Putusan Nomor 1349/B/PK/PJK/201623.24.25.permohonan restitusi pada masa pajak Desember 2009 olehPEMOHON PENINJAUAN KEMBALI harus dikabulkan.Bahwa selain itu Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat bandingseharusnya mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Nomor1839/87.03/DBM/2009 tanggal 2 Juli 2009 Direktorat PembinaanMineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara danPanas Bumi, Departmen Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia tentang Persetujuan Akhir Studi KelayakanPEMOHON

Mohon dalam Pokok Perkara bagian A dimaksuddianggap disampaikan kembali pada bagian ini.Terhadap dalil PENGGUGAT pada posita angka 10 yangmenyatakan Berdasarkan Surat dari Balai harta peninggalanJakarta Departmen Kehakiman DKI Tanggal 18 Juli 1994 perihalpenetapan fatwa ahli waris dari Pengadilan Agama CianjurTanggal 18 Mei 1987 No. 148/URS/1987 dan Ahli Waris EmmyNingtiyas De Groot berkas asli Verponding No. 4635 yangterletak di daerah Cilincing Jakarta Utara Pecahan Induk 1000Eigendom Verponding

halaman 42 Alinea pertama dan Alinea 3 Halaman 43 AlineaPertama, Kedua dan lima dan Halaman 45 Alinea kelima Putusannyayang menyatakan :Halaman 42 Alinea 1:Menimbang, bahwa disamping itu, salah satu kelaziman yang palingumum pada perusahaanperusahaan yang tergabung dalamGroup/Holding Company tersebut adalah sentralilsasi dan GeneralisasiPengelolaan karyawan.Halaman 42 Aline 3Menimbang bahwa disamping itu, fenomena dan kelaziman Sentralilsasidan Generalisasi tersebut ditandai pula dengan adanya Departmen

Putusan Nomor 1352/B/PK/PJK/201623.24.25.permohonan restitusi pada masa pajak Desember 2009 olehPEMOHON PENINJAUAN KEMBALI harus dikabulkan.Bahwa selain itu Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat bandingseharusnya mempertimbangkan Bahwa berdasarkan Surat Nomor1839/87.03/DBM/2009 tanggal 2 Juli 2009 Direktorat PembinaanMineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara danPanas Bumi, Departmen Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia tentang Persetujuan Akhir Studi KelayakanPEMOHON

Bahwa selain itu Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkatbanding seharusnya mempertimbangkan bahwa berdasarkanSurat Nomor 1839/87.03/DBM/2009 tanggal 2 Juli 2009Direktorat Pembinaan Mineral dan Batubara, Direktorat JenderalMineral, Batubara dan Panas Bumi, Departmen Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang PersetujuanAkhir Studi Kelayakan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI(Surat 1839), melakukan evaluasi secara menyuluruh meliputiaspek teknis, ekonomis, dan dampak lingkungan terhadapLaporan

berlaku bagi Pemohon Peninjauan Kembali padamasa Januari 2009 dan sebagai akibatnya pengajuanpemohonan kompensasi PPN ke masa pajak berikutnya danpermohonan restitusi pada masa pajak Desember 2009 olehPemohon Peninjauan Kembali harus dikabulkan;Bahwa selain itu Majelis Hakim pada pemeriksaantingkatbanding seharusnya mempertimbangkan bahwa berdasarkanSurat Nomor 1839/87.03/DBM/2009 tanggal 2 Juli 2009Direktorat Pembinaan Mineral dan Batubara, Direktorat JenderalMineral, Batubara dan Panas Bumi, Departmen

Koreksi Biaya Alokasi Internal sebesar US$ 313,370.00bahwa Pemohon Banding tidak setuju sepenuhnya dengan koreksi ini karena akunini semata hanyalah merupakan "Temporary Account" untuk keperluan pelaporaninternal manajemen semata.bahwa nilainilai penjualan maupun biayabiaya dalam akun ini dibentuk semataberdasarkan realokasi internal dari biaya total kepada "temporary subaccount" perdepartemen guna membuat laporan performance setiap departmen untukmengetahui kinerja rugi laba setiap divisi setiap

sebagai akibatnyapengajuan pemohonan kompensasi PPN ke masa pajak berikutnya danpermohonan restitusi pada masa pajak Desember 2009 oleh PemohonPeninjauan Kembali harus dikabulkan.Bahwa selain itu Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat bandingseharusnya mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Nomor1839/87.03/DBM/2009 tanggal 2 Juli 2009 Direktorat PembinaanHalaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 1351 B/PK/PJK/201624.25.2.C.Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan PanasBumi, Departmen

Bahwa selain itu Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat banding24.seharusnya mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Nomor1839/87.03/DBM/2009 tanggal 2 Juli 2009 Direktorat PembinaanMineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan PanasBumi, Departmen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesiatentang Persetujuan Akhir Studi Kelayakan Pemohon PeninjauanKembali (Surat 1839), melakukan evaluasi secara menyuluruh meliputiaspek teknis, ekonomis, dan dampak lingkungan terhadap LaporanStudi

berlaku bagi PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI pada masa Oktober 2009 dan sebagaiakibatnya pengajuan pemohonan kompensasi PPN ke masapajak berikutnya dan permohonan restitusi pada masa pajakDesember 2009 oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI harusdikabulkan;Bahwa selain itu Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkatbanding seharusnya mempertimbangkan bahwa berdasarkanSurat Nomor 1839/87.03/DBM/2009 tanggal 2 Juli 2009Direktorat Pembinaan Mineral dan Batubara, Direktorat JenderalMineral, Batubara dan Panas Bumi, Departmen

Departmen Research and Development;b. Departmen Plantations;c. Departmen Factory;d. Departmen Service, Business & Finance; sertae. Kantor Jakarta8. Setelah 15 tahun menjabat General Manager, kemudian berdasarkan AktaNotaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja Nomor 1 tanggal 3 Juli 2013,Tergugat diangkat menjadi Direktur Penggugat.9. Tergugat II/PT.

juga berlaku bagi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALIpada masa Mei 2009 dan sebagai akibatnya pengajuanpemohonan kompensasi PPN ke masa pajak berikutnya danpermohonan restitusi pada masa pajak Desember 2009 olehPEMOHON PENINJAUAN KEMBALI harus dikabulkan.Bahwa selain itu Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat bandingseharusnya mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Nomor1839/87.03/DBM/2009 tanggal 2 Juli 2009 Direktorat PembinaanMineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara danPanas Bumi, Departmen

882000,00RUSTAM17 KARMAN 5997 1388580,00 0 1388580,00Total 13235101,00 2208000,00 15443101,00TOTAL KESELURUHANNo Departemen Anggota Kelompok Jumlah(Orang)1 Balantang/Malili 33 243925442 Central MTCE 58 312292133 Engineering 19 138471074 Fabrication 50 303184335 Logistics 39 286875866 Mem Gunung Batu 10 60275537 MemPlant Site 104 712625718 Mine Gunung Batu 3 29526009 Mine Harapan 428 32350670510 Plant Maint 108 8426118611 Proses Plant 109 10399194812 Prostech 53 4185123813 Utilities 18 1081996114 Mine Departmen

Bahwa Pihak Tergugat II yaitu Dinas Pendidikan dan Pengajaran KabupatenMorowali bukanlah Instansi Pemerintah Pusat di Daerah, tetapi hanyalah sebagaiSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali,sehingga tidak dapat disamakan dengan perwakilan Departemen Pendidikan danKebudayaan RI sebagai Instansi Pemerintah Pusat di Daerah, karena Tergugat IIbukanlah Instansi Vertikal di Daerah, sehingga dengan demikian tidak dapat mewakiliPihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Departmen

sampai sekarang, dilantik pada tanggal 01 Juli 2001;Bahwa hubungan kerja antara saksi dengan terdakwa adalah terdakwa bawahan saksiyang menjabat sebagai Kepala Gudang saat saksi mulai menjabat Kasub Dolog danselanjutnya dimutasi sebagai staf di Sub Dolog Samarinda sejak akhir bulan Juli 2001;Bahwa Struktur Organisasi Bulog adalah untuk tigkat pusat disebut BULOG, TingkatPropinsi DOLOG dan Tingkat If adalah Sub Dolog, disamping itu ada Perwakilan Sub Dolog;Bahwa Bulog adalah Lembaga Pemerintah Non Departmen

Departmen Pekerjaan Umum RI Kantor wilayah Propinsi Bali selakupihak yang memberikan uang ganti rugi dengan peruntukan pembangunan jalanbypass Prof Dr Ilda Bagus Mantra tersebut, dari hasil penjualantanah asset Negarasebagaimana tersebut diatas telah memberikan keuntungan kepada Terdakwa Made Bawa senilai Rp 187.500.000, (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratusribu rupiah) yang diperoleh dari hasil penjualan asset Negara pada tanggal 1Januari 2004 kepada saksi Ketut Cangker senilai Rp 30.000.000

Departmen Pekerjaan Umum RI Kantor wilayah Propinsi Bali selakupihak yang memberikan uang ganti rugi dengan peruntukan pembangunan jalanbypass Prof Dr Ida Bagus Mantra tersebut, dari hasil penjualan tanah asset Negarasebagaimana tersebut diatas telah memberikan keuntungan kepada Terdakwa Made Bawa senilai Rp 187.500.000, (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratusribu rupiah) yang diperoleh dari hasil penjualan asset Negara pada tanggal 1Januari 2004 kepada saksi Ketut Cangker senilai Rp 30.000.000

Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran dan perselisihanantara Pemohon dengan Termohon pada poin (5.1) dalam permohonanCerai Talak Pemohon yang menyebutkan Termohon merasa kurangHalaman 5 dari 65 halaman, Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2018/PA.Pspterhadap belanja yang diberikan Pemohon, hal ini tidak benar sebabsejak awal pernikahan Termohonlah yang membantu dan menutupikebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, diamanaTermohon berkerja sebagai Pramuniaga di salah satu Departmen Storeguna untuk membiayai

termasukdalam penunjukan area lokasi transmigrasi sebagaimana dalamSurat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Bupati Takalar yaitu SuratRekomendasi Penunjukan Lokasi Trasmigrasi No.595/1490/Ekonyang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemda Tingkat Il TakalarHIm. 89 dari 105 him.Put.Nomor 60/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKSmenyediakan area seluas + 1.900 Ha untuk dikembangkan menjadipemukiman transmigrasi pola perikanan, salah satunya di wilayahKecamatan Mangarabombang seluas + 750 Ha ;Bahwa di area tanah tersebut, oleh Departmen

Bambang Triono, bersama iniTERGUGAT menyampaikan tanggapan sebagaimana telahTERGUGAT sampaikan dalam Pokok Perkara pada bagian Atentang FaktaFakta Berkaitan Dengan Proses Pembelian DanPengusaan Fisik Atas Tanah Di Jalan Kebantenan 20 RT 003 RW02 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.Mohon dalam Pokok Perkara bagian A dimaksud dianggapdisampaikan kembali pada bagian ini.Terhadap dalil PENGGUGAT pada posita angka 10 yangmenyatakan Berdasarkan Surat dari Balai harta peninggalanJakarta Departmen

Foto copy Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 4Februari 2010 dari Departmen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak , bermateraicukup foto copy dari foto copy , diberi tanda P4 ;5. Foto copy Sertifikat SHM No. 779 bermaterai cukup foto copy dari foto copy ,diberi tanda P5 ;6. Foto copy Surat Keterangan Nomer : 590/335/VI/12 dari Kepala Desa Kuripantanggal 6 Juni 2012 , bermaterai cukup sesuai dengan aslinya , diberi tanda P6 ;7.