauDPP PKB.Dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.3.

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) ACEH SELATAN, DKK

Nomor 642 K/Pdt.SusParpol/2013"Usul pemberhentian Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 102 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinanputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam halanggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melaluipengadilan";Bahwa kemudian dalam Penjelasan Undangundang Nomor 27 Tahun 2009 dalam332 ayat (2) huruf H dinyatakan bahwa:"Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai

Nomor 642 K/Pdt.SusParpol/2013hiDiberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperundangundangan; atauMenjadi anggota partai politik lain;10 Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya partai politik dalam1112Negara Demokrasi sebagaimana telah diadopsi oleh PAN yang dijadikan TujuanKhusus Partai Politik yaitu:a Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangkapenyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah;b Memperjuangkan citacita partai politik dalam

asas dasar partai PAN yaitu "Akhlakberpolitik berdasarkan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam" sertatujuan umum dan tujuan khusus dan partai politik sebagaimana yang diamanatkanoleh Undang Undang Partai Politik yang diwujudkan demokrasi secarakonstitusional dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945.

termasukdalam katagori keberatan terhadap Keputusan Partai Politik, oleh karena itusudah semestinya persoalan tersebut diselesaikan oleh Mahkamah PartaiPolitik;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik, yang menyatakan: Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;e Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;Hal. 11 dari 16 hal Put.

., VS ABURIZAL BAKRIE selaku KETUA UMUM DPP PARTAIGOLKAR, DKK

Putusan Nomor 702 K/Padt/2015pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa pada tahun 1971, Sekretariat Bersama Golongan Karya (SekberGolkar) sekarang menjadi Partai Golongan Karya (Partai Golkar), telahmendapat pemberian sebidang/tanah seluas 584 m?

yang di atasnya berdirisebuah gedung terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 17, Sidoarjodari Bupati Sidoarjo, yang dipergunakan sebagai Kantor SekretariatBersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo (sekarang DewanPimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo), sehinggatanah dan gedung tersebut menjadi harta benda (aset) dari Partai GolonganKarya;Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2002, Drs. Ec. H.M.

Imron Syukur, MM(Tergugat) selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar KabupatenSidoarjo Masa Bakti 19982004, telah membuat pernyataan sebagai KetuaDPD Partai Golkar Kabupaten, Sidoarjo mewakili mengatasnamakan tanahdan Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo yang terletak di JalanJenderal Achmad Yani Nomor 17, Sidoarjo dengan nama saya sebagaimanatercantum di dalam sertifikat hak milik, bahwa tanah dan gedungsebagaimana tersebut diatas adalah benarbenar milik organisasi/DPDPartai Golkar

Tentu saja tidak bisa, karena tanah tersebut bukan Tanah Negara Bebas,tetapi tanah negara yang dikuasai dan ditempati oleh Partai Golongan Karyauntuk Sekretaris Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo,sedangkan dalam kasus ini yang mengajukan dan yang menguasai tanahdan Gedung adalah orang yang sama yaitu Doctorandus Economy HajiMuhammad Imron Syukur Magister Management selaku Ketua DewanPimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo, sehinggapermohonan hak milik bisa berjalan

Disebutkan :Ayat (1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.Ayat (2) Penyelesaian internal Partai politik sebagai mana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai politik; dan seterusnya;.

DEDY YULIANTO VS KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PUTUSANNomor 865 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:DEDY YULIANTO, bertempat tinggal di JalanBatin Tikal Senang Hati RT. 003 RW. 005,Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat,Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberi kuasakepada Ibrohim, S.H., dan kawan, Para Advokat,berkantor di Jalan Stania Nomor 133 Blok A,Kelurahan Taman Bunga

Menyatakan Tergugat harus mencabut objek gugatan berupa Surat KetuaDewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Nomor 010077/DPDGERINDRA/2018tanggal 5 Februari 2018 dan dinyatakan tidak berlaku;4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil dan immateril terhadapPenggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 terbilang seratus juta rupiah;5.

Tentang Kewenangan Pengadilan karena gugatan Penggugat bersifatprematur/terlalu dini yang masih menjadi kewenangan Partai Politik;2. Gugatan Penggugat bersifat kurang pihak (plurium litis consortium),Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinangtelah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.SusParpol/2018/PN Pgp., tanggal24 April 2018 dengan amar sebagai berikut:Halaman 2 dari 6 hal. Put.

Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat harus mencabut objek gugatanberupa Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan IndonesiaRaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 010077/DPDGERINDRA/2018 tanggal 5 Februari 2018 dan dinyatakan tidak berlaku;4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar kerugian materil danimmateril terhadap Penggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 terbilangseratus juta rupiah;5.

Nomor 865 K/Pat.SusParpol/2018 Bahwa gugatan kurang pihak karena yang menentukan pergantian unsurpimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah DewanPimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra oleh karenanya Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Gerindra harus ditarik sebagai pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pdt.SusParpol/2018/PN Pgp tanggal 24 April 2018 dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH, 2. KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA

DEWAN PENGURUS ACEH PARTAI ACEH (DPA-PA), DKK

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BIMA, DKK

Masdin dari jabatan sebagai wakilsekretaris pengurus harian DPC Partai Persatuan Pembangunan KabupatenBima dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;5.

Nomor 120 K/Pat.SusParpol/2015dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Ayat (8):Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;Ayat (4):Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;Ayat (5):Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat

Rahman, S.E., M.Si., KetuaDPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima sementara pada poin2 Penggugat menyebut ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan NusaTenggara Barat (tanpa menyebutkan nama) dan pada poin 3 Penggugatmenyebutkan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (tanpamenyebutkan nama).

Mahkamah Partai.

Politik, banwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebin dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini, perselisihan tersebut belum diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkankeberatankeberatan