Ditemukan 327873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : persandian pertanian
Penelusuran terkait : Perjanjian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 22-10-2012 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 480/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Juli 2013 — ROBERT WIJAYA >< Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan cq. PERUM PERHUTANI, DKK
116 — 49
  • (selaniuinya akan disebut sebagai Perjanjian Kerjasama Industri KayuNo.104).3.
    (selanuinya akan disebut sebagai Perjanjian Kerjasama Industri KayuNo.103).c.
    (selanjutnya akan disebut sebagai Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No.104).Bahwa dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No.103dan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No.104 berikut dengan = seluruhaddendumnya, sangat jelas diatur tentang kewajiban kewajiban yang harusdilakukan oleh PENGGUGAT KONPENSL, yaitu :a.
    (selanutnya peranian kerjasama tersebut akan disebut sebagai PeranianKerjasama Industi Kayu No.103 dan Perjanjian Kerjasama Indusii KayuNo.104),2. Bahwa Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No.103 dan Perjanjian Kerjasama dustKayu No. 104 berikut dengan selurun addendumnya serta Akta No.70 Tanggal 17 Oktober2003 Jo.
    Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No.103/SJ/Dir/2002 tanggal 23 Oktober2002, yang telah beberapa kali diubah dengan :a) Perjanian No.103 A/SJ/DIR/2003No.18.AJV/X/2003tertanggal 23 Juni 2003.b) Perjanjian No.103B/SJ/DIR/2002 No.18 B/SJ/DIR/2002tertanggal 3 Desember 2003.C) Perjanjian No.103C/SJ/Dir/2002 No.18 CV/X 2002tertanggal 20 Februar 2004.d) Perjanjian No.103 D/SJ/DIR2002 + No.18D/JV/X/2002tertanggal 29 Desember 2004.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 07-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3371 K/Pdt/2016
Tanggal 7 Maret 2017 — PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk., vs. PT CHIS
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Polis Nomor07.13.11.08.171.00049 tanggal 15 Agustus 2011;Bahwa sebelum perjanjian polis asuransi tersebut ditandatangani, Tergugattelah mengirimkan petugas ahlinya untuk melakukan survei dan melihatseluruh kondisi gedung yang akan menjadi objek pertanggungan denganmaksud untuk menghitung besaran jumlah dari premi asuransi berikutmenentukan jumlah pertanggungannya dan pada saat pelaksanaan surveiberlangsung seluruh gedung dalam keadaan baik dan tengah digunakanuntuk proses belajar mengajar;Bahwa
    setelah melakukan survei, kemudian antara Penggugat denganTergugat menyepakati nilai pertanggungan sebesar Rp6.500.000.000,00(enam miliar lima ratus juta rupiah) pertahun dan terhadapnilaipertanggungan tersebut Penggugat berkewajiban membayar premi sebesarRp9.787.000,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)pertahun, kewajiban mana telah dipenuhi oleh Penggugat seluruhnya dankhusus untuk perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049, Penggugattelah melakukan pembayaran melalui
    (wanprestasi)terhadap Perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049 yang merugikanPenggugat mengingat Penggugat telah melaksanakan kewajibannyaHalaman 5 dari 14 hal.
    Bahwa oleh karena kekuatan berlakunya perjanjian adalah sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya, maka sudah sepatutnyaTergugat dihukum untuk tunduk dan melaksanakan kewajibannya untukmemenuhi klaim Penggugat sebagaimana penilaian yang dilakukan olehappraisal Penggugat sebesar Rp2.911.700.000,00 (dua miliar sembilanratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) selambatlambatnya 7 (tujuh) harisejak putusan berkekuatan hukum tetap;20.
    Menyatakan hukum Perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049 tanggalHalaman 6 dari 14 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 26-02-2008 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 858K/PDT/2004
Tanggal 26 Februari 2008 — MUKSIN SITEPU ; vs. PT CAPELLA MULTIDANA ; PT MULTI DANA CABANG MEDAN ; Dkk
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 778 K/Pdt/2021
Tanggal 12 April 2021 — PT TULUS HARAPAN VS DIDIT IRFAN ROZAQI, DK
124 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT PALU Perdata Perjanjian
Register : 01-02-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PT PALU Nomor 8/PDT/2016/PT PAL
Tanggal 5 April 2016 — Perdata - Hi. ANDI SYAHRUDDIN - 1. Pemerintah RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Kantor Pejabat Lelang Klas 2 Luwuk sekarang berkantor di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu - 2. Bank Dagang Negara RI sekarang PT. Bank Mandiri Cq. PT. Bank Dagang Negara (Persero) Cabang Luwuk sekarang PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Luwuk, yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Luwuk
79 — 28
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 22-12-2021 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3665 K/Pdt/2021
Tanggal 22 Desember 2021 — Ir. ANDREAS WELLEM KOREH, M.T., VS SUWITO YONGNARDI, S.T., DK
449 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 15-05-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 725 K/Pdt/2020
Tanggal 15 Mei 2020 — SUDARTO vs. PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk., Kantor Pusat di Tangerang Selatan, cq PT BFI Finance, Tbk., Kantor Cabang Lamongan, dk
405 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seluruhnya;Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azaspembuktian terbalik;Menyatakan bahwa konsumen (Penggugat) adalah sebagai konsumenatau debitur yang baik dan terbukti beriktikad baik membayar hutangnya;Menyatakan secara hukum bahwa terhadap Para Tergugat untuk segeramengembalikan sebuah unit Colt Diesel Nomor Pol R1839 GP kepadaPenggugat;Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahanmerupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat;Menyatakan dengan hukum bahwa perjanjian
    Nomor 725 K/Pdt/2020adilnya (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Lamongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya atau setidaktidaknya untuk sebagian;Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 4701700156 tanggal 13Februari 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum:Menyatakan Tergugat Rekonvensi telan melakukan tindakan
    perkara ini dapat dijalankan terlebin dahuluatau secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adaperlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi baik dari TergugatRekonvensi maupun pihak manapun juga;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telahmenjatuhkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lmg., tanggal 26 Maret 2019,yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Perjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 05-10-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/Pdt/2008
Tanggal 5 Oktober 2010 — PT. INDODAYA ABADISAKTI vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI PERHUBUNGAN/MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BUMN CQ. PERSERO PELABUHAN INDONESIA II TANJUNG PRIOK
78 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Putus : 18-12-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 18/Pdt.G/2009/PN.Pwk.
Tanggal 18 Desember 2012 — M. TOHA SUGIANTO MELAWAN PT. INDONESIA THAI SUMMIT AUTO Ir. MASURAN Drs. NANAN TARYANA CV. PUTRA KEMUNING NYONYA HAJJAH YOHANI SOMAT MUHAMMAD DALBO
124 — 33
  • INDONESIA THAISUMMIT AUTO tertanggal 14 maret 2008 ;Bahwa dalam Surat perjanjian Pelimpahan Hak PengelolaanLimbah Produksi PT.
    IndonesiaThai Summit Auto tanggal 14 Maret 2008 (Perjanjian 14 Maret2008) untuk menghindari keraguraguan' berikut dikutiphalaman 1 Perjanjian 143 Maret 2008 sebagai berikut :~ Perjanjian Pelimpahan Hak Pengelolaan Limbah Produksi PT. Indonesia Thai Summit AutoAntara :NY. Hajjah dan Tn. Somat Mohammad DalboDenganTn. M. Toha SugiantoPutusan No. 18/Pdt.G/20012/PN. Pwk hal. 19 dari 90Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hariJumat tanggal 14 Maret 2008, oleh dan antara :1.
    1991 dimana kaidah hukumnya menyatakan sebagaiberikut : Suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka, oleh karena itugugatan yang menarik Tergugat dan II yang tidak ikutmenandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakantidak dapat diterima ;22.
    INDONESIA THAI SUMMITAUTO tertanggal 14 Maret 2008 ;Bahwa dalam surat perjanjian pelimpahan hakpengelolaan limbah produksi PT.
    Purwakarta dalamKawasan Industri Kota Bukit Indah;Menimbang, bahwa dalam bukti bertanda P1 tersebut Tergugat bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut,sehingga menurut Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yangdibuat secara sah dan berlaku sebagai undangundang bagi merekayang membuatnya, maka lahirnya perjanjian bukti P1 tersebut tidakmengikat Tergugat untuk tunduk maupun mentaati isi perjanjiantersebut ; Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 23-12-2008 — Upload : 01-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014K/Pdt/2008
Tanggal 23 Desember 2008 — HAJI MOCH. SOFYAN FAOKA, MBA ; Drs.JONI RASYID
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-10-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2187 K/Pdt/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — ARNOLDUS M. WASISOLI VS MARIA BAHI, S.T.,, DKK
151 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bertempat tinggal di Komplek Ruko LontarPermai, Blok B/23, Jalan R.W Monginsidi, Kelurahan Fatululi,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;Menyatakan sah Surat Perjanjian
    dan Lampiran Kontrak Nomor DPU.TAMBEN.620/142.a/BM/2015, Paket Pekerjaan: SP.LewograranLebaoLiwo, di Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2015, tanggal 18September 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidakmelaksanakan pekerjaan proyek sesuai Surat Perjanjian/Kontrak danLampiran Kontrak tanggal 18 September 2015, adalah merupakanperbuatan wanprestasi atau cidera janji yang sangat merugikan sebagaiPejabat Pembuat Komitmen (
    PenggugatPutusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiKupang dengan Putusan Nomor 135/PDT/2017/PT.KPG., tanggal 31 Oktober2017 dengan amar selengkapnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaPenggugat; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Juli 2017Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Kpg. yang dimohonkan banding tersebut;Mengadili Sendiri: Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuksebahagian; Menyatakan sah Surat Perjanjian
    Nomor 2187 K/Pdt/2018Bahwa pekerjaan proyek tersebut tidak pernah selesai sampai dengandihentikan, karena Tergugat menyerahkan kepada pihak ketiga in casuPaulus Christianto Mella tanpa adanya Perjanjian Sub Kontrak danpersetujuan dari Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perjanjian
Putus : 08-09-2011 — Upload : 28-03-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 69/Pdt/2011/PT.KT. Smda.
Tanggal 8 September 2011 — - H. RAMADHAN Melawan - YAYASAN PEDULI LINGKUNGAN
91 — 54
  • Smda,serta dengan memperhatikan surat memori banding yangdiajukan Penggugat/Pembanding ternyata terdapat hal halyang perlu dipertimbangkan lagi ;Dalil dalil dalam memori' banding yang diajukanPenggugat/Pembanding sebagai berikut Bahwa Pembanding berkeberatan ataspertimbangan Majelis Hakim yangmembebankan pembuktian kepadaPenggugat/Pembanding tentang adanya pihaklain yang menghalangi perjanjian jual belibesi tua 3; Bahwa Majelis Hakim salah dalam memahamiisi perjanjian jual beli besi tua antaraPenggugat
    /Pembanding denganTergugat/Terbanding ; Bahwa berdasar bukti P 17 berupa AktaNotaris Perjanjian kontrak ikatan jualbeli besi tua PT.
    akandilakukan sekaligus atas tagihan pihak CV.LIMBAH BINA SEJAHTERA( Penggugat/Pembanding ) 5Bahwa selain itu Penggugat/Pembandingtelah mengeluarkan uang sebesar Rp.1.000.000.000, ( satu) milyar rupiah )atas permintaan Tergugat/ Terban dingsehingga menjadi tanggung jawabTergugat/Terbanding ; Bahwa Penggugat/Pembanding berkeberatanatas pertimbangan Majelis Hakim =yangmengesampingkan seluruh dalil dalilPenggugat/Pembanding yang secara nyataTergugat/Terbanding telah lalai memenuhikewajiban sesuai perjanjian
    PATRISIUSSABRAN selaku Ketua Yaya san Peduli Lingkungan yangdituangkan dalam Akte Notaris No : 81 tanggal 30 Maret2007 yang dibuat NANCY NIRWANA SOMALINGGI, SH kemudianakta perjanjian kontrak ikatan jual beli besi tua PT.
    jual belisebagai pihak dalam perkara ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempertimbangkan14Tergugat/Terban ding sebagai pemilik barang ( besi tua )sudah seharusnya menjamin bahwa barang ba rang yangmenjadi obyek perjanjian dapat dikuasai bebas olehPenggugat/Pembanding bukan sebaliknya Penggugat/Pembandingsebagai pemilik barang harus menghadapi' pihak lain yangmenghalangi Penggugat/Pembanding untuk menguasai secarabebas ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerimaalasan Penggugat/Pem banding
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 30-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 PK/Pdt/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — Dr. H. SJAHRAZAD MASDAR, M.A VS P.T. MUTIARA HALIM
61 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perjanjian
Register : 01-04-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/PDT.G/2015/PN PTK
Tanggal 25 Februari 2016 — IR. EDWARD LIENARDO lawan 1.MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA 2.DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK CQ PEJABAT PEMBUAT OMITMENT PPK 3.DIREKTUR PT. WIDHA
156 — 28
  • Bahwa Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani di Pontianak padahari Kamis tanggal 14 November 2013 Nomor 2136/PL16/PK/2013, diaddendum dengan Nomor 2174/PL16/PK/2013 tanggal 20 November 2013mengenai harga borongan juga sudah termasuk pengeluaran berupa pajakdan mengenai jangka wakiu pelaksanaan sejak tanggal 14 November 2013sampai dengan 28 Desember 2013 (45 hari kalender)..
    KELEBIHAN PIHAK DALAM GUGATANBahwa Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah memberipekerjaan kepada Penggugat balk dengan Perjanjian PekerjaanPembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap Politeknik Negeri PontianakNomor . 2136/PL 16/PK/2013 Tanggal 14 Nopember 2013, maupundengan addendum Nomor : 2174/PL 16/PK/2013 Tanggal 20 Nopember2013, sehingga secara hukum Tergugat tidak dapat dilibatkan jika terjadipermasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut clan dengan demikianTergugat tidak dapat
    Bahwa benar secara hukum, bahwa kontrak antara Penggugat denganTergugat Il dengan Surat Perjanjian Nomor : 2136/PL 16/PK/2013Tertanggal 14 Nopember 2013 termasuk addendum yang dibuatantara Penggugat dengan Tergugat Il dengan nomor : 2174/PL16/PK/2013 tertanggal 20 Nopember 2013, namun Tergugat secaralegal letterlijk tidaklah turut mengetahui Kontrak maupun addendumterhadap kontrak awal tersebut ;4.
    Kompentensi Absolut Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalamGugatan tercipta berdasarkan pelaksanaan pekerjaan kostruksipembangunan gedung kuliah terpadu tahap Politeknik Negeri Pontianakyang dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama antara penggugatdan tergugat Il nomor 2136/PL16/PK2013 tanggal 14 Nopember 2013(PERJANJIAN )beserta Adendumnya.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam perjanjian apabila dikemudian hariterjadi sengketa diantara para fihak, para fihak telah sepakat untukmemilin Badan
    Arbitrase Nasional Indonesia ( BANI) sebagai pilihanforum hokum penyelesaian sengketa, dan bukan forum lain termasukperadilan umum, dengan demikian hanya BANI yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa diantara para pihak atas pelaksanaanPERJANJIAN.Bahwa apabila kita cermati inti dari gugatan a quo pada dasarnyamerupakan sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Ilterhadap pelaksanaan PERJANJIAN, sehingga berdasarkan ketentuandalam perjanjian, penyelesaian sengketa antara penggugat dan parapihak
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 14-08-2013 — Upload : 28-10-2013
Putusan PT SEMARANG Nomor 297/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 14 Agustus 2013 — SRI MONTO (PENGGUGAT) MELAWAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PEKALONGAN (TERGUGAT I); KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CABANG PEKALONGAN (TERGUGAT II);
106 — 45
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 22-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3046 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — SURESH G. VASWANI VS RAM PRAKASAH PANDEY, DK
218 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada Penggugat atas perjanjian yang telahdilanggar oleh Tergugat I:.
    Nomor 3046 K/Pdt/201710.Bahwa menurut Imam Soepomo, dalam bukunya berjudul PengantarHukum Perburuhan, dinyatakan sebagai berikut: Perselisihan hak adalahperselisinan yang timbul karena salah satu pihak pada perjanjian kerjaatau perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian ataupunmenyalahi ketentuan hukum ...dstr.
    Kerja;Bahwa tegastegas suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yangmembuatnya dan tidak dapat membawa keuntungan, apalagi kerugianternadap pihakpihak yang berada di luar perjanjian.
    Dan Hapus, SehinggaPenggugat Tidak Dapat Mengajukan Gugatan Wanprestasi AtasPelanggaran Perjanjian Kerja Termaksud Dikarenakan Perjanjian KerjaTelah Berakhir dan Hapus;Bahwa UndangUndang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal61 teng berakhirnya perjanjian kerja, menyatakan:Pasal 61 ayat (1) Perjanjian kerja berakhir apabila:a. pekerja meninggal dunia;b. berakhirnya Jjangka waktu perjanjian kerja;c. ...dstr.d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkandalamperjanjiankerja, peraturan
    perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkanberakhirnya hubungan kerja;Bahwa dalam ketentuan Pasal 4.3 Perjanjian Kerja, mengenai syaratsyarat terkait berakhirnya Perjanjian.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 21-10-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2441 K/Pdt/2020
Tanggal 21 Oktober 2020 — SYAMSIR SILALAHI vs PT BCA FINANCE
180 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SUMBER Perdata Perjanjian
Putus : 08-12-2014 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN SUMBER Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbr
Tanggal 8 Desember 2014 — H.DURAKIM, dkk lawan KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA, dkk
208 — 85
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 24-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1631 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Juni 2013 — TAFIKURRAHMAN, S.Pt ; SATRIAWAN R,dkk
78 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Tergugat I), denganperjanjian dibawah tangan dan dikuatkan dengan perjanjian di hadapan Notaris hariKamis tanggal 22 Mei 2010 dihadapan Notaris Pengganti Eddy Hermansyah,SH.Jurianto Ardiansyah,SH, MK ( akta Notaris Nomor : 29);Bahwa harga rumah tersebut dijual oleh Tergugat kepada Penggugat sebesarRp85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secaraberangsur/bertahap, dengan perincian:a Sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) telahdibayar oleh penggugat kepada
    Tergugat I pada tanggal 22Mei 2010;b Sedangkan sisanya sebesar Rp35.000.000, (tiga puluh limajuta rupiah), akan dibayarkan pada saat sertifikat asliditerima oleh Penggugat, yang telah balik nama atas namaPenggugat, sesuai dengan perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat I;Bahwa Tergugat I telah membuat pernyataan pada tanggal 22 Mei 2010berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, SH,bahwa TergugatI bersedia dan sanggup menyerahkan sertifikat atas penjualan rumahtersebut
    Menyatakan hukum bahwa akta perjanjian jual beli nomor 29 yang dibuat oleh dandihadapan Notaris/PPAT pengganti Eddy Hermansyah, SH yaitu JuriantoArdiansyah, SH, MK tanggal 22 Mei 2010 adalah sah dan mengikat para pihakyaitu Penggugat dengan Tergugat I ;4.
    bahwa telah terjadi Wanprestasi dapat dibaca pada gugatan angka sampaidengan 5, sedangkan perbuatan melawan hukum dilihat pada angka 6 danseterusnya, demikian juga dengan petitumnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambilputusan, yaitu putusan No. 18 /Pdt.G/2011/PN.Mtr. tanggal 22 Juli 2011 yangamarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:e Menolak eksepsi para Tergugat;DALAM POKOK PERKARA:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan hukum bahwa Akta Ikatan Perjanjian
    Sebab secara yuridis akta notariil adalahakta otentik karenanya merupakan bukti yang sempurna tentang adanyahubungan hukum antara Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding)dengan turut Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I/turut Terbanding).Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa ikatan jual beli tersebut sah danmengikat bagi para pihak, sehingga para pihak dalam hal ini TermohonKasasi dant turut Termohon Kasasi haruslah mematuhi seluruh isi perjanjiansebagaimana dalam perjanjian ikatan jual beli yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 07-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1209 K/Pdt/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — HANAFI HAMID ; PT. SRIMAS RAYA INTERNASIONAL, DKK
180 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tersita adalah pemilik atas Rumah Toko (Ruko) 3 lantai,Komplek Palm Spring Blok A1 Nomor 11 Batam Centre, Taman BaloiKota, Batamdengan batasbatasnya:Sebelah Timur dengan jalan;Sebelah Barat dengan tanah kosong;Sebelah Selatan dengan Ruko Komplek Palm Spring Blok A1 No. 12;Sebelah Utara dengan Ruko Komplek Palm Spring Blok A1 Nomor 10;Ruko tersebut awalnya dibeli oleh Turut Terlawan Tersita dari TerlawanPenyita, yang selanjutnya oleh Turut Terlawan Tersita dijual Kembalikepada Pelawan berdasarkan perjanjian
    Ruko tersebut awalnya dibeli oleh TurutTerlawan Tersita dari Terlawan Penyita, yang selanjutnya oleh Turut TerlawanTersita dijual kembali kepada Pelawan berdasarkan perjanjian jual beli di bawahtangan tertanggal 21 September 2005;Bahwa kemudian pada poin ke2 Pelawan menyatakan bahwa jual beli antaraPelawan dengan Turut Terlawan Tersita sudah dengan sepengetahuan TerlawanPenyita.
    Srimas Raya Internasional) yang tidak boleh merugikanPemohon Kasasi sebagai pembeli yang beritikad baik;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karenaPutusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Batam sudah tepat dan benar serta tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa yang menjadi alas hak Pemohon Kasasi dengan obyek sengketaadalah perjanjian