ISMIRYADI. dkk vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG

Sos) dan 2 komisioner (Ivan Fikri, SHdan Saiful Karim, Amd) KPU Kota Pangkalpinang, karena telah terbukti melangarasas keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitasdan dengan telah dipecatnya komisiner KPU Kota Pangkalpinang membuktikanbahwa KPU Kota Pangkalpinang telah menghalangi Klien kami sebagai bakalpasangan calon yang telah memenuhi persyaratan 15% namun tidak diloloskansebagai pasangan calon 5Halaman 22 dari 158 halaman Putusan Perkara No.18/G/2013/PTUNPLG33.34.35

Mereka meminta penjelasan kembali, apaalasan KPU tidak memberikan tanda terima. Mereka beralasan bahwa merekatelah menyerahkan jumlah dukungan parpol sebanyak 22%.

Diantaranya ada yang menggebrak meja dan mengatakantidak terima apapun alasan KPU untuk tidak menerima berkas pencalonan yangmereka sampaikan.

EdaIparlemen, SK yang disampaikan ke KPU Kota Pangkalpinang pada 5 Maret 2013adalah SK pertanggal 4 Februari 2013, status kepengurusan adalah PLT. SK ini bataldemi hukum dengan dikeluarkannya SK DPC oleh DPP PKDI pada tanggal 13 Maret2013 dan telah disampaikan sebagai SK perubahan pada 14 Maret 2013 ke KPU KotaPangkalpinang.

Bahwa, Pada saatHalaman 63 dari 158 halaman Putusan Perkara No.18/G/2013/PTUNPLG pendaftaran 1832013 KPU Kota Pangkalpinanghanya menerima satu SKkepengurusan dengan tanggal pengeluaran 15 Maret 2013.e Bahwa, Pada bulan Desember 2012 KPU Kota Pangkalpinang masih melaksanakanproses verifikasi faktual terhadap partai PPPI, dimana kepengurusan yangdiverifikasi bukan kepengurusan SK tersebut melainkan kepengurusan yang sesuaidengan data sipol KPU dan hasil verifikasi kepengurusan tersebut PPPI (SK DPDNO

-LAWAN-KPU KAB. PASAMAN BARAT, Cs

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasikepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politikyang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perorangan;b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalamrapat pleno; Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPUProvinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, danKeputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupatiatau Walikota

masa perbaikanadministrasi calon;Berkaitan juga dengan syarat SE KPU RI 396/KPU/VIV2015 diatas, syaratcalon, angka 2 (dua) Surat Edaran KPU RI Nomor 402/KPU/VIV/2015tanggal 24 Juli 2015, hal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah, lebih mentolerir lagi terkait RKDK yang belum ada :Apa bila dalam pendaftaran Pasangan Calon belum dapat menyerahkanpersyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (2) huruf ddan huruf e, dapat disampaikan dokumen terkait dengan dokumen

KPU Pasaman Baratmenetapkan Pasangan calon nomor 3 Drs. H.

Provinsi/KIP Acehuntuk Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kab/Kotauntuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikotapaling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhirLPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota paling lambat pukul 18.00Waktu setempat;Pasal 54Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPUProvinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota sampai batas waktu yangditentukan sebagaimana

KPU provinsi/KIP aceh dan KPU/KIP Kab/Kota melakukan klarifikasikepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politikyang mengusulkan Pasangan Calon;b. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksudkan pada huruf a diputuskandalam rapat pleno.

,MH VS KETUA KPU NUSA TENGGARA TIMUR;

Kabupaten Alorperiode 20142019 dengan Nomor Peserta : 002/CAKPU/KA/2013 yang telahdinyatakan lolos sebagai Peserta 10 (sepuluh) besar yang direkomendasi TimSeleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor berdasarkan hasil seleksi yangdilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan dengan sistim gugur, untuk mengikuti ujikelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU Propinsi NTT dan selanjutnyaditetapkan berdasarkan urutan peringkat sebagai 1 (satu) dari 5 (lima) anggotaKPU Kabupaten Alor yang akan terpilih ;5Seleksi

Alor ;8Bahwa hasil uji kepayakan dan kepatutan disusun berdagsebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 15 tahun 201yang menyatakan KPU Propinsi menetapkan 5 (lima) CaldKabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 calon sebagimanaPasal 23 Ayat 1 sebagai Anggota KPU Kabupaten/Kota , danPemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Bab V Pasal)3mnggal 29 JanuariKabupaten Alortetapkan sebagaiarkan peringkatl Pasal 24 Ayat 3n Anggota KPUdimaksud dalamPeraturan Komisi44 Ayat 1 yangsemenyatakan hasil uji kelayakan

Dan Tergugat juga tidak berikan nilai hasilperingkat berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU PropinsiNTT terdahap Penggugat.

Kabupaten Alor, serta Penggugat jugatidak diberikan alasan resmi tentang alasan krusial diakomodirnya pesertayang ditetapkan Tergugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Alor SesuaiSurat Keputusan.

Bahwa Tergugat juga tidak memberikan keterangan tentangperingkat nilai peserta Calon Seleksi Anggota KPU Kabupaten Alor yangditetapkan dan tidak ditetapkan sebagai Angota KPU Kabupaten Alorperiode 20142019.

Penggugat:
ANDRE REYNOLD MICHAL MONGDONG, S.Pd
Tergugat:
1.KETUA KPU RI
2.TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROPINSI SULAWESI UTARA

Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) danayat (3) Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang SELEKSIANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, dinyatakan bahwa :(2) KPU menetapkan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota sebanyak jumlah anggota berdasarkan urutanperingkat teratas.(3) Penetapan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotaterpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengankeputusan KPU.;c.

PTUN.Mdoketentuan sebagai berikut: a. penyampaian calon anggota KPUProvinsi kepada KPU; dan b. penyampaian calon anggota KPUKabupaten/Kota kepada KPU.4) Selanjutnya di dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 7Tahun 2018 mengenai Laporan Hasil Seleksi menyebutkan bahwaTim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calonanggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KPUpaling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa kerja TimSeleksi.5) Selanjutnya di dalam Pasal 31 Peraturan KPU RI

Menyatakan sah Surat Keputusan KPU RI Nomor 401/SDM.13Kpt/05/KPU/V/2018, tanggal 22 Mei 2018 tentang PengangkatanAnggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Periode 20182023;Halaman 45 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor :19/G/2018/PTUN.Mdo3.

Bukti T.II2Fotokopi sesuai dengan asliPengumuman KPU Nomor34/PP.06SD/05/KPU/I/2018 tentang Pembentukan TimSeleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/KotaPeriode 20182023 tanggal 10 Januari 2018 danPengumuman KPU Nomor 47/PP.06SD/05/KPU/I/2018tentang Perubahan Pengumuman Nomor 34/PP.06SD/05/KPU/I/2018 tentang Pembentukan Tim SeleksiCalon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi danKabupaten/Kota Periode 20182023 tanggal 12 Januari2018.

Tim Seleksi KPU Prov.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI tersebut;

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI vs LUKAS YEIMO, S.Pd, dk

PUTUSANNomor 60 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI,tempat kedudukan di Enarotali, Kabupaten Paniai;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ARIS BONGGA SALU, S.H.;2. HERMAN BONGGA SALU, S.H.

puluh)hari dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986juncto SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaanbeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PaniaiNomor 20 Tahun 2012 tertanggal 24 April 2012 yang diterbitkan danditandatangani oleh Ketua KPU

Calon Wakil Kepala Daerah Periode Tahun 20122017 secara sahtelah mengikuti seleksi Penerimaan Bakal calon Kepala Daerah dan BakalCalon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, melaluiPencalonan Perseorangan;Bahwa sebagai syarat pasangan calon perseorangan, Penggugat telahdidukung lebih dari 6,5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Paniai yaknididukung 10 Distrik yang ada di Kabupaten Paniai dengan jumlah dukungansebanyak 22.619 suara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) poina Peraturan KPU

PPS sehinggaberkas dari Para Penggugat tidak dilakukan verifikasi administrasi maupunverifikasi faktual yang pada akhirnya menjadi suatu pertanyaan bagi ParaPenggugat hal ini juga bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis TataCara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah;Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal23 Januari 2012 seluruh tahapan Pemilukada tidak berjalan sesuai tahapanjadwal KPU

KabupatenPaniai memutuskan melalui rapat pleno bahwa pasangan Bakal CalonBupati Lukas Yeimo, S.Pd. dan Demianus Degei sebagai Bakal Calon WakilBupati dan pasangan Bakal Calon Bupati Yonatan Mote, S.SSTP danAgus Gobai sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Paniai Tahun 20122017dinyatakan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor13 Tahun 2010 dan dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan,dimana Termohon Kasasi tidak memenuhi jumlah dukungan yang tersebardi lebih dari 50% jumlah

SUHANDI vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

.; Selanjutnya disebut sebagai ; PENGGUGATMELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU yangberkedudukan di Kelurahan Kemeluk Bindung Langit KecamatanBaturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. SAIFUL MIZAN, S.H; 22222. AWANSYAH, S.H; 22 222 n nnn nnn nnn nnn nen ene3. CHAIRUL NOPRIANSYAH, S.H; 4. SUMARDI, S.H; 222 2222 nena n nnn nn nnn5. JONI ANTONI, S.H; 22nonne nen ne nenHalaman 1 dari 7 Hal.

., dkk vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANYUASIN

KOMIS PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATENBANYUASIN, tempat kedudukan di Jalan Thalib WaliNomor 01, Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin Ill,Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;Halaman 2 dari 51 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2014Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. H. SUHARYONO, S.H., M.H;2. SUGIARTO, S.H.

Putusan Nomor 276 K/TUN/2014dari Surat Perintan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi SumateraSelatan Nomor 274/KPU Prov.006/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013,perihal Petunjuk Tindak Lanjut Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Banyuasin Nomor 454/KPUKab006.435384/V/2013;Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah diintervensi oleh KomisiPemilinan Umum Provinsi dan membuktikan bahwa Tergugat tidakmandiri;Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor61/Kpts/Kpukab006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013

SUNOTO melawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BLORA,

Perubahan atas peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 yangberbunyi :Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRDKabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calonpengganti antar waktu kepada KPU Kabupaten/Kota (Vide bukti P3);Sedang ketentuan Pasal 29 ayat (2) nya menyebutkan :KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktuyang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada pimpinan DPRDKabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya

Pasal 23 huruf c dan Pasal 24 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun2010 tentang Pedoman Teknis verifikasi syarat calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kotasebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun2011 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010tentang Pedoman Teknis Verisfikasi syarat calon pengganti antar waktuanggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum;b.

Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis verifikasi syarat calon pengganti antar waktu AnggotaDPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis Verisfikasi syarat calon pengganti antar waktu anggotaDPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil PemilihanUmum;Oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatanPerbuatan

Kabupaten Blora ) wajib memperhatikanPutusan Mahkamah soal UU Pilkada tersebut sebelummenggunakan UU tetang pemilu Legislatif , karena MahkamahKontitusi sendiri menganggap norma ketentuan hukum keduanyayang berkaitan dengan persyaratan percalonan ADALAH SAMA,sehingga tindakan TERGUGAT (KPU Kabupaten Blora) yangtelah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor42/PUU XIII/2015bertanggal 09 Juli 2015 dalam menerbitkanobyek sengketa (in casu Surat Keputusan ketua KPU KabupatenBlora Nomor : 294/KPU

Oleh karena itulah, TERGUGAT (KPU KabupatenBlora) yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo (in casuSurat Keputusan ketua KPU Kabupaten Blora Nomor : 294/KPU Kab 012329367/X/2015, tanggal 27Nopember 2015, perihal :Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD kabupaten Blora darPartai Golongan Karya (Vide Bukti P5) juga bertetangn denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang baik sesuai denganketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UdangUdang Nomor 9 Tahun2004 yaitu Asas Kercematan, Asas Kerterbukaan dan AsasPeofesional

YOSEPH WENDA, S.Th;VSKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROPINSI PAPUA

Bahwa berdasarkan Keputusan DKKP Nomor 12 /DKKP PKE III/2014tertanggal 04 Maret 2014, Tergugat menindak lanjuti dengan mengeluarkanKeputusan KPU PAPUA Nomor : 83/KPTS/KPU.PROV.030/2014memberhentikan Penggugat sebagai Ketua dan anggota KPU TolikaraPeriode 2013 2018 serta mencabut danmenyatakan tidak berlaku lagiKeputusan KPU Papua Nomor : 145/KPTS/KPU.PROV.030/2013 tertanggal24 Oktober10..

Putusan No. 06/G/2014/PTUN.JPRmasuk dalam satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung,melainkan perangkat internal penyelenggara13.Bahwa sifat final dan mengikat Putusan DKPP haruslah di maknai Final14.15.dan Mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kotamaupun Bawaslu. Adapun putusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/ Kota, maupun Bawaslu dapat menjadi objek gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sehingga kewenangan untukmemeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasarkeputusan Presiden, KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota maupunBawaslu berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan TataUsaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifatindividual, konkrit, final.

, KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit,individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Apakahperadilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yangmenjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUUXI/2013, tanggal 3 April 2014 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa24terkait dengan putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat yang menjadi dasarpenerbitan keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten

., -KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO TIMUR,

., Pekerjaan Advokat, beralamat Jalan BaritoRaya RT.44 RW.03 Buntok, KabupatenBarito Selatan, Provinsi KalimantanTengah, sebagai Penggugat ;danKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO TIMUR,berkedudukan di Jalan A. Yani No. 34,Kabupaten Barito Timur, yang diwakilioleh:1. ZAINAL HAMLI, Ketua KPU Kab. BaritoTimur;2. Drs. ROKET, Anggota KPU Kab. BaritoTimur;3. ABDUL HANIF, S.Hut., Anggota KPUKab. Barito Timur;4.

ROKET, Anggota KPU Kab. Barito Timur)sendiri secara lisan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017, setelah membayarbiayabiaya untuk keperluan itu.Tamiang Layang, 14 Juni 2017PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANGPANITERAMATSEMAN, S.H.NIP. 19611108 198403 1 001 Biayabiaya :1. Materai :Rp. 6.000.2. Leges 4 lembar @Rp300, :Rp 1.200,3. Leges : Rp. 3.000,Jumlah Rp. 12.200,Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tml.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAROS

Haltersebut justru melanggar pemaknaan Pasal 1 angka 2 Peraturan KPUNomor 13 Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan Pasal 5 ayat (3) huruf byang merujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor 7Tahun 2013, Surat Edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013, perihal TemuanHasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Bakal Calon dan SyaratBakal Calon Anggota DPRD pada Nomor 15:Berdasarkan ketentuan Pasal angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun2013, bahwa ketentuan perubahan Pasal 5 ayat (3) huruf b yang

merujukpada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013,Halaman 5 dari 19 halaman.

Memerintahkan kepada Tergugat KPU Kabupaten Maros, untuk memperbaikiKeputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013, Nomor 48/Kpts/KPUKab.025433319/VIII/2013, terkait Penetapan DCT Anggota DPRD KabupatenMaros dan memasukkan kembali Penggugat atas nama H. A.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Calon AnggotaDPR, DPD.DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret daridaftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentangpenetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud Pasal 65 dan 75;Pertimbangan Judex Facti tersebut, sesungguhnya telah mempertegas/memperjelas, mengakui bahwa masukan dan tanggapan masyarakat hanya dapatdilanjutkan apabila ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen ataupenggunaan dokumen palsu dalam

persyaratan administrasi bakal calon Legislatifsebagaimana disebutkan dalam Pasal 65, sebagai berikut:Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yangmenyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaandokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dibacakan setelah KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, menetapkan calon tetap AnggotaDPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, putusan tersebut tidakmempengaruhi daftar calon tetap;7 Bahwa masukan dan tanggapan

ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG VS KPU PROV. SULAWESI SELATAN;

ANDIMUTTAMAR MATTOTORANG tidak tercantum dalam surat keputusan KPUtersebut ;Bahwa perbuatan KPU Propinsi Sulawesi Selatan yang tidakmencantumkan nama Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG dalamSurat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 107/Kpts/KPUProv025/VIIV2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRDPropinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014, jelas merupakan suatu perbuatanyang melanggar hukum dan hak politik Drs. H.

Putusan Nomor 514K/TUN/2013.merekomendasikan kepada KPU Propinsi kiranya Drs. H.

Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013 ;Bahwa ternyata Penggugat dalam memasukkan berkas pencalonan tidakmenyertakan berkas model BB2, padahal menjadi kewajiban bagiHalaman 5 dari 15 halaman.

Dengan demikian, nyata, jelas,dan konkrit, berwujud, tertentu dan dapat ditentukan.Bersifat IndividualBahwa Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor:107/Kpts/KPUProp025/VIl/2013 tentang Penetapan Daftar CalonTetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi SulawesiSelatan Tahun 2014 tanggal 22 Agustus 2013, jelas ditujukan kepadaDrs. H.

ANDI MUTTAMARMATTOTORANG dalam daftar calon tetap sebagaimana termuat dalamKeputusan KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 107/Kpts/KPUProp025/VIIV2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014tanggal 22 Agustus 2013, maka sudah pasti bahwa nama Drs. H.

ABDUL GOFUR
Terbanding/Tergugat : KPU KABUPATEN SERANG

SEPTIAN MARIZA vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

,SH & Partner (LDP), di Jalan Nias, Lrg.Nias IV, RT/RW 04/03, Kel. 26 llir D1, Kec. llir Barat 1, KotaPalembang, berdomisili elektronik pada /iiadesta3112@gmail.compekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal22 Oktober 2020 ;Selanjutnya disebut sebagai ; PENGGUGAT ;MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,tempat kedudukan di Kelurahan Kemeluk Bindung LangitKecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;Dalam hal ini diwakili oleh :1.

YUSUF SUPENDI, Lc;KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA

YAHYA BAHAMALA, SH ;; HAMADI, SH ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Law Office NAJIB ALAM &PARTNERS (NAP), beralamat di Jalan Hasan No. 17,Kelurahan Baru, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 September2013, Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;L A W A N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,Menteng, Jakarta Pusat 10310, Untuk selanjutnyadisebut sebagai ............

::ceeeeeeees TERGUGAT ;Menimbang, bahwa dalam surat gugatan yang menjadi objek sengketamenurut Penggugat dapat disimpulkan adalah :e Pengumuman Tergugat Tanggal Jakarta 22 Agustus 2013, KETUA, ttdHUSNI KAMIL MANIK Nomor : 584/KPU/VIII/2013 Tentang PengumumanDaftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, knususnya 492 (empat ratussembilan puluh dua) orang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia yang Berasal Dari Partai

Pembanding/Penggugat : MUSWHIDA, SH
Terbanding/Tergugat : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

KecamatanKebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam perkara inidiwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama HakimTorong, SH, Prista Tarigan, SH, Rediyanto Sitepu, SH,Kalpin Sitepu, SH dan Pengadilan Ginting, SH Advokatdan konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hakim Torong& Rekan berkedudukan di Torong Center Komplekpertokoan Pulo Mas Blok IX No. 13 Jalan PerintisKemerdekaan Jakarta Timur berdasarkan surat kuasakhusus tanggal : 26 Mei 2014, selanjutnya disebutPEMBANDING semula PENGGUGAT ;LAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU

) Pusat , berkedudukan diJalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat dalam hal inidiwakili oleh Husni Kamil Manik , Ketua komisi PemilihanUmum pada kantor KPU RI DI Jalan Imam Bonjol No. 29Jakarta Pusat dan memberikan kuasa kepada IdaBudhiati, SH,MH dkk Pegawai komisi Pemilihan Umumberalamat di kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol No. 29Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01Juli 2014, selanjutnya disebut TERBANDING semulaTERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BUOL tersebut;

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BUOL vs. Drs. SUHARTO AM. SADU

(Vide : Pasal 40 UU Nomor 15Tahun 2011) ;sBahwa salah satu tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah melaksanakansemua tahapan penyelenggaraan PEMILU di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh : KPU, KPU Prop, dan KPU Kab. / Kota ( Vide Pasal 42 UUNo.15/2011 ) ; Bahwa UU Nomor 15 Tahun 2011, juga mengatur dan menentukan PEMILU /PEMILUKADA di tingkat Desa / Kelurahan yang disebut PPS (PanitiaPemungutan Suara) yang salah satu tugas, wewenang, dan kewajiban PPS adalahmelaksanakan tugas.

Wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU,KPU Propinsi, KPU Kab / Kota, dengan PPK sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundangundangan dan melaksanakan tugas, wewenang, dankewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan ;Majelis Hakim yang Mulia,Petunjuk Teknis tentang tata cara Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapanpasangan calon perseorangan dalam PEMILU Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Buol tahun 2012, yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Buolmengatur tentang Verifikasi

Putusan Nomor 296 K/TUN/2013Bahwa selanjutnya petunjuk teknis KPU Kabupaten Boul a quo,juga mengatur tentang verifikasi dan rekapitulasi di tingkatKecamatan oleh PPK terhadap persyaratan dukungan pasangancalon Bupati / Wakil Bupati perseorangan, dengan kemenangandapat mencoret dukungan yang tidak sah, PPK selanjutnyamembuat' Berita Acara (BA) hasil Verifikasi danmenyampaikannya pada KPU (Tergugat);Bahwa jumlah dukungan menurut Para Penggugat yangdimasukkan pada tahap (I) Pertama sejumlah 10.370 orang

Bahwa Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti, padahal1112, yang mempertimbangkan bahwa Pasal 31 ayat 2 Pasal 32 ayat 9 danPasal 33 ayat 8 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010, telah ditentukan bahwaBerita Acara Hasil Verifikasi oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kotadibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikanHalaman 15 dari 18 halaman.

Bahwa nyata dan benar, Judex Factimengetahui hasil verifikasi administrasi dan faktual telah dikirimkan /diberikan oleh KPU Kab.Buol (Tergugat) kepada Para Penggugat BuktiT8).

.; ALEXANDER EDOWAY, S.IpVS - KETUA KPU KABUPATEN DEIYAI

Deiyai karena kandidat harus membawa penguruspartai pendukung, tetapi saat itu) KPU Kab. Deiyai tidakhadir;Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPRBahwa setelah survey lapangan ternyata ditemukan banyakrekomendasi PIS kepada para kandidat sehingga tanggal29 Oktober 2011 saksi menyurat ke KPU Kab.

SAKSI : HENDRIKUS BOBII, S.SosBahwa pada tanggal 13 September 2011 saksi dan TimSukses dan Calon Wakil Bupati (Alexander Edowai)melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Deiyai pada jam11.00 malam;Bahwa Saat itu di KPU ada dua kandidat lain juga sedangmendaftar ;Bahwa Saksi menghadap Ketua KPU tetapi karena masihterima kandidat lain hanya ditanya mana 01 dan saksimenjawab O01 tidak bisa hadir karena kesulitantransportasi/Ccuaca buruk sehingga pesawat ditunda tapisaksi diberi surat mandat oleh 01, dan

Deiyai,disampaikan oleh Ketua KPU bahwa kalau 01 tidak hadirmaka KPU tidak dapat menerima, pendaftaran, kalau 02yang tidak hadir KPU masih dapat menerima;Bahwa setahu saksi pendaftaran dibuka sejak tanggal 7Hal. 37 dari 46 Hal.

provinsi dan/atauKPU kabupaten/kota ;KPU provinsi dan/atau) KPU kabupaten/kotamelakukan penelitian ulang tentang kelengkapandan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat(3b) sekaligus memberitahukan hasi!

lebih lanjutdiatur dalam Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yangmenyatakan sebagai berikut : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima suratpencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitianpersyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepadainstansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan darimasyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuana. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahanberkas

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA JAYAPURA vs YULIUS MAMBAY,S.E, Dkk

PUTUSANNomor 1281 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA JAYAPURA, dalamhal ini diwakili oleh Prof. Dr. Lapona,Msc. Ketua KomisiPemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura, berkedudukan di JalanKelapa Dua Entrop,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Melawan1.

Nomor 70 Tahun 2010 dengan alasan tidakmelalui Pleno KPU dan diumumkan melalui media massa.

KotaJayapura No. 69 Tahun 2010 menyatakan Para Penggugat tidak lolos verifikasisebagai salah satu pasangan Calon Walikota Jayapura periode 20102015,yang kemudian disusul dengan terbitnya SK KPU yang bersangkutan No. 70Tahun 2010 tentang pembatalan SK KPU 69 tahun 2010 dan menyatakanpasangan Para Penggugat lolos verifikasi syarat minimal 15% namun tanggal 2Juli 2010 Ketua KPU Kota Jayapura mengeluarkan pernyataan yangmembatalkan SK KPU No. 70 Tahun 2010 tersebut dengan alasan SK KPU No.70 Tahun 2010

tersebut terbit tanpa melalui pleno KPU;Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JayapuraNo. 25/G/2010/PTUN.JPR tanggal 29 Juli 2010 jo.

Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar Nomor 111/B/TUN/2010/PT.TUN.MKS tanggal25 Januari 2011, pada pokoknya menyatakan batal Surat Pernyataan KetuaKPU tanggal 2 Juli 2010 dan menyatakan sah berlaku SK KPU No 70 tahun2010 tentang Pembatalan SK KPU No. 69 Tahun 2010 tentang PenetapanCalon Walikota dan Calon wakil Jayapura.

,MHTergugat : KPU Tulang Bawang