Ayat (1)Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, mMemutusdan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahansetelah menempuh upaya administratif.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 18,Pasal 75, Pasal 76 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 5, 6, 7, 8, Pasal 2ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif sebagaimana dipaparkan di atas (videHal. 28 dari 47 hal.

Administrasi pemerintahan menggunakanperaturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.Ayat (2)Dalam hal peraturan Dasar penerbitan keputusan dan/atautindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilanmenggunakan ketentuan yang diatur dalam UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum in litis,Pengadilan akan meneliti dan menelusuri aturan dasarnya yangHal. 29 dari 47 hal.

Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif menurut Majelis Hakim PedomanHal. 31 dari 47 hal.

Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif sebagaimana dipaparkan di atas (videsupra) dikaitkan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati KlatenNomor 881/0673/29 tertanggal 15 Oktober 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Tanpa HakPensiun a.n.

Oleh karena itu Sengketa Tata UsahaNegara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukanGugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara JuntoPasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 tentangPedoman penyelesaian sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif;10.Bahwa akibat dari tindakan Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagiPenggugat sesuai substansi yuridis yang terkandung

Kanit V Subdit Ill Tahbang DitreskrimumPolda Sulawesi Selatan, tertanggal 23 Oktober 2018 yang diterimaPenggugat pada tanggal 19 November 2018 ; Bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan kenyataan tersebut gugatanterhadap Keputusan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55Junto Pasal 5Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi

Hakim Agung berpendapat lain, makakami mohon agar kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena Judex Facti sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa syarat esensial dalam sengketa

administrasi pemilihan, yaitu ParaPenggugat harus sudah menempuh seluruh upaya administratif diBawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu) Kabupaten/Kota sebelummengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

SMG. tanggal 14 Desember 2019 tersebut,sistematika pertimbangan terdiri dari Eksepsi dan Pokok Perkara, untuk itudalam pemeriksaan di tingkat banding inipun sestematikanya sama yaitudimulai dengan pertimbangan Eksepsi dan Pokok Perkara namun demikianHaL. 7 Perkara :60/B/2020/PT.TUN.SBY.Majelis Hakim Banding berpendapat sebelum mempertimbangkan materieksepsi dan pokok perkaranya, maka terlebih dahulu mencermati ketentuanPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan setelah menempuh UpayaAdministratif ; Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat ( 2) menyatakan dalam hal peraturandasar penerbitan keputusan dan atau tindakan tidak mengatur upayaadministratif Pengadilan Menggunakan ketentuan yang diaturdalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75Undang Undang Nomor 30 Tahun 2018 Administrasi Pemerintahan ; Ayat(1): ........dst Ayat (2) : Upaya administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas : (a

warga masyarakat dapatmengajukan gugatan ke pengadilan : Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti alat bukti berupa Surat P 1 sampai dengan Bukti Surat P 9 tidakterdapat permohonan yang diajukan oleh pihak Pembanding / Penggugat untukHaL. 8 Perkara :60/B/2020/PT.TUN.SBY.mengajukan upaya keberatan maupun banding administrasi sebelummengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang diamanatkan olehPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan setelah menempuh UpayaAdministratif dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan maka dengan demikian gugatan Pembanding /Penggugatberalasan hukum tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi maupun pokokperkaranya menurut hemat Majelis Hakim Banding tidak perludipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang,bahwa oleh karena gugatan Pembanding /Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang

(Satu jutasembilan ratus empat belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebelum mempertimbangkanpokok perkara terlebin dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telahmengajukan upaya administrative sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku sebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 75 ayat (1) UndangUndangNomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. pasal 2 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 tahun 2018 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdiminstratif menyatakan Pengadilan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upayaAdministrasi.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 75 UndangUndang AdministrasiPemerintahan upaya administrasi terdiri dari keberatan dan bandingAdministrasi.

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus Sengketa Administrasi Pemerintahan diTingkat Banding menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter MonginsidiNomor 01 Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara, Kalimantan Timur (75511) Telp. 661029perkara ini memberikan kuasa kepada : Purnomo, S.H ;Jabatan Kepala Bagian WHukum SekretariatDaerah Kabupaten

TUN.JKTHukum (PKBHI) PERADI berkedudukan di JalanLetjen Suprapto (Komplek Ruko Century) Nomor 9Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu,Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Tanggal 19 Agustus 2019selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/PENG Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Administrasi PemerintahanNomor :123/B/2020/PT.TUN.JKT. setelan membaca, mempelajari denganSOKSAIMA 5 nn nn nn nn nn enema nnn

Makaberdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia (PERMA) nomor 6 tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi setelah menerima, memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahansetelah menempuh upaya Administratif, pengajuan gugatan AQUO masihdalam tenggang waktu yang diberikan oleh Undangundangsebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 UndangundangRepublik Indonesia nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah denganketentuan Undangundang

Bahwa setelah menempuh (exhausted) upayaadministratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketatersebut dapat diajukan kepada PTUN;Bahwa untuk mengetahui lebih jelas bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuhUpaya Administratif, dapat dilihat bunyi normanya yaitu sebagai berikut :Pasal 2 ayat :(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa

Administrasi Pemerintahan setelah menempuhUpaya Administratif, secara tegas mengatakan dalam Pasal 2 ayat (1)yaitu:Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelahmenempuh upaya administratif.Bahwa berdasarkan norma tersebut diatas secara jelas bahwa upayaadministratif yang terdiri dari keberatan dan banding adminstratif adalahbersifat komulatif dalam arti makna yang terkandung dalam norma tersebutharus dilaksanakan secara utuh menyeluruh

Bahwa setelah menempuh (exhausted) upayaadministratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketatersebut dapat diajukan kepada PTUN;Bahwa untuk mengetahui lebih jelas bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2)Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuhUpaya Administratif, dapat dilihat bunyi normanya yaitu sebagai berikut:Pasal 2 ayat :(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelahmenempuh Upaya Administratif secara utuh menyeluruh dan tuntas yangterdiri dari upaya keberatan dan banding administratif sedangkanPenggugat tidak pernah melakukan upaya administratif secara utuhmenyeluruh tuntas yaitu Banding Administratif., yang bersifat wajib(mandatory) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN, maka jelasPengadilan TUN.

Administrasi Pemerintahan setelah menempuhUpaya Administratif, secara tegas mengatakan dalam Pasal 2 ayat (1)yaitu:Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelahmenempuh upaya administratif;Bahwa berdasarkan norma tersebut diatas secara jelas bahwa upayaadministratif yang terdiri dari keberatan dan banding adminstratif adalahbersifat komulatif dalam arti makna yang terkandung dalam norma tersebutharus dilaksanakan secara utuh menyeluruh

Bahwa selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhUpaya Administrasi menyebutkan bahwa :Halaman 4 dari 69 Halaman Putusan Nomor 38/G/2019/PTUN.ABNPengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuhupaya administras;.

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif, menyebutkan:Pasal 2:Ayat (1) : Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelahmenempuh upaya administratif,Ayat (2) : Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatansengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukumacara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalamketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,Pasal 3:Ayat(1) : Pengadilan dalam

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif;b.

Menimbang, bahwa tenggang waktiu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamKetentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 TahunHalaman 52 dari 69 Halaman Putusan Nomor 38/G/2019/PTUN.ABN2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi PemerintahanSetelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan: Tenggang waktupengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejakkeputusan atas upaya administratif

;Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi PemerintahanSetelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8,disebutkan: Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, danKetentuan Pasal 1 angka 9, disebutkan: Hari adalah hari kerja,Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P2.A dan P2.B, dapatdiketahui bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepadaTergugat yakni Bupati Halmahera Utara tertanggal 25 Juli 2019

Bahwa penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan terhadapObjek Sengketa maka upaya administrasi dilakukan sesuai denganPasal 75 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan jo Pasal 129 UndangUndang No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;.

Bahwa uraian poin 7 di atas dipertegas dengan Pasal 2 ayat (1)PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,berbunyi:Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelahmenempuh upaya administratif;Dimana istilan Pengadilan yang dimaksud Pasal di atas merupakanPengadilan Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut merujukHalaman 5 dari 69 hal.Put.137/G/2019/PTUNMdnpada

Pasal 1 angka 8 PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif, berbunyi:Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;9.

Bahwa objek gugatan merupakan bagian dari administrasipemerintahan dan dalam penyelesaian administrasi pemerintahanwajib (condition sine qua non), upaya administrasi harus ditempuhsebagai pintu bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan kepengadilan yang mengacu pada UndangUndang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6 Tahun 2018Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi PemerintahanSetelan Menempuh Upaya Administratif;.

Administrasi PemerintahanSetelan Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelahmenempuh upaya administratif.Bahwa walaupun Presiden tidak memberikan balasan untukmenjawab keberatan Penggugat, Penggugat telah dengan berbesarHalaman 11 dari 69 hal.Put.137/G/2019/PTUNMdn21.22.23.24.hati mengajukan banding administrasi sesuai dengan Pasal 129 ayat(4) UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

PERMA No. 6 Tahun 2018Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ; Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 30 Tahun 2014 #42x1'Tentang AdministrasiPemerintahan, berbunyi :(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau~ Tindakan dapat mengajukan UpayaAdministratif kepada Pejabat Pemerintahan atau AtasanPejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusandan/atau Tindakan ; (2) Upaya Administratif sebagaimana

Bahwa uraian poin 13 sampai poin 19 di atas merupakan upayaadministrasi yang dilakukan Penggugat merujuk pada UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahanjo PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyeleseaian Sengketa Administrasi Pemerintahan; 23.Bahwa poin diatas dan/atau upaya administrasi yang dilakukanPenggugat memiliki akibat hukum berupa dianggap dikabulkansebagai bentuk tidak dilakukannya atau tidak adanya tindakanatas upaya administrasi tersebut berupa jawaban dari lembagatempat

Bahwa selanjutnya dalildalil Penggugat yang mengkaitkaitkanpersoalan a quo dengan mengulas dan membahas ketentuan danpasalpasal yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, PERMA No. 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, UUNo. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah ulasanHal 44 Putusan PerkaraNo.179/G/2019/PTUNMDNdan bahasan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya denganperkara a quo.

Administrasi Pemerintahan setelah menempuhUpaya Administratif ;Hal 58 Putusan PerkaraNo.179/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa adapun pedoman penyelesaian upayaadministratif yang harus ditempuh oleh warga masyarakat sebelummengajukan gugatan ke Pengadilan menurut ketentuan Pasal 3Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuhupaya administrative adalah :(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikangugatan sengketa

Pasal 3 ayat (1) danPasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuhupaya administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa suratkeberatan Penggugat yang diterima oleh atasan Tergugat pada tanggal29 April 2019 dengan didaftarkannya Gugatan a quo pada tanggal 27Mei 2019, gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; 922222 nnn nnn nnn

~oaoBahwa lebih lanjut mengenai kewenangan absolut Peradilan TataUsaha Negara lebih ditegaskan juga dengan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhHalaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.ABN.Upaya Administratif, yang mana dalam Bab II mengenai Kewenangan,Pasal 2 menyebutkan:(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelahmenempuh

upaya administrasi; dan(2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatansengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukumacara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalamketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuBahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelan MenempuhUpaya Administratif, menyebutkan bahwa:Sengketa Administrasi Pemerintahan

adalah sengketa yang timbuldibidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat denganbadan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkankeputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukumpublikSetelah mencermati definsi Sengketa Administrasi diatas, maka diketahui benar bahwa ada sengketa administrasi antara Penggugat denganTergugat sebagai akibat dikeluarkannya objek gugatan, sehingga kemudian berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun

Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;1.Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif, sebelum Pengadilan menerima, memeriksa, memutusperkara a quo, tentunya Penggugat terlebin dahulu wajib untukmenempuh upaya administrasi yang diatur dengan UndangUdangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;Bahwa dalam

Bahwa selanjutnya MahkamahAgung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhHalaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.ABN.Upaya Administratif pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan:Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yangdilakukan dalam lingkup administrasi pemerintahan sebagai akibatdikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikanBahwa

Pengajuan Gugatan Dari Pihak Penggugat Tidak Memenuhi SyaratFormil Karena Tidak Menempuh Upaya Administrasi Yang TepatSebelumnyaBerdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administrasi, Pengadilan dinyatakan baruberwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikanSengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh UpayaAdministratif.Terkait dengan penerbitan

;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,dinyatakan bahwa :(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelahmenempuh upaya administratif.

;Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahansetelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 ayat (1) yang menentukanbahwa : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90(Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima olehwarga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau PejabatAdministrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administrati?

;Menimbang bahwa berdasarkan uraianuraian ketentuan hukumtersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif serta Pasal 77 ayat (1) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berpendapat

;Halaman 59 dari 63 HalamanPutusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMDMenimbang bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan hukumtersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugatke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 Agustus2020 dengan nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD telah lewat waktu yangditentukan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi PemerintahanSetelah

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 ayat 1berbunyi :Pengadilan Berwenang Menerma, Memeriksa, Memutus danMenyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuhupaya administrative;Halaman 9 dari 93 halaman. Putusan Nomor 24/G/2020/PTUNSRG.7.

Putusan Nomor 24/G/2020/PTUNSRG.1.4.2.1.5.Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2berbunyi :(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelahmenempuh upaya administratif;(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatansengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukumacara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalamketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 3berbunyi :(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikangugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakanperaturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atautindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilanmenggunakan ketentuan yang diatur dalam UndangUndangNomor

di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalamketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 3berbunyi :(3) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikangugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakanperaturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;(4) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan

Putusan Nomor 24/G/2020/PTUNSRG.Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif Jo Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan BeberapaKetentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 angka IV,maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenangmengadili perkara a quo atau setidaktidaknya menyatakan bahwagugatan tidak dapat diterima;2.

Apalagi bila merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6Tahun 2018 yang dapat diuraikan sebagai berikut:Pasal 2:(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelahmenempuh upaya administratif.(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikangugatan sengketa administrasi pemerintah menurut ketentuanHalaman 20 Put.95/G/2019/PTUNMdnhukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan laindalam ketentuan peraturan perundangundangan

yang berlaku.Pasal 3:(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikangugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakanperaturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut.(2) Dan tindakan tidak mengatur upaya administrasi, pengadilanmenggunakan ketentuan yang diatur dalam undangundang nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Pasal 5:(1) tentang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90(sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratifditerima oleh

Bukti T5: Fotokopi Salinan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentangpedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahansetelah menempuh upaya Administratif. ;6. Bukti T6: Fotokopi salinan UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;7. Bukti T7: Fotokopi Salinan UndangundangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

administrasi pemerintahan menggunakan peraturandasar yang mengatur upaya administratif tersebut;(2) dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atautindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakanketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati konsideranSurat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo (vide bukti P1),disebutkan bahwa yang menjadi peraturan dasar terbitnya objek

administrasi Pemerintahan setelahmenempuh upaya administratif, Proses penyelesaian gugatan sengketaadministrasi pemerintahan harus menggunakan peraturan yang mengaturtentang upaya administratif tersebut;Menimbang, bahwa adapun proses penyelesain sengketa melalui upayaadministratif menurut ketentuan Pasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa :(1) Sengketa Pegawail ASN diselesaikan melalui upaya administratit.(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif, yaitu sebagai berikut:Pasal 2:(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuhupaya administra.(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatansengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acarayang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku.Pasal 3:(1) Pengadilan dalam memeriksa

TENGGANG WAKTU GUGATAN.Bahwa mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 5 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif;Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa:Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh WargaMasyarakat atau diumumkan

;Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGPBahwa berdasarkan halhal yang telah dilakukan Penggugat sebagaimanauraian tersebut diatas, oleh karenanya Gugatan Penggugat diajukan masihdalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanyakeputusan banding administratif sebagaimana ketentuan Pasal 5 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif tersebut;IV.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhUpaya Administratif menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima,memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahsetelah menempuh upaya administrasi ;6.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhUpaya Administratif menyatakan bahwa Tenggang waktu pengajuangugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusanatas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkanoleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menanganipenyelesaian upaya administrasi ;7.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelahMenempuh Upaya Administratif ("Perma Upaya Administratif)menyatakan:"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuhupaya administratif."Ketentuan diatas menyatakan bahwa kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara baru muncul ketika upaya administratif telah ditempuh;4.

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1)menyatakan: "Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuhupaya administrasi".Bahwa dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Bahwa gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat tata UsahaNegara".Bahwa juga diatur dalam

Eksepsi Kewenangan Absolut (berkaitan dengan syarat pengajuan gugatanTUN) ; Bahwa berdasarkan :Pasal 2 dan Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pmerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministrasi j.o. Pasal 75 dan Paal 76 UU No. 30 Tahun 2014 TentangUpaya Administrasi jo.

Pasal 48 ayat 1 UU No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Yang telah dengan tegas menentukan bahwa PENGADILAN TUNberwenang mengadili sengketa administrasi yang telah memiliki keputusanatas upaya administrasi; Bahwa dengan demikian Pengadilan TUN Manado secara hukum tidakHalaman 16 dari 42 Hal.

Putusan Nomor : 3 1/G/2020/PTUN.MdoPenggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado padatanggal 1 September 2020, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatansetelah menempuh upaya administratif sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministrasi, Oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat CacatFormal tidak beralasan hukum dan patut

Pejabat Pemerintahan wajib menetapkankeputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima)hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (4).Bahwa selain itu menurut Bab Il Kewenangan Pasal 2 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif :Halaman 9 Putusan Perkara Nomor:46/G/2019/PTUN.BJMayat (1) Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa

administrasi pemerintahan setelahmenempuh upaya administratif.Bahwa Penggugat mengetahui tentang Objek Sengketa pertama kaliberdasarkan adanya surat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugatdengan surat Nomor :347/20063.72/VII/20019 Tanggal 12 Juli 2019 PerihalPengembalian Berkas Permohonan Pelayanan Pengukuran danPemetaan Bidang Tanah Karena Overlap yang isinya Setelah kamilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang saudaramohonkan dipeta kami overlap dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :11990

tanggal 10 September 2019 dan diterimaoleh staff pada kantor Tergugat tanggal 12 September 2019 hal tersebutsampai dengan diajukannya gugatan perkara a quo Tergugat tidak tidakmemberikan jawaban.Maka sesuai dengan ketentuanPasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1), (2),(3), (4), (5), (6), (7) UndangUndang RI Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan.Serta memperhatikan ketentuan dalam Bab V Tenggang Waktu Pasal 5Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhUpaya Administratif.ayat (1) Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upayaadministratif diterima oleh Warga Masyarakat ataudiumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasipemerintahan yang menangani penyelesaian upayaadministratif.Maka terhadap surat keberatan administrasi tersebut, ternyata Tergugattidak menyelesaikan keberatan dan tidak memberikan jawaban atasHalaman 12 Putusan Perkara Nomor

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi PemerintahanSetelan Menempuh Upaya Administratif maka gugatan Penggugat terhadapObjek Sengketa dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin.V.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa AdministrasiPemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif mengatur;Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuhupaya administrative3.

Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah 90 hari sejakKeputusan atas Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelahMenempuh Upaya Administratif yang berbunyi:Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Terhitung 90 (Sembilanpuluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh wargamasyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif yang pada pokoknya menentukan Pengadilan dalam memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakanperaturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut namun dalam halperaturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upayaadministratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka peraturan dasaryang mengatur

Administrasi Pemerintahan Setelanh Menempuh UpayaAdministratif, maka yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mekanismepelaksanaan atau pengajuan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugatterkait terbitnya objek sengketa dalam kaitannya nanti dalam penentuan wewenangpengadilan dan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara sudah tepat?

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif;Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat tentang gugatan kaburtidak diterima, dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelummengajukan gugatan serta gugatan masih dalam tenggang waktu, maka selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa, sebagai berikut:DALAM POKOK SENGKETA;Menimbang, bahwa oleh karena

Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor : 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelahmenempuh upaya Administratif menentukan :Ayat (1):Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuhupaya administratifAyat (2) :Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketaadministrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum

Bahwa Ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009perubahan atas UndangUndang No. 9 Tahun 2004, Perubahan atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(Peratun) jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia (PERMA RI) Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upayaAdministratif menentukan :Pasal 55 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018Halaman 51 Putusan No. 218/G/2019/PTUNMDNTentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif yang berbuny) :(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuhupaya administratif;(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketaadministrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlakudi Pengadilan kecuali ditentukan lain

dalam ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa prosedur upaya administrative harus menggunakanperaturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur Pengadilanmenggunakan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhUpaya Administratif

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif serta peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa ini ;MENGADILI: 1.