Ditemukan 315 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-01-2014 — Upload : 13-02-2015
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 91/PID/2014/PT.PLK
HADI PURWOKO Als JONET Bin TOHARI
4815
  • BSK II merupakan pemilik dari buah kelapa sawit yang berada di blokL 141 Divisi I B berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 31 tanggal 24oktober 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional KabupatenKotawaringin Timur dan ijin usaha perkebunan Nomor. 525.26/206/V/EKBANG/ 2004 tanggal 18 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh BupatiKotawaringin Timur;* Bahwa akibat perbuatan terdakwa HADI PURWOKO Als JONET BinTOHARI bersama sama dengan saksi WASIM Bin CARMIDI, saksiAHMAD ZAINUDIN, saksi DWIJO
    BSK II merupakan pemilik dari buah kelapa sawit yang berada di blokL 141 Divisi I B berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 31 tanggal 24oktober 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional KabupatenKotawaringin Timur dan ijin usaha perkebunan Nomor. 525.26/206/V/EKBANG/ 2004 tanggal 18 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh BupatiKotawaringin Timur;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa HADI PURWOKO Als JONET BinTOHARI dengan sengaja menganjurkan saksi WASIM Bin CARMIDI, saksiAHMAD ZAINUDIN, saksi
Register : 08-12-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 04-12-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 91/Pid.B/2014/PT PLK
Tanggal 18 Desember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : AAN SYAEFUL ANWAR, SH
Terbanding/Terdakwa : HADI PURWOKO Als JONET Bin TOHARI
14533
  • BSK II merupakan pemilik dari buah kelapa sawit yangberada di blok L 141 Divisi B berdasarkan Sertifikat Hak Guna UsahaNomor. 31 tanggal 24 oktober 2005 yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dan ijin usahaperkebunan Nomor. 525.26/206/V/EKBANG/ 2004 tanggal 18 Mei 2004yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Timur; Bahwa akibat perbuatan terdakwa HADI PURWOKO Als JONET BinTOHARI bersama sama dengan saksi WASIM Bin CARMIDI, saksiAHMAD ZAINUDIN, saksi DWIJO ROHYANTO
    BSK II merupakan pemilik dari buah kelapa sawit yangberada di blok L 141 Divisi B berdasarkan Sertifikat Hak Guna UsahaNomor. 31 tanggal 24 oktober 2005 yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dan ijin usahaperkebunan Nomor. 525.26/206/V/EKBANG/ 2004 tanggal 18 Mei 2004yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Timur; Bahwa akibat perbuatan terdakwa HADI PURWOKO Als JONET BinTOHARI dengan sengaja menganjurkan saksi WASIM Bin CARMIDI,saksi AHMAD ZAINUDIN, saksi DWIJO
Register : 20-01-2015 — Putus : 13-02-2015 — Upload : 13-04-2015
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 5/PID/2015/PT.PLK
Tanggal 13 Februari 2015 — BAYU SUTADI Als. KUTET Bin REBIT, Dk
8331
  • KIU berdasarkanKeputusan Bupati Kotim Nomor 525.26/469/X/EKBANG/20004 tentangIzin Prinsip Bupati Kotim melaksanakan pembangunan perkebunan kelapasawit dengan pola kemitraan/ inti plasma atas lahan seluas 2.000 (dua ribu)hektar;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. BAYU SUTADI ALS KUTET BINREBIT bersamasama dengan Terdakwa II. HASAN BASRI ALS TABLUBIN UMAR, Terdakwa III.
    KIU berdasarkanKeputusan Bupati Kotim Nomor 525.26/469/X/EKBANG/20004 tentangIzin Prinsip Bupati Kotim melaksanakan pembangunan perkebunan kelapasawit dengan pola kemitraan/ inti plasma atas lahan seluas 2.000 (dua ribu)hektar;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. BAYU SUTADI ALS KUTET BINREBIT bersamasama dengan Terdakwa II. HASAN BASRI ALS TABLUBIN UMAR, Terdakwa II.
Register : 15-07-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 02-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 38/PID.SUS/2016/PT PLK
Tanggal 26 September 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MOSLEH RAHMAN, S.H.
61486
  • C-87.HT.03.01 Th. 1992;
  • Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 525/1652/dishutbun/2008 tanggal 12 September 2008;
  • Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 522.12/1842/DISHUTBUN/2008 tanggal 18 Oktober 2008;
  • Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 79/BPN TAHUN 2009 tanggal 05 Maret 2009;
  • Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 133/DISHUTBUN/2009 tanggal 15 April 2009;
  • Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalteng No : 525.26/718/EK/2008 tanggal
    Makmur Bersama Asia;
  • Fotocopy Surat Persetujuan Penanaman Modal No. 68/I/PMDN/2009 tertanggal 19 Mei 2009;
  • Fotocopy Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 525.26/718/Ek tertanggal 8 Juni 2009 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan;
  • Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan No.
    Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 525.26/718/EK tanggal 8 Juni2009 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan;2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomors: 757/MenhutlI/2011 tanggal22 Desember 2011 perihal persetujuan prinsip pencadangan kawasan hutanproduksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk usaha budidaya perkebunankelapa sawit di Kabupaten Kapuas atas nama PT Makmur Bersama Asia;3. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.
    Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 525.26/718/EK tanggal 8 Juni2009 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan;2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomors.757/MenhutII/2011 tanggal22 Desember 2011 perihal persetujuan prinsip pencadangan kawasan hutanproduksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk usaha budidaya perkebunankelapa sawit di Kabupaten Kapuas atas nama PT Makmur Bersama Asia;Halaman 10 dari 55 hal Put No.38/PID.SUSLH/2016/PT.PLK.3. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.
    Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 525.26/718/EK tanggal 8 Juni2009 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan;2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomors.757/MenhutII/2011 tanggal22 Desember 2011 perihal persetujuan prinsip pencadangan kawasan hutanproduksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk usaha budidaya perkebunankelapa sawit di Kabupaten Kapuas atas nama PT Makmur Bersama Asia;3. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.
    Fotocopy Surat Gubernur Kalimantan Tengah No.525.26/718/Ek tertanggal 8 Juni 2009 perihal RekomendasiPelepasan Kawasan Hutan;19. Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan No.S.349/VII/IPSDH2/2009 tertanggal 27 Juni 2009 perihalPemeriksaan Peta Hasil Penafsiran Citra Landsat;20. Fotocopy Laporan Hasil Survey Potensi PermohonanPelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi untukbudidaya Perkebunan Kelapa Sawit pada PT. Makmur BersamaAsia;21.
    Fotocopy Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 525.26/718/Ektertanggal 8 Juni 2009 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan;19. Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan No.S.349/VII/IPSDH2/2009 tertanggal 27 Juni 2009 perihal PemeriksaanPeta Hasil Penafsiran Citra Landsat;20. Fotocopy Laporan Hasil Survey Potensi Permohonan PelepasanKawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi untuk budidayaPerkebunan Kelapa Sawit pada PT. Makmur Bersama Asia;21.
Putus : 07-05-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 297/Pid. B/2014/ PN.TGT.
Tanggal 7 Mei 2015 — -Ir. BAIM RACHMAN
15056
  • Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi PTPN XIII Desa Muara Payang, Desa Long Sayo dan Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, seluas 3.470 Ha ;2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Camat Muara Komam kepada Kades Binangun, Muara Payang & Long Sayo, Nomor : 55/CMK/II/2013 Tanggal 18 Pebruari 2013 perihal Penghentian kegiatan Pembukaan Lahan dan Penanaman Sawit ;3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kades Muara Payang kepada General Manager PTPN`XIII, Nomor :525.26
    PTPN XIII (persero) ;5) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kades Muara Payang kepada GM PTPNXIII, Nomor : 525.26 /160/2009-KUm tanggal 2 September 2013 perihal penghentian kegiatan pembukaan lahan dan penanaman sawit;6) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Kades Muara Payang kepada Bupati Paser, nomor : 525.26/171/2009-Pemb Tanggal, 16 September 2013 perihal permohonan Penghentian kegiatan pembukaan lahan dan pencabutan izin lokasi PTP Nusantara XIII ;7) 1 (satu) lembar
    PTPN XIII(persero) ;5 1 (satu) lembar fotocopi legalisirSurat Kades Muara Payangkepada GM PTPNXIII, Nomor :525.26 /160/2009KUm tanggal2 September 2013 perihalHalaman3 dari 290 halaman, Putusan Perkara Nomor : 297/ Pid. B/2014/ PN.
    Perkebunan NusantaraXIII (Persero) melalui surat Nomor : 525.26/ 160/ 2009 KUm tanggal 02September 2013 perihal Penghentian Kegiatan Pembukaan lahan danPenanaman Sawit dengan ditembuskan kepada Bupati Paser dan SekdaKabupaten Paser ;Bahwa selain surat tersebut saksi juga menulis surat kepada Bupati Paserdengan Nomor Surat : 525.26/ 171/ 2009pemb tanggal 16 September 2013perihal Permohonan Penghentian Kegiatan Pembukaan Lahan danPencabutan Izin Lokasi PT.
    PTPN XIII (persero) ;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kades Muara Payang kepada GMPTPNXII, Nomor : 525.26/160/2009KUm tanggal 2 September 2013perihal penghentian kegiatan pembukaan lahan dan penanaman sawit;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Kades Muara Payang kepada BupatiPaser, nomor : 525.26/171/2009Pemb Tanggal, 16 September 2013 perihalpermohonan Penghentian kegiatan pembukaan lahan dan pencabutan izinlokasi PTP Nusantara XIII ;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Camat Muara
    PTPN XIII (persero) ;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kades Muara Payang kepadaGeneral Manager PTPNXIII, Nomor : 525.26 /160/2009KUmtanggal 2 September 2013 perihal penghentian kegiatan pembukaanlahan dan penanaman sawit;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Kades Muara Payang kepadaBupati Paser, nomor : 525.26/171/2009Pemb Tanggal, 16 September2013 perihal permohonan Penghentian kegiatan pembukaan lahan danpencabutan izin lokasi PTP Nusantara XIII ;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat
    PTPN XIII (persero) ;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kades Muara Payang kepada GMPTPNXII, Nomor : 525.26/160/2009KUm tanggal 2 September 2013perihal penghentian kegiatan pembukaan lahan dan penanaman sawit;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Kades Muara Payang kepada BupatiPaser, nomor : 525.26/171/2009Pemb Tanggal, 16 September 2013 perihal1011121314S&Spermohonan Penghentian kegiatan pembukaan lahan dan pencabutan izinlokasi PTP Nusantara XIII ;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat
Register : 05-03-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 20/PDT/2019/PT.PLG
Tanggal 23 April 2019 — IMRON TM, LAWAN 1. PT.LONDON SUMATERA INDONESIA,Tbk. 2. BUPATI MUSI RAWAS UTARA 3. BUPATI MUSI RAWAS, 4. KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
3118
  • sehingga adalah wajar dan menurut hukum apabila PemdaMusi Rawas ditarik menjadi Tergugat III dalam perkara ini.Perbuatan Tergugat II Bupati Musi Rawas Utara dan Tergugat Ill BupatiMusi Rawas yang tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajibannyayaitu. melindungi segenap warganya dari perbuatan Tergugat menyerobot tanah Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum,apalagi terang dan nyata membiarkan Tergugat membuat usahaperkebunan sawit tidak sesuai dengan izin yang diberikan SK BupatiMusi Rawas No. 525.26
    Nomor 20/PDT/2019/PT PLGBahwa, akibat perbuatan Tergugat , menyerobot dan menguasai tanahkebun Penggugat serta kemudian menanam kelapa sawit dalam suatuusaha perkebunan telah membuat tanaman yang ada didalam lokasitanah Penggugat menjadi hancur yang mengakibatkan kerugianmaterial sebanyak 40 Ha x Rp 25.000.000 per Ha = Rp 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) yang harus diganti rugi kompensasi.Bahwa masuknya Tergugat kewilayah Beringin Makmur Il adalahmenggunakan izin Bupati Musi Rawas yaitu SK No 525.26
    Bahwa SK Bupati Musi Rawas No. 525.26/274/SK//2000tanggal 30 Maret 2000 yang didalilkan Penggugat dalamgugatannya senyatanya tidak ada hubungan dengan materi dangugatan Penggugat tersebut karena SK Bupati tersebut adalahmembahas dan memutuskan tentang namanama pesertaplasma yang berhak menerima plasma.13.
    dan Tergugat IVuntuk bermusyawarah menyelasdaikan persoalan lahan yang menjadiHalaman 39dari53 Putusan Nomor 20/PID.2019/PT PLG.objek sengketa, Tergugat Il dengan jelas dan tegas tidak pernah adaunsur pembiaran dan kesengajaan terhadap Tergugat untuk membuatusaha perkebunan Kelapa Sawit dikarenakan sudah dikeluarkannya SKBupati Musi Rawas No.525.26/274/SK/l/2000 tanggal 30 Maret 2000;5. Bahwa Tergugat Il tidak perlu menguraikan karena sudah dijawab padapoint 4 hurufb;6.
Register : 29-09-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 16-01-2015
Putusan PN SAMPIT Nomor 421/Pid.B/2014/PN Spt
Tanggal 17 Desember 2014 — 1.BAYU SUTADI Als KUTET Bin REBIT; HASAN BASRI Als TABLU Bin UMAR; ABDULLAH Als DULOH Bin UMAR
966
  • KIU berdasarkanKeputusan Bupati Kotim Nomor 525.26/469/X/EKBANG/20004 tentangIzin Prinsip Bupati Kotim melaksanakan pembangunan perkebunankelapa sawit dengan pola kemitraan/ inti plasma atas lahan seluas 2.000(dua ribu) hektar; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EL BAYU SUTADI ALS KUTET BINREBIT bersamasama dengan Terdakwa IL HASAN BASRI ALSTABLU BIN UMAR, Terdakwa IT ABDULLAH ALS DULOH BIN UMARmengambil dan memuat buah kelapa sawit sebanyak 511 (lima ratussebelas janjang) janjang atau kurang lebih
    KIU berdasarkanKeputusan Bupati Kotim Nomor 525.26/469/X/EKBANG/20004 tentangIzin Prinsip Bupati Kotim melaksanakan pembangunan perkebunankelapa sawit dengan pola kemitraan/ inti plasma atas lahan seluas 2.000(dua ribu) hektar; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LT BAYU SUTADI ALS KUTET BINREBIT bersamasama dengan Terdakwa IL HASAN BASRI ALSTABLU BIN UMAR, Terdakwa IL ABDULLAH ALS DULOH BIN UMARmengangkut buah kelapa sawit sebanyak S511 (lima ratus sebelasjanjang) janjang atau kurang lebih 8 (delapan
Register : 05-09-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 15-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 21 Februari 2018 — PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
297218
  • Penggugat mulai kesulitan untuk dapat memanfaatkan tanahtersebut, dan mengajukan surat kepada kepada Direktorat Serse PoldaKalsel tanggal 17 Maret 2011 dan belum ditindaklanjut, sedangkanpenguasan masyarakat meluas.Bahwa dapat Tergugat sampaikan pemberian Hak Guna Usaha kepadaPenggugat pada awalnya adalah untuk tujuan Perkebunan Karet bukanPerkebunan Sawit seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalamGugatannya, namun berdasarkan surat dari Pemerintah Kabupaten TanahLaut Dinas Perkebunan Nomor 525.26
    INHUTANI Ill, Nomor : 715/Bjb / V / 96,tertanggal 24 Mei 1996, Perihal : Pengembalian Lahan MilikPT ASA (fotokopi sesuai dengan aslinya).Surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten TanahLaut, Nomor : 525.26/396/Disbun, tertanggal 15 Desember2004, Perihal : Rekomendasi Konversi Tanaman Karetmenjadi Kelapa Sawit (fotokopi dari fotokopi).Halaman 28 dari 44 halaman. Putusan Nomor :182/G/2017/PTUN Jkt16.
    Bukti T 4Bukti T 5Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiKalimantan Selatan, Nomor : 1010/1663.500/XIV2014,tanggal 17 Desember 2014, Perihal : Usulan PenetapanTanah Terlantar (fotokopi dari fotokopi).Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Tanah LautNomor : 525.26/396/Disbun, tanggal 15 Desember 2004,Perihal : Rekomendasi Konversi Tanaman Karet menjadiKelapa Sawit (fotokopi dari fotokopi).Berita Acara Sidang Panitia C PT.
    Bahwa Penggugat telah mendapat rekomendasi konversi tanaman karetmenjadi kelapa sawit sebagaimana surat keputusan Kepala Dinas PerkebunanKabupaten Tanah Laut Nomor 525.26/396/Disbun tanggal 15 Desember 2004(bukti P15);5.
Register : 07-04-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 03/G/ 2015/ PTUN.PLK
Tanggal 16 Juni 2015 — PT. GOLDEN AGRO SEJAHTERA Melawan BUPATI BARITO SELATAN
12174
  • Golden Agro Sejahtera;Halaman 8 dari 81 halaman, PutusanNo. 03/G/2015/PTUN.PLKSurat Gubernur Kalimantan Tengah No. 525.26/218/Ek tanggal 21Februari 2012 tentang Rekomendasi Permohonan Izin PelepasanKawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.
    Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 525.26/166/Ek tanggal 21Februari 2013 tentang Perpanjangan Rekomendasi Izin PelepasanKawasan Hutan yang terakhir a.n. PT.
Putus : 27-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 784 K/Pid/2014
Tanggal 27 Oktober 2014 — SIDANA alias DONO bin JINAN DAN KAWAN
6033 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hati PrimaAgro (HPA) Nomor : 525.26/354/VII/EKSDA/2009 yangdikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Timur tanggal 29 Juli 2009,iin lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor : 706.460.42 tanggal 18 Oktober 2009, Ijin LokasiPerkebunan Nomor : 525.26/196/IV/EK.SDA/2010 tanggal 30 April2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Timur dan PT.Hati Prima Agro (HPA) telah melakukan ganti rugi tanam tumbuhseluas kurang Lebih 4000 Ha (empat ribu hektar) pada tahun 2010sampai dengan tahun
Upload : 30-11-2017
Putusan PN SANGATTA Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Sgt
SIHONO ILHAM, DKK LAWAN PT ANUGERAH ENERGITAMA
11846
  • Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.18/HK/V2011 Tanggal 19 Januari 2011 Tentang RuangPlasma Koperasi Prima Utama Bermitra Dengan PT.Anugerah Energitama Untuk Keperluan PerkebunanKelapa Sawit Seluas + 2.867 Yang Terletak Di DesaHal 15 dari 60 Putusan No.55/Pdt.G/2016/PN.SgtTepian Baru Dan Desa Tepian Indah (SP2, SP3,SP4 dan SP7), Kecamatan Bengalon KabupatenKutai TimUur;c.
Putus : 24-09-2018 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 762 K/PID.SUS/2018
Tanggal 24 September 2018 — MISWAR CHANDRA
11170 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 762 K/PID.SUS/201830.31.32.33.34.35.36.Copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Kepala DinasPerkebunan Provinsi Riau Dengan Pusat Penelitian Kelapa SawitNomor DISBUN 525.29/DISBUN.PRCI.273, Nomor PPKS47/SUPER/PPKS/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 ;Copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Kepala DinasPerkebunan Provinsi Riau Dengan Pusat Penelitian Kelapa SawitNomor DISBUN 525.26/DISBUNKS/275, Nomor PPKS48/SUPER/PPKS/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang SupervisiPembangunan Perkebunan
    Pelaksanaan Pembangunan danPengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor602.1 / DISBUNKS / 043 dan Nomor 17 / GEP1.1 / X / 2007 tanggal9 Oktober 2007 ;Copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Kepala DinasPerkebunan Provinsi Riau Dengan Pusat Penelitian Kelapa SawitNomor DISBUN = 525.29/DISBUN.PRCI.273, Nomor PPKS47/SUPER/PPKS/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 ;Copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Kepala DinasPerkebunan Provinsi Riau Dengan Pusat Penelitian Kelapa SawitNomor DISBUN 525.26
Putus : 05-05-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/PID/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — DADY bin MASLANSYAH
4618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agro Karya Prima Lestari, diKecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan KecamatanSeruyan Tengah, Kabupaten Seruyan dan Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor 525.26/172/III/EKBANG/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atasnama PT. Agro Karya Prima Lestari seluas 20.000 HA di lokasi KecamatanMentaya Hulu, Kotawaringin Timur;Bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan keterangan dari saksi Herman Nduruyang mewakili PT.
    Agro Karya Prima Lestari diKecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur dan KecamatanSeruyan Tengah Kabupaten Seruyan dan Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor 525.26/1 72/III/EKBANG/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atasnama PT. Agro Karya Prima Lestari seluas 20.000 HA di lokasi KecamatanMentaya Hulu, Kotawaringin Timur; Bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan keterangan dari saksi Herman Nduruyang mewakili PT.
Putus : 07-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 7 Agustus 2012 — PARNO, SH. Bin PARDI
5528 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .0103/2007 tanggal 21 Februari 2007; Photocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor :530/051 2/037/UP/V/DISPERINDAGKOP/2007 tanggal 23 Mei 2007; Photocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan KomanditerNomor 050535200026 tanggal 23 Mei 2007; Photocopy Sertifikat Badan Nomor : 10501000074; Kartu Tanda Anggota Nomor : 10501000074.97; 9 Surat Photocopy Bukti Penerimaan Surat; Referensi bank Nomor : 950 /REF/KUAK/2007 tanggal 24 Mei 2007; PhotoCopy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) No.525.26
    No. 343 K/Pid.Sus/201220 Kartu Tanda Anggota Nomor : 10501000074.97; 9(sembilan) Surat Photocopy Bukti Penerimaan Surat; Referensi bank Nomor : 950 /REF/KUAK/2007 tanggal 24 Mei 2007; PhotoCopy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) No.525.26/185/TRUP/DISBUN/2006 tanggal 29 Nopember 2006; Asli Jaminan Suplay Bibit Kelapa Sawit Dalam Poly Bag Nomor ; 06/V/AR/MB2007; Photocopy Tanda Registrasi Perbenihan (TRUP) Nomor ;525.26/185/TRUP/DISBUN/2006 atas nama Perusahaan PT.ADIANRATU tanggal 29 Nopember
Putus : 02-03-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 P/HUM/2011.-
Tanggal 2 Maret 2011 — ASWIN PANJAITAN,dkk vs MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA,
105166 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Victorindo Alam Lestari di UjungBatu I,,10,1V dan V di Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan,Propinsi Sumatera Utara ;Foto copy surat No. 5985/DTKTR/2010 Perihal : Klarifikasi KawasanHutan Lokasi Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas ;Foto copy Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No.525.26/210.A/K/2004Tentang Pertambahan Peserta Penerima PIRTRANS/Plasma KebunKelapa Sawit PT. Victorindo Karya Lestari (PT.
    YAL) Ujung Batu diUjung Batu IV Desa Lubuk Bunut Kecamatan Buta Raja Tinggi ;Foto copy Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 525.26/902/K/2002Tentang Penetapan Peserta Penerima Plasma PIRTRANS KebunKelapa Sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) Desa Ujung Batu1, 11,1 dan IV Kecamatan Sosa ;Foto copy surat No. 525.25/25 Perihal Himbauan MenghentikanKegiatan ; Bukti P.20: Foto copy Surat Pernyataan atas nama Masyarakat Desa Ujung Batu I.
    No. 02 P/HUM/2011.16 Bukti P.23: Foto Copy Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli SelatanNo. 525.26/29/K/2000 Tentang Penetapan Luas Lahan Plasma PetaniDalam Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Desa UjungBatu I s/d V Kecamatan Sosa ; Bukti P.24: Foto copy surat No.397.PA.01.15.2001 Perihal : Penetapan Status LahanPlasma Kebun Sawit dari 3 (tiga) Hektar Menjadi 2 (dua) Hektar di DesaUjung Batu I s/d V ; BuktiP.25: Foto copy UndangUndang No. 15 Tahun 1997 TentangKetransmigrasian
Putus : 30-11-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 871 PK/Pdt/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — PT GEMAREKSA MEKARSARI, VS ROHANSYAH DK
184115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Surat Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT GemareksaMekarsari Nomor Ek.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yangdikeluarkan oleh Tergugat II adalah cacat demi hukum;5.
Register : 12-04-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — I. BUPATI KUTAI TIMUR., II. PT. CIPTA HIJAU BUMI ETAM., III. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI VS PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCTS;
13448 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai TimurNomor 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentangPerpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa SawitKepada PT Cipta Hijau Bumi Etam Seluas + 13.600 Ha Yang Terletak DiKecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten KutaiTimur;3.
Register : 20-05-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Ngb
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat:
SUTARLI
Tergugat:
1.PT. MENTHOBI MAKMUR LESTARI
2.SIRILIUS RINGKIN
10657
  • bantahan yang akan dikemukan oleh Tergugat dalam pokok perkara;Bahwa Tergugat dalam hal ini membantah dan menolak dengan tegas dalilGugatan Penggugat pada Posita / Fudementum Petendi pada angka 1, 2, 3,4 dan 5;3.1 Bahwa sudah sangat jelas apabila dari 2 (dua) bidangbidang tanahyang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan milik sahdari Tergugat yang diperoleh dengan caracara yang sangat benarsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan :3.2.a.Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26
    Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;b.Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/06/IX/2005tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT.
    TanjungMenthobi tanggal 20 September 2005;c.Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006;d.Surat Bupati Lamandau Nomor Ek.525.26/216 /XI/2010 tentangPermohonan Perpanjangan Izin Lokasi;Bahwa apabila dirunut dari bukti yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d sudah sangat jelasTergugat sudah memiliki hak lebin dahulu sebagai dasar gunamenggarap, melakukan penyemaian dan menanami serta melakukanfertilisasi atas
Register : 08-03-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Llg
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
IMRON TM
Tergugat:
1.PT.London Sumatera Indonesia,Tbk
2.Bupati Musi Rawas Utara
3.Bupati Musi Rawas
536
  • .sehingga adalah wajar dan menurut hukum apabila Pemda Musi Rawasditarik menjadi TERGUGAT III dalam perkara ini.Perbuatan TERGUGAT II Bupati Musi Rawas Utara dan TERGUGAT IIIBupati Musi Rawas yang tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajibannyayaitu. melindungi segenap warganya dari perbuatan TERGUGAT menyerobot tanah PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum,apalagi terang dan nyata membiarkan TERGUGAT membuat usahaperkebunan sawit tidak sesuai dengan izin yang diberikan SK Bupati MusiRawas No. 525.26
    KEPADA PARA TERGUGAT :Bahwa, akibat perouatan TERGUGAT I, menyerobot dan menguasai tanahkebun PENGGUGAT serta kemudian menanam kelapa sawit dalam suatuusaha perkebunan telah membuat tanaman yang ada didalam lokasi tanahPENGGUGAT menjadi hancur yang mengakibatkan kerugian materialsebanyak 40 Ha x Rp 25.000.000 per Ha = Rp 1.000.000.000, (Satu miliarrupiah) yang harus diganti rugi kompensasi.Bahwa masuknya TERGUGAT kewilayah Beringin Makmur II adalahmenggunakan izin Bupati Musi Rawas yaitu SK No 525.26
    Bahwa SK Bupati Musi Rawas No. 525.26/274/SK/I/2000 tanggal 30Maret 2000 yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya senyatanyatidak ada hubungan dengan materi dan gugatan Penggugat tersebutkarena SK Bupati tersebut adalah membahas dan memutuskantentang namanama peserta plasma yang berhak menerima plasma.Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalilposita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 11 karenaselain alasan yang telah Tergugat uraikan dalam dalam dalil jawabanangka
    Bahwa, Bupati Musi Rawas sebagai pemberi izin prinsip sebagaimanaSurat Keputusan No. 525.26/274/SK/I/2000 tanggal 30 Maret 2000adalah penyebab utama Tergugat bisa melakukan kegiatanpembebasan tanah yang akhirnya mendatangkan kerugian kepadaPenggugat karena SK tersebut tidak dilakukan pengawasansebagaimana mestinya, oleh karena itu Bupati Musi Rawas harus dimintapertanggung jawabannya secara tanggung renteng untuk membayarganti rugi kepada Penggugat bersamasama Tergugat karena dengansengaja tidak
    Menyatakan perbuatan Tergugat III tidak melakukan pengawasanterhadap SK izin prinsip No. 525.26/274/SK/I/2000 tanggal 30 Maret2000 adalah perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan.3. Menyatakan Tergugat Ill bertanggung jawab membayar ganti rugikerugian secara tanggung renteng dengan Tergugat sebagai ganti rugipenghukuman sebesar yang ditentukan dalam petitum gugatan.4.
Putus : 18-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2929 K/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — BENHUR lawan PT NABATINDO KARYA UTAMA (PT NKU)
122252 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat Rekonvensi mendapatkan izin prinsip dari BupatiKotawaringin Timur berdasarkan Surat Izin Bupati Kotawaringin TimurNomor 525.26/514/VII/EKBANG/2005 tanggal 21 Juli 2005;3.
    Isa sekeluarga yang diajukanoleh Tergugat menjadi tidak relevan dan Pemohon Kasasi berharap agarYang Mulia hakim mengesampingkan/tidak mempertimbangkan buktibuktitersebut lebih lanjut;Bahwa Izin Prinsip (IP) dari Bupati Kotawaringin Timur berdasarkan SuratIzin Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/514/VII/EKBANG/2005,tanggal 21 Juli 2005 dan Izin Lokasi (IL) di Desa Tumbang Kuling,Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, ProvinsiKalimantan Tengah seluas + 11.000 Ha untuk keperluan pembangunanperkebunan
    kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati KotawaringinTimur Nomor 803/460.42, tanggal 15 Agustus 2005 (bukti T1) serta IzinUsaha Perkebunan berdasarkan Surat Izin Bupati Kotawaringin TimurNomor: 525.26/678/XI/EKBANG/2005, tanggal 28 November 2005 (bukti T2) yang diajukan oleh Termohon Kasasi, sama sekali tidak memberikan hakdan wewenang kepada Termohon Kasasi untuk dapat mengelola tanah/lahan (meskipun telah melakukan ganti rugi kepada masyarakat yangmemiliki hak atas lahan/tanah tersebut)