GEDESUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONOSUKIMAN yang diketahui oleh Kepala bidang Laboratorium Forensik PoldaSulsel H.Yusuf Suprapto S.H didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua)Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,0245 gram , 1(satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa RAHMAN Bin AHMAD TAMANtersebut adalan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndonesia No.5 Tahun 2020 Tentang

GEDEHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN MsbSUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONOSUKIMAN yang diketahui oleh Kepala bidang Laboratorium Forensik PoldaSulsel H.Yusuf Suprapto S.H didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua)Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,0245 gram , 1(satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa RAHMAN Bin AHMAD TAMANtersebut adalan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri

YusufSuprapto S.H didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) Sachet plastikberisikan Kristal bening dengan berat netto 1,0245 gram , 1 (Satu) botol kacaberisi urine milik terdakwa RAHMAN Bin AHMAD TAMAN tersebut adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa jika dilihat

Mentri Kesehatan,berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik CabangPalembang Nomor LAB : 1251/NNF/2018 tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani oleh Made Swetra S.Si.

,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu)bungkus plastik bening berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik beningmasing masing berisi kristal kristal bening berat netto keseluruhan 3,846 gramdengan sisa barang bukti yang dikembalikan keseluruhan 3,554 grammengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (Satu) Nomor Urutpada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiGolongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun

,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupa 1 (satu)bungkus plastik bening berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik beningmasing masing berisi kristal kristal bening berat netto keseluruhan 3,846 gramdengan sisa barang bukti yang dikembalikan keseluruhan 3,554 grammengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (Satu) Nomor Urutpada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiGolongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974:Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Perkebunan XxXIll atas tanah perkebunanSumberjeru luas 2.370,22 Ha di ajukan SHGU, kepada pemerintahsehingga keluar SK Mentri dalam Negeri RI No 35/HGU/DA/88 tentangpemberian hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XXIII Surabayatertanggal 19 April 1988,Bahwa atas terbitnya SK Mentri dalam Negeri RI No 35/HGU/DA/88tentang pemberian hak Guna Usaha atas nama PT.

Sumbermajing Wetan Kab.Malang, atas tanah perkebunan Sumberjeru luas 2.370,22 Ha di ajukanHGU, yang sebagian merupakan garapan warga kepada pemerintahsehingga keluar SK Mentri dalam Negeri RI No 35/HGU/DA/88 tentangpemberian hak Guna Usaha atas nama PT.

Usaha Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri No35/HGU/DA/88 Terletah di Kab.

Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional mengeluarkan No 3 VIII 1996 tentangKebijakan Penataan Kembali Areal Perkebunan Dalam PengusahaanPT Perkebunan XxXIll , yang telah memperoleh Hak Guna UsahaBerdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri No 35/HGU/DA/88Terletak di Kab.

Medan Merdeka selatan No.13 Jakarta,Halaman ke19 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN KpnTERGUGAT III Mentri BUMN, JI.

AHMAD RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa, Saksi dan saksi MUHAMMAD RIFANI mengerti sehubungan dengantelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras merekCarnophen tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, Kejadiannyapenangkapannya pada hari SABTU tanggal 1 Juli 2017 pukul 00.15 wita diJalan Mentri Empat Gang Setia Budi RT 45 RW 16 Kelurahan KeratonKecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya

MUHAMMAD RIFANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa, Saksi dan saksi AHMAD RIYADI mengerti sehubungan dengan telahmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras merek Carnophentanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, Kejadiannya penangkapannyapada hari SABTU tanggal 1 Juli 2017 pukul 00.15 wita di Jalan Mentri EmpatGang Setia Budi RT 45 RW 16 Kelurahan Keraton Kecamatan MartapuraKabupaten Banjar tepatnya

barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa, TERDAKWA telah diamankan oleh Saksi AHMAD RIYADI dan saksiMUHAMMAD RIFANI karena telah melakukan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi berupa obat keras merek Carnophen tanpa ada ijin daripihak yang berwenang, Kejadiannya penangkapannya pada hari SABTUtanggal 1 Juli 2017 pukul 00.15 wita di Jalan Mentri

hasil penjualan obat Carnophen sebesar Rp. 600.000, (enamratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa, benar TERDAKWA telah diamankan oleh Saksi AHMAD RIYADI dansaksi MUHAMMAD RIFANI karena telah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras merek Carnophen tanpaada ijin dari pihak yang berwenang, Kejadiannya penangkapannya pada hariSABTU tanggal 1 Juli 2017 pukul 00.15 wita di Jalan Mentri

alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edardari menteri Kesehatan sebagaimana pasal 106 ayat 1 UU NO.386 Tahun 2009Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidanganTERDAKWA telah diamankan oleh Saksi AHMAD RIYADI dan saksiMUHAMMAD RIFANI karena telah melakukan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi berupa obat keras merek Carnophen tanpa ada ijin dari pihakyang berwenang, Kejadiannya penangkapannya pada hari SABTU tanggal 1 Juli2017 pukul 00.15 wita di Jalan Mentri

dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal : 15 September 1973 yangaslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara,Kabupaten Purbalingga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tandaP.2;Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor KK : , tertanggal 09 Nopember 2012,nama kepala Keluarga SUAMI PEMOHON, alamat Kabupaten Purbalinggayang aslinya dikeluarkan oleh Kakanduk Capil Purbalingga, yang setelahdicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;Fotokopi SK Mentri

Kehakiman Republik Indonesia Nomor : tanggaltanggal 29 September 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Mentri KehakimanRepublik Indonesia, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;Fotokopi Karip Nomor : tanggal : 11 Januari 2000 yang aslinyadikeluarkan oleh dikeluarkan oleh PT.

dengan identitas sepertiyang tercantum dalam surat permohonan;Bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dengan nomor : 218/37/1973 tanggal :15 September 1973, membuktikan bahwa Kartodiwiryo pada tanggal 15 September1973 melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Marsiah,sebagaimana dikuatkan pula oleh bukti P.3 berupa Kartu Keluarga , tertanggal 09Nopember 2012 atasa nama Kartodiwiryo;Bahwa bukti P.4 berupa SK Mentri

s.d P5 bahwa namaPemohon yang sebenarnya adalah NURHOLIJA HARAHAP, lahir di TAPSEL;Menimbang, bahwa saat ini Pemohon berencana akan memperpanjangpaspor Pemohon tersebut karena akan habis masa berlakunya, namunterkendala karena adanya identitas pemohon yang berbeda sehingga ketikadilakukan pendataan untuk memperpanjang masa berlaku pasporPemohon/membuat paspor maka terdapat perbedaan data pemohon tersebut;Halaman 4 dari 6Penetapan Nomor : 11/PDt.P/2019/PNLbsMenimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mentri

Hukum dan HamNomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan LaksanaPaspor dalam pasal 4 (1) huruf c menyebutkan:(1) Bagi WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia,permohonan paspor biasa diajukan kepada Mentri atau Pejabat Imigrasiyang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasidata dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiriatas:c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijasah atau suratbaptis;(2) Dokumen kelengkapan persyaratan

T.634899 tersebutdan merubah data paspor di dalam Buku register yang digunakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutdikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkarapermohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;Mengingat, Peraturan Mentri Hukum dan Ham Nomor 8 tahun 2014Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan KetentuanPeraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENETAPKAN:1.

, terutama dari gangguan panic dangangguan kecemasan.Barang bukti 10 (sepuluh) butir Diazepam Kode E seperti tersebutdiatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriesdisimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Diazepamterdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 11(sebelas) lampiran peraturan mentri kesehatan RI No. 3 tahun2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika.

adalah obat hipnosis yang digunakan untukgangguan kecemasan, terutama dari gangguan panic dangangguan kecemasan.*" Barang bukti 10 (Sepuluh) butir Diazepam Kode E seperti tersebutdiatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriesdisimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Diazepamterdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 11(sebelas) lampiran peraturan mentri kesehatan RI No. 3 tahun2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika.

, terutama dari gangguan panic dan gangguankecemasan.Barang bukti 10 (Sepuluh) butir Diazepam Kode E seperti tersebut diatassetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benarmengandung sediaan Diazepam terdaftar dalam psikotropika golonganIV nomor urut 11 (Sebelas) lampiran peraturan mentri kesehatan RI No. 3Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika.

KeteranganDiazepam adalah obat yang digunakan untuk gangguan kecemasan, kejangotot, sulit tidur dan sindrom kaki gelisah.*" Barang bukti 4 (empat) butir Xanax Kode F seperti tersebut diatas setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benarmengandung sediaan Alprazolam terdaftar dalam psikotropika golonganIV. nomor urut 2 (dua) lampiran peraturan mentri kesehatan RI No. 3tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika.

(erth seratus duaderajad lima puluh menit tujuh belas koma sembilan detik, south dua derajatsembilam belas menit dua puluh satu koma sembilan detik) yang berdasarkan Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2017/PN Srlsurat keputusan Mentri Kehutanan Nomor : 46/KPTSII/87, tanggal 12 Februari1987 Tentang Perubahan Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor767/KPTS/Um/10/1982, tanggal 16 Oktober 1982 merupakan kawasan hutandengan jenis Hutan Produksi Terbatas.Perbuatan terdakwa SAIDI Als EDI Bin ISHAK

AZRAI ; Bahwa berdasarkan SK Mentri Kehutanan, lahan yang ditanami olehTerdakwa masuk dalam Hutan Kawasan yang ijinnya milik PT. Samhutani ; Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan SK Mentri Kehutanan tersebutPT.

Samhutani, yang pertaman SK Mentri KehutananNomor : 300 tahun 1996, yang kedua SK Mentri Kehutanan Nomor : 86tahun 1999, karena areal tersebut sudah ditetapkan tapal batas kemudiandiperbarui dengan SK Mentri Kehutanan Nomor : 755 tahun 2014 yang awalluasnya 35.955 Ha setelah diukur ditetapkan wilyah kerja menjadi 30.311Ha;Bahwa sepengetahuan Ahli izin pemanfaatan hutan yang izinnya diberikankepada PT.

Abdullah Sani, SH., berdasarakan peta usulanitulah SK Mentri Pertanian tahun 1982 tersebut diubah dan keluar SK MentriKehutanan Nomor : 46/Kptsll/87 tanggal 12 Februari 1987 yang luasnyamenjadi 2.947.200 Ha (57%), jadi luas kawasan hutan di Porpisni Jambiberkurang dan yang terakhir SK Mentri Kehutanan Nomor : 863/Menhut11/2014., tanggal 29 September 2014 yang luasnya menjadi 2.098.535 Ha ;Bahwa Kawasan hutan tidak mengikuti batas Desa, batas Kecamatan.kawasan hutan berbatasan dengan fungsi kawasan

(erth seratus dua derajad lima puluh menit tujuh belas koma sembilan detik, southdua derajat sembilam belas menit dua puluh satu koma sembilan detik) yangberdasarkan surat keputusan Mentri Kehutanan Nomor : 46/KPTSII/87, tanggal 12Februari 1987 Tentang Perubahan Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor :767/KPTS/Um/10/1982, tanggal 16 Oktober 1982 yang telah dirubah dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.863/MenhutIl/2014Tanggal 29 September 2014 merupakan kawasan hutan

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Amrizal bin Mantari Sutan alias Amrizal bin Mentri) terhadap Penggugat ( Syofianis binti M.

FAUZI.adapun shabushabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untukpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebuttidak ada izin dari Mentri Kesehatan. selanjutnya terdawa beserta barang buktidibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus/paket plastik bening yang didugaberisikan butiranbutiran kristal narkotika jenis shabushabu tersebut dilakukanpenimbangan di PT.

FAUZI. adapun shabushabu yang dimiliki dan disimpan olehterdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sertaperbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Mentri Kesehatan. selanjutnyaterdawa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebihlanjut.

FAUZI. adapun shabushabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak adaizin dari Mentri Kesehatan. selanjutnya terdawa beserta barang bukti dibawake Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.Bahwa sebelum terdakwa tertangkap shabushabu tersebut sudah dipesanoleh saksi HARYADI Alias ADI Bin AHMAD RIDWAN (dilakukan penuntutansecara terpisah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memesankannyakepada Sdr.

Penggugat:
BUDI HARMAN
Tergugat:
1.AFNIDA
2.BUJANG SAUKANI
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Mentri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq BPN RI Cq BPN SUMATERA BARAT Cq BPN TANAH DATAR

Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Putusan nomor 132/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 8 dari 12 halamanPeraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 12 halamanMenimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Putusan nomor 113/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 12 halamanMenimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Yansen dan saksi AbdulAziz ditangkap oleh Polisi Polres Bintan, kemudian dilakukan penangkapan terhadapterdakwa.Bahwa terdakwa dan Yanto melakukan penebangan pohon di hutan, menjual, danmemiliki hasil hutan tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang dikarenakan kayu yangdijual oleh terdakwa dari hasil penebangan pohon di hutan adalah Kayu Rimba Campuranyang dikategorikan ke dalam Kayu Alam, jadi prosedur penebangannya harus dilengkapidengan Surat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh Mentri

Kayu /SKAU) dalam prosespenebangannya.Bahwa benar prosedur mengenai penjualan kayu hasil hutanharus dilengkapi dengan dokumen yakni kayu hasil hutanharus dilengkapi dengan dokumen berupa SKSKB (SuratKeterangan Sahnya Kayu Bulat) yang dikeluarkan oleh Dinasterkait yakni Dinas Pertanian dan Kehutanan setempat.Bahwa benar yang dimaksud dengan kayu rakyat ialah kayuyang ditanam di Hutan Hak (Hutan yang berada pada tanahyang dibebani hak atas tanah) sebagaimana yang diaturdidalam Lampiran Peraturan Mentri

Kehutanan No : P.33/MenhutII/2007 tanggal 24 Agustus 2007, sedangkan yangdimaksud kayu alam ialah kayu yang tumbuh di Hutan Alamatau Hutan Negara (Hutan yang tidak dibebani hak atas tanah)sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mentri KehutananNomor P. 55/ MenhutI/2006 tanggal 29 Agustus 2006tentang Penatausahaan hasil Hutan yang berasal dari HutanNegara.Bahwa benar kayu bulat yang dimuat didalam lori yangdiperlihatkan kepada saksi saat ini termasuk dalam jenis kayuKelompok Rimba Campuran yang masuk

Ahli prosedur mengenai penjualan kayu hasil hutanharus dilengkapi dengan dokumen yakni kayu hasil hutan harus dilengkapi dengandokumen berupa SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang dikeluarkanoleh Dinas terkait yakni Dinas Pertanian dan Kehutanan setempat.Bahwa benar menurut keterangan Ahli yang dimaksud dengan kayu rakyat ialah kayuyang ditanam di Hutan Hak (Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atastanah) sebagaimana yang diatur didalam Lampiran Peraturan Mentri Kehutanan No

:P.33/MenhutH/2007 tanggal 24 Agustus 2007, sedangkan yang dimaksud kayu alamialah kayu yang tumbuh di Hutan Alam atau Hutan Negara (Hutan yang tidakdibebani hak atas tanah) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mentri KehutananNomor P. 55/ MenhutII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan hasilHutan yang berasal dari Hutan Negara.Bahwa benar menurut keterangan Ahli kayu bulat yang dimuat didalam lori yangdiperlihatkan kepada saksi Isfahan saat ini termasuk dalam jenis kayu KelompokRimba

ILEN lahirtanggal 26 Oktober 1988, mengakibatkan ketika Pemohon = akanmemperpanjang masa berlaku paspor tersebut ataupun membuat paspor barudengan data yang baru maka akan muncul data Pemohon seperti pada pasporyang telah ada sebelumnya, sehingganya dengan demikian Pemohon akanmengalami kendala dalam memperpanjang masa berlaku/membuat paspor,sehingga menimbulkan persoalan yuridis maupun persoalan administratif padadiri Pemohon;Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mentri Hukum dan HamNomor 8 tahun

2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan LaksanaPaspor dalam pasal 4 (1) huruf c menyebutkan:(1) Bagi WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia,permohonan paspor biasa diajukan kepada Mentri atau Pejabat Imigrasiyang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasidata dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiriatas:c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijasah atau suratbaptis;(2) Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksudpada

Imigrasi diberi izin untuk merubah datadata paspor PemohonNomor V 813836 tersebut dari nama ILEN lahir tanggal 26 Oktober 1988,menjadi LENI SINTIA lahir tanggal 26 September 1991 di dalam buku registeryang digunakan untuk itu, sehingga dengan demikian seluruh permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutdikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkarapermohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;Mengingat, Peraturan Mentri

pasal 1 ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian,Penjualan, ekspor, impor, minyak bumi melalui pipa;e Bahwa berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatanusaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah badan usaha Milik Negara(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi kecil (KUK), Badan UsahaSwasta (BUS) dan samapi saat ini keweangan untuk mengeluarkan izin usaha adalahmentri, sesuai dengan Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 dan PP No. 36 tahun 2004selanjutnya Mentri

pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dandistribusi, sedangkan pasal 1 ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian, Penjualan, ekspor,impor, minyak bumi melalui pipa;1110 Bahwa berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan usahapengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah badan usaha Milik Negara (BUMN),Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi kecil (KUK), Badan Usaha Swasta (BUS) dansamapi saat ini keweangan untuk mengeluarkan izin usaha adalah mentri

, sesuai dengan Pasal23 UU No. 22 tahun 2001 dan PP No. 36 tahun 2004 selanjutnya Mentri dapat melimpahkankewenangan yang akan diatur dalam keputusan Mentri sebagaimana di jelaskan pasal 13 Ayat(2) PP No. 36 tahun 2004;11 Bahwa lembaga penyalur remi yang di tunjuk untuk BBM bersubsidi anatara lain SPBU,APMS dan SPDN;12 Bahwa yang dimaksud perniagaan menurut UU No. 22 tahun 2001 Pasal 1 ayat (12)menyatakan bahwa pengangkutan adalah pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasilolahannya dari Wilayah

melalui pipa transmisi dan distribusi,sedangkan pasal ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian, Penjualan, ekspor, impor,minyak bumi melalui pipa;Menimbang, Bahwa keterangan ahli juga mengatakan berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun2001 yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBMadalah badan usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasikecil (KUK), Badan Usaha Swasta (BUS) dan samapi saat ini keweangan untukmengeluarkan izin usaha adalah mentri

, sesuai dengan Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 danPP No. 36 tahun 2004 selanjutnya Mentri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diaturdalam keputusan Mentri sebagaimana di jelaskan pasal 13 Ayat (2) PP No. 36 tahun 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa bukanlah lembaga penyalur yang di tunjukuntuk menyalurkan BBM jenis Bensin serta di dalam perbuatannya terdakwa tidak memilikiyin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, berdasarkan fakta pula BBM yang dibeli oleh terdakwa 7.000,(tujuh

diluar peruntukkannya dan/atau diluarwilayah tanggung jawabnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan kedua Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat No. 7Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak PidanaEkonomi Jo Pasal 4 Huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 8 tahun 1962 tentang PerdaganganBarangBarang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) joHalaman 2 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN SakPasal 21 ayat (1) Peraturan Mentri

termasuk dalam anggota kelompok tani serta harus terdaftardalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 TentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4Huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam PengawasanJo Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mentri

Perdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor PertanianJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf bUndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 Huruf a jo Pasal 8 ayat (1)Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 tahun 1962 tentangPerdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) jo Pasal21 ayat (1) Peraturan Mentri Perdagangan

satu dakwaan PenuntutUmum terhadap Para Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal, 6ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 TentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4Huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam PengawasanJo Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mentri

pupuk bersubsidi jenis NPKPHONSKA sebanyak 100 (seratus) karung pada hari Minggu tanggal 22Februari 2015 sekira pukul 08.00 wib;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) hurufb UndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 Huruf a jo Pasal 8 ayat (1)Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 tahun 1962 tentangPerdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) jo Pasal21 ayat (1) Peraturan Mentri