Ditemukan 5755 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg Itsbat Nikah [pabtg]
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-03-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN MANADO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd
Tanggal 12 Juni 2019 — - IMRAN TOLOI, S.Ap
180 — 54
  • /2019/PN MndPerusahaan saksi ABDUL MUIN KUM CV.
    Formula Kontruksimilik saksi ABDUL MUIN KUM sebagai prasyarat pencairan danakegiatan saja dan nantinya apabila dana sudah dicairkan maka saksiABDUL MUIN KUM akan diberikan Fee/Bonus sebesar 2,5 % (duakoma lima persen) dari nilai Kontrak, dan nantinya pasti perusahaansaksi ABDUL MUIN KUM akan menjadi pemenang dalam lelangtender pada LPSE dan saksi ABDUL MUIN KUM langsungmenyetujuinya, sehinga untuk pembuatan dokumen kontrak sudahdibuat oleh pihak Dinas, saksi ABDUL MUIN KUM hanya bertugasmembuat dan
    JUMBARA tersebut,Perusahaan saksi ABDUL MUIN KUM CV.
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Khusus
Register : 11-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PN LARANTUKA Nomor 3/Pid.B/LH/2022/PN Lrt
Tanggal 17 Februari 2022 — Penuntut Umum:
DEVIS BUNI LELE, S.H.,M.H
Terdakwa:
BERNADUS NADU SOGE
112 — 48
  • .1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali olen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
    .1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas
    Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (untuk selanjutnya disebut sebagaiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup = dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi); Bahwa benar, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Penyu termasuk merupakan
    /KUM.1/ 12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa Yang Dilindungi (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindung));Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang JenisTumbuhan
    .1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 09-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 533/Pid.B/LH/2021/PN Ckr
Tanggal 3 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
RIZKY PUTRADINATA,S.H.
Terdakwa:
SAMIN ALIAS RUDAL BIN ATMO SAIMO
117 — 51
  • P. 106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi, merupakan satwa yang dilindungi dengan daftar sebagai berikut :a. Cendrawasih Merah/Paradisaeide terdaftar dalam urutan Nomor 450lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.
    P.106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.b. Nuri Aru/ chalcopsitte scintillate terdaftar dalam urutan Nomor 523lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.
    P.106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.c. Burung Nuri Tanimbar/ Eos Reticulata terdaftar dalam urutan Nomor 541lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.
    P.106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
    .1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa yang Dilindungi, maka jenis satwa yang dilindungi di Indonesiaada 904 jenis.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 40/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Catur Tristono, SE.,
Tergugat:
Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
118 — 32
  • Bahwa setelah menerima dan menjalankan Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah, Tergugat menerbitkan kembali KeputusanBupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/190/KUM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan kepada CATUR TRIASTONO,SE., NIP.197411171998031006, Tempat Tanggal
    Sehubungan dengan pencabutan KeputusanBupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11 Pebruari 2016adalah tidak sah maka objek sengketa pun beralasan hukum dinyatakan tidaksah;i.
    Khusus kepada Penggugat sanksi tersebut dijatuhkanmelalui Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 tanggal 11Februari 2016;5. Bahwa Tergugat menjatuhnkan sanksi kepada Penggugat dkk berupaPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) berdasarkankeputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11Pebruari 2016 ;6.
    (fotokopi Sesuai aslinya);Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 73 /KUM /2016, Tertanggal 11 Februari 2016 Tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebin Rendah atas nama Catur Triastono, SE.
    Bahwa pada tanggal 30 April 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan BupatiBarito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama CATUR TRIASTONO,SE, yang didalam keputusan tersebut juga sekaligus mencabut Keputusan Bupati BaritoKuala Nomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentangPenurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 36/Pid.B/LH/2021/PN Mkd
Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ASTRI WULANDARI
Terdakwa:
GATOT AGUS HARJADI Alias BRENDY SUBROTO Bin SUHADI HARYONO
117 — 20
  • . 1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20.MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati Dan Ekosistemnya Jo.
    P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20.MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentangHalaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.B.LH/2021/PN MkdJenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi (Lampiran Nomor Ururt191) , sedangkan identitas satwa yang kedua adalah jenis celepukjawa (Otus angeliane) dimana satwa ini sudah masuk dilindungiberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018
    P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 namun pemerintahmasih memberikan tenggat waktu) bagi masyarakat untukmendaftarkan satwa liar yang masuk daftar dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 diantaranya celepuk jawakepada instansi terkait sehingga mempunyai izin untuk memeliharasampai batas waktu pendaftaran yang ditentukan; Bahwa jika ada masyarakat yang memelihara celepuk jawa (Ofusangeliane) dan tidak mendaftarkan kepada instansi terkait selamatenggat
    P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terbit makatidak diperbolehkan karena setelah tenggat waktu pendaftaran selesaimaka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 sudah berlaku final dansatwa liar yang masuk dalam daftar harus didaftarkan; Bahwa perbuatan terdakwa melakukan kegiatan jual beli ataumemperniagakan satwa liar yang dilindungi UndangUndang telahmelanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1990 yangberbunyi Setiap orang dilarang untuk menangkap
    P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20.MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, Lampiran Nomor Urut 191 dan Nomor Urut 648;Menimbang, bahwa halhal yang tidak diperbolehkan terhadap satwayang dilindungi adalah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi ataubagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati, sedangkan
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 24-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan PN BATAM Nomor 453/Pid.B/LH/2020/PN Btm
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
DARUL ASWIN PURBA Alias DARUL
328 — 43
  • sebagaimana tercantum dalam lampiran hal 24 kolom No. 662 PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindung ;Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalamPasal 40 Ayat(2) Jo Pasal 21 Ayat(2) huruf a UndangUndang R.I.
    Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindung!
    .1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindung ;4.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus
Register : 12-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 235/Pid.B/LH/2018/PN Tbh
Tanggal 4 Desember 2018 — Penuntut Umum:
TEGUH PRAYOGI, SH
Terdakwa:
RINGGO WONO PRAKOSO Als RINGGO Bin RB. GAWOTO
377 — 8
  • Hidupdan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 denganNomor Urut 255.
    ) satwa yangdilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Urut 255.
    /SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Urut 255.
    /SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi, dengan Nomor Urut 255.Menimbang, bahwa oleh karena 38 (tiga pulun delapan) ekor burungKakatua tersebut termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi dan berdasarkan 21 Ayat (2) huruf aJo Pasal 40 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyimpan, mengangkut
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 26-08-2010 — Putus : 01-11-2010 — Upload : 13-06-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 183/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Nopember 2010 — BUPATI KOTABARU; PT. SAKA KENCANA SEJAHTERA
64 — 33
  • AGHA RAMADHAN SYAHPUTRA, SH.MH.jabatan Pelaksana dan Pemeroses Bantuan HukumKantor Pemerintah kabupaten Kotabaru;Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia,berkedudukan di Jalan Pangeran Indra Kusuma NegaraNo. 1 Kotabaru, berdasar surat kuasa khusus Nomor183.1/01/KUM tanggal 10 Pebruari 2010; Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING; MELAWAN:PT.
    Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/346/KUM/2009tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiKotabaru No. 433 Tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi UntukKeperluan Perkebunan Kelapa sawit seluas 8.050 Ha terletak diKecamatan kelumpang Utara dan kecamatan Sungai Durian atasnama PT.Saka kencana sejahtera (SKS ), dan,Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/347/KUM/2009,tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiKotabaru No. 435 Tahun 2006 Tentang Pemberian
    Surat Keputusan Bupati Kotabaru No.188.45/346/KUM/2009tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan KeputusanBupati Kotabaru No. 433 Tahun 2005 Tentang Pemberian IjinLokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit seluas 8.050Ha Terletak di Kecamatan kelumpang Utara dan kecamatanSungai Durian atas nama PT.Saka kencana sejahtera ( SKS ),dan;b.
    Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/347/KUM/2009,tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiKotabaru No. 435 Tahun 2006 Tentang Pemberian ijin UsahaPerkebunan (IUP ) atas nama PT.Saka Kencana Sejahtera (SKS );3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:a.
    Surat Keputusan Bupati Kotabaru No.188.45/346/KUM/2009 tanggal14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati KotabaruNo. 433 Tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa sawit seluas 8.050 Ha terletak di Kecamatankelumpang Utara dan kecamatan Sungai Durian atas nama PT.Sakakencana sejahtera ( SKS ), dan;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/TUN/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — LUKMANUL HAKIM VS BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Barito Kuala, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/1931/KUM/VIII/2019,tanggal 10 Agustus 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat
    untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/187/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakHalaman 1 dari 6 halaman.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito KualaProvinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/187/KUM/2019 tanggal 30April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Lukmanul Hakim, NIP.196403122007011031, Tempat/Tanggal Lahir Barito Utara, 12 Maret1964, Pangkat/Golongan Pengatur (Il/c), Jabatan Pelaksana, Unit KerjaKecamatan Anjir Pasar, Instansi Kabupaten Barito Kuala;4.
    Menyatakan batal Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/187/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas NamaLukmanul Hakim;3.
    Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/187/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas NamaLukmanul Hakim;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/20204.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 38/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Taufiq Qurahman, S.Sos.,
Tergugat:
Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
185 — 67
  • Objek SengketaKeputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:188.45/191/KUM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan.
    Bahwa setelah menerima dan menjalankan Keputusan Bupati Barito KualaNomor: 188.45/53/KUM/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebin Rendah, Tergugat menerbitkan kembali KeputusanBupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.45/191/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.
    Khusus kepada Penggugat sanksi tersebut dijatuhkan melaluiHalaman 14Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/53/KUM/2018 tanggal 9 Pebruari2016;. Bahwa Tergugat menjatuhnkan sanksi kepada Penggugat, dkk. berupaPenurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah selama 3 (tiga) berdasarkankeputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/53/KUM/2018 Tanggal 9 Pebruari2016;.
    P1 : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor:188.45/191/KUM/2019 tanggal 30 April 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, kepada atas nama TaufigQurahman, S.Sos. (Sesuai dengan aslinya);Halaman 179.. P2P3P4P5P6P7. P8Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/53/KUM/2016tanggal 9 Februari 2016, tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebin Rendah, kepada atas nama TaufiqQurahman, S.Sos.
    Bupati Barito Kuala Nomor188.45/53/KUM/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 (vide bukti P2) tentang PenurunanPangkat setingkat lebih rendah tidak dilakukan justru menimbulkan ketidakpastianhukum karena ada dualisme status Penggugat yaitu sebagai PNS yang telahditur'unkan pangkatnya setingkat lebin rendah dan sebagai Warga Negara yangsudah tidak lagi sebagai PNS;Halaman 38Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya halaman 4 pada pokoknyamenyatakan bahwa Pencabutan Keputusan Bupati Barito Kuala188.45/53/KUM
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 24-11-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NI LUH PUTU WIWIN SUTARIYANTI,SH.
Terdakwa:
PANDE MADE TIRTA Alias KADEK
231 — 59
  • warna hitam, ekor warna hitam ujung putih, kaki warnakuning, tanpa dilengkapi dokumen yang memuat asal usul satwa dari BalaiKonservasi Sumber Daya Alam Bali;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa,burung jalak putih terdaftar dengan nama ilmiah Strunus Melanopterus yangbernomor urut 153 dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM
    .1/12/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi dengan nomor urut 659 dengan nama ilmiah (latin)Acridotheres Melanopterus, dengan nama Indonesia : Burung Jalak PutihSayapHitam.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamHalaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN GinPasal 40 ayat (2) Undang Undang NO. 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber
    .1/6/2018tentang jenis tumbuhan yang dirubah dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomorP.106/mnlhk/setjen/kum.1/12/2018 dan satwa jalak putih sayap hitamtermasuk satwa yang dilindungi dengan nama latin acridotheresmelanopterus dengan nomor urut 659;> Bahwa sejak dikeluarkannya PP No. 7 Tahun 1999 tanggal 27januari 1999 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.20/mnlhk/setjen/kum.1/6/2018 tentang Jjenistumbuhan yang dirubah
    .1/6/2018 tentang Jjenistumbuhan yang dirubah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidyp danKehutanan Republik Indonesia nomor P.106/mnlhk/setjen/kum.1/12/2018,satwa jalak putih sayap hitam termasuk satwa yang dilindungi dengan namalatin acridotheres melanopterus dengan nomor urut 659;> Bahwa masyarakat tidak boleh memelihara sesuai pasal 21 ayat(2) huruf a : setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh,menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakansatwa yang dilindungi
    .1/6/2018tentang jenis tumbuhan yang dirubah dalam Peraturan Menteri LingkunganHidyp dan Kehutanan Republik Indonesia nomorP.106/mnihk/setjen/kum.1/12/2018, satwa jalak putin sayap hitam termasuksatwa yang dilindungi dengan nama latin acridotheres melanopterus dengannomor urut 659;Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin> Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atas
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 30-03-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PN POLEWALI Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pol
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
A. Rakhmat, SE
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 cq. Kepala Unit / Penyelia Unit MBU Polewali Mandar, berkedudukan di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Waonlomulyo, Kabupaten Polewali Mandar
2.Andi Yuliana, S.sos, M.Si
3.Madir
121 — 60
  • (seratus empat pulu juta rupiah) diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor R10.PR1/0229/KUM/2018, tertanggal 17/09/2018 jumlah kredit Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) atas nama Penggugat (A.
    (Seratus empat pulu juta rupiah)diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor R10.PR1/0229/KUM/2018,tertanggal 17/09/2018 jumlah kredit Rp. 200.000.000.
    R10.PR.1/229/KUM/2018tertanggal 19 Mei 2020 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat IIdengan Tergugat I:f.
    Tanggal16/08/2017 dan Perjanjian kredit Nomor : R10.PR.1/0229/KUM/2018.Tanggal 17/09/2018 yang sudah berakhir masa berlakunya dengan adanyapembaharuan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat (A.RAKHMAT, SE) bersama Tergugat dan Tergugat II sesuai ADDENDUM II(dua) perjanjian kredit Nomor : R10.PR.1/ 0229/KUM/2018 Tanggal19/05/2020.
    (Seratus empat pulu juta rupiah) diperpanjang denganPerjanjian Kredit Nomor R10.PR1/0229/KUM/2018, tertanggal 17/09/2018jumlah kredit Rp. 200.000.000.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 14-08-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21/G/2017/PTUN.BJM
Tanggal 8 Nopember 2017 — Penggugat:
Ir. Manhuri
Tergugat:
Bupati Kabupaten Banjar
101 — 55
  • Pasar Bauntung BatuahKabupaten Banjar Periode 2015 2019, tanggal 31 Juli 2017 menyampaikanHalaman22 dari59 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.BJMusulan, yakni "Meningkatkan status pemberhentian sementara pada Direksiyang dimaksud, sebagaimana Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/531/KUM/2017 dan Nomor : 188.45/532/KUM/2017 tanggal 11 Juli 2017menjadi PEMBERHENTIAN TETAP dan Atau Bapak berpendapat lain. Bahwa dengan memperhatikan dan didasarkan pada hasil sidang BadanPengawas PD.
    dan Umum Perusahaan Daerah PasarBantuang Batuah Kabupaten Banjar dan Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/572/KUM/2017 tentang Pemberhentian Direktur Operasional dan UmumPerusahaan Daerah Pasar Bantuang Batuah Kabupaten Banjar.
    Menyatakan sah Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/572/KUM/2017tentang Pemberhentian Direktur Operasional dan Umum Perusahaan DaerahPasar Bantuang Batuah Kabupaten Banjar, tanggal 9 Agustus 2017;3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;4.
    Bukti T6 : Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/532/KUM/2017 tentang Pemberhentian SementaraDirektur Operasional dan Umum Perusahaan DaerahPasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (potokopisesuai asli);7. Bukti T7 : Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/578/KUM/2017 tentang Penunjukan PelaksanaTugas Direktur Perusahaan Daerah Pasar BauntungBatuah Kabupaten Banjar (potokopi sesuai asli);Halaman32 dari59 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.BJM8.
    /532/KUM/2017 tanggal 11Juli 2017 menjadi PEMBERHENTIAN TETAP ;2) Atau Bapak berpendapat lain ;18.
Pengadilan PA LIMBOTO Perdata Agama
Register : 04-05-2023 — Putus : 15-05-2023 — Upload : 15-05-2023
Putusan PA LIMBOTO Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.Lbt
Tanggal 15 Mei 2023 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 3

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
    2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
    3. Memberi izin kepada Pemohon (Hamid Kum bin Ismail Kum) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Mawanti Y. Abdul binti Yusup W.
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 19-02-2018 — Putus : 09-03-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PA GORONTALO Nomor 0152/Pdt.P/2018/PA.Gtlo
Tanggal 9 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 3
    1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
    2. Menyatakan sah perkawinan antara Abdul Gafar Kum bin Abdul Wahab Kum dengan Warni Tajiru binti Raden Tajiru yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2013 di Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango;
    3. Menyatakan bahwa pencatatan perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat dilaksanakan pada kantor urusan agama Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango;
    4. Membebaskan pemohon
    PENETAPANNomor : 0152/Pdt.P/2018/PA.GtloUUUBU UUDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telahmenjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbath Nikah Terpadu yangdiajukan oleh :NamaUmurAgamaPendidikanPekerjaanTempat tinggal diNamaUmurAgamaPendidikanPekerjaanTempat tinggal diAbdul Gafar Kum bin Abdul Wahab Kum30 tahunIslamSDPetanidi Desa Pinomontiga, Kecamatan Bulawa,Kabupaten
    Menyatakan sah perkawinan antara Abdul Gafar Kum bin AbdulWahab Kum dengan Warni Tajiru binti Raden Tajiru yangdilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2013 di Kecamatan Bulawa,Kabupaten Bone Bolango;3. Menyatakan bahwa pencatatan perkawinan pemohon dan pemohon IIdapat dilaksanakan pada kantor urusan agama Kecamatan BulawaKabupaten Bone Bolango;4.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 24-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 117/PID/2021/PT YYK
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MARGIYANTO bin alm MURDIYONO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BAYU DANARKO SH MH
206 — 60
  • Perjanjian Kredit No : MBD.TJM/065/KUM/2014 di Bank Mandiri Kcp Tajem sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan dan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.625.000,-(satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan agunan 4 (empat) buah BPKB kendaraan R2 tertanggal 8 April 2014;
  • 1 (satu) lembar Fc.
    Adendum II (Kedua) Perjanjaian Kredit Nomor : MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014 Kredit sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan jumlah angsuran Rp. 3.625.000,-(tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan agunan bertambah 3 (tiga) buah menjadi 9 (sembilan) buah BPKB kendaraan R-2 tanggal 23 Februari 2017;
  • 1 (satu) lembar Fc.
    Adendum III (Ketiga) Perjanjaian Kredit Nomor : MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014 yang berisi Bank telah menyetujui permohonan penjualan agunan kredit yang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor BPKB Honda jenis Sepeda Motor, No.Pol : AB 6527 SY Tipe NF11B2D1 MT,Tahun 2011 Noka : MH1JF0215BK099036 Nosin: JF02E1098466, warna Hitam An. GERHARD Lumban TOBING No.
    GERHARD LUMBAN TOBING tanggal 07 Juni 2018;
  • 2 (dua) lembar Addendum IV (keempat) Perjanjian Kredit Nomor: MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014 (belum ada tandatangan dari para pihak);
  • 3 (tiga) lembar Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Nomor: MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014, bermaterei (belum ada tandatangan dari para pihak);
  • 1 (satu) lembar cetakan screenshoot percakapan whatsapp;

    • Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

    1. Asli 3 (tiga) lembar Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Nomor: MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014, bermaterei;
    2. Asli 3 (tiga) lembar Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Nomor: MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014, bermaterei;
    3. Asli 3 (tiga) lembar Perjanjian Kredit Nomor: MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014, bermaterei;
    4. Asli 2 (dua) Lembar Keputusan Nasabah
    Perjanjian Kredit NoMBD.TJM/065/KUM/2014 di Bank Mandiri Kcp Tajem sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 bulandan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.625.000,(satu juta enam ratusdua puluh lima ribu rupiah) dengan agunan 4 (empat) buah BPKBkendaraan R2 tertanggal 8 April 2014;2. 1 (satu) lembar Fc.
    GERHARDLUMBAN TOBING tanggal 07 Juni 2018;Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 117/PID./2021/PT YYK34. 2 (dua) lembar Addendum IV (keempat) Perjanjian KreditNomor: MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014 (belum adatandatangan dari para pihak);35. 3 (tiga) lembar Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Nomor:MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014, bermaterei (belumada tandatangan dari para pihak);36. 1 (Satu) lembar cetakan screenshoot percakapan whatsapp;37. 1 (Satu) lembar cetakan foto aplikasi
    Asli 3 (tiga) lembar Addendum Il (Kedua) Perjanjian KreditNomor: MBD.TJM/O65/KUM/2014 tanggal O08 April 2014,bermaterei;2. Asli 3 (tiga) lembar Addendum (Pertama) Perjanjian KreditNomor: MD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014, bermaterei;3. Asli 3 (tiga) lembar = Perjanjian Kredit Nomor:MBD.TJM/065/KUM/2014 taggal 08 April 2014, bermaterei;4. Asli 2 (dua) Lembar Keputusan Nasabah GERHARD LUMBANTOBING berikut catatan on the spot;5.
    GERHARDLUMBAN TOBING tanggal 07 Juni 2018;34. 2 (dua) lembar Addendum IV (keempat) Perjanjian KreditNomor: MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014 (belum adatandatangan dari para pihak);35. 3 (tiga) lembar Addendum Ill (Ketiga) Perjanjian Kredit Nomor:MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014, bermaterei (belumada tandatangan dari para pihak);36. 1 (Satu) lembar cetakan screenshoot percakapan whatsapp;37. 1 (Satu) lembar cetakan foto aplikasi setoran Bank Mandiritertanggal 16 Agustus 2018;38.
    Asli 3 (tiga) lembar Addendum Il (Kedua) Perjanjian KreditNomor: MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014, bermaterei:;43. Asli 3 (tiga) lembar Addendum (Pertama) Perjanjian KreditNomor: MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014, bermaterei:;44. Asli 3 (tiga) lembar = Perjanjian Kredit Nomor:MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014, bermaterei:;Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 117/PID./2021/PT YYK45. Asli 2 (dua) Lembar Keputusan Nasabah GERHARD LUMBANTOBING berikut catatan on the spot;46.
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 29-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn
Tanggal 16 Januari 2020 — YULIANTO RASIBAN R Bin RASYID RACHMAN (Alm);
125 — 29
  • P. 58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanamanpada Hutan Produksi, Pasal7 dan Pasal 8 dan Pasal 9.Apabila yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan PeraturanMenteri Kehutanan Nomor : P. 85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/2016jo P. 48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017tentang PengangkutanHasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 4, Pasal 5,Pasal 6, Pasal 7, pasal 8 dan pasal 10.Bahwa berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan menterilingkungan
    P.60/MenLHK/Stjen/Kum.1/2016Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada Pasal3, Pasal 4, Pasal 5,Pasal 6, pasal 7 dan Pasal 8 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan KehutananNomor : P. 42 /MenLHKSETJEN/2015 jo. P.58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016 Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Pasal3,4, 5 dan Pasal 6.
    P.58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari HutanTanaman pada Hutan Produksi.
    P.60/MenLHK/Stjen/Kum.1/2016TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam,pasal10 dan Pasal 11.c. Apabila yang berasal dari Hutan Negara diatur dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 42 /MenLHKSETJEN/2015 jo. P.58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanamanpada Hutan Produksi, Pasal 7 dan Pasal 8 dan Pasal 9.
    dokumen angkutan kayu yang berasal darikawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHKNomor : P. 85 /MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/ 2016 jo P,48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil HutanBudidaya yang berasal dari hutan hak:a.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 28-08-2018 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat:
PT. TROPICAL ASIA
Tergugat:
1.ALFIAN
2.PT. Pertiwi Prima Plywood
37 — 19
  • >- 2 X 20 Hp 1989 1 Rotary System - - - 2 X 30 Hp 1989 1 Conveyor Pembuang Sisa Log Kum
    60 m 1989 1 8 Reeling dan Unreeling Machine - Kum
    Sum Korea PC-9 30-70 m/mnt 1989 1 12 Slitter & stocker Machine Kum Sum Korea 9 - 1
    Sum Korea 5 - 1989 1 14 Auto Clipper Kum Sum Korea 5 - 1989 1 15 Auto Feeder <
    td>Kum Sum Korea - - 1989 1 16 Rotary Chip Kum Sum Korea - - 1989 1 Pisau Rotary
    1989 1UnreelingMachineRoll Pengulung 1989 1Transmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1PneumaticTransversal 1989 1Travelling 4RodaRel Baja profil 1989 1Conveyor = = 2 1989 1Unreeling 3tingkat10 Reeling Kum Sum Korea 1Dak9 100cm 1989 1Roll Pengulung 1989 1Transmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1Pneumatic11 Rotary Kum Sum Korea PC9 3070 1989 1Cliper m/mnt12 Slitter & Kum Sum Korea 9 1stockerMachineRoll Transmisi 1989 1Pully/Rantai/Belt 1989 113 Slitter & Kum Sum Korea 5 1989 1stockerMachine14 Auto Clipper
    Kum Sum Korea 5 1989 115 Auto Feeder Kum Sum Korea 1989 116 Rotary Chip Kum Sum Korea 1989 1Pisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Sum Korea Panel 1989 1Kipas Udara 1989 16PanasKipas Udara 1989 4DinginPipapipa uap 1989 1Conveyor model 1989 1 Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak kawat jarringAlat umpan 1989 1Masuk18 Jet roller Kum Sum Korea 1989 1dyerKipas udara 1989 16panasKipas udara 1989 4dinginPengumpan 1989 1otomatis19 Auto clipper Kum Sum Korea
    Auto Kum Sum Korea 5 = 1989 1Clipper15 Auto Kum Sum Korea 1989 1Feeder16 Rotary Chip Kum Sum Korea 1989 1Pisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Sum Korea Panel 1989 1Kipas Udara 1989 16PanasKipas Udara 1989 4DinginPipapipa uap 1989 1Conveyor model 1989 1kawat jarringAlat umpan 1989 1Masuk18 Jet roller Kum Sum Korea 1989 1dyerKipas udara 1989 16panasKipas udara 1989 4dinginPengumpan 1989 1otomatis19 Auto clipper Kum Sum Korea PC9 3070 1989 3mm/mntBelt conveyor model
    23/Pdt.Bth/2018/PN Sak Transmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1PneumaticTransversal 1989 1Travelling 4RodaRel Baja profil 1989 1Conveyor = = = 1989 1Unreeling 3tingkat10 Reeling Kum Korea 1Dak9 100cm 1989 1SumRoll 1989 1PengulungTransmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1Pneumatic11 Rotary Cliper Kum Korea PC9 3070 1989 1Sum m/mnt12 Slitter & Kum Korea 9 1stocker sumMachineRoll Transmisi 1989 1Pully/Rantai/ 1989 1Belt13 Slitter & Kum Korea 5 1989 1stocker sumMachine14 Auto Clipper Kum Korea 5 1989 1Sum15
    Auto Feeder Kum Korea 1989 1Sum16 Rotary Chip Kum Korea 1989 1SumPisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Korea Panel 1989 1sumKipas Udara 1989 16PanasKipas Udara 1989 4DinginPipapipa uap 1989 1Conveyor = 1989 1model kawatjarringAlat umpan 1989 1Masuk18 Jet roller dyer Kum Korea 1989 1 Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak sumKipas udara 1989 16panasKipas udara 1989 4dinginPengumpan 1989 1otomatis19 Auto clipper Kum Korea PC9 3070 1989 3sum mm/mntBelt
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2822/Pid.B/LH/2019/PN Sby
Tanggal 2 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.BUNARI, SH
2.BASUKI WIRYAWAN, SH
Terdakwa:
MOCH ROMLI BIN HASIB
376 — 3
  • P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yangdidakwakan dalam dakwaan tunggal ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch.
    /SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, yaitu terdapat pada nomor urut 449.Halamani4Putusan Nomor : 2822/Pid.B/LH/2019/PN.Sby.
    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi ;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secaraTunggal, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaituPasal 40 ayat (2) jo.
    Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap orang ;2.
    Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya jo.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNo.P.92/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan peraturanPerundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa Moch.
Pengadilan PA TANAH GROGOT
Register : 09-10-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 691/Pdt.G/2014/PA.Tgt
Tanggal 10 Nopember 2014 —
16 — 4
  • Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenBanjardari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan20092014 Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah,
    Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor:188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.
    Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTUANGGOTA DEWAN3. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama : MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.4.
    Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketahanyalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2.
    Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014, berdasarkanketentuan Peraturan PerUndangUndangan yang berlakuberawal dari terbitnya:a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr.