Ditemukan 125808 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendidikan penidikan penyediaan penyarikan pendididkan
Penelusuran terkait : Penghentian penyidikan Mengahalangi penyidikan Teknik penyidikan tppu Sah atau tidaknya penyidikan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 13-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Juni 2022 — Pemohon:
MARIA CHRISTIANTY
Termohon:
SUBNIT III RESKRIM POLSEK METRO PENJARINGAN
24 — 14

  • M E N G A D I L I :

    1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Dik.34/IV/RES 1.11./2022/ Sek.Penj, Tanggal 16 April 2022 terhadap Laporan Polisi No: 396/180/K/IV/2021/Sek.Penj Tanggal 26 April 2021 atas Nama PELAPOR MARIA CHRISTIANTY dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No: B/1169/IV/ RES.1.11/ 2022/Sek.penj tanggal 16 April 2022 Rujukan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bpp
Tanggal 2 Juli 2019 — Pemohon:
PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI KORUPSI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KASUBDIT II HARDA TAHBANG
3.PEMERINTAH RI cq Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
4.Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi KPK Negara Kesatuan Republik Indonesia
87 — 39
  • Bahwa tidak sahnya Penghentian Penyidikan dalam permohonan aquo adalahpermohonan pemeriksaan tidak sahnya penghentian penyidikan secara materiil4. Bahwa Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana tidak secara tegasmenyebutkan bentuk penghentian penyidikan harus berupa Surat PenghentianPenyidikan.
    SAYID MN FADLISekda Kota Balikpapan oleh karena kedua orang tersebut belum pernahdilakukan proses penyidikan oleh Termohon namun terhadap kasusdugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Unggas Balikpapanpenyidikannya telah selesai dengan rincian penyidikan sebagai berikut :a) Laporan Polisi Nomor : LP/274/VII/2017/Ditreskrimsus PoldaKaltim tanggal 24 Juli 2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.sidik/. 201/VII/2017/Ditreskrimsus tanggal 25 Juli 2017,Pemberitahuan Dimulai Penyidikan NomorSPDP/74/VII
    Di samping itu pula penyidikan harusdilaksanakan secara profesional. Sehingga anggapan Pemohon' yangmenganggap Termohon telah menghentikan penyidikan hanya karena tidak adaperkembangan yang signifikan dalam proses penyidikan hanya dilihat dari sisikebaikan Pemohon semata, karena pada faktanya proses penyidikan atas perkaratersebut masih beigalan. Termohon tidak akan melakukan proses penyidikansecara gegabah yang nantinya akan merugikan pihak lain.5.
    karena faktanya proses penyidikan atas perkara a quo masih berjalan.6.
    Bpp2) Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU KPK menyatakanbahwa:(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KomisiPemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkanperkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian ataukejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KomisiPemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerjaterhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaansebagaimana
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 153/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon:
Desyana,SH.MH,dkk
Termohon:
Bareskrim Polri Cq Direktorat Tindak Pidana Korupsi
139 — 92
  • bidang penyelidikan dan penyidikan tindakpidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturanperundangundangan lainnya.
    SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/27/II/2016/Dit.Reskrim Um,tanggal 5 Februari 2016, TERMOHON PRAPERADILAN telahmelakukan tindakan penyidikan terhadap berdasarkan Laporan PolisiNo.: LP/226/II/2015/Bareskrim, tanggal 24 Februari 2015 atas atasdugaan tindak pidana korupsi pada kegiatanimplementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada KemenkumhamRI T.A 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atauPasal 3 dan Pasal 23 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana
    Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya SuratPerintah Penyidikan meliputi:a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sullit.b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit.c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang.d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah10.11.Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Denny Indrayana adalahterlapor atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatanimplementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada KemenkumhamRI T.A 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
    , karenafaktanya proses penyidikan atas perkara aquo masih berjalan.2.
    Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohontelah melakukan penghentian penyidikan karena tidak dilimpahkannyaperkara aquo ke Pengadilan adalah dalil yang sama sekali tidakberalasan. Perlu Termohon kemukakan pada persidangan ini bahwapenyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum olehkarenanya proses penyidikan tidaklah bisa dianggap remeh dan mudahserta tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 23-08-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 83/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 29 September 2021 — Pemohon:
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI
2.Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia LPHI
Termohon:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Indonesia
33 — 0
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 12-10-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Mjk
Tanggal 12 Oktober 2018 — Pemohon:
Kukuh Suwoko, SH
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Cq. Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto
129 — 13
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-12-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Pra/2017/PN Smg
Tanggal 15 Januari 2018 — Pemohon:
INGE NATALIA TARUNA
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq Kepolisian Daerah Jawa Tengah, KAPOLRESTABES
238 — 114
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 27-05-2024 — Putus : 01-07-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Pra/2024/PN Mks
Tanggal 1 Juli 2024 — Pemohon:
AMRINA RACHIM WARHAM, S.KM
Termohon:
NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN RI CQ KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULSEL CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
12 — 12
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 29-03-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Skt
Tanggal 7 September 2021 — Pemohon:
CHODIJAH
Termohon:
1.KAPOLRI
2.IRWASUM MABES POLRI
3.KETUA KOMPOLNAS
4.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI
5.KAPOLRESTA SURAKARTA
121 — 38
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 25-06-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 9 Agustus 2018 — Pemohon:
ABDUL HASAN
Termohon:
KAPOLRI Cq, KAPOLDASU Cq, KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
7 — 4

  • M E N G A D I L I :

    1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
    2. Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/855.a/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM tanggal 11 April 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/935.b//IV/RES.1.9
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 22-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 06-03-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 13/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Maret 2024 — Pemohon:
1.Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia
2.Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia KEMAKI
Termohon:
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
35 — 15
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 21-07-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 62/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 18 Juli 2023 — Pemohon:
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI
2.Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia LPHI
Termohon:
1.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
2.Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
65 — 45
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 02-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Plk
Tanggal 15 Oktober 2019 — Pemohon:
Norlita Febriani
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya
2.Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
3.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Mabes Polri
132 — 50
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 26-08-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 19-10-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 76/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 18 Oktober 2022 — Pemohon:
DR.IDA RUMINDANG RADJAGUKGUK,SH,MH
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3.KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
4.KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
5.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
6.KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA PUSAT
7.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR METRO MENTENG JAKARTA PUSAT
70 — 14
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-02-2024 — Putus : 07-03-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Blb
Tanggal 7 Maret 2024 — Pemohon:
1.SUDERMAN HALAWA
2.ARTINYA HALAWA
Termohon:
2.KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR CIMAHI
3.KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA
4.KETUA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
6.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANDAERAH JAWA BARAT
7.KEPALA BIDANG PROFESI Dan PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
19 — 6
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 27-02-2023 — Putus : 03-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smg
Tanggal 3 April 2023 — Pemohon:
PRAPTO PRAYITNO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JAWA TENGAH
36 — 26
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 20-09-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 31-10-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 85/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Oktober 2022 — Pemohon:
IBNU SUSANTO
Termohon:
DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
85 — 18
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-02-2024 — Putus : 07-03-2024 — Upload : 08-03-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Maret 2024 — Pemohon:
INDAH RETNO WULANDARI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA POLISI DAERAH METRO JAYA CQ KEPALA POLISI RESORT JAKARTA PUSAT CQ KASAT RESKRIMUM POLRES METRO JAKARTA PUSAT
27 — 15
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 85/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 9 Desember 2019 — Pemohon:
MARODJAHAN SIMANJUNTAK
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I. Cq PRESIDEN R.I. Cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.PEMERINTAH R.I. Cq. PRESIDEN R.I. Cq KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
3.PEMERINTAH R.I Cq PRESIDEN R.I. Cq KAPOLR.I Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
4.KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN,
5.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTA
6.PENYIDIK KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTA ATAS NAMA ANAS HASIBUAN
127 — 105
  • Sebagaimana yang terdapat padapasal 77 KUHAP, penghentian penyidikan merupakan bagian dari objekPraperadilan.6.
    Menyatakan Para Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan telahmelakukan penghentian penyidikan secara diamdiam atas perkara a quo;4. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Para Termohontidak sah;5.
    bahwa peristiwa yangdilaporkan tidak dapat dilakukan penyidikan, maka penyelidikanakan dihentikan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 9Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidanadan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE / 7 / Vil / 2018 tentangPenghentian Penyelidikan,sebaliknya apabila peristiwa yangdilaporkan disimpulkan dapat dilakukan penyidikan, maka akanHalaman 19 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2019/PN Mdnb)ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat perintah penyidikan gunadilakukan
    penyidikan.
    Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh ParaTermohon Tidak Sah;Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon s/d VI, menyatakanterhadap Laporan Polisi Nomor LP/51/X1I/2018/Reskrim, tanggal 31 Desember2018, masih dalam proses penyelidikan sama sekali tidak pernah dilakukanpenghentian penyidikan;Menimbang, bahwa atas dalildalil Termohon s/d Termohon VI, yangmenyatakan masih dalam proses penyelidikan dan sama sekali tidak pernahdilakukan penghentian penyidikan, tidak dapat dibantah oleh Pemohon, danPemohon
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 15 Maret 2019 — Pemohon:
AGUS ENDANG PURWANTO Als ENG PIAU
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN
121 — 53

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
    2. Menyatakan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi No.
    Pol : LP/2005/K3/X/2001/OPS/TABES tanggal 05 Oktober 2001 di Poltabes MS yang dilakukan oleh TERMOHON adalah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 21 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan Juncto Pasal 12 huruf c Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  • Memerintahkan TERMOHON untuk memproses/menindaklanjuti Laporan Polisi No.
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 14-02-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 14-04-2022
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Gst
Tanggal 29 Maret 2022 — Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Polda Sumut
4.Kepolisian R.I Cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara CKepala Kepolisian Resor NISEL
5.Kepolisian R.I Cq. Kepolisian Daerah Sumut Cq. Kepolisian Resor Nisel . Kasat Reskrim Polres Nisel
6.Kapolri Cq. Kapolda Sumut cq. Kapolres Nisel cq. Kasat reskrim polres nisel cq. kanit pidum polres nisel
7.Kapolres Nisel cq.Kasat Res P. Nisel Cq. Kanit dum P. Nisel Cq.
93 — 32
  • Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Polda Sumut
    4.Kepolisian R.I Cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara CKepala Kepolisian Resor NISEL
    5.Kepolisian R.I Cq. Kepolisian Daerah Sumut Cq. Kepolisian Resor Nisel . Kasat Reskrim Polres Nisel
    6.Kapolri Cq. Kapolda Sumut cq. Kapolres Nisel cq. Kasat reskrim polres nisel cq. kanit pidum polres nisel
    7.Kapolres Nisel cq.Kasat Res P. Nisel Cq. Kanit dum P. Nisel Cq.