Ditemukan 379075 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 580/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ITOCHU INDONESIA
139 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 580/B/PK/Pjk/2019(Dalam Rupiah) NoUraianPemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor 3.973.765.256,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 261 .345.429.575,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 24.244.922.489,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00 a.6 Jumlah seluruh penyerahan289.564.117.320,00 b.
.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 261.345.429.575,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 24.244.922.489,00 Halaman 2 dari 10 halaman.
Thamrin Kav. 28 30, Jakarta, 10350, sehingga pajakNovember atas nama: PT Itochu Indonesia,dihitung kembali menjadi sebagai berikut: NoUraianJumlah 1Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor 3.973.765.256,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 261.345.429.575,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 24.244.922.489,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00 a.6 Jumlah
a.1 Ekspor 3.973.765.256 ,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 261 .345.429.575,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 24.244.922.489,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00 a.6 Jumlah seluruh penyerahan289.564.117.320,00 b Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajakoleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri0,00 Perhitungan PPN Lebih Bayar : a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar
Jumlah (a+b)8.880.980.759,000,008.880.980.759,00 PPN yang kurang dibayar NIHIL Halaman 8 dari 10 halaman.
Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2086/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
155 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan yang PPN dipungut sendiri 510.693.689 c. Penyerahan yang tidak dipungut 3.128.187.162 d. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidakterutang PPN 35.250.000 Jumlah seluruh penyerahan 43.264.170.208 2. Penghitungan PPN kurang bayar a. Pajak Keluaran yg hrs dipungut/dibayar 51.069.369b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 357 331.688c. Dibayar dengan NPWP sendirid. Lainlain e. Jumlah Pajak Masukkan yang dapatdiperhitungkan 357 .331.688f.
Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih)bayar (306.262.319)3. Kelebihan Pajak Yang Dikompensasikan keMasa Berikutnya 306.262.3194.PPN yang kurang ( Lebih) dibayar 5. a. Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP a. Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP 6.Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil Halaman 2 dari 9 halaman.
Penyerahan yang PPN dipungut sendiri Rp 510.693.689c. Penyerahan yang tidak dipungut Rp 3.128.187.162d. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 35.250.000Jumlah seluruh penyerahan Rp 43.264.170.2082. Penghitungan PPN kurang bayar Rpa. Pajak Keluaran yg hrs dipungut/dibayar Rp 51.069.369b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan Rp 357.331.688c. Dibayar dengan NPWP sendiri Rp d. Lainlain Rp e.Jumlah Pajak Masukkan yang dapat diperhitungkan Rp 357.331.688f.
Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar Rp (306.262.319)3. Kelebihan Pajak Yang Dikompensasikan ke Masa Berikutnya Rp 306.262.3194. PPN yang kurang (Lebih) dibayar Rp =5. a. Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP Rp Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2086/B/PK/Pjk/2018b. Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP Rp 6.
Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Rp NihilMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89413/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 B/PK/Pjk/2018 Tanggal 14 Februari 2018 — PT AGRO BUKIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
142 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perhitungan PPN kurang bayar menurut PemohonBanding seharusnya adalah sebesar NIHIL dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Jumlah 1 Dasar Pengenaan Pajak 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yangsama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.771.817.554,00 b.3. STP (Pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain b.6.
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (ad) (8.771.817.554,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 8.771.817.554,00b Dikompensasikan ke Masa pajak ....... (karena* pembetulan)c. Jumlah (a+b) 8.771.817.554,00 4 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 5 Sanksi Administrasi a.
Uraian Jumlah 1 Dasar Pengenaan Pajak Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.771.817.554,00b.3. STP (Pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 8.771.817.554,00c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) 8.771.817.554,00e.
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (ad) (8.771.817.554,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 8.771.817.554,00b. Dikompensasikan ke Masa pajak ... (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) 8.771.817.554,00 4 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 300/B/PK/Pjk/2018 5 Sanksi Administrasi a.
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 6 Jumlah PPN ymh Dibayar (4+5.a) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66019/PP/M.XVIB/16/2015 tanggal 25 November 2015, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Putus : 19-04-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2619 B/PK/PJK/2022 Tanggal 19 April 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KUSUMO DEWI ABADI
59 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 604 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INTI INDOSAWIT SUBUR
72 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 B/PK/PJK/2021 Tanggal 18 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
66 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 830 B/PK/PJK/2017 Tanggal 23 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DARMA HENWA, Tbk.
175 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, PPN Masukanterkait dengan biaya tersebut di atas seharusnya dapatdikreditkan;Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Pemohon Banding diatas, biaya tersebut di atas mempunyai hubungan langsungdengan kegiatan produksi dan PPN Masukannya dapatdikreditkan;Transaksi dengan PT Orix Indonesia Finance sebesarRp65.000.000,00 dengan PPN sebesar Rp6.500.000,00;Penjelasan Pemohon Banding:Bahwa transaksi tersebut biaya sewa mobil kijang yangdikategorikan sebagai mini bus sesuai dengan keterangandalam
Dengandemikian, PPN Masukan atas biaya rental tersebutseharusnya dapat dikreditkan;Transaksi dengan PT Maksimarka Komunikasi sebesarRp48.780.000,00 dengan PPN sebesar Rp4.878.000,00;Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi PPN Masukantersebut di atas dengan alasan tidak dapat dilakukanHalaman 8 dari 39 halaman.
Putusan Nomor 830/B/PK/PJK/2017huruf b UndangUndang PPN, Pajak Masukan yangdibayar untuk pengeluaran tersebut tidak dapatdikreditkan;f.
9 ayat (8) huruf b UndangUndang PPN danpenjelasannya;g.
Putusan Nomor 830/B/PK/PJK/2017yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf cUndangUndang PPN;5.4.
Putus : 20-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3075 B/PK/PJK/2022 Tanggal 20 Juni 2022 — PT TETRA PAK INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1749/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LOTTE TRADE AND DISTRIBUTION
149 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1749/B/PK/Pjk/2019Bahwa berdasarkan penjelasan dari surat permohonan bandingPemohon Banding maka perhitungan PPN Masa Juni Tahun 2010 menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut: Menurut Kep Menurut Selisih AjukanKet Keberatan Pemohon Bandinelerangan DJP Banding g(a) (b) (ba)Dasar Pengenaan Pajak:a. Penyerahan yang terutang PPN:a.1. Ekspor 414.813.293 414.813.292 1a.2. Penyerahan PPN dipungut 5.550.467.651 5.433.633.637 116.834.014sendiria.3. Penyerahan PPN tidak dipunguta4.
Jumlah Seluruh Penyerahan (a.3) 9 969280.944 9.848.446.929 146 354 q45Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran dipungut 555.046.765 543.363.345 11.683.420b. Dikurangi: b.1. Pajak Masukan diperhitungkan 577.918.044 843.038.831 265.120.78762 Lainiain 1.971.935.235 1.971.935.235b.3. Jumlah (b.1 + b.2) 2.590,699.278 2:014.874.086) 565 400,787c. Jumlah Pajak dapat diperhitungkan 249893.279 2.814.974.0686 565 499 787d.
PPN Kurang Bayar (ac) 1.994.806.9514 2.271.610.721 976 g04.207Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa 2.271.610.721 2.271.610.721berikutnyab. Jumlah (a) 2.271.610.7211 2.271.610.721PPN yang Kurang dibayar 276.804.207 (276.804.207)Sanksi Administrasi: a.
Run Pasal 13 ayat (3) UU 9576 04.207 (276.804.207)Jumlah PPN harus dibayar 553.608.414 (553.608.414) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amarPUT104687.16/2010/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorHalaman 2 dari 9 halaman.
Rasuna Said Kav.C5, Karet,Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, sehingga dihitung kembali menjadisebagai berikut : No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 5.965.280.944,002 Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 555.046.765,003 Pajak yg dapat diperhitungkan Rp 2.814.974.066,00Jumlah Perhitungan PPN yang kurang / (Lebih) (2.259.927.301 ,00). dibayar Rp5 Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 2.271.610.721,006 PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 11.683.420,007 Sanksi Administrasi
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3710 B/PK/PJK/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 — PT LESTARI ALAM RAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3740 B/PK/PJK2022 Tanggal 23 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HITACHI CHEMICAL INDONESIA
58 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-07-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3488 B/PK/PJK/2022 Tanggal 20 Juli 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SHOWA DENKO MATERIALS INDONESIA (dahulu bernama PT HITACHI CHEMICAL INDONESIA),
56 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3227/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SATYA KISMA USAHA
165 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penghitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 667b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 603b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 103b.5. Lainlainb.6 Jumlah 706c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKPd. Jumlah yang dapat diperhitungkan 706e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (39.3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 39b.
PPN yang kurang dibayar5. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP. Bunga Pasal 13 (5). Kenaikan Pasal 13A. Kenaikan Pasal 17C (5)Kenaikan Pasal 17D (5)g. Jumlah6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar TmA>ID/Q!oN/o Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Mei 2015;Halaman 2 dari 9 halaman.
Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 793.750.000a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah Seluruh Penyerahan 7.463.856.701Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 667.010.670b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 603.585.4062.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri6.670.106.701 a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut793.750.000 a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah Seluruh Penyerahan717.463.856.701 Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 667.010.670b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 603.585.4062.
Dibayar dengan NPWP sendiri 103.382.094Jumlah pajak dapat diperhitungkan 706.967.500Jumlah penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (39.956.830)Kelebihan Pajak yang sudah:a.
Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2139/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAMBANG SEJATI
147 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan yang dibebaskan pengenaan PPN d. Dikurangi: ReturPenjualan e. Jumlah 2.959.000.000 2 Pajak Keluaran:a. Pajak Keluaran dengan Tarif Efektif 295.900.000b. Dikurangi: PPN atas Retur Penjualan c. Jumlah Pajak Keluaran yang harus Dipungut Sendiri 295.900.0003 Pajak yang dapat Diperhitungkan:a. PPN yang disetor dimuka dim masa yang sama 28.117.174a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 140.814.455 d. Kompensasi kelebihan PPN bulan yang lalu f. Dikurangi: PPN atas Retur Pembelian g.
Penyerahan yang dibebaskan pengenaan PPN 0ds, damian 2.959,000,0002. Pajak Keluaran:a. Pajak keluaran dengan tarif efektif 295.900.000b. Dikurangi: PPN atas Retur Penjualan 0c. Jumlah pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 295.900.0003. Pajak yang dapat diperhitungkan:a. PPN yang disetor dimuka dalam masa yang sama 0b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 28.117.174d. Dibayar dengan NPWP sendiri 4140.814.455g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 168.931.6294.
PPN yang kurang / (Lebih) dibayar:yang oft Y 126.968.3715. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 06. PPN yang kurang dibayaryang 9 126.968.371; Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP 60.944.8188.
Penyerahan yang dibebaskan pengenaan PPN 0d. Jumlah 2.959.000.0002. Pajak Keluaran:a. Pajak keluaran dengan tarif efektif 295.900.000b. Dikurangi: PPN atas Retur Penjualan 0c. Jumlah pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 295.900.0003. Pajak yang dapat diperhitungkan:a. PPN yang disetor dimuka dalam masa yang sama 0b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 28.117.174d. dibayar dengan NPWP sendiri 140.814.455 Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2139/B/PK/Pjk/2018 g.
PPN yang kurang / (Lebih) dibayar: 126.968.3715. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 06. PPN yang kurang dibayar 126.968.3717. Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP 60.944.8188.
Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4049/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — PT NIKOMAS GEMILANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
204 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
204 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1367/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
174 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1367/B/PK/Pjk/2019STP PPN Masa Pajak September 2011 Nomor: 00050/107/11/092/12tanggal 19 Oktober 2012 yang seharusnya tidak dikenakan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 5 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116185.99/2011/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal
Putus : 30-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
331 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 2.642.154.938,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan: Rp 6.219.964.751,005 Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) bayar Rp 5.203.583.539,006 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 220.004.820,007 PPN Kurang/(Lebih) dibayar Rp 5.423.588.359,008 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 2.497.720.099,00b.
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 220.004.820,009 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 8.141.313.278,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Juli 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Juli2019
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 220.004.820,009 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 8.141.313.278,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3434/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 4 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
148 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, Karena dalam perkara aquo berupa substansi telah diperiksa, diputus dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu mengenai yuridis fiskalmengenai pemusatan pelaporan dan pemungutan PPN
, sehinggaTermohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding tidakmelaporkan penjualannya pada KPP tempat terdaftar akan tetapidilaporkan dalam SPT Masa PPN Kantor Pusat yang terdaftar di KPPPratama Surakarta dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2ayat (2), Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan
Putus : 23-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3752 B/PK/PJK/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MASKAPAI PERKEBUNAN LEIDONG WEST
INDONESIA
63 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147/B/PK/PJK/2016 Tanggal 3 Mei 2016 — CV. NUSA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
141 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dikarenakan dari awal hingga akhir pemeriksaan Pemohon Bandingbenarbenar tidak mengetahuinya dan bukan faktor kesengajaan makaPemohon Banding mohon membatalkan SKPKB PPN NomorHalaman 2 dari 11 halaman.
Pertokoan Kebondalem, Blok C Nomor 5, Purwokerto, Jawa Tengah,dengan perhitungan sebagai berikut:DPP PPN Rp 103.945.000,00Pajak Keluaran harus dipungut/bayar sendiri Rp 10.394.500,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00 ..)Halaman 3 dari 11 halaman.
Putusan Nomor 147/B/PK/PJK/2016PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp 10.394.500,00Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00 )PPN masih harus (Lebih) dibayar Rp 10.394.500,00Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 4.989.360,00Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0,00 )Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar Rp 15.383.860,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put54708/PP/M.1IIB/16/2014 tanggal 28 Agustus 2014 diberitahukan
Namun mengapa tetap kami dibebani untuk membayarPPN Keluaran tanpoa mengakui PPN Masukannya bahkan dikenakandenda 48% ditambah sanksi administrasi 2% dari peredaran bruto;Apakah adil bila kami bukan yang berbuat, tapi kami yangmenanggung/dibebani akibatnya.
yangharus dibayar Masa Pajak Juni 2007;Pengajuan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;Yaitu kami ditetaokan membayar PPN Keluaran namun PPN Masukantidak bisa dikreditkan, juga kami harus dikenakan denda sebesar 48%.Padahal keuntungan kami dalam menjalankan perusahaan hanya sekitar5%;Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Kepada Mahkamah Agung DalamHal Peninjauan Kembali;1.Memperoleh rasa keadilan yang nyata, karena Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) secara materi tidak merugikannegara