Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakanHalaman 5 dari 41 hal.Put.Nomor 1329 K/Padt.SusPHI/2017setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnyaperjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjiankerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan palinglama 1 (satu) tahun;5.

Bahwa Tidak ada dasar hukum bagi Penggugat selaku karyawan kontrakyang telah berakhir masa kerjanya dipekerjakan kembali oleh Tergugat,apalagi sampai saat ini tidak ada pembaharuan kontrak kerja;Bahwa Tergugat dengan ini tidak dapat menerima pernyataanPenggugat untuk bekerja kembali sebagaimana maksud Penggugatdalam angka 6 halaman 3 Gugatan Penggugat, karena Penggugatselaku karyawan kontrak Tidak Ada melakukan penandatangankembali pembaharuan Perjanjian Kontrak Untuk Waktu Tertentu, danapalagi hasil

kontrakHalaman 15 dari 41 hal.Put.Nomor 1329 k/Pdt.SusPHI/20171.2.kerja yang baru;Bahwa Penggugat 1 (Yuli Irwanto) telah menandatangani PKWTNomor 025/APN/PKWTHRD/IX/2015 tertanggal 12 September2015, PKWT pembaharuan yang dimulai sejak tanggal 12September 2015 sampai dengan berakhir pada tanggai 19 Juli 2016;Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menandatangani suratPengakhiran Masa Kerja Kontrak Nomor 025/APN HRD/SKPMKK/V1/2016 tertanggal 11 Juni 2016, dan Penggugat 1 (YuliIrwanto) telah menyatakan

kontrak kerja yang baru;Bahwa berdasarkan surat lamaran pekerjaan yang baru tersebutdiatas dari Penggugat 2 (Suroso) dan setelah melalui prosesrekrutmen, maka Penggugat 1 (Suroso) diterima kembali olehTergugat, sehingga Penggugat 2 (Suroso) telah menandatanganiPKWT Nomor 017/APN/HRPKWT/III/2014 tertanggal 10 MaretHalaman 16 dari 41 hal.Put.Nomor 1329 k/Pdt.SusPHI/20172014 PKWT pembaharuan mulai tanggal 14 Maret 2014 sampaidengan berakhir pada tanggal 14 Maret 2015;Bahwa selanjutnya Penggugat 2 (

Bahwa setelah berakhirnya PKWT pada tanggal 16 September2015 tersebut diatas, maka atas inisiatif diri sendiri Penggugat 5(Edwar Meizar) melakukan pengajuan lamaran kerja yang baru,pada tanggal September 2015 untuk pembaharuan kontrak kerjayang baru;i. Bahwa Penggugat 5 (Edwar Meizar) telah menandatangani PKWTpembaharuan Nomor 11/APN/HRPKWT/IX/2015 tertanggal 17September 2015, PKWT yang dimulai sejak tanggal 17 September2015 sampai dengan berakhir pada tanggal 19 Juni 2016;j.

Barat sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 32.305/D/LB/2011 dimana data Pemohon tertera dalamKutipan Akta Kelahiran tersebut Nengah Yoga, Lahir di Lendang Guarpada tanggal 17 Mei 1985;Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan AktaKelahiran Nomor : 32.305/D/LB/2011 yang mana tertulis Nengah Yogayang seharusnya adalah I Nengah Sukadana sesuai dengan dokumen: Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu No.105/PHDI/SKT/XI/2021 tertanggal 16 Oktober 2021; Kartu Keluarga sebelum Pembaharuan

Fotokopi Kartu Keluarga sebelum Pembaharuan No. 52010706111400019atas nama kepala keluarga NENGAH SUKADANA, diberi tanda P3;4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 30.459/IS/LB/2014 atas nama anakpertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sucita Diah Permata, diberitanda P4;5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5201LU091220160003 atas namaanak ketiga Pemohon yang bernama Made Destra Sagita Wardana, diberitanda P5;6. Fotokopi ljazan Sekolan Dasar Negeri 1 Kedaro No.

Keluarga sebelum Pembaharuan No.52010706111400019, Kutipan Akta Kelahiran No. 30.459/IS/LB/2014atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sucita DiahPermata, Kutipan Akta Kelahiran No. 5201LU091220160003 atasnama anak ketiga Pemohon yang bernama Made Destra SagitaWardana, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Kedaro No.

mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor Akta32.305/DL/LB/2011 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab.Lombok Barat tanggal 4 November 2021 dengan nama NENGAH YOGAlahir di Lendang Guar pada tanggal 17 Mei 1985 anak kesatu dari Ayahyang bernama Wayan Parek dan Ibu yang bernama Wayan Suami; Bahwa nama Pemohon yang benar adalah NENGAH SUKADANAsebagaimana nama yang tertulis pada Surat Pengesahan Perkawinan UmatHindu No. 105/PHDI/SKT/XI/2021 tertanggal 16 Oktober 2021, KartuKeluarga sebelum Pembaharuan

karyawan tetap adalahapabila Penggugat bermaksud mengakhiri sehubungan kerja oleh sebabapapun maka Penggugat harus memberikan sejumlah pesangon serta haklainnya kepada para karyawan tersebut termasuk apabila Penggugat sudahtidak membutuhkannya karena sedang tidak ada order kerja ;16.Bahwa menjadi tugas dan kewajiban Tergugatlan sebagai ManagerPersonalia untuk melakukan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentudan/atau mengontrol pelaksanaan pembaharuan terhadap perjanjian kerjawaktu tertentu yang

atas karyawan Penggugat tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas yang seharusnya dilakukan setiap masa berlakunya perjanjian kerjawaktiu tertentu tersebut telah berakhir dan karyawan masih dibutuhkan untukmengerjakan order pekerjaan yang ada sepertiyang dilakukan dalammasamasa sebelumnya ; (sebelum Tergugat menjabat sebagai Manajer Personalia tugas dan tanggungjawab melakukan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut telahdilakukan oleh pejabat sebelumnya) ;18.Bahwa Tergugat sudah

tidak melakukan pembaharuan terhadap perjanjiankerja waktu tertentu terhadap 50 (limapuluh) orang karyawan tersebut sejaktahun 2012 sehingga secara otomatis / demi hukum sejak tahun 2012 parakaryawan tersebut telah menjadi karyawan tetap Penggugat ; (Bukti P.1)19.Bahwa sebagai akibat kelalaian Tergugat yang tidak menjalankan tugas dankewajibannya melakukan pembaharuan terhadap perjanjian kerja waktutertentu tersebut, pada bulan April 2014 s/d Juli 2014 pada saatPenggugat sudah tidak memerlukan jumlah

karyawan tetap adalahapabila Penggugat bermaksud mengakhiri sehubungan kerja oleh sebabapapun maka Penggugat harus memberikan sejumlah pesangon serta haklainnya kepada para karyawan tersebut termasuk apabila Penggugat sudahtidak membutuhkannya karena sedang tidak ada order kerja ;14.Bahwa menjadi tugas dan kewajiban Tergugatlan sebagai ManagerPersonalia untuk melakukan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentudan/atau mengontrol pelaksanaan pembaharuan terhadap perjanjian kerjawaktu tertentu yang

melakukan pembaharuan terhadap perjanjiankerja waktu tertentu terhadap 50 (limapuluh) orang karyawan tersebut sejaktahun 2012 sehingga secara otomatis/ demi hukum sejak tahun 2012 parakaryawan tersebut telah menjadi karyawan tetap Penggugat ; (Bukti P.1)17.Bahwa sebagai akibat kelalaian Tergugat yang tidak menjalankan tugas dankewajibannya melakukan pembaharuan terhadap perjanjian kerja waktutertentu tersebut, pada bulan April 2014 s/d Juli 2014 pada saatPenggugat sudah tidak memerlukan jumlah pekerja

Bahwa akibat Tergugat tidak memenuhi isi perjanjianPengembalian Modal usaha tanggal 15 april 2009, karena Tergugattidak membayar jasa Modal sesuai dengan kesepakatan dan tidakmengembalikan secara bertahap modal yang dipakai makaPenggugat dan Tergugat membuat Pembaharuan PerjanjianHalaman 5 dari 31 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN KisPengembalian Modal Usaha pada tanggal 2 Pebruari 2011, sehinggaHutang Tergugat menjadi sebagai berikut :Rincian Pokok Pinjaman:a.

Bahwa jumlah Kerugian yang dialami Penggugat atas sisaPokok Kredit modal usaha / dan Tunggakan tagihan /Bon TagihanHalaman 6 dari 31 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kisatas nama Tergugat sebagimana Perjanjian Kredit tertanggal 15 April2009 , dan pembaharuan Perjanjian sesuai dengan KeputusanPengurus KPRI GUPER, atas permohonan Penggugat, tertanggal 2Pebruari 2011, adalah sebesar Rp563.670.615,00( Lima ratusenam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus limabelas rupiah).19.

Bahwa pada point 14 posita gugatannya Penggugatmendalilkan, akibat Tergugat tidak memenuhi isi PerjanjianPengembalian Modal Usaha tanggal 15 April 2009, makaPenggugat dan Tergugat membuat Pembaharuan PerjanjianPengembalian Modal Usaha pada tanggal 2 Pebruari 2011,namun pada point 16 Penggugat mengemukakan dalil yangberbeda dimana perjanjian tanggal 2 Pebruari 2011 tersebutdengan nama Pembaharuan Perjanjian Modal Usaha, makadengan demikian tidak ada dilakukan pembaharuan atasperjanjian tanggal 15

Bahwa pada point 18 posita gugatannya Penggugatmendalilkan Penggugat bersamasama dengan Tergugatmembuat Pembaharuan Perjanjian Pengembalian Modal Usahapada tanggal 2 Pebruari 2011, namun mendalilkan bahwapembaharuan perjanjian tersebut sesuai dengan KeputusanPengurus KPRI GUPER, atas permohonan Penggugat, hal inimenjadi tidak jelas karena pembaharuan perjanjian dibuatberdasarkan keinginan Penggugat secara sepihak tanpamempertimbangkan kemampuan Tergugat;4.

Penggugat tidak pernah memberikansolusi secara musyawarah dan kekeluargaan misalnya melakukanrestrukturisasi pinjaman atau pengurangan atau penghapusanbunga, namun hanya melakukan pembaharuan pinjaman dengannilai pinjaman yang semakin membengkak, sehingga dalampraktiknya KPRI Guper ic. Penggugat telah jaun melenceng daricitacita koperasi dari anggota, oleh anggota dan untuk anggotaserta untuk kesejahteraan anggota;10.

Termohon Kasasidahulu Tergugat:;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telan mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, padapokoknya sebagai berikut:1.Bersama:Bahwa Perjanjian kerja Bersama di Body Work spa telah habis masaberlakunya dan telah diadakan perundingan pembaharuan

pekerja untuk jabatan tertentu dengan ketentuan hams membuatsurat pengunduran diri;Bahwa di dalam pelaksanaan telah terjadi pelanggaran dimana saat adapekerja mencapai umur tertentu sesuai SK Direksi dan pekerja tidakmengajukan surat pengunduran diri sesuai ketentuan di dalam SK,Tergugat dengan serta merta memutuskan hubungan kerja pekerja;Bahwa di dalam perundingan perubahan PKB telah terjadi perbedaanpengertian tentang penentuan batas usia pensiun untuk jabatan tertentu;Bahwa dalam perundingan pembaharuan

PKB Penggugat berpendirianusia pensiun untuk jabatan tertentu yang tercantum dalam suratKeputusan Direksi harus tidak diberlakukan lagi karena bertentangandengan perundangan yang berlaku;Bahwa dalam perundingan pembaharuan PKB tentang batas usiapensiun untuk jabatan tertentu Tergugat tetap berpedoman kepadasurat kKeputusan direksi;Bahwa dalam perundingan pembaharuan PKB tentang usia pensiun untukjabatan tertentu Penggugat tetap mengacu pada ketentuan perundanganyang berlaku yaitu usia normal pensiun

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atauperselisinan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaansebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (PPHI);Halmana sebagaimana tampak dalam gugatan angka 4 Penggugatmempermasalahkan tentang pemutusan hubungan kerja, sedangkan dalamgugatan angka 5, demikian pula angka 6, 7/7 dan 8 Penggugatmempermasalahkan perundingan pembaharuan

Bahwa hingga diajukanya gugatan perkara ini, proses pendaftaranpermohonan Surat Keputusan Pembaharuan Hak Guna Bangunan BadanHukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat belum jugaselesai diproses oleh Turut Tergugat;.

Mastrip No. 82,Kepanjenkidul, Kota Blitar) dalam rangka proses pembaharuan Hak GunaBangunan badan hukum yang diajukan oleh penggugat;7.

Menyatakan pula Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum kepada Penggugat karena telah mengakibatkan permohonanpendaftaran pembaharuan hak guna bangunan badan hukum dengan nomorberkas 13328/2019 yang diajukan oleh Penggugat pada Turut Tergugatstatusnya menjadi tertunda;7.

Sehingga berdasarkan haltersebut maka kami selaku Kantor Pertanahan Kota Blitar tidak dapatmelaksanakan permohonan pembaharuan hak terhadap sertipikat tanahyang masih menjadi obyek perkara di Pengadilan. Hal ini dikarenakansesuai dengan pasal dan ketentuan diatas.

MastripNo. 82, Kepanjenkidul, Kota Blitar) berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan (SHBG) No. 549 luas 1336 M2 atas nama GABUNGANPERUSAHAAN ROKOK (GAPERO), dan berhak mengajukanpermohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan Badan Hukum kepadaTurut Tergugat;2.

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 Penggugat selaku Debitur(Penerima Kredit) telah mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerjadari Tergugat selaku Kreditur (Bank Pemberi Kredit) sebagaimanatermuat dalam Perjanjian Kredit Nomor: 2010/055/KMK NON KUKtanggal 18 Juni 2010 dengan jumlah kredit maksimumRp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah); dan berhubung satu danlain hal perjanjian kredit tersebut telah mengalami beberapa kaliperubahan dan pembaharuan, terakhir dengan Perjanjian KreditNomor: 2013.016 tertanggal

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2011 Penggugatselaku Debitur (Penerima Kredit) kembali mendapatkan FasilitasKredit Modal Kerja dari Tergugat selaku Kreditur (Bank PemberiKredit) sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor:2011.084 tanggal 30 Maret 2011; dengan jumlah KreditMaksimumum Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah), danberhubung satu dan lain hal perjanjian kredit tersebut telahmengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhirdengan Perjanjian Kredit Nomor: 2013.017

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada posita 1;2; 3; dan 4 diatas bahwa PerjanjianPerjanjian Kredit yang dibuatdan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berhubung satudan lain hal telah mengalami perubahan dan pembaharuan, yaitu:a.

Perjanjian Kredit Nomor: 2010/055/KMK NON KUK tanggal18 Juni 2010 dengan = jumlah kredit maksimumRp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah); telah mengalamibeberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhir denganPerjanjian Kredit Nomor: 2013.016 tertanggal 26 April 2013;b.

Perjanjian Kredit Nomor: 2010/054/KI NON KUK tanggal 18Juni 2010, dengan jumlah kredit maksimum Rp. 1.250.000.000,(Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), telah mengalamibeberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhir denganPerjanjian Kredit Nomor: 2013.019, tanggal 26 April 2013.7.

Bahwa Gugatan Pembaharuan Hutang dari Para Penggugat ini berdasar BuktiBukti sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, sehingga Putusan PengadilanAgama Magelang ini bisa dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat,melakukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, Verzet maupun Upaya Hukumlainnya.Makaberdasaralasanalasan Hukum Gugatan Pembaharuan Hutang diatas, maka Mohon dengan Hormat Kepada Yth.

HUTANG SEHINGGA APAYANG DIMINTA MENJADI SUMIR22 Bahwa dalam butir 6 gugatan aquo, Para Penggugat menyatakan sebagai2324berikut' "Bahwa Para Penggugat melalui Pengadilan Agama Magelangini, bisa untuk dilakukan Pembaharuan Hutang atas nama Para Penggugat,terhadap Tergugat I, mengingat jaminan Kredit atas Hutang secara EkonomiSyariah adalah Miliknya Para Penggugat, yang dapat sebagai dasar Hukumuntuk pelaksanaan Pembaharuan Hutang (novasi), sematamata gunamengurangi munculnya Resiko Kerugian bagi Para

Jawabannya adalah ada dalam benak pikiran ParaPenggugat saja yang sedang galau memikirkan apa yang dimaksuddengan pembaharuan hutang. Namun demikian dalam butir 16petitumnya Para Penggugat menyatakan adanya perbuatan melawanhukum, ini sebenamya gugatan apa? Pembaharuan hutang atau perbuatanmelawan hukum?

Menolak Gugatan Pembaharuan Hutang (Novasi) Para Penggugat seluruhnyaatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;3. Menyatakan Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang mengadili perkaraaquo;DALAM POKOK PERKARA :1.

Menolak Gugatan Pembaharuan Hutang (Novasi) Para Penggugat seluruhnya3.atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Menyatakan Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang mengadili perkaraaquoDALAM POKOK PERKARA:1.5.Menolak gugatan pembaharuan hutang Para Penggugat untuk seluruhnya atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;. Menyatakan gugatan pembaharuan hutang dan Para Penggugat tidak tepat dantidak beralasan;.

Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur, menurut suratgugatan dalam perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2019/PN Tdn sebagai ... Tergugat I;PUNARA Binti MISLAN, bertempat tinggal di Dsn Bahagia Rt.005 Rw.002Kel. Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur, menurut suratgugatan dalam perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2019/PN Tdn sebagai..

Apabila terhadap kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana poin 2ternyata Pihak Kedua tidak memenuhi janjinya tersebut maka terhadapjaminan kreditnya berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikanSHM No. 00256/Pembaharuan Atas Nama Subaidi, yang terletak di DesaPembaharuan dengan luas 1.615 M2 dijual melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelangtersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang Pihak Keduakepada Pihak Pertama.4.

Nomor 3060 k/Pdt/2015Bahwa terhadap jaminan bahwa SHGB Nomor 1100 dipasang hipotik Nomor 351 Tahun 1994 telah jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2011;Bahwa terhadap jaminan SHGU Nomor 1 dipasang hipotik Nomor 148Tahun 1993 telah Jatuh tempo;Bahwa terhadap jaminan SHGB Nomor 11 dipasang hipotik Nomor 569Tahun 2001 dan akan jatuh tempo;Bahwa terhadap SHGB Nomor 1099, SHGB Nomor 1100, SHGU Nomor 1telah jatuh tempo dan SHGU Nomor 11 akan jatuh tempo, maka Pemohonmengajukan permohonan pembaharuan pada

Kantor Pertanahan di wilayahdimana tanah jaminan tersebut berada, dan terhadap SHGU Nomor 1 danSHGU Nomor 11 telah dilakukan peninjauan oleh Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Jawa Timur yang juga dihadiri dari Dinas PerikananJawa Timur (Peruntukkannya Perikanan) dan pada saat rapat telahdibacakan adanya ketentuan Pasal 2 hak tanggungan terhadap jaminanyang jatuh tempo dapat dilakukan pembaharuan haknya dengan memintaijin/oermohonan penetapan melalui Pengadilan Negeri dimana jaminantersebut berada

Memerintahkan kepada Termohon untuk memproses permohonanpemohon mengajukan permohonan pembaharuan demi pengamananaset jaminan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1099 danSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1100 yang telah jatuh tempo;4.

Bahwa, terkait dengan tata cara pembaharuan hak dapat disampaikanantara lain:Pasal 42 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan:"Sesudah jangka waktu hak guna bangunan atau perpanjangannyaberakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak gunabangunan diatas tanah yang sama";Halaman 18 dari 23 hal. Put.

GunaBangunan Nomor 1099 dan Nomor 1100/Kelurahan Sonokwijenan, pihakTermohon Kasasi semula Pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapanadministrasi sebagaimana ketentuan tersebut diatas yaitu dalam prosesdimaksud selaku pihak pemohon pembaharuan hak dari masing masingsertifikat seharusnya adalah pihak dari pemegang hak, satu dan lain halsecara administrasi pendaftaran hak pihak Pemohon/Termohon Kasasi tidakdapat melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuanHalaman 20 dari 23 hal.

Yang kemudian, setelah mendapatinformasi tersebut para saksi polisi berangkat kelokasi yang dimaksud.Kemudian sekitar pukul 22.00 wib setelah sampai di Jalan Pembaharuan, Nag.Rambung Merah, Kec. Siantar, Kab. Simalungun tersebut, saat itu para saksipolisi melihat ada 2 (dua) orang lakilaki sedang berboncengan naik sepedamotor yang dicurigai sebagai pelakunya.

Fernando Nababan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sim Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersamadengan rekanrekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember2020 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Pembaharuan, Nag.

Kemudian setelah saksi bersama denganrekanrekan saksi berhasil mengamankan lakilaki yang duduk diboncengan,lakilaki tersebut langsung menjatuhkan atau membuang 1 (Satu) bungkusplastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangankanannya kejalan umum Pembaharuan tersebut, tepatnya disamping kakikanannya yang berjarak sekira satu jengkal dari kaki kanannya tersebut.

Andi Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersamadengan rekanrekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember2020 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Pembaharuan, Nag.

Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Namatersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratanmengurus pembaharuan Kartu Keluarga;8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalampersidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;9.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider : Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa, di persidangan, para Pemohon menjelaskan, ketika akanmengurus Pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk Keseluruhan TertibAdministrasi Kependudukan Lainnya, para Pemohon mengalami kesulitanHal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2018/PA.

Maret 1971;Bahwa, saksi tahu perbedaan penulisan nama para Pemohon tersebutterjadi karena Pemohon Il sering sakitsakitan dan waktu menikahnamanya diganti saat memberikan biodata pada KUA setempat ;Bahwa saksi tahu perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon dannama serta tanggal lahir Pemohon Il, karena saksi pernah melihatKutipan Akta Nikah, KTP, Akta Kelahiran,Kartu Keluarga dan dokumenlain, dan ternyata orangnya sama ;Bahwa saksi tahu, para Pemohon melakukan perubahan biodata iniuntuk mengurus pembaharuan

TonKutipan Akta Nikah, KTP, Akta Kelahiran,Kartu Keluarga dan dokumenlain, dan ternyata orangnya sama ; Bahwa saksi tahu, para Pemohon melakukan perubahan biodata iniuntuk mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk keperluan lain ;Bahwa, para Pemohon di depan sidang menyatakan telahmengajukan buktibukti dan saksisaksi , selanjutnya mohon kepada MajelisHakim untuk memberikan penetapan;Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatatdalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya

;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akanmengurus Pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk Keseluruhan TertibAdministrasi Kependudukan lainnya, sehingga Pemohon sangatmembutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.Menimbang, bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon tertulisPemohon Tanggal Lahir (umur) 23 th Tempat Lahir Leran Kulon, danNama

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada posita 1; 2; 3;dan 4 diatas bahwa PerjanjianPerjanjian Kredit yang dibuat danditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berhubung satu dan lain haltelah mengalami perubahan dan pembaharuan, yaitu :a.

Perjanjian Kredit Nomor : 2011.034 tanggal 30 Maret 2011;dengan jumlah Kredit Maksimum Rp. 5.000.000.000, (lima milyarrupiah), telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan,terakhir dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2013.017 tertanggal 26April 2013;c.

Perjanjian Kredit Nomor : 2010/054/KI NON KUK tanggal 18 Juni2010, dengan jumlah kredit maksimum Rp. 1.250.000.000, (Satumilyar dua ratus lima puluh juta rupiah), telah mengalami beberapakali perubahan dan pembaharuan, terakhir dengan Perjanjian KreditNomor : 2013.019, tanggal 26 April 2013.7.

Perjanjian Kredit Nomor : 2010/055/KMK NON KUK tanggal 18 Juni2010 dengan jumlah kredit maksimum Rp. 1.000.000.000, (Satu milyarrupiah); telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan,terakhir dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2013.016 tertanggal 26April 2013;b.

Perjanjian Kredit Nomor : 2011.034 tanggal 30 Maret 2011;dengan jumlah Kredit Maksimumum Rp. 5.000.000.000, (lima milyarrupiah), telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan,terakhir dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2013.017 tertanggal 26April 2013;c.

Buana Lestari) untukdapat menindaklanjuti yang menjadi program Desa Ciranjang, maka padatanggal 29 Januari 2011 dibuatkan kembali Pembaharuan Surat PerjanjianKerjasama pekerjaan pembangunan Pertokoan Gelanggang Ciranjang,antara Penggugat dengan Tergugat!

Buana Lestari) tidak dapatmelaksanakan pembangunan yang telah disepakati oleh kKedua belah pihaksebagaimana dalam pembaharuan surat perjanjian kerjasama dan timeschedule yang diajukan;18.Bahwa sebagai akibat tidak dapat melaksanakan pembangunan tersebut,192021sebagaimana acuan di dalam Global Time Schedule, maka Penggugatmengeluarkan Surat Teguran Pertama dengan Reg.

Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestatie, karena tidakdapat melaksanakan pembangunan Pertokoan Gelanggang Ciranjang (PGC)sebagaimana dimaksud dalam Pembaharuan Surat Perjanjian yang dibuatpada tanggal 29 Januari 2011 dan Global Shcedule Time sebagai acuan;Menyatakan sah surat pemutusan hubungan kerja pelaksanaanHal. 19 dari 34 hal. Put.

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat telah mengadili perkara inidengan melanggar ketentuan undangundang hal ini dapat dilihat daripertimbangan hukumnya pada halaman 24 yang mempertimbangkan danmenilai Surat perjanjian yang dibuat sebelum tahun 2011 atau tepatnyasebelum tanggal 29 Januari 2011 (pembaharuan surat Perjanjian kerjasama)padahal sesuai kesepakatan bersama dan sesuai dengan aturan hukumbahwa dengan diadakannya pembaharuan suatu perjanjian maka perjanjianyang telah dibuat sebelumnya

Bahwa pembaharuan perjanjian secara hukum memiliki makna bahwaperjanjian terdahulu sebelum diadakan pembaharuan perjanjian dinyatakansudah tidak berlaku lagi, dan untuk menyatakan seseorang wanprestasiharuslah mengacu atau berpedoman pada isi perjanjian yang saat iniberlaku, yang dalam perkara perdata ini sudah seharusnya secara hukumPengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat dalam membuat pertimbanganhukumnya haruslah mengacu dan berpedoman padaisi perjanjian yang saatini berlaku yakni Surat Pembaharuan

:

Agraria Nasional(PPAN) atau Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dulu disebutProna maka dikenakan biaya sesuai dengan PNBP (penerimaannegara bukan pajak) yang mana untuk biayanya telah diatur sesuaiklasifikasinya sedangkan semua program pemerintan untukpensertipikatan tanah baik berupa Pembaharuan Agraria Nasional(PPAN) atau Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dulu disebutProna tidak ada dikenakan biaya apapun;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkanketerangan

Edi Sitepu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan denganpengurusan sertipikat tanah khusus untuk tanah pertanian atasprogram dari pemerintah pusat berupa Proyek Pembaharuan AgrariaNasional (PPAN) di Nagori Siboras Kecamatan Pematang Silima KutaKabupaten Simalungun pada tahun 2013 yang mana atas ProyekPembaharuan Agraria Nasional (PPAN) tersebut Saksi adamensertipikatkan tanah pertanian Saksi seluas + 8 (delapan) hektaryang terletak

Adi Putra Jawak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan denganmasalah antara Terdakwa dengan Ngadap Tarigan yang Saksi ketahuidari Pangulu Nagori Siboras Kecamatan Pematang Silima KutaKabupaten Simalungun sehubungan dengan pengurusan sertipikattanah khusus untuk tanah pertanian atas program dari pemerintahpusat berupa Proyek Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di NagoriSiboras Kecamatan Pematang Silima Kuta Kabupaten Simalungunpada

tahun 2013; Bahwa Saksi ada melakukan pengurusan Sertipikat tanah milikSaksi pada saat adanya Proyek Pembaharuan Agraria Nasional(PPAN) di Nagori Siboras Kecamatan Pematang Silima KutaKabupaten Simalungun pada tahun 2013 yang mana saat itu setelahdilakukan pertemuan di Desa Saksi disepakati biaya membuatsertipikat tersebut sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) untukBPN sebagai uang makan, penginapan dan lainlain yang Saksiserahkan pengurusannya kepada perangkat Nagori Siboras; Bahwa pada

Simalungun; Bahwa perkara ini berawal adanya program dari pemerintah pusatberupa Proyek Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Nagori SiborasKec. Pematang Silimakuta Kab.

PKWT;(6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja;Bahwa dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a quo, ternyatatidak dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai,dan berdasarkan bukti T2A, T2B, T2C, T2D, TE sertapengakuan Saksi Termohon kasasi yakni Sdr.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan menyatakanperjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara para penggugatdengan Tergugat telah dilakukan berulangulang, bukan merupakanperpanjangan ataupun pembaharuan sebagaimana dimaksud Pasal 59ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,hal yang demikian tersebut tidak sesuai dengan:Halaman 24 dari 31 hal.

Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ternyataBertentangan dengan Pasal 3 ayat (6) Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 yangberbunyi Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) harisetelah berakhirnya perjanjian kerja. Dengan lampaunya waktuberhari dan berbulanbulan, maka cukup jelas terpenuhi lah Pasal 3Halaman 27 dari 31 hal.

Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ternyataBertentangan dengan Pasal 3 ayat (6) Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 yangberbunyi Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) harisetelah berakhirnya perjanjian kerja.

Dengan lampaunya waktuberhari dan berbulanbulan, maka cukup jelas terpenuhi lah Pasal 3ayat (6) Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RlNomor Kep. 100/MEN/VI/2004, dimana Termohon Kasasimelakukan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu secaraberulangulang kali, untuk pekerjaan yang bersifat sementara;10.2 Dengan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu yang telahdilakukan secara berulangulang kali, untuk pekerjaan yang bersifatsementara, maka perjanjian kerja waktu tertentu antara

melakukan pengecekan di lapangan sehingga ditemukanadanya uang angsuran pinjaman beberapa nasabah yang tidak disetorkan kepihak KSP, dan adanya sebagian nasabah yang belum menerima uangpinjaman dari KSP sedangkan pihak KSP sudah mencairkan pengajuan dariHal. 3 dari 35 Putusan No.188/Pid.B/2016/PN.Njkbeberapa nasabah yang masih belum melunasi angsuran sebelumnya(pembaharuan pinjaman).

melakukan pengecekan di lapangan sehingga ditemukanadanya uang angsuran pinjaman beberapa nasabah yang tidak disetorkan kepihak KSP, dan adanya sebagian nasabah yang belum menerima uangpinjaman dari KSP sedangkan pihak KSP sudah mencairkan pengajuan daribeberapa nasabah yang masih belum melunasi angsuran sebelumnya(pembaharuan pinjaman).

TIO ARDIMAS yangdibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh JUMIRAN, Pak WAHYU dansaksi pada tanggal 18 April 2016, diketahui adanya uang angsuran pinjamanbeberapa nasabah yang tidak disetorkan ke pihak KSP, dan adanya sebagiannasabah yang belum menerima uang pinjaman dari KSP sedangkan pihak KSPsudah mencairkan pengajuan dari beberapa nasabah yang masih belummelunasi angsuran sebelumnya (pembaharuan pinjaman).

TIO ARDIMAS yangdibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh JUMIRAN, GATOT dan saksipada tanggal 18 April 2016, diketahui adanya uang angsuran pinjamanbeberapa nasabah yang tidak disetorkan ke pihak KSP, dan adanya sebagiannasabah yang belum menerima uang pinjaman dari KSP sedangkan pihak KSPsudah mencairkan pengajuan dari beberapa nasabah yang masih belummelunasi angsuran sebelumnya (pembaharuan pinjaman).

Pembaharuan Nagori RambungMerah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSimalungun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpahak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara sebagai berikut :Pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul

Pembaharuan Nagori Rambung MerahKecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkotikajenis sabu, mendapat informasi demikian selanjutnya saksi PARLINSARAGIH, saksi SYARIF NOOR SOLIN, saksi FERNANDO NABABAN dansaksi EFRAIM PURBA langsung berangkat menuju tempat tersebut dansesampainya di Gg.

Pembaharuan Nagori Rambung Merah KecamatanSiantar saksisaksi langsung melakukan penyelidikan kemudian saksi darikepolisian melihat DIO (DPO) sedang membonceng Terdakwa MAHADIWIJAYA alias PEPO dengan menggunakan sepeda motor melewati GangPembaharuan Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar KabupatenSimalungun, lalu pada saat laju soeda motor DIO dan MAHADI WIWAYAalias PEPO melambat maka saksi dari kepolisian menarik terdakwa yangduduk dibelakang atau dibonceng hingga terjatuh dari atas sepeda motor

Pembaharuan Nagori Rambung Merah KecamatanSiantar Kabupaten Simalungun. Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari terdakwa MAHADIWIJAYA alias PEPO adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klipsedang yang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unithandphone merk Prince warna Hijau.

Pembaharuan Nagori Rambung MerahKecamatan Siantar saksisaksi langsung melakukan penyelidikankemudian saksi dari kepolisian melihat DIO (DPO) sedang memboncengTerdakwa MAHADI WIWJAYA alias PEPO dengan menggunakan sepedamotor melewati Gang Pembaharuan Nagori Rambung Merah KecamatanSiantar Kabupaten Simalungun; Bahwa lalu pada saat laju soeda motor DIO dan MAHADI WIJAYA aliasPEPO melambat maka saksi dari kepolisian menarik terdakwa yangduduk dibelakang atau dibonceng hingga terjatuh dari atas sepeda

perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakansetelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnyaperjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerjaHal. 4 dari 22 hal.Put.Nomor305 K/Pdt.SusPHI/201614.waktu tententu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2(dua) tahun;(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), danayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian

;(3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWTsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepatdari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum padasaat selesainya pekerjaan;(4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harusdicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai;(5) Dalam hal PKWT dibuat didasarkan selesainya pekerjaan tertentunamun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapatdiselesaikan dapat dilakukan pembaharuan

PKWT;(6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelahmelebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnyaperjanjian kerja;(7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksuddalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/oburuh danpengusaha;(8) Para pihak dapat mengatur lain dan ketentuan dalam ayat (5) dan ayat(6) yang dituangkan dalam perjanjian;Pasal 4;(1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yangpelaksanaannya tergantung

1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latinberubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja;(2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWTberubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja;(3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan denganproduk baru menyimpang dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) danayat (3),maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan;(4) Dalam hal pembaharuan

PKWT;6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelahmelebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnyaperjanjian kerja;7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksuddalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/ouruh denganpengusaha;8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat(6) yang dituangkan dalam perjanjian;Pasal 41) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan pelaksanaannyatergantung pada