• - Dalam Penundaan :Menolak Permohonan yang diajukan oleh Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Aceh No.888/003/2016, tertanggal 23 Agustus 2016 (20 dzulqaidah1437 H) yang memutuskan Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Syarifah Alawiyah, , NIP.195910141988112001, pangkat/Gol.Penata III/c, Unit Organisasi Dinas Kesehatan Aceh ( Objek sengketa a quo);----------------------------------------------- Dalam

  Tentang adanya kepentingan yang mendesak ;Bahwa Penggugat saat ini sangat membutuhkan penundaanpelaksanaan surat Keputusan Gubernur Aceh, karena saat iniPenggugat sangat membutuhkan biaya /dana penunjang hidupkeluarga, yang sejak dikeluarkan surat keputusan Gubernur Aceh(objek sengketa) telah dihentikan ; b.

  Tentang tidak adanya kepentingan umum ; Bahwa tidak ada kepentingan umum yang mendesak bila suratkeputusan Tergugat tidak dilaksanakan dalam waktu dekat ; Dengan penundaan pelaksanaan surat keputusan Gubernur tidakada kerugian atau kepentingan umum yang dilanggar, karenapenggugat hanya menuntut haknya sesuai dengan ketentuan yangDSTEKU essere seerresenseeemeisenenemuennsseeeennrenanmetnoneaeeHalaman 14 dari 48 Halaman Putusan Perkara Nomor :40/G/2016/PTUNBNAVi.Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur AcehNo.888/003/2016, tertanggal 23 Agustus 2016 (20 dzulgaidahHalaman 15 dari 48 Halaman Putusan Perkara Nomor :40/G/2016/PTUNBNA1437 H) , yang memutuskan Menjatuhkan hukuman disiplin berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil kepada SYARIFAH ALAWIYAH, Nip. 195910141988112001,pangkat/ Gol.Penata,lll/c, unit Organisasi Dinas Kesehatan Aceh ;3.

• HAIDAR HILMY FADLY, lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 Juli 2001 untuk menjual :2.1. 2 (dua) bidang atau 1 (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih 4.730 m2 terletak di Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur Nomor I/Agr/139/XI/HM/0l.G/70 tanggal 28 Desernber 1970 nomor urut 180, tertulsi atas nama RIDWAN, sebagaimana tertera dalam Ikatan Jual bell tanggal 29 Desember 2004 nomor 283 dan surat Kuasa tanggal

  Raya Ngelom No. 24 C Taman, Sidoarjo.2.2. 2 (dua) bidang atau 1 (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih 4.730 m2 terletak di Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur Nomor 1/Agr/139/XI/J-iM/01.G/70 tanggal 28 Desember 1970 nomor urut 168, nomor petok 439, tertulis atas nama SITIARI, sebagaimana tertera dalam Ikatan Jual beli tanggal 2 Desember 2004 nomor 19 dan surat Kuasa tanggal 2 Desember 2004 nomor 20

  Raya Ngelom No. 24 C Taman, Sidoarjo;4.2. 2 (dua) bidang atau 1 (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih4.730 m2 terletak di Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, KabupatenSidoarjo, diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Djawa Timur Nomor I/Agr/139/XI/HM/01.G/70 tanggal 28Desember 1970 nomor urut 180, tertulis atas nama RIDWAN,sebagaimana tertera dalam Ikatan Jual beli tanggal 29 Desember 2004nomor 283 dan surat Kuasa tanggal 29 Desernber 2004 nomor 284 yangdibuat oleli MUFRIADI

  Sda 2 (dua) bidang atau (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih 4.730 m2 terletak diPademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, diuraikandalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa TimurNomor I/Agr/139/XI/HM/01.G/70 tanggal 28 Desember 1970 nomor urut168, nomor petok 439, tertulis atas nama SITIARI, sebagaimana terteradalam Ikatan Jual beli tanggal 2 Desember 2004 nomor 19 dan surat Kuasatanggal 2 Desember 2004 nomor 20 yang dibuat oieh MUFRIADIJAZULI, SH Notaris dan

  HAIDAR HILMY FADLY, lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 Juli 2001 untukmenjual :2.1. 2 (dua) bidang atau (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih 4.730 m2terletak di Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, diuraikandalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur Nomor : 1/Agt/139/XI/HM/01.G/70 tanggal 28 Desember 1970 nomor urut 180, tertulis atasnama RIDWAN, sebagaimana tertera dalam Ikatan Jual beli tanggal 29 Desember2004 nomor 283 dan surat Kuasa tanggal 29 Desember

  RayaNgelom No. 24 C Taman, Sidoarjo ;32.2. 2 (dua) bidang atau (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih 4.730 m2terletak di Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo,diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa TimurNomor I/Agr/139/XI/HM/01.G/70 tanggal 28 Desernber 1970 nomor urut 168, nomorpetok 439, tertulis atas nama SITIARI, sebagaimana tertera dalam Ikatan Jual bellitanggai 2 Desember 2004 nomor 19 dan surat Kuasa tanggal 2 Desember 2004 nomor20 yang dibuat

  RayaNgelom No. 24 C Taman, Sidoarjo.2.2. 2 (dua) bidang atau (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih 4.730 m2terletak di Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, diuraikandalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur Nomor 1/Agt/139/X1/JiM/01.G/70 tanggal 28 Desember 1970 nomor urut 168, nomor petok439, tertulis atas nama SITIARI, sebagaimana tertera dalam Ikatan Jual beli tanggal 2Desember 2004 nomor 19 dan surat Kuasa tanggal 2 Desember 2004 nomor 20 yangdibuat

• Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sebagai isteri sah Alm Kusniman,dan di setujui dan di ketahui anak anak Tergugat / Alm Kusniman tertanggal 18 Juli 2014 atas sebidang tanah beserta bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor : 620 / di terbitkan tanggal 28 April 1982, Surat Ukur Nomor 540/1982,atas nama Pemegang Hak KUSNIMAN luas Tanah 610 M2 terletak di Jalan Krakatau Nomor 44 Palangka Raya,Provinsi Kalimantan Tengah , berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat

  Menyatakan Penggugat berhak atas kepemilikan sebidang tanah besertaBangunan sertifikat hak milik Nomor : 620 / di terbitkan tanggal 28 April1982, Surat Ukur Nomor 540/1982,atas nama Pemegang Hak KUSNIMAN luas Tanah 610 M2 terletak di Jalan Krakatau Nomor 44 Palangka Raya,Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal Teng tanggal 06 April tahun 1978 Nomor :DA.61/D.I-1/IV/1978. letak batas- batas menunjuk ke sertifikat serta berhak membaliknamakan

  Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikathak milik Nomor : 620 / di terbitkan tanggal 28 April 1982,Surat Ukur Nomor540/1982,atas nama Pemegang Hak KUSNIMAN luas Tanah 610 M* terletakdi Jalan Krakatau Nomor 44 Palangka Raya,Provinsi Kalimantan Tengahberdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kal Tengtanggal 06 April tahun 1978 Nomor :DA.61/D.11/IV/1978. letak, batas batasmenunjuk ke sertifikat;2.

  beralasan pulalahPenggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Rayaguna dinyatakan sahnya jual beli antara Penggugat dan Tergugat ;Bahwa sangatlah berdasar hukum, jual beli antara Penggugat dan Tergugattertangal 18 Juli 2014 atas sebidang tanah dan Bangunan sertifikat hak milikNomor : 620 / di terbitkan tanggal 28 April 1982,Surat Ukur Nomor540/1982,atas nama Pemegang Hak KUSNIMAN luas Tanah 610 M* terletakdi Jalan Krakatau Nomor 44 Palangka Raya,Provinsi Kalimantan Tengahberdasarkan surat

  Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kal Tengtanggal 06 April tahun 1978 Nomor :DA.61/D.11/IV/1978. letak, batas batasmenunjuk ke sertifikat; dinyatakan sah,sehingga hak kepemilikan atas tanahtersebut yang pada awalnya milik Tergugat, beralih sepenuhnya kepadaPenggugat ;Bahwa Penggugat berhak melakukan segala sesuatunya atas sebidangtanah dan bangunan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undangHalaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Padt.G/2016/PN Pikundang termasuk, membaliknamakan

  melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);F WO DHMenyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sebagai isteri sahAlm Kusniman,dan di setujui dan di ketahui anak anak Tergugat / AlmKusniman tertanggal 18 Juli 2014 atas sebidang tanah beserta bangunandengan sertifikat hak milik Nomor : 620 / di terbitkan tanggal 28 April 1982,Surat Ukur Nomor 540/1982,atas nama Pemegang Hak KUSNIMAN luasTanah 610 M* terletak di Jalan Krakatau Nomor 44 Palangka Raya,ProvinsiKalimantan Tengah , berdasarkan surat

  Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Kal Teng tanggal 06 April tahun 1978 Nomor :DA.61/D.11/IV/1978.batas Letak batas menunjuk ke sertipikat adalah sah menurut hukum;5.

• HAIDAR HILMY FADLY, lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 Juli 2001 untuk menjual :2.1. 2 (dua) bidang atau 1 (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih 4.730 m2 terletak di Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur Nomor I/Agr/139/XI/HM/0l.G/70 tanggal 28 Desernber 1970 nomor urut 180, tertulsi atas nama RIDWAN, sebagaimana tertera dalam Ikatan Jual bell tanggal 29 Desember 2004 nomor 283 dan surat Kuasa tanggal

  Raya Ngelom No. 24 C Taman, Sidoarjo.2.2. 2 (dua) bidang atau 1 (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih 4.730 m2 terletak di Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur Nomor 1/Agr/139/XI/J-iM/01.G/70 tanggal 28 Desember 1970 nomor urut 168, nomor petok 439, tertulis atas nama SITIARI, sebagaimana tertera dalam Ikatan Jual beli tanggal 2 Desember 2004 nomor 19 dan surat Kuasa tanggal 2 Desember 2004 nomor 20

• dimohonkan ban-ding;----------------------------------

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI: ---------------------------------------------------------------------------------

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA:-------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;------------------
2. Menyatakan batal Surat

   Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubu-ngannya Dengan Jabatan a.n.

   ,M.T. tertanggal 14 November 2018;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. ANDREAS, S.T.

   Menyatakan batal dan tidak sah surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T tertanggal 14 November 2019; 5: Mewajibkan Terbanding sebelumnya Tergugat untuk mencabut suratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 tentangPemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan

   Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKTMembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka RayaNomor 7/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan ban ding; MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsieksepsi Tergugat/Terbanding; DALAM POKOK PERKARA:1 , Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya; 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

   Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. ANDREAS, S.T.,M.T. tertanggal 14 November 2018; 4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipilsesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;5.

• Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 813./5564/436.6.8/2012 tanggal 22 Pebruari tentang Pengangkatan CPNS an HERI BAMBANG WINARKO; b. Kwitansi biaya pra jabatan tanggal 20 Pebruari 2012 an HERI BAMBANG WINARKO; c. Surat panggilan kerja an HERI BAMBANG WINARKO yang dikeluarkan oleh kantor Gubernur Jawa Timur; d.

  Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 813./5564/436.6.8/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan CPNS an YOGA SATRIA DARMA; e. Kwitansi biaya pra jabatan tanggal 21 Pebruari 2012 an YOGA SATRIA DARMA dengan keuangan Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah); f. Surat panggilan kerja No. 011/BPN/III/2012 tertanggal 06 Pebruari 2012 an YOGA SATRIYA DARMA yang dikeluarkan oleh kantor Gubernur Jawa Timur; g.

  Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor813./5564/436.6.8/2012 tanggal 22 Pebruari tentangPengangkatan CPNS an HERI BAMBANGWINARKO;b. Kwitansi biaya pra jabatan tanggal 20 Pebruari 2012an HERI BAMBANG WINARKO;c. Surat panggilan kerja an HERI BAMBANGWINARKO yang dikeluarkan oleh kantor GubernurJawa Timur;d.

  Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor813./5564/436.6.8/2012 tanggal 22 Pebruari 2012tentang Pengangkatan CPNS an YOGA SATRIADARMA;e. Kwitansi biaya pra jabatan tanggal 21 Pebruari 2012an YOGA SATRIA DARMA dengan keuangan Rp.6.700.000, (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);17f. Surat panggilan kerja No. 011/BPN/III/2012tertanggal 06 Pebruari 2012 an YOGA SATRIYADARMA yang dikeluarkan oleh kantor Gubernur JawaTimur;g.

  Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil Nomor 813./5564/436.6.8/2012 tanggal 22 Pebruari tentangPengangkatan CPNS an HERI BAMBANG WINARKO;. Kwitansi biaya pra jabatan tanggal 20 Pebruari 2012 an HERI BAMBANGWINARKO;. Surat panggilan kerja an HERI BAMBANG WINARKO yang dikeluarkan olehkantor Gubernur Jawa Timur;.

  Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor813./5564/436.6.8/2012 tanggal 22 Pebruari tentangPengangkatan CPNS an HERI BAMBANGWINARKO;b. Kwitansi biaya pra jabatan tanggal 20 Pebruari 2012an HERI BAMBANG WINARKO;c. Surat panggilan kerja an HERI BAMBANGWINARKO yang dikeluarkan oleh kantor GubernurJawa Timur;36d.

  Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor813./5564/436.6.8/2012 tanggal 22 Pebruari 2012tentang Pengangkatan CPNS an YOGA SATRIADARMA;e. Kwitansi biaya pra jabatan tanggal 21 Pebruari 2012an YOGA SATRIA DARMA dengan keuangan Rp.6.700.000, (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);f. Surat panggilan kerja No. 011/BPN/III/2012tertanggal 06 Pebruari 2012 an YOGA SATRIYADARMA yang dikeluarkan oleh kantor Gubernur JawaTimur;g.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum :

• Surat Keputusan Gubernur Sulsel No. 284 a/VIII/68, tanggal 04 Agustus 1968, tentang pengalihan Hak Pakai terhadap Gedung Gelora Pantai menjadi Gedung Balai Wartawan.

• Surat Keputusan Gubernur Prop. Sulawesi Selatan Nomor: 2553/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011, Perihal Penyerahan Hak Pinjam Pakai atas tanah milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak di jalan Andi Pangeran Pettarani No. 31 Makassar seluas 100 M2 kepada Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sulawesi Selatan untuk Pembangunan Mushollah/Mesjid.

• Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1226/V/2015, tanggal 04 Mei 2015, Perihal Perpanjangan Hak pakai atas tanah milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak di jalan Andi pangeran Pettarani No. 31 Makassar seluas 100 M2 kepada Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sulawesi Selatan untuk Pembangunan Mushollah/Mesjid.

• HAIDAR HILMY FADLY, lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 Juli 2001 untuk menjual :2.1. 2 (dua) bidang atau 1 (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih 4.730 m2 terletak di Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur Nomor I/Agr/139/XI/HM/0l.G/70 tanggal 28 Desernber 1970 nomor urut 180, tertulsi atas nama RIDWAN, sebagaimana tertera dalam Ikatan Jual bell tanggal 29 Desember 2004 nomor 283 dan surat Kuasa tanggal

  Raya Ngelom No. 24 C Taman, Sidoarjo.2.2. 2 (dua) bidang atau 1 (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih 4.730 m2 terletak di Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur Nomor 1/Agr/139/XI/J-iM/01.G/70 tanggal 28 Desember 1970 nomor urut 168, nomor petok 439, tertulis atas nama SITIARI, sebagaimana tertera dalam Ikatan Jual beli tanggal 2 Desember 2004 nomor 19 dan surat Kuasa tanggal 2 Desember 2004 nomor 20

  Raya Ngelom No. 24 C Taman, Sidoarjo;4.2. 2 (dua) bidang atau 1 (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih4.730 m2 terletak di Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, KabupatenSidoarjo, diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Djawa Timur Nomor I/Agr/139/XI/HM/01.G/70 tanggal 28Desember 1970 nomor urut 180, tertulis atas nama RIDWAN,sebagaimana tertera dalam Ikatan Jual beli tanggal 29 Desember 2004nomor 283 dan surat Kuasa tanggal 29 Desernber 2004 nomor 284 yangdibuat oleli MUFRIADI

  Sda 2 (dua) bidang atau (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih 4.730 m2 terletak diPademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, diuraikandalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa TimurNomor I/Agr/139/XI/HM/01.G/70 tanggal 28 Desember 1970 nomor urut168, nomor petok 439, tertulis atas nama SITIARI, sebagaimana terteradalam Ikatan Jual beli tanggal 2 Desember 2004 nomor 19 dan surat Kuasatanggal 2 Desember 2004 nomor 20 yang dibuat oieh MUFRIADIJAZULI, SH Notaris dan

  HAIDAR HILMY FADLY, lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 Juli 2001 untukmenjual :2.1. 2 (dua) bidang atau (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih 4.730 m2terletak di Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, diuraikandalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur Nomor : 1/Agt/139/XI/HM/01.G/70 tanggal 28 Desember 1970 nomor urut 180, tertulis atasnama RIDWAN, sebagaimana tertera dalam Ikatan Jual beli tanggal 29 Desember2004 nomor 283 dan surat Kuasa tanggal 29 Desember

  RayaNgelom No. 24 C Taman, Sidoarjo ;32.2. 2 (dua) bidang atau (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih 4.730 m2terletak di Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo,diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa TimurNomor I/Agr/139/XI/HM/01.G/70 tanggal 28 Desernber 1970 nomor urut 168, nomorpetok 439, tertulis atas nama SITIARI, sebagaimana tertera dalam Ikatan Jual belitanggai 2 Desember 2004 nomor 19 dan surat Kuasa tanggal 2 Desember 2004 nomor20 yang dibuat

  RayaNgelom No. 24 C Taman, Sidoarjo.2.2. 2 (dua) bidang atau (satu) gogol tanah sawah seluas kurang lebih 4.730 m2terletak di Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, diuraikandalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur Nomor 1/Agrt/139/XI/JiM/01.G/70 tanggal 28 Desember 1970 nomor urut 168, nomor petok439, tertulis atas nama SITIARI, sebagaimana tertera dalam Ikatan Jual beli tanggal 2Desember 2004 nomor 19 dan surat Kuasa tanggal 2 Desember 2004 nomor 20 yangdibuat

• Balik (Rekonvensi) Pelawan Rekonvensi/Terlawan Konvensi I untuk sebagian;
  2. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Sita Eksekusi No. 1/Eks-Sita/2022/PN.Gns tanggal 25 Mei 2022;
  3. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Konsinyasi No. 1/Pdt.P.Kons/2021/PN.Gns tanggal 25 Agustus 2021;
  4. Menyatakan sah dan berharga seluruh rangkaian proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Pengeboran dan Akses Jalan Sumur Sugih-1 berdasarkan Surat

  Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/862/B.05/HK/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/257/B.06/HK/2022, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Way Pangubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung seluas 24.550M2.

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Pemohon (Oneng Karyawan bin Djemadi) sebagai wali dari anak yang bernama (Azzam Oki Farhany bin Oneng Karyawan, tanggal lahir 16 Oktober 2010 (umur 13 tahun));
  3. Menyatakan bahwa Perwalian anak ini digunakan untuk menjual tanah sesuai dengan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa-Timur dengan nomor 1/Agr/91/XI/HM/01.G/70 atas nama Rawat b.H.

• Mengijinkan kepada Pemohon selaku wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa sebagaimana tersebut diatas, bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya, untuk menjual : Sebidang tanah sawah yang merupakan harta asal yang belum dibagi kepada ahli waris lainnya, terletak di Desa Pepelegi, Kecamatan waru, Kabupaten Sidoarjo , sebagaimana tertera dalam Daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1975, Nomor : D.A/C.1/SK/03/GG/1975, luas 0,2330

  Bahwa, selain meninggalkan Pemohon dan anakanak, almarhum juga meninggalkanwarisan berupa sebidang tanah sawah yang merupakan harta asal yang belum dibagi waris kepadaahli waris lainnya, terletak di Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimanatertera dalam Daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timurtanggal 17 Nopember 1975, Nomor : D.A/C.1/SK/03/GG/1975, luas 0,2330 Ha tercatat atas namaMINTEN ; 5.

  Mengijinkan kepada Pemohon selaku wali bagi anakanaknya yang belum dewasasebagaimana tersebut diatas, bersamasama dengan ahli waris yang lainnya, untuk menjual:Sebidang tanah sawah yang merupakan harta asal yang belum dibagi kepada ahliwaris lainnya, terletak di Desa Pepelegi, Kecamatan waru, Kabupaten Sidoarjo ,sebagaimana tertera dalam Daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat I Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1975, Nomor : D.A/C.1/SK/03/GG/1975,luas 0,2330 Ha , tercatat atas

  ROKIB dan ALISAH , tertanda P3 ;Surat Kematian tanggal 3 September 2008, No. 475/42/404.562/200, tertulis atas nama M.ROKIB ,, tertanda P4 ;Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Juli 1994, No. 5676/ 1994 tertulis atas nama AHMADFADLLI , tertanda P5 ; Kutipan Akta Kelahiran tanggal 22 Juli 1994, No.1444/IST/1994 tertulis atas nama ISMA CHOIRIY AH , tertanda P6 ;Kutipan Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timurtanggal 17 Nopenmber 1975, Nomor : D.A/C.1/03/GG/1975, tertulis

  Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi pernah menjadi tetangga Pemohon ; Bahwa saksi tahu Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetepandari Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang ijin menjual atas Sebidang tanah sawah yang merupakan harta asal yang belum dibagi kepada ahliwaris lainnya, terletak di Desa Pepelegi, Kecamatan waru, Kabupaten Sidoarjo ,sebagaimana tertera dalam Daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat I Jawa Timur tanggal 17 Nopember

  Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1975, Nomor : D.A/C.1/SK/03/GG/1975, luas 0,2330 Ha , tercatat atas nama MINTEN ; Bahwa anak Almarhumah MINTEN bernama MOH.

• 2024 / Reskrim, tanggal 01 Februari 2024, adalah tidak sah secara hukum dan oleh karenanya Berita Acara Penyitaan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

• Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk mengembalikan barang yang disita kepada Pemohon yaitu berupa:
  1. 2 (Dua) lembar surat Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-29/L/III/82, tanggal 27-03-1982;
  2. 8 (Delapan) lembar surat Petikan Daftar Lampiran Surat

     Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82, tanggal 27-03-1982;

  3. 1 (Satu) lembar surat Gambar Situasi tanah terletak di pasar-2 Kantor Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara, tanggal 27 Maret 1982;
  4. 1 (Satu) lembar surat Petikan Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82, Nomor Urut 60, Nama Penerima KAWI LAA, tanggal 27-03-1982;
  5. 4 (Empat) lembar Surat Penyerahan

• Mengijinkan pemohon untuk bertindak sebagai Wakil dari anaknya yang masih dibawah umur bernama YULIS, lahir di Sidoarjo tanggal 09-09-1995 dan SUNAIMAH, lahir di Sidoarjo, tanggal 06-06-1997 , guna untuk melakukan transaksi jual beli atas Sebidang tanah sawah Ex Gogol yang terletak di Desa Jerukgamping , Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tercatat pada Surat Keputusan gubernur Nomor urut :87 Nomor SK:I/Agr/43/XI/HM/01.G/70 atasnama GIMIN Luas kurang lebih 4.422 M2bersama-sama para ahliwaris lainnya

  Keputusan gubernur Nomor urut :87Nomor SK:I/Agr/43/X1/HM/01.G/70 atasnama GIMIN Luas kurang lebih 4.422 M2;Bahwa Para ahliwaris dari Almarhum GIMIN dan NGATIRAH bermaksudakan menjual harta peninggalan tersebut, bahwa karena suami pemohon telahmeninggal dunia, maka akan digantikan oleh ketiga anaknya sebagaimanadisebutkan diatas ;Bahwa karena kedua anak Pemohon yang bernama : YULIS, lahir di Sidoarjotanggal 09091995 dan SUNAIMAH, lahir di Sidoarjo, tanggal 06061997masih dibawah umur, maka untuk melakukan

  Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ; Bahwa Pemohon mengajukan pemohonan ini untuk diijinkan mewakili keduaanaknya yang masih dibawah umur yang bernama : YULIS dan SUNAIMAH,masih dibawah umur untuk melakukan transaksi jual atas Sebidang tanah sawahEx Gogol yang terletak di Desa Jerukgamping , Kecamatan Krian, KabupatenSidoarjo, tercatat pada Surat Keputusan gubernur Nomor urut :87 Nomor SK:I/Agt/ 43/XI/HM/01.G/70 atasnama GIMIN Luas kurang lebih 4.422 M2bersamasama para ahliwaris

  SUNAIMAH ; 222252 nnn nn ne nnn cn cence ncn nese Bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan para saksi bahwa suami pemohonyang bernamaKATENO pada tanggal 11 Januari 1990 telah meninggal duniakarena sakit;e Bahwa berdasarkan P.10, P.11 bahwa suami Pemohon salah satu ahliwaris dariAlmarhum NGATIMIN, yang semasa hidupnya mempnyai harta berupa :Sebidang tanah sawah Ex Gogol yang terletak di Desa Jerukgamping , KecamatanKrian, Kabupaten Sidoarjo, tercatat pada Surat Keputusan gubernur Nomorurut :87 Nomor

  SK:I/Agr/ 43/XI/HM/01.G/70 atasnama GIMIN Luas kurang lebih4.422 M2 ;e Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon selain meninggalkan seorang istridan tiga orang anak sebagaimana disebutkan diatas juga meninggalkan hartabagian Warisan dari orangtuanya yang bernama GIMIN yang berupa : Sebidangtanah sawah Ex Gogol yang terletak di Desa Jerukgamping , Kecamatan Krian,Kabupaten Sidoarjo, tercatat pada Surat Keputusan gubernur Nomor urut :87Nomor SK:I/Agt/ 43/XI/HM/01.G/70 atasnama GIMIN Luas kurang lebih

  Keputusan gubernur Nomor urut :87 NomorSK:I/A gr/43/XI/HM/01.G/70 atasnama GIMIN Luas kurang lebih 4.422M2bersamasama para ahliwaris lainnya;3 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 191.000.

• Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/209/VI.02/HK/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara Kepada Saudari Fiyanti Mala;

  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor G/209/VI.02/HK/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara Kepada Saudari Fiyanti Mala;

  4.

  Penerbitan Obyek Sengketa melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB).18)Bahwa yang menjadi Objek Sengketa yaitu Obyek Sengketaberupa Surat Keputusan Gubernur Lampung nomorG/209/V1.02/HK/2021 tanggal 14 April 2021 tentang PembebananPenggantian Kerugian Daerah Sementara Kepada SaudariFiyanti Mala Bertentangan dengan peruturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 9Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang

  Bahwa berdasarkan uraian gugatannya, Para Penggugat keberatan ataspenerbitan Surat Keputusan Gubernur Lampung NomorG/209/V1.02/HK/2021 tanggal 14 April 2021 Tentang PembebananPenggantian Kerugian Daerah Sementara Kepada Saudari Fiyanti MalaTanggal 14 April 2021. Selanjutnya disebut Objek Sengketa2.

  Abdul Moeloek Provinsi Lampung sesuai denganPetikan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.23/20/II.09/2012tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di LingkunganPemerintah Provinsi Lampung tanggal 3 Januari 2012 dan tertuang dalamPasal 283 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan TataKerja Inspektorat

  ,Rumah Sakit Abdul Moeloek B.Lampung (fotokopi darifotokop)) ;Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUNBL Hal 38Bukti P 6 : Surat Keputusan Gubernur Lampung No.G/209/VI.02/HK/2021 tentang Pembebanan PenggantianKerugian Daerah Sementara Kepada Saudari Fiyanti Malatertanggal 14 April 2021 ( fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Bukti P 7 : Surat Petikan Keputusan Gubernur Lampung No821.22/141/Vi.04/2020 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dari Jabatan Administrator dan Pengawas diLingkungan Pemerintah Provinsi

  Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugatberupa Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/209/V1.02/HK/2021tanggal 14 April 2021 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian DaerahSementara Kepada Saudari Fiyanti Mala;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara NomorG/209/V1.02/HK/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pembebanan PenggantianKerugian Daerah Sementara Kepada Saudari Fiyanti Mala;4.

• MATNURI WARAS yang tertulis dalam :

  • Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 882.2/432/204/2020 atas nama SRI ALINAH;

  adalah nama dari satu orang yang sama;

  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

• DALAM PENUNDAAN;- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 17/KPTS/MU/2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Masa Bhakti 2014-2019 atas nama Subhan Abdul Latif Buamona, S.E. dan Hidayah T. Soamole, S.T, Idrus Soamangon dan Mulki Pora, S.H., tanggal 27 Januari 2017 yang diajukan oleh Para Penggugat;II.

  Bahwa Para penggugat diangkat dan dilantik sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula Masa Bhakti20142018 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor :200/KPTS/MU/2014 tentang Pengresmian Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, masabhakti 2014 2019, tanggal 23 September 2014;.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Maluku UtaraNomor: 17/KPTS/MU/2017 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahHalaman 12 dari 68 Halaman Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.ABNKabupaten Kepulauan Sula Masa Bhakti 20142019 atas nama SubhanAbd. Latif Buamona, S.E dan Hidayah T. Soamole, S.T., Idrus Soamangondan Mulki Pora, S.H., tertanggal 27 Januari 2017;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur MalukuUtara Nomor: 17/KPTS/MU/2017 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kepulauan Sula Masa Bhakti 20142019 atas nama SubhanAbd. Latif Buamona, S.E dan Hidayah T. Soamole, S.T., Idrus Soamangondan Mulki Pora, S.H., tertanggal 27 Januari 2017;4.

  Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 17/KPTS/MU/2017 tentangPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Masa Bhakti 20142019 atasnama Subhan Abdul Latif Buamona, S.E. dan Hidayah T.

  Bahwa Para Penggugat, yaitu Idrus Soamangon, S.Pi. dan Subhan Abdul LatifBuamona, S.E. merupakan Anggota DPRD Kabupaten Sula Periode 20142019yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor:200/KPTS/MU/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 21September 2014 (vide Bukti P10 dan Keterangan Saksi Fahril Fora);2.

• DADAN JAMALUDIN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

• Melepaskan Terdakwa DADAN JAMALUDIN oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
• Memulihkan hak-hak Terdakwa DADAN JAMALUDIN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) buah fotocopy SHM No.272 atas nama Sapei dan 9 (sembilan) ahli waris;
• 1 (satu) buah fotocopy Surat

  Keputusan Gubernur Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 tentang tukar menukar tanah;

1. Membebankan biaya perkara kepada negara;

• MENGADILI:

  1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
  2. Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik

• EKSEPSI: ------------------------------------------------------------------------------------

  • Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding ditolak seluruhnya; ---------------------------

  DALAM POKOK PERKARA: ----------------------------------------------------------------------

  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding; -----------------------------------
  2. Menyatakan batal Surat

  Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 2019 tertanggal 13 Agustus 2015 sepanjang terhadap Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo atas nama H.

  Jusuf Hunow; ---------------------------------------------------------------------------

• MewajibkanTergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 tertanggal 13 Agustus 2015 sepanjang terhadap Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode atas nama H.

• M E N G A D I L I

  1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
  2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/687/2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama Sudarsono Tampubolon, SP., NIP. 19720602 200804 1 001 tanggal 12 Februari 2019, khususnya pada Diktum Kesatu pada bagian Terhitung Mulai Tanggalnya disesuaikan

  Objek Gugatan :Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/687/2019 tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atasnama Sudarsono Tampubolon, SP NIP 19720602 200804 1001 tanggal 12Februari 2019 ;ll.

  Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ;1.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/687/2019tanggal 12 Februari 2019 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) yang menjadi objek sengketa diketahui oleh Penggugat padatanggal 19 Februari 2019 ;Penggugat mengajukan surat keberatan secara tertulis yangdisampaikan melalui via pos kepada Bapak Gubernur Sumatera Utarapada tanggal 21 Februari 2019 dan tembusannya kepada Bapak BadanKepegawaian (BKD) Propinsi Sumatera Utara ;Penggugat mengajukan surat

  Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara (Tergugat) Nomor : 800/687/2019 tertanggal 12 Pebruari 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berupaPutusan Perkara Nomor : 135/G/2019/PTUNMDN Halaman 18memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaSudarsono Tampubolon, SP NIP. 197206022008041001 ;.

  31Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya dengan Jabatan atas Nama Sudarsono Tampubolon, SP., NIP.19720602 200804 1 001 tanggal 12 Februari 2019 ;Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa tersebut (vide bukti P1 =T1), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud ketetapan tertulisyang dikeluarkan/diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara dalam kapasitasnyaselaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yangberupa : penerbitan Surat

  Keputusan Gubernur Sumatera Utara, bersifat konkretkarena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan, Bersifat Individual karena ditujukan kepadaSudarsono Tampubolon, SP, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuanlagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat