berkas perkara ( inzage ) dan Pembanding telah mempergunakan haknya,sedangkan Terbanding tidak mempergunakan haknya.PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan olehTergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yangditentukan dalam undang undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya yang diajukan secaratertulis, telah mengajukan gugatan balik / rekonvensi, maka seharusnya format

putusanperkara ini berbentuk konvensi dan rekonvensi, oleh karena itu Pengadilan TingkatBanding akan memperbaiki format putusan tersebut pada tingkat banding.Dalam KonvensiMenimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tergugat konvensi/pembandingkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatanpenggugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa dalil yang diajukan oleh penggugat tidak semuanya benar, dan penggugatsendiri yang meninggalkan tempat tinggal

No. 48/Pdt.G/2012/PTA MksMenimbang, bahwa hal hal yang menjadi pertimbangan hukum putusan hakimtingkat pertama dalam masalah gugatan cerai yang mengabulkan gugatan penggugatsudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya danmengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan TingkatBanding, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan denganperbaikan format dan amar putusan sehingga bunyi putusan selengkapnya sebagaimanadalam amar

Nomor. 698/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 20 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 27 RabiulAwal 1433 H., dengan perbaikan format dan amar putusan sehingga bunyi amarputusan selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi1. Mengabulkan gugatan penggugat.. Menjatuhkan talak satu bain sugraa tergugat, ( H. Abd. Rahman bin H. Tipu ),terhadap penggugat ( Hj. Rosdiana binti Sakaria ).3.

1SR (Lampiran HI B).2) Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), dengan Format : 2SR(Lampiran IV B).3) Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB), dengan Format : 4 (Lampiran VI).4) Kwitansi yang ditanda tangani koordinator POKMAS dengan Format : 5SR(Lampiran VII B).5) Daftar Penerimaan Pembayaran Pembayaran BLM Perumahan, denganFormat : 5SR (Lampiran VII B)6) Surat Pernyataan Penggunaan dana BLM Rumah Rusak Sedang / Ringan ,dengan Format : 6SR ( Lampiran IX).7) Rekapitulasi Penyaluran Dana, Permohonan

Pembayaran Bantuan (PBB),dengan Format : 7 (Lampiran X).8) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Permohonan PembayaranBantuan (PPB), dengan Format : (Lampiran X)9) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), menggunakan formatstandar Departemen Keuangan.10) Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS), menggunakan format standarDepartemen Keuangan.Sebagaimana lampiran ketentuan Peraturan Gubermur Daerah IstimewaYogyakarta nomor 23 tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang PetunjukOperasional

Berita Acara Pembentukan Kelompok dan pengurus PokMas (BAPKPP),dengan Format 1SR (Lampiran HI B).2. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), dengan Format : 2SR(Lampiran IV B).3. Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB), dengan Format : 4 (Lampiran VI).4. Kwitansi yang ditanda tangani coordinator POKMAS dengan Format : 5SR(Lampiran VII B).5. Daftar Penerimaan Pembayaran Pembayaran BLM Perumahan, denganFormat : 5SR (Lampiran VII B)6.

Surat Pernyataan Penggunaan dana BLM Rumah Rusak Sedang / Ringan ,dengan Format : 6SR ( Lampiran IX).7. Rekapitulasi Penyaluran Dana, Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB),dengan Format : 7 (Lampiran X).8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Permohonan PembayaranBantuan (PPB), dengan Format : (Lampiran X)9. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), menggunakan formatstandar Departemen Keuangan.10.

Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS), menggunakan format standarDepartemen Keuangan.Sebagaimana lampiran ketentuan Peraturan Gubermur Daerah IstimewaYogyakarta nomor 23 tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang PetunjukOperasional (PO) Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi di ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta.Bahwa setelah seluruh syaratsyarat pencairan dana BLM Perumahan untukPokMas dusun Krasaan terpenuhi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 405209E/118 tanggal 8

TuningVirgayanti sebenarnya Majelis Hakim telah mengakui, telah merasa ragu dan tidakpasti, tidak cermat dan kurang teliti karena dalam format gugatan memuatlampiran yang isinya Surat Kuasa Khusus yang harus dibaca oleh Majelis Hakimsehingga menjadi jelas dan paham;4. Bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dancukup.

kalangan elite/ahli hukum dan kalangan elite/ahli bahasa membuat malumengapa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarangmempertimbangkan perkara yang menyangkut nasib orang dan negara hanyamasalah format gugatan dimana di dalam membuat gugatan tidak memilikibentuk atau format baku.

Artinya, seluruh sistematika format gugatandiserahkan kepada pihak Pemohon Kasasi/Penggugat. Sesuai dan berdasarkanapa yang dikemukakan Prof.

Soepomo, pada dasarnya Pasal 118 HIR, tidakmenetapkan syarat formulasi atau isi gugatan dan kami sebagai kuasa hukumPemohon Kasasi/Penggugat telah datang dan menanyakan ke beberapaPengadilan Agama antara lain Pengadilan Agama Semarang, PengadilanAgama Ambarawa, Pengadilan Agama Purwodadi, Pengadilan Agama Pati,Pengadilan Agama Kendal, bahkan kami datang ke Pengadilan Tinggi AgamaSemarang untuk menanyakan bagaimana format gugatan yang benar ?

;PengadilanPengadilan tersebut menjawab tidak ada format baku membuatgugatan, semua diserahkan penggugat. Walaupun begitu Pemohon Kasasi/Penggugat di dalam membuat gugatan telah sesuai dengan syaratsyarat formulasisurat gugatan sesuai dengan format surat gugatan sebagaimana dalam ProsedurGugatan Cerai hal 4647 karangan Budi Susilo, S.H. dan *Hukum AcaraPerdata halaman 5167 karangan M.

Bahwa berdasarkan Format 63 tentang Hasil Perolehan SuaraCalon Kepala Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran sebagalberikut: No Nama Calon Hasil Perolehan Suara01 Mujiburrohman 20502 Suheli S. Kom 36903 Muhamad Sauri 11204 Fahrul Kurniawan A.Md.Kep 1405 Samsul Maarif 78Surat Suara Tidak Sah 7Jumlah 785 Jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah pemilih yang hadiryaitu sebanyak 778 orang sebagai mana tercatat dala dataPemilin/ Format 59.6.

Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.SRGada perubahan dalam Format 57 Tersebut yang tadinya tercatatangka 7 di rubah menjadi angka 0 (nol).7. Bahwa berdasarkan Format 58 tentang Berita AcaraRekapitulasi Hasil Perhitungan Suara TPS 4 (empat) tercatatsebagai Berikut: No Nama Calon Hasil Perolehan SuaraO1 Mujiburrohman 20502 Suheli S.

Memperbaiki dan menuliskan angka sesuai pada format 63plano pada berita acara hasil penghitungan suara TPS 4 danmelakukan paraf perubahan;2. Memperbaiki dan menuliskan angka sesuai pada format 63plano pada berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suaraTPS 4 dan melakukan paraf perubahan;3. Memperbaiki dan menuliskan angka sesuai pada format 63plano pada catatan pelaksanaan pemungutan suara pemilihankepala desa Sindangheula tahun 2019 TPS 4 dan melakukanparaf perubahan;4.

Pemilihan Kepala Desa SindangheulaTahun 2019 di TPS 4 tanggal 3 November 2019(fotokopi dari fotokopi);Format 63 Berita Acara Hasil Perolehan Suara CalonKepala Desa Sindangheula (fotokopi dari fotokopi);Format 57 Berita Acara Hasil Penghutungan SuaraTPS 4 (fotokopi dari fotokopi);Format 58 Berita Acara Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara TPS 4 (fotokopi dari fotokopi);Surat Pelaporan/Pengaduan yang ditujukan kepadaPanitia Pengawas Pemilihan Kepala DesaSindangheula Kec.

M E N G A D I L I :- Menerima Permohonan Banding yang diajukan dari Pembanding semula Penggugat ;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 434/ Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai format putusan sebagaimana amar putusan selengkapnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi :- Menerima Eksepsi dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II ; Dalam Pokok Perkara :- Menyatakan gugatan Pembanding semula

Pembanding semula Penggugat dalam upayahukum banding ini tidak beralasan.Hal. 19 dari 21 hal Put.No.658/Pdt/2017/PT.DKI.Menimbang, bahwa demikian juga atas kontra Memori Banding yangdiajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat segala ulasan dan permasalahan yangdikemukakan, oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkandengan cermat dan berdasarkan penerapan hukum yang benar.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memperbaiki sekedarmengenai format

putusan Pengadilan Negeri karena dalam amar putusantidak mencantumkn eksepsi dan eksepsi dari Terbanding dan Terbandingll, diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor434/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Mei 2017 yang dimohonkan bandingtersebut harus diperbaiki sekedar mengenai format putusan, sebagaimanaamar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding semulaPenggugat

dikeduatingkatperadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusandibawah ini.Memperhatikan, Undangundang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui ( HIR ) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.MENGADILI: Menerima Permohonan Banding yang diajukan dari Pembanding semulaPenggugat ; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 434/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Mei 2017, yang dimohonkan bandingtersebut sekedar mengenai format

pasangan judi Togel kepadaterdakwa kemudian saksi SUPIYAN Als TYAN Bin (Alm) JASMAN dan saksiWAWAN RIANTO Als PAUNG Bin (alm) SURATNO kemudian ditangkap dandiamankan ke Polsek Pringsewu.Bahwa cara melakukan perjudian jenis Togel tersebut dengan cara saksiSUPIYAN Als TYAN Bin (Alm) JASMAN dan saksi WAWAN RIANTO AlsPAUNG Bin (alm) SURATNO memasang nomor togel kepada terdakwa denganmengirim pesan singkat (SMS), adapun saksi SUPIYAN Als TYAN Bin (Alm)JASMAN memasang nomor togel kepada terdakwa dengan format

(51x10)(15x10) (21x10) (12x5) (56x5) (65x10) (912x5) (915x5) (951x5) denganmengirim pesan singkat (SMS) melalui hp merk Nokia Type 1209 warna abuabu nomor IMEI 353542021754688 dengan sim card 085383043054 milik saksiSUPIYAN Als TYAN Bin (Alm) JASMAN yang dikirim ke Hp merk Motorolatype VES538 warna hitam IMEI 358323010423865 dengan sim card085275134002 milik Terdakwa;Bahwa benar saksi WAWAN RIANTO Als PAUNG Bin (alm) SURATNOmemasang nomor togel kepada terdakwa dengan format (67x10) (47x10)(57x10

(51x10) (15x10) (21x10) (12x5) (56x5)(65x10) (912x5) (915x5) (951x5) dengan mengirim pesan singkat (SMS) melaluihp merk Nokia Type 1209 warna abuabu nomor IMEI 353542021754688dengan sim card 085383043054 milik saksi SUPIYAN Als TYAN Bin (Alm)JASMAN yang dikirim ke Hp merk Motorola type VE538 warna hitam IMEI358323010423865 dengan sim card 085275134002 milik Terdakwa;Bahwa benar saksi WAWAN RIANTO Als PAUNG Bin (alm) SURATNOmemasang nomor togel kepada terdakwa dengan format (67x10) (47x10)(57x10)

Bin (Alm) JASMAN.e Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di BeritaAcara Pemeriksaan penyidik;e Bahwa benar saksi memasang nomor Togel kepada terdakwa;e Bahwa benar pada hari senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 14.00 wib saksimemasang nomor Togel jenis togel kepada terdakwa dengan format (51x10)(15x10) (21x10) (12x5) (56x5) (65x10) (912x5) (915x5) (951x5) denganmengirim pesan singkat (SMS) melalui hp merk Nokia Type 1209 warna abuabu nomor IMEI 353542021754688 dengan

terdakwa;Bahwa benar saksi WAWAN RIANTO Als PAUNG Bin (alm) SURATNOmemasang nomor togel kepada terdakwa dengan format (67x10) (47x10)(57x10) (52x10) dengan mengirim pesan singkat (SMS) melalui hp merk NokiaType 16162 warna Hitam nomor IMEI 358234031322442 dengan sim card085658992488 milik saksi WAWAN RIANTO Als PAUNG Bin (alm)SURATNO yang dikirim ke Hp merk Motorola type VE538 warna hitam IMEI358323010423865 dengan sim card 085275134002 milik terdakwa;Bahwa benar untuk memasang nomor angka togel

Membatalkan penambahan poin pada format BA.2KWKPerseorangan Perbaikan yang diterbitkan oleh KPU KotaPematangsiantar dan mengembalikan format BA.2KWKPerseorangan sesuai pada lampiran PKPU Nomor 9 Tahun 2015;3. Meminta kepada KPU kota Pematangsiantar untuk melakukanpenelitian faktual terhadap dukungan sebanyak 24.436;4.

Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Tugas dan WewenangKPU Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Kewenangan untuk menambahpoin format BA.2KWK, sehingga jelas melanggar pasal 2 PKPU Nomor 12tahun 2015, Jo.

,sehingga saat perubahan format sebanyak 18.716 dicoret saatditeruskan ke Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan tidakdiverifikasi faktualkan.

Membatalkan penambahan poin pada format BA.2KWKPerbaikan yang diterbitkan oleh KPU Pematangsiantar danmengembalikan Format BA.2KWK Perseorangan sesuailampiran PKPU Nomor 9 Tahun 2015;3. Meminta kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk melakukanpenelitian faktual terhadap dukungan sebanyak 24.436;4. Meminta kepada KPU Pematangsiantar untuk melaksanakankeputusan ini;(vide : Bukti T10);Halaman 30 dari 47 halaman.

Putusan Nomor 28 K/TUN/PILKADA/2016KPU Kota Pematangsiantar dan mengembalikan format BA.2KWKPerseorangan sesuai pada lampiran PKPU No 9/2015, (3).

M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pdt.G/ 2017/PN Dps. tanggal 10 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai susunan / format amar putusan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi :- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;Dalam Pokok Perkara :- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar

semua keadaan dan alasanalasan yang menjadidasar pertimbangan dalam putusan tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alihdan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakimdalam memutus perkara ini ditingkat banding;Halaman. 14 dari 17 Putusan Nomor 178/Pdt/2017/PT DPSMenimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggikurang / tidak sependapat mengenai susunan / format

mempertimbangkan pokok perkara telah mempertimbangkaneksepsi yang diajukan para Tergugat ;Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya eksepsi, maka MajelisHakim Tingkat Pertama telah mengakhiri pemeriksaan materi pokok perkaradengan menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPutusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 10Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedarmengenai susunan / format

lagi dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986Halaman.15 dari 17 Putusan Nomor 178/Pdt/2017/PT DPStentang Peradilan Umum dan pasal 199 RBg, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Dps. tanggal 10 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut,sekedar mengenai susunan / format

Mengetik titik koordinat dalam bentuk format excel.b. Mengubah format excel ke dalam format shapefile menggunakanprogram ArcGISc. Mengoverlaykan titik koordinat dalam bentuk formatshapefiledengan peta kawasan Taman Nasional Gunung Leuseryang sudah dalam format shapefiled.

Mengetik titik koordinat dalam bentuk format excel.b. Mengubah format excel ke dalam format shapefile menggunakanprogram ArcGIS.c. Mengoverlaykan titik koordinat dalam bentuk format shapefiledenganpeta kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang sudah dalamformat shapefile.d.

excel.Mengubah format excel ke dalam format shapefile menggunakan programArcGIS.Mengoverlaykan titik koordinat dalam bentuk format shapefiledengan petakawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang sudah dalam formatshapefile.Selanjutnya akan diketahui posisi titik koordinat terhadap kKawasan TamanNasional Gunung Leuser.

Mengetik titik koordinat dalam bentuk format excel.b. Mengubah format excel ke dalam format shapefile menggunakan programArcGIS.c. Mengoverlaykan titik koordinat dalam bentuk format shapefiledengan petakawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang sudah dalam formatshapefile.d.

Penerbitan SuratKeputusan Penolakan tersebut harus mengikuti formatsebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2013 sebagaimanadiatur dalam Pasal 7 ayat (7);Bahwa Surat Tergugat Nomor S2159/WPuJ.22/KP.02/2014menurut Majelis tidak jelas format dan isinya, karena apabilayang dimaksud oleh Tergugat surat tersebut sebagaipengembalian permohonan Penggugat, seharusnyamempergunakan format sebagaimana Lampiran II PMK tersebutdi atas dan alasan pengembalian harus memenuhi

ketentuanPasal 4 PMK Nomor 11/PMK.03/2G13;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, keputusanTergugat cacat yuridis karena tidak dipenuhinya syaratsyaratpenerbitan keputusan Penolakan Permohonan PembetulanSKPKB di mana keputusan tersebut seharusnya sesuai denganbentuk/ format Keputusan Penolakan Pembetulan SKPKBsebagaimana format yang telah ditentukan;Bahwa di persidangan baik Penggugat maupun Tergugatmemberikan dalildalil yang tidak berhubungan secara langsungdengan pokok perkara, dimana masingmasing

sebagaimana Lampiran IVPeraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 11/PMK.03/2013 sebagaimana diaturdalam Pasal 7 ayat (7);Bahwa Surat Tergugat Nomor S2159/WPuJ.22/KP.02/2014 menurut Majelis tidak jelas format danisinya, karena apabila yang dimaksud olehTergugat surat tersebut sebagai pengembalianpermohonan Penggugat, seharusnyamempergunakan format sebagaimana Lampiran IIPMK tersebut di atas dan alasan pengembalianharus memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK Nomor11/PMK.03/2G13;Bahwa berdasarkan

halhal tersebut di atas,keputusan Tergugat cacat yuridis karena tidakdipenuhinya syaratsyarat penerbitan keputusanPenolakan Permohonan Pembetulan SKPKB dimana keputusan tersebut seharusnya sesuaidengan bentuk/ format Keputusan PenolakanPembetulan SKPKB sebagaimana format yangtelah ditentukan;Halaman 22 dari 27 halaman.

dalampokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (neitontvankelijk verklaard) dengan sendirinya gugatanrekonvensi yang merupakan accecoir harus mengikutigugatan dalam pokok perkara, yaitu harus dinyatakan tidakdapat diterima pula.Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam putusanmajelis hakim Pengadilan tingkat pertama sudah terpormatsecara berurutan dalam Konvensi, dalam Eksepsi, dalampokok perkara, dalam rekonvensi dan dalam konvensi danrekonvensi, maka dalam amar putusan juga harus' mengacupada format

tersebut, oleh karenanya = majelis hakimPengadilan tingkat banding harus memperbaiki format amarputusan majelis hakim Pengadilan tingkat pertama sehinggaformat amar putusan tersebut sebagaimana format amarputusan majelis hakim Pengadilan tingkat banding.11Menimbang bahwa substansi dari pertimbangan hokummajelis hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat danbenar, maka majelis hakim Pengadilan tingkat bandingdapat menerimanya dan mengambil alih pertimbangantersebut untuk dijadikan pertimbangannya

danRekonvensiMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal192 RBg, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankankepada pihak yang kalah, yaitu para penggugat Konvensi/para tergugat rekonvensi, maka dalam tingkat bandingdibebankan kepada para pembanding.Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam putusanMajelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah terformatsecara berurutan dalam Konvensi, dalam Eksepsi, dalamPokok Perkara, dalam Rekonvensi dan dalam Konvensi danRekonvensi, maka dalam amar putusan juga harus mengacupada format

tersebut, oleh karenanya Majelis HakimPengadilan tingkat banding harus memperbaiki format amarputusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama12sehingga format amar putusan tersebut sebagimana formatamar putusan Pengadilan tingkat banding.Menimbang bahwa substansi dari pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat danbenar, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat bandingdapat menerimanya dan mengabil alih pertimbangan tersebutuntuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutusperkara

Penerbitan Surat KeputusanPenolakan tersebut harus mengikuti format sebagaimana LampiranIV Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor11/PMK.03/2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);d.

Bahwa surat Tergugat Nomor S2162/WPJ.22/KP.02/2014 menurutMajelis tidak jelas format dan isinya, karena apabila yang dimaksudoleh Tergugat surat tersebut sebagai pengembalian permohonanPenggugat, seharusnya mempergunakan format sebagaimanaLampiran Il PMK tersebut di atas dan alasan pengembalian harusmemenuhi ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 11/PMK.03/2G13;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, keputusan Tergugatcacat yuridis karena tidak dipenuhinya syaratsyarat penerbitankeputusan Penolakan Permohonan

Pembetulan SKPKB di manakeputusan tersebut seharusnya sesuai dengan bentuk/formatKeputusan Penolakan Pembetulan SKPKB sebagaimana format yangtelah ditentukan;f.

Penerbitan Surat Keputusan Penolakantersebut harus mengikuti format sebagaimana LampiranIV Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 11/PMK.03/2013 sebagaimana diatur dalam Pasal7 ayat (7);d.

Bahwa surat Tergugat Nomor S2162/WPJ.22/KP.02/2014 menurut Majelis tidak jelas format dan isinya,karena apabila yang dimaksud oleh Tergugat surattersebut sebagai pengembalian permohonan Penggugat,seharusnya mempergunakan format sebagaimanaLampiran Il PMK tersebut di atas dan alasanpengembalian harus memenuhi ketentuan Pasal 4 PMKNomor 11/PMK.03/2G13;e.

Joni Barsumajayaselain memimpin pleno di PPS Sukabumi juga membacakan sertifikatrekapitulasi model D1 PPS Sukabumi yang ditulis dengan tangan untukdimasukkan dalam format komputer oleh terdakwa II dan tidak lamakarena kecapekan Sdr.

Sukabumi semula dari 09 dan 07menjadi 04 dan 01 sesuai dalam format komputer yang terdakwa danterdakwa II bacakan dan serta masukkan kedalam format komputerdalam formulir D1;monnm Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 309 UU No.08 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPDdan DPRD jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;KEDUA:n Bahwa Terdakwa SUMIARTO, ST Bin SATAM dan Terdakwa IlBAMBANG PUJI HARYADI,SE Bin JASMADI pada hari Kamis tanggal 17 April2014 sekira Jam 20.00

Sukabumi semula dari 09 dan 07menjadi 04 dan 01 sesuai dalam format komputer yang terdakwa danterdakwa II bacakan dan serta masukkan kedalam format komputerdalam formulir D1.nonin Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 287 UU No.08 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPDdan DPRD Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP) Menimbang, bahwa atas dakwaan yang didakwakan kepada merekaoleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah dituntut oleh JaksaPenuntut Umum sebagaimana

Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesiadengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format suratpennohonan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini;dand.

Penerbitan SuratKeputusan Penolakan tersebut harus mengikuti formatsebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2013 sebagaimanadiatur dalam Pasal 7 ayat (7);Bahwa Surat Tergugat Nomor S2156/WPuJ.22/KP.02/2014menurut Majelis tidak jelas format dan isinya, karena apabilayang dimaksud oleh Tergugat surat tersebut sebagaipengembalian permohonan Penggugat, seharusnyamempergunakan format sebagaimana Lampiran II PMK tersebutdi atas dan alasan pengembalian harus memenuhi

ketentuanPasal 4 PMK Nomor 11/PMK.03/2G13;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, keputusanTergugat cacat yuridis karena tidak dipenuhinya syaratsyaratpenerbitan keputusan Penolakan Permohonan PembetulanSKPKB di mana keputusan tersebut seharusnya sesuai denganbentuk/format Keputusan Penolakan Pembetulan SKPKBsebagaimana format yang telah ditentukan;Bahwa di persidangan baik Penggugat maupun Tergugatmemberikan dalildalil yang tidak berhubungan secara langsungdengan pokok perkara, dimana masingmasing

Nomor 11/PMK.03/2013.Penerbitan Surat Keputusan Penolakan tersebutharus mengikuti format sebagaimana Lampiran IVPeraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 11/PMK.03/2013 sebagaimana diaturdalam Pasal 7 ayat (7);Bahwa Surat Tergugat Nomor S2156/WPuJ.22/KP.02/2014 menurut Majelis tidak jelas format danisinya, karena apabila yang dimaksud olehTergugat surat tersebut sebagai pengembalianpermohonan Penggugat, seharusnyamempergunakan format sebagaimana Lampiran IIPMK tersebut di atas dan alasan

pengembalianharus memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK Nomor11/PMK.03/2G13;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas,keputusan Tergugat cacat yuridis karena tidakdipenuhinya syaratsyarat penerbitan keputusanPenolakan Permohonan Pembetulan SKPKB dimana keputusan tersebut seharusnya sesuaidengan bentuk/format Keputusan PenolakanPembetulan SKPKB sebagaimana format yangtelah ditentukan;Halaman 22 dari 27 halaman.

terdapat inkonsistensi data dalam buktibukti yang berkaitan denganimportasi, yaitu dalam /nvoice Nomor: MMT/12/01196 tanggal 14 November2012, disebutkan bahwa total nilai /nvoice adalan CNF USD41,284.53sedangkan dalam PIB Nomor: 496138 tanggal 17 Desember 2012 diberitahukanbahwa Nilai Pabean adalah CIF USD41,491.23;b. bahwa dalam PIB diberitahukan Asuransi L/N sebesar USD206.70, namun tidakterdapat Polis Asuransi, bukti pembayaran asuransi dan pencatatan pembayaranasuransi dalam pembukuan;c. bahwa format

Sales Contract tidak memerinci barang yang dipesan, hal ini tidaklazim dalam praktek perdagangan internasional, dan dalam hal PemohonBanding atas seluruh berkas permohonan banding yang sedang menjalanisidang ini, untuk supplier yang berbeda format Sales Contract sama, padahalsetiap supplier tersebut merupakan entitias terpisah, format yang sama untuksupplier yang berbedabeda juga sama untuk Proforma Invoice;d. bahwa dokumendokumen berupa Porforma Invoice, Invoice, Packing List danSales Contract

Dalam hal format Sales Contract dan proformaInvoice yang sama untuk setiap supplier yang berbeda, Pemohon Banding hanyamenyerahkan apa yang Pemohon Banding terima dari supplier dan menurutPemohon Banding tidak mengurangi keabsahan dari dokumen tersebut dan tidakada aturan menyatakan setiap supplier harus berbeda format, yang penting dalamimportasi tersebut kewajiban dari setiap orang/badan hukum yang memasukkanbarang dari luar negeri dipenuhi;bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran ke United Impact

Indihiang Kuring terdapat kesamaan format penulisan,padahal dalam dokumen pengadaan pokja tidak memberikan format AnalisaHarga Satuan;Dalam dokumen Harga Satuan Bahan dan Upah pada penawaran PT.Mandala Dharma Krida, PT. Solusional Prisma Karya, CV. Indihiang KuringHalaman 6 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN. Tpgdan PT.

Nova Putri Jelita terdapat kesamaan format penulisan, padahaldalam dokumen pengadaan pokja tidak memberikan format Harga SatuanUpah dan Bahan;UDalam dokumen identitas barang pada penawaran PT. Mandala DharmaKrida, PT. Solusional Prisma Karya, CV. Indihiang Kuring dan PT. Nova PutriJelita terdapat kesamaan format dan isi dokumen sehingga terdapatkesamaan dokumen teknis;(Dalam dokumen Formulir Rekapitulasi Perhitugan Tingkat Komponen DalamNegeri (TKDN) pada penawaran PT. Mandala Dharma Krida, PT.

Indihiang Kuring terdapat kesamaan format penulisan,padahal dalam dokumen pengadaan pokja tidak memberikan format AnalisaHarga Satuan;Dalam dokumen Harga Satuan Bahan dan Upah pada penawaran PT.Mandala Dharma Krida, PT. Solusional Prisma Karya, CV. Indihiang Kuringdan PT. Nova Putri Jelita terdapat kesamaan format penulisan, padahaldalam dokumen pengadaan pokja tidak memberikan format Harga SatuanUpah dan Bahan;(Dalam dokumen identitas barang pada penawaran PT. Mandala DharmaKrida, PT.

Indihiang Kuring dan PT.Nova Putri Jelita terdapat kesamaan format penulisan, padahal dalamdokumen pengadaan pokja tidak memberikan format Harga Satuan Upahdan Bahan;h. Dalam dokumen identitas barang pada penawaran PT. Mandala DharmaKrida, PT. Solusional Prisma Karya, CV. Indihiang Kuring dan PT. Nova PutriJelita terdapat kesamaan format dan isi dokumen sehingga terdapatkesamaan dokumen teknis;Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN.

BB7 itumenyatakan sudah mengundurkan diri sebagaikepala desa;bahwa, format BB7 itu merupakan salah satupersyaratan untuk menjadi calon legislatif (CalonAnggota DPRD Kab.

Terdakwa diangkatmenjadi Kepala Desa sejak tahun 2008 dengan SKdari Bupati Luwu;bahwa, format BB7 sebagai format pernyataan,dimana yang membuat' pernyataan = adalahTerdakwa dengan menyatakan bahwa sebenarnyabahwa Terdakwa sudah mengundurkan diri darijabatannya sebagai Kepala Desa yang mana Suratpemberhentiannya itu dapat dibuktikan;e bahwa, format BB7 sebagai pernyataan yangdibuat oleh Terdakwa itu ditemukan tidak benarkarena yang bersangkutan ternyata belummengundurkan diri;e bahwa, surat pengunduran

Pair sus 2OTaieN enbahwa, setelah dicheck di KPU, ternyata tidak adaSurat pengunduran diri Terdakwa sebagai kepaladesa;bahwa, surat format BB7 itu dilampirkan sebagaiberkas pada waktu pendaftaran sebagai CalonLegislatif oleh yang bersangkutan;bahwa, surat model format BB7 itu diajukanlangsung oleh Caleg yang bersangkutan.

Terlepas dari untukdirinya sendiri atau untuk desanya, yang pentingbahwa Kepala Desa itu) harus mundur darijabatannya sebagai Kepala Desa dan untukpengunduran diri itu harus ada dibuktikan denganSurat pengunduran~ diri dan pernyataanpengunduran diri itu). dituangkan dalam suratmodel BB7;bahwa, format BB7 itu harus dimasukkan semuadi KPU untuk Caleg yang mendaftar. Kalau tidakada format BB7, maka yang bersangkutan tidakakan bisa menjadi Caleg.

Kemudian yangbersangkutan membuatnya sendiri sesuai denganformat contoh yang ada di KPU;bahwa, format bahasa yang terdapat dalamformulir BB7 merupakan format bahasa dari KPU,dan seharusnya disertai juga dengan lampiranuntuk pembuktian dari pernyataan tersebut;bahwa, pada Saat Terdakwa sudahmenandatangani surat model BB7, Terdakwamasih melakukan aktivitasnya selaku Kepala DesaSalujambu dengan Terdakwa masihmenandatangani beberapa dokumen pencairandana.

atau gambar dari STNK asliyang terdakwa masukkan kedalam alat scanner tersebut muncul atau terlihatpada layar monitor computer, format atau STNK asli yang terlihat pada layarmonitor computer terdakwa edit dengan cara mengkosongkan semua data yangterdapat pada kolom STNK tersebut dengan maksud kolom yang telahdikosongkan tersebut akan diisi kembali dengan data STNK yang baru atau yangdiinginkan, proses dari pengeditan tersebut terdakwa menggunakan sebuahaplikasi computer yang terdakwa simpan dalam

flash disc merk king stone,aplikasi yang terdakwa pergunakan tersebut adalah aplikasi Corel Draw, aplikasiCorel Draw adalah sebuah apliksi computer yang berfungsi untuk mengaturbentuk tulisan, kerapian, dan juga berfungsi mempermudah dan mempercepatdalam pembuatan STNK yang tidak asli tersebut, setelah format atau gambarSTNK tersebut selesai di edit kemudian hasil editan STNK tersebut dicetakdengan alat printer dengan menggunakan kertas Concord tipis yang telahdipotong atau dibentuk sesuai dengan

P51 tahun 2006, pengangkutankayu harus ada dokumen SKAU;Bahwa SKAU yang dikeluarkan Kepala Pekon tersebut tidak sahkarena tidak sesuai dengan format yang resmi dan statuskayu tidak jelas karena tidak dirinci jenis kayu, jumlahbatang dan volumenya ;Bahwa SKAU dikeluarkan Dinas Kehutanan, didistribusikan kekantor kabupaten dan kepada Kepala Desa atau Lurah;Bahwa prosedur keluarnya SKAU adalah atas permohonanmasyarakat atas hasil hutan kemasyarakatan, diajukan keDinas Kehutanan, selanjutnya Kepala Desa

Saksi ahli JORJE MANUEL DA COSTA :Bahwa menurut Permenhut No. 51 tahun 2006, pengangkutankayu harus ada dokumen SKAU;Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa dokumennya tidak sahkarena tidak sesuai format yang dikeluarkan Dinas KehutananPropoinsi Lampung dan status kayu tidak jelas;Bahwa format SKAU dikeluarkan Dinas Kehutanandidistribusikan ke kabupaten dan diteruskan ke Kepala Desa;Bahwa beda SKAU dengan SKSHH adalah kalau SKAU kayunyaberasal dari hutan masyarakat sedangkan kalau SKSHH kayunyaberasal

persidangan Terdakwa mengatakansaat membawa kayu tersebut dari Pulau Kiluan Negeri Kec.Kelumbaian Tanggamus ada membawa dokumen' berupa SKAU yangdiberikan Sdr Dahlan padanya saat akan membawa kayutersebut dimana SKAU tersebut dikeluarkan Kepala Pekon danuntuk izin berlayar juga ada surat dari Syahbandar;Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan saksiahli Panut Widiyanto menerangkan pula bahwa SKAU yangdigunakan Terdakwa dalam mengangkut kayu yang dikeluarkanKepala Pekon tersebut tidak sah karena format

tersebut adalah merupakan kekeliruannyasendiri, atau dengan perkataan lain apakah kekeliruan yangdiperbuat saksi Kadek Sukresene selaku Kepala Pekon dapatdibebankan dan dipertanggungjawabkan' seluruhnya kepadaTerdakwa yang mengangkut hasil hutan dengan SKAU yang tidaksah;Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi ahliJorje Manuael Da Costa, Panut Widiyanto dan keterangansaksi Kadek Sukresene sendiri, jelas bahwa SKAU yangdibuat Kadek Sukresene tersebut tidak sah karena dibuattidak sesuai dengan format

2 sub bKUHAP, beralasan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukumtetap, memerintahkan terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwaiperihal hukuman yang patut untukdijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapatdengan Jaksa Penuntut Umum mengingat dalam kasus ini Majelismelihat bahwa kesalahan Terdakwa hanyalah karena sikap kekuranghati hatiannya saja karena dengan begitu) saja mempercayai SKAUyang dikeluarkan Kepala Pekon tanpa meneliti apakah bentuk suratdimaksud telah sesuai dengan format

Tiga lembar format kosong perihal surat lamaran pekerjaan di lingkungan POLRI yang ditujukan kepada Kapolda Jateng.b. Tiga lembar format kosong perihal surat pernyataan.c. Satu lembar format kosong perihal surat pernyatan kesanggupan membayar denda pelasanaan seleksi CPNS Polri Polda Jateng.d. Satu lembar format kosong perihal surat pernyataan kesanggupan membayar biaya administrasi selama menjalani masa karantina atau pendidikan di SPN Purwokerto. e.

Satu lembar format kosong perihal surat pernyataan kesanggupan membayar denda pelasanaan seleksi CPNS Polri persetujuan orang tua/Wali.11. Tiga lembar surat dari Mabes Polri nomor: B/113/VII/2014/Mabes tanggal 24 Juli 2014 perihal undangan pelantikan sebagai CPNS Polri tahun 2014 atas nama Unun Amaliyah alamat Ds Pendowo Kel Leban Kec Boja Kab Kendal.12.

Satu lembar format kosong perihal permhonan menjadi CPNS Polri yang ditujukan kepada Kapolri.b. Satu lembar format kosong perihal surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas.c. Satu lembar format kosong perihal surat persetujuan orang tua/wali sebagai Calon CPNS Polri.d. Satu lembar format kosong perihal surat rekomendasi.18.

Tiga lembar format kosong perihal surat lamaran pekerjaan di lingkunganPOLRI yang ditujukan kepada Kapolda Jateng.b. Tiga lembar format kosong perihal surat pernyataan.c. Satu lembar format kosong perihal surat pernyatan kesanggupanmembayar denda pelasanaan seleksi CPNS Polri Polda Jateng.d. Satu lembar format kosong perihal surat pernyataan kesanggupanmembayar biaya administrasi selama menjalani masa karantina ataupendidikan di SPN Purwokerto.e.

Satu bendel surat berkop Polda Jateng JI Pahlawan No1 Semarang yang18.19.terdiri dari :a.d.Satu lembar format kosong perihal permhonan menjadi CPNS Polriyang ditujukan kepada Kapolri.Satu lembar format kosong perihal surat pernyataan tidak terikat olehsuatu perjanjian ikatan dinas.Satu lembar format kosong perihal surat persetujuan orang tua/walisebagai Calon CPNS Polri.Satu lembar format kosong perihal surat rekomendasi.Rincian biaya administrasi penitipan calon CPNS tertanggal 1 Juli 2014yang diketahui

Tiga lembar format kosong perihal surat lamaran pekerjaan di lingkunganPOLRI yang ditujukan kepada Kapolda Jateng.b. Tiga lembar format kosong perihal surat pernyataan.c. Satu lembar format kosong perihal surat pernyatan kesanggupanmembayar denda pelasanaan seleksi CPNS Polri Polda Jateng.d.

Satu lembar format kosong perihal permhonan menjadi CPNS Polriyang ditujukan kepada Kapolri.b. Satu lembar format kosong perihal surat pernyataan tidak terikat olehsuatu perjanjian ikatan dinas.c. Satu lembar format kosong perihal surat persetujuan orang tua/walisebagai Calon CPNS Polri.d.

Satu lembar format kosong perihal permhonan menjadi CPNSPolri yang ditujukan kepada Kapolri.Halaman40dari44 Putusan Nomor 317/Pid.B/2017/PN.Smgb. Satu lembar format kosong perihal surat pernyataan tidakterikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas.c. Satu lembar format kosong perihal surat persetujuan orangtua/wali sebagai Calon CPNS Polri.d. Satu lembar format kosong perihal surat rekomendasi.18.