Tergugat Il) ;Bahwa terhadap sengketa konsumen tersebut, BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintahan KotaMedan berdasarkan kewenangan yang ada padanya (Pasal 1angka 11, Pasal 49 s.d Pasal 52 UU No. 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen) telah memberikan Putusan No.36/ARB/BPSK/2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan amar sebagaiberikut :MENGADLLI :1. Mengabulkan gugatan Konsumen sebagian ;2.

Tergugat Il) ;Bahwa terhadap sengketa konsumen tersebut, BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintahan KotaMedan berdasarkan kewenangan yang ada padanya (Pasal 1angka 11, Pasal 49 s/d Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen) telah memberikan Putusan No.36/ARB/BPSK/2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan amar sebagaiberikut :MENGADLLI :1. Mengabulkan gugatan Konsumen sebagian ;2.

ERRORIN PROSEDURBahwa gugatan Penggugat mendasarkan kepada Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintahan KotaMedan No. : 36/ARB/BPSK/2014 tanggal 20 Mei 2014 denganamar sebagai berikut :MENGADLLI :1. Mengabulkan gugatan Konsumen sebagian ;2. Menghukum Pelaku Usaha (Developer Vista Estate)menyelesaikan rumah Konsumen sesua spesifikasiteknis ;3. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk memberi hadiah 1unit 32 Samsung dan Kayu Parkit Khusus MasterRoom kepada Kosumen ;4.

Bahwa sekaitan dengan Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintahan Kota Medan No. : 36/ARB/BPSK/2014tanggal 20 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut :MENGADLLI :1. Mengabulkan gugatan Konsumen sebagian ;2. Menghukum Pelaku Usaha (Developer Vista Estate)menyelesaikan rumah Konsumen sesua spesifikasi teknis ;3. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk memberi hadiah 1 unit32 Samsung dan Kayu Parkit Khusus Master Roomkepada Kosumen ;4. Menolak gugatan selebihnya ;.

Sehinggadalam perkara ini Terlawan Ill mendukung sepenuhnya dalil gugatan/perlawanandari pelawan serta meminta kepada Majelis Hakim agarmenyelesaikan/memutus perkara ini dengan diktum putusan sebagai berikut :MENGADLLI Menyatakan mengabulkan gugatan/Perlawanan dari Para Pelawan; Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar; Menghukum Terlawan untuk menanggung / membayar biaya perkaradalam perkara perdata ini.Menimbang, bahwa Terlawan IV telah pula memberikan Jawaban tertulistertanggal 30 Maret 2015

Sidraptanggal 26 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tutap/pasti atau yangdimohonkan eksekusi oleh pihak Terlawan (Tanah poin D dalam putusantermaksud) adalah merupakan tanah milik Pelawan V ; Bahwa Terlawan IV bersama sama dengan isteri (ITABE) disekitartahun 2010 setelah memperoleh persetujuan dari semua anakanak17Berdasarkan segala penjelasan Terlawan IV di atas, maka dimohonkepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menyelesaikan perkaradengan memutuskan :MENGADLLI Menyatakan menerima

Bahwa pada saat dibelinya tanah Tersebut oleh LATJANNI, Pelawan , Il,ll, MM dan orang Tua Terlawan Ill, pihak orang tua Terlawan belummembeli lokasi Tanah bekas pabrik beras seluas kurang lebih 0,54 Ha.Sehingga tidaklah adil Tatkalah Tanah yang dibeli oleh pemilikpemiliknyasepert Pelawan , ll, Ill dan VV serta orang Tua Terlawan V itu dieksekusi;Dengan demikian, maka dimohon kepada Mojelis Hakim Yang Mulia kiranyaberkenang memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :MENGADLLI Menyatakan

menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Halaman 8 dari 10 putusan NomorMengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajariseluruh alat bukti kKedua belah pihak, maka terhadap alat bukti yang tidak relevandalam menjatuhkan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan alatbukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundangundanganlainnya yang terkait;MENGADLLI

Terbanding.Pengadilan Tinggi Agama tersebut.Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan.Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan denganperkara yang dimohonkan banding.Putusan Nomor 12/Padt.G/2018/PTA.Gtlo.hal.1 dari 12 hal.TENTANG DUDUK PERKARAMengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yangdijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Gtlotanggal 19 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 3 Syaban 1439 H yangamarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADLLI

Nomor 5/PID/2018/PTYYKMenimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Kota,maka patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara ini dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

meringankan : Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal; Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang menjaditulang punggung keluarga dalam mencari nafkah; Terdakwa belum menikmati hasilnya dan belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke4 KUHP dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinandilangsungkan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbedadengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan ;Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini ; / MENGADLLI

didaftar, oleh karena itu demi tertibnyaadministrasi, dipandang perlu memerintahkan Panitera untuk memenuhi ketentuantersebut ;nonnon= Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;a Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLLI

bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangundangHukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

palinglambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara dibidangperkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada penggugatsesuai Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasalpasal perundangundangan tersebut di atas serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitandengan perkara ini;MENGADLLI

UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawara danmempertimbangkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuaipasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalilsyar yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa harus dibebani untukmembayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta pasalpasal lain dari Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADLLI

Tergugat dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

meringankan: Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya; Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal atas kesalahan yang telahdilakukannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12Tahun 1951 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Tnn. tanggal 13 Januari 2016 yangdimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan bandingdalam perkara ini dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap beradadipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Tergugat dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;Mengingat ketentuan pasalpasal dari RBg dan UndangUndangyang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADLLI

Berkas perkara banding Nomor 100/G/2017/PTUNJKT dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 100/G/2017/PTUNJKT tanggal 14 November 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADLLI : Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat Il Intervensi berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan:Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat

banding tersebut harus dikuatkan ;Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhkan pidanamaka Terdakwa harus peru dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan pasal 179 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana jo UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman jo UndangUndangNomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UUDarurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADLLI