Ditemukan 17963 data
557 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
312 — 64
378 — 69
560 — 372
Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yangdilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantianNazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta bendawakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. Pasal 45 ayat (2)dan (3) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.7.
Menyatakan syah akta ikrar wakaf nomor : W.2/017/K1986 padatanggal 11 Juni 19863.
Bahwa pengajuan gugatan pembatalan wakaf mohon ditinjau kembalikebenarannya karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam padaPasal 225 yang berbunyi tanah wakaf tidak dapat dilakukan perubahan ataupenggunaan lainnya dari pada yang dimaksud dari Ikrar Wakaf.4. Bahwa tanah wakaf tersebut sudah diserahkan pemilik yang sah selagimasih hidup.5. Bahwa para Penggugat bukan anak dan cucu keturunan langsungAlmarhum Anang Matarif bin Abdul Jalil, ayah dari H.M.A.
Membatalkan gugatan Para Penggugat untuk tanah wakaf milikH.M.A. Muslimin bin Anang Matarif.2. Putusan Nomor 557/P/1990 tanggal 22 Januari 1991 bukanmasalah tanah wakaf milik H.M.A. Muslimin bin Anang Matarif.2. Pathan Alie Sulaiman bukan lagi selaku penerima hak kuasa ahllwaris atas tanah wakaf milik H.M.A.
perlindungan hukum dan Saksi kebetulan sebagai ketuaLembaga Wakaf Kaltim.
451 — 105
Bahwa dari sejak tanah wakaf diserahkan maka bukti dari kepemilikantanah untuk pesantren tersebut berupa tanda bukti pendaftaran sementaratanah milik Indonesia, sebagaimana tersebut diatas sudah pula diserahkan danmenjadi bagian dari bukti wakaf yang dilakukan oleh XXXX alm sesuai denganmaksud tujuan dan fungsi wakaf tersebut adalah untuk kepentingan pendidikansesuai dengan ajaran islam.
pelaksanaan wakaf sangat sederhana sekali cukup dilandasiadanya kepercayaan sesuai dengan ajaran hukum islam dimana bentuk wakaftersebut berupa wakaf keluarga dan cara pengikrarannya cukup secara lisansaja dengan tujuan mengandung faedah untuk selamanya.
Oleh karena wakaf yang dilakukan olehXXXX terjadi sebelum adanya peraturan wakaf tersebut maka yang berlakuadalah hukum Figh yang mengatur perwakafan yang tidak mengatur tentangkeharusan adanya qabul, nazir, saksisaksi, pencatatan dan apalagi sampaipendaftaran dikantor Agraria;13.Bahwa persoalan pokok dari tanah wakaf yang diwakafkan XXXX untukpesantren Ta Limusshibyan tanah wakaf tersebut oleh Asmah alm orang tuaTergugat dan Il diterbitkan sertifikat ke atas namanya dan setelahmeinggalnya Asmah
menjadi wakaf pesantren TaLimusshibyanuntuk itu Sudah sepatutnya Tergugat III dinukum untuk memecah SHM No:388atas nama Asmah luas 267 M?
* atas nama pesantren TaLimusshibyan berasal dari tanah wakaf XXXX terletak di Kelurahan LoloanBarat dengan batasbatas: Barat :HM Yatim alm; Timur :Asmah alm/rumah panggung; Utara : jalan; Selatan : jalan;Adalah sah tanah wakaf milik pesantren ta limushibyan4. Menyatakan hukum Asmah alm telah menyertakan memasukkan tanahwakaf pesantren TaLimusshibyan yang berasal dari wakaf XXXX kedalamSHM No:388 luas 267 M? atas nama Asmah terletak di Kelurahan LoloanBarat tanah seluas 140 M?
482 — 356
Nomor 6 tanggal 15 Desember 2003 yang didirikan olehsebagian ahliwaris Pemberi wakaf;Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah melakukan usahapeninjauan kembali sertifikat tanah wakaf Nomor 001/Kelurahan Tanah MatiHal 5 dari 12 hal putusan Nomor 6/Padt.G/2019/PTA.Pdgtanggal 05 Februari 2009, Akta Ikrar Wakaf tanggal 15 Desember 2006 No.112/01/03/12/6 tahun 2006 nama Wakif Dra. Hj.
Morris bin Rusli) menanda tangani sebuah surat pernyataan yangisinya mengembalikan tanah wakaf (poin 3) yang disertifikatkan dengan sertifikattanah wakaf Nomor 001 tanggal 5 Februari 2009 kepada pengurus PersatuanWarga Kewedanaan Suliki, Kota Payakumbuh akan tetapi beberapa orang daripengurus Yayasan Amanah (Dra. Hj.
Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak bersedia dan tidak maumengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut adalahperbuatan melawan hukum;3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf besertasertifikatnya kepada para Penggugat;Hal 6 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg4.
di Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat yangseharusnya dijadikan pihak dalam perkara a quo;Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kabur karena luasobyek tanah wakaf yang disengketakan sangat jauh berbeda dengan obyektanah wakaf yang saat ini dimiliki oleh Para Tergugat/Para TerbandingHal 7 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdgsebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat tanah wakaf Nomor 00001 tahun2009;Bahwa petitum gugatan tidak jelas, tidak tegas dan tidak rinci, ParaPenggugat
dan pengurusan benda wakaf, PejabatPembantu Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Pejabat Akta Ikrar Wakaf,sebagaimana diatur dalam Pasal 215 ayat 2, 5, 6, dan 7 Kompilasi Hukum Islam;Hal 8 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.PdgMenimbang, bahwa apabila unsurunsur tersebut di atas tidak dilibatkandi dalam perkara a quo, bagaimana mungkin untuk menyelesaikan sengketaapabila orangorang yang terlibat langsung dengan pelaksanaan aktifitas wakaftersebut tidak dilibatkan di dalam perkara karena lahirnya
244 — 145
308 — 198
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraGugatan Pembatalan Wakaf pada tingkat banding dalam persidanganmajelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:MUHAMMAD SABIL bin SABIL, Umur + 60 tahun, PekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamatKampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan,Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini,memberikan kuasa kepada SAIDUL FIKRI,S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada KantorHukum SAIDUL FIKRI,
Terbanding , Il, Ill dalam kontramemori banding, Mahkaman Syariyah Aceh sependapat denganpertimbangan Mahkamah Syariyah Takengon, dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa di persidangan Tergugat , Il dan Tergugat Illdalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengankompetensi Absolut dan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan para Tergugattersebut tidak dapat dibenarkan, karena masalah sengketa wakaf
merupakankewenangan absolut Mahkamah Syariyah, sebagaimana telahdipertimbangkan Mahkamah Syariyah Takengon dalam putusan a quo;Menimbang, bahwa demikian pula dalil eksepsi yang diajukanTergugat I, Il dan Ill tentang tidak berdasarkan sengketa dan tidak berdasarhukum, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa perkara inimenyangkut gugatan pembatalan wakaf, menurut ketentuan Pasal 283 R.Bgbahwa barang siapa merasa hakhaknya dirugikan dapat mengajukanHal. 7 dari 11 hal.
bahwa setiap orang yang merasa hakhaknyadirugikan tidak tertutup kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata,sehingga dengan demikian apa yang telah disampaikan oleh Para Tergugatdalam eksepsinya harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Makhamah Syariyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan hukumMahkamah Syariyah Takengon yang amarnya menolak eksepsi paraTergugat;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalahgugatan pembatalan wakaf
Pembanding/Tergugat II : ANIS MUWAKHIDIN Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat III : SITI LATIFAH Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat IV : NURFARIKHATUN KHASANAH Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat V : MASYITOTUL KHILMAH Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat VI : MIFTAHUDIN Diwakili Oleh : SUMARNI
Terbanding/Penggugat : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas
346 — 49
286 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 385 K/AG/2008 Selatan dengan tanah wakaf masjid ;Selanjutnya disebut tanah / wakaf sengketa ;Bahwa ikrar wakaf terebut dilakukan di hadapan PPAIW KecamatanMempawah Hilir pada tanggal 22 Oktober 1993 (selanjutnya disebut AktaPertama), dimana pada ikrar wakaf tersebut disebutkan bahwa yang menjadiNadzir adalah Penggugat ;Bahwa sejak ikrar wakaf tersebut, Penggugatlah yang mengurus tanahwakaf tersebut dengan mengelola Madrasah Miftahul Ulum ;Bahwa pada tahun 2000, Tergugat sebagai salah seorang
Syafii bin Usman yang secara hukum tidak mempunyai hubungan lagidengan tanah wakaf, karena sejak tahun 1993 ketika H.
Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atasAkta Ikrar Wakaf Kedua yang dilakukan oleh Tergugat No. 01/W.2/II/ahun2000 tanggal 14 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Tergugat Il ;3. Menyatakan Tergugat Ill tidak mempunyai kewenangan untuk bertindaksebagai Nadzir atas tanah wakaf sengketa ;Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 385 K/AG/20084. Menyatakan Penggugat sebagai Nadzir atas tanah wakaf sengketa ;5.
Yatim telah memberikan keteranganmenyatakan kesaksiannya tentang terjadi wakaf H. Syafii kepada H. AkromAl Abkar bin H.
Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah salah menafsirkankesaksian Samuri bin Naim sebagaimana tertuang dalam putusan halaman4 alenia ketiga : Menimbang, bahwa kesaksian Samuri bin Naim atasterjadinya penyerahan wakaf oleh H. Syafii kepada H. Akrom Al Abkar binH. Abu Bakar, hanya sebatas penyerahan objek wakaf tetapi saat H. Syafiimelafadzkan ikrar wakaf atau ijab kabul antara H. Syafii dan H. Akrom AlAbkar bin H.
132 — 2
Pembanding/Penggugat II : Mutia Dewi Diwakili Oleh : Zuhril Amal, SH, S.Pd
Terbanding/Tergugat I : Drs. Masrul
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru
Terbanding/Tergugat III : Hudaya Alfaz
Terbanding/Tergugat IV : Nasrun Naib
191 — 0
141 — 29
115 — 96
211 — 229
Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi pada tanggal 03 Januari2019 Nomor : 139/K/Aug/2018 Alm.RM.Xxxxxxxx,B.A bertindak sebagaiKetua Nadzir Yayasan Wiranata yang sekarang di wakili Tergugat,Tergugat Il,Tergugat Ill dan Tergugat IV,Mengajukan Permohonanpenerbitan konversi Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 Desa Xxxxxxxxx,yangberasal dari Sertifikat Wakaf Nomor 366 Wakaf/Desa Xxxxxxxxx,dari girik(Letter C) No. 1197/1754,kepada Turut Tergugat Ill,yang di dalamnyamenyebutkan luas wakaf 94.340 M2 (Sembilan puluh
Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi pada tanggal 03 Januari2019 Nomor : 139/K/Aug/2018 Alm.RM.Xxxxxxxx,B.A bertindak sebagaiKetua Nadzir Yayasan Wiranata yang sekarang di wakili Tergugat, Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV,menegaskan SertifikatTanahWakaf No. 1 Desa Xxxxxxxxx,yang berasal dari Sertifikat Wakaf Nomor366 Wakaf/Desa Xxxxxxxxx,berasal dari akta Ikrar Wakaf PenggantiNomor : W.3a/K.18 /Kp.103/90 tanggal 16111990.Namun fakta pertama : berdasarkan dataSertifikat Tanah Wakaf No. 1Desa XxXxxXxxxxx
,yang berasal dari Sertifikat Wakaf Nomor 366Putusan Perkara Nomor : 252/Pdt.G/2019/PA.
Bahwa tidak terbantahkan Yayasan Wiranata yang sekarang diwakili Tergugat I,Tergugat Il,Tergugat III dan Tergugat IV,yang di catatdalam Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 Desa Xxxxxxxxx,yang berasal dariSertifikat Wakaf Nomor 366 Wakaf/ Desa Xxxxxxxxx sebagai Pemohon,berdasarkan surat Kemenkumham pada tanggal 23 Oktober 2018 NomorAHU.2.UM.01.01.3990,tidak pernah tercatat pendirian nya.( LampiranBukti P11)8.
Akte Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Nomor : W.3/K.18/Kp.103/90Tanggal 16111990.b. Surat Pengesahan Nadzir Nomor W.5/K. 18/103/1990 tanggal 17Nopember 1990.C. Sertifikat Wakaf Nomor 366 Wakaf/Desa Xxxxxxxxx Jo. SertifikatTanah Wakaf No.1 Desa Xxxxxxxxx.d. Surat Pengesahan Nadzir Nomor : K.02/W.5/461/VII/2001, tanggal2 Juli 2001.e.
164 — 99
TmkPada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 dalam persidanganPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang terbuka untuk umum yangmemeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Tanah Wakaf padatingkat pertama, telah datang menghadap :1.MASDUKI bin H.
/Mediator Hakim PengadilanAgama Kota Tasikmalaya dan untuk itu telah mengadakan persetujuanberdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Juli2018 sebagai berikut :Bahwa PARA PIHAK dalam Perkara Perdata mengenai GugatanTanah Wakaf dengan Register Nomor : 0813/Pdt.G/2018/PA.Tmk, terlebihdahulu mengemukakan latar belakang dibuatnya Kesepakatan Bersamaini, sebagai berikut :1.Bahwa PARA PIHAK saat ini sedang dalam sengketa di PengadilanAgama Kota Tasikmalaya dalam Perkara Perdata mengenai
GugatanTanah Wakaf dengan Register Nomor : 0813/Pdt.G/2018/PA.Tmk;Bahwa dalam sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 1, PARAPENGGUGAT menggugat TERGUGAT karena TERGUGAT telahmenguasai, mengalihkan hak dan mensertifikatkan Tanah Wakafuntuk Pemakaman Umum menjadi Hak Pakai atas nama PemerintahKota Tasikmalaya seluas 3.035 m?
Tmk(2)(3)(1)(2)untuk Pemakaman Umum sesuai dengan status dan peruntukan awalsebagai Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum dan tidak akandialihfungsikan, baik sebagian maupun seluruhnya untuk kepentinganlain.Apabila dikemudian hari PARA PENGGUGAT mengalihfungsikantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) baik sebagianmaupun seluruhnya untuk kepentingan lain, maka PARAPENGGUGAT bersedia untuk menyerahkan kembali tanah tersebutkepada TERGUGAT.PARA PENGGUGAT tidak akan menuntut kompensasi apapun,
baikmateril maupun immateril sebagai akibat dari KesepakatanPerdamaian ini.Pasal 3Dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian ini, PARA PIHAKsepakat untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satusama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satusama lain dari segala tuntutan hukum.Bahwa PARA PIHAK sepakat memohon kepada Majelis Hakim padaPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadiliPerkara Perdata mengenai Gugatan Tanah Wakaf dengan RegisterNomor : 0813/Pdt.G/2018
143 — 23
23 — 11
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang karena jabatannya tersebut juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk menerbitkan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf/APAIW atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28 Juli 2005;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar
143 — 53
Pidie, dengan memperlihatkan Surat Wakaf tahun 2000tersebut dan juga Surat Wakaf tersebut turut di tempelkan di pagarPagar Gampong Jim, Kec. Peukan Baro oleh Masyarakat setempatdengan tanpa mempertimbangkan benar atau tidaknya wakaf tersebut.Dan surat wakaf tersebut muncul dengan tibatiba bersamaan dengantahun meninggalnya orang tua Penggugat, semasih hidup orang tuaPenggugat aim ( Abdurrahman bin Hamzah ) sama sekali tidak pernahmuncul dan terlihat;6.
Bahwa dalam surat wakaf tahun 2000 tersebut sebagai peganganTergugat dan II dalam menguasai tanah sengketa, dengan tanpatersebut siapa yang menerima Wakaf di tahun 2000 dengan ljabkabulnya, apakah Tergugat dan Il ?. Dan seterusnya surat Wakaftersebut turut di ketahui oleh Geusyik Gampong Ilyas Sawang dengantanpa Stempel Basah untuk sahnya suatu surat.
Sehingga daripengamatan Penggugat terhadap Surat Wakaf tahun 2000 tersebutsangat meragukan setentang ke absahannya dengan tidak disebutSiapa yang menerima Wakaf dan juga tidak diberi Stempel yang jelasalias palsu. Dengan demikian pemberian Wakaf tahun 2000 untukGampong Jim, Kec. Peukan Baro, Kab. Pidie, oleh Turut Tergugat s/dV Cacat Hukum, atau setidaktidaknya dinyatakan batal demi hukumtermasuk segala surat Suratmenyurat yang berkaitan dengan tanahsengketa;.
Bahwa Tergugat dan II dalam hal membangun Kantor Keusyik di tanahwarisan orang tua Penggugat dengan dalil Wakaf dari Turut Tergugat s/d V untuk Gampong Jim, Kec.
menerima Wakaf selaku tergugat.
169 — 104
MENGADILI
- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 28 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriah;
Dengan Mengadili Sendiri
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah ikrar wakaf terhadap sebagian tanah Hak Milik, sesuai SHM No.529 dengan luas 144