Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

., selaku Advokat /Penasehat Hukum pada kantor ATTORNEY ATLAW HAMID KAMAR & ASSOCIATES yangberalamat di jalan Tuanku Nan Renceh,Kec.Lubuk Basung, Kab.Agam, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 05 Agustus 2020Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM Cq Kepala DinasPertanian Kabupaten Agam Cq PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada KegiatanPekerjaan (Pembangunan Peningkatan JalanProduksi Perkebunan Nagari Duo KotoKecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam),yang beralamat

Bahwa berdasarkan ketentuan pada Syarat Umum dalamketentuan Surat Perintah Kerja pada poin 22 huruf a dan b yang padapokok nya menyatakan Pembayaran hanya dilakukan setelahpekerjaan 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahanpertama pekerjaan diterbitkan; dan PPK dalam kurun waktu 7(tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran daripenyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayarankepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar(PPSPM).7.

prestasi tapi tidak sebagaimanamestinya; atau melakukan halhal yang tidak boleh/dilarang dalam perjanjian;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukaningkar janji Karena melanggar Syarat Umum dalam ketentuan Surat PerintahKerja pada poin 22 huruf a dan b Surat Perintan Kerja (SPK) Nomor:520.2/08/BKKPPSPP/2018 tertanggal 13 September 2018 yang berbunyiPembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan 100% (seratus persen) danberita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan; dan PPK

Tri Karya Utama Cendana
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Pembangunan JalanPoros Kabupaten Lampung Selatan,beralamat di JI. Mustafa Kemal No. 21Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,selanjutnya disebut TERGUGAT;2. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), kantor Cabang Palembang, beralamat di JI.Kapten A.

Jika Penyediamengajukan perubahan desain terhadap usulan desain dalam dokumenpenawaran, maka harus mendapatkan Surat Pernyataan TidakKeberatan (NOL) dari PPK dan harus dibuat dalam Addendum Kontrakterhadap desain. Prosedur tentang perencanaan teknis harusmenggunakan Standard Bina Marga atau AASHTO atau AusRoad atauJISyang masih berlaku.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor70 Tahun 2012 yang menyatakan "Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepadaPenyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), TERGUGAT meminta kepada PENGGUGATuntuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

HUTAMA KARYA (PERSERO) dan pihakTERGUGAT yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK. Oleh karena itugugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatanc.q. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan c.q.

HUTAMA KARYA(PERSERO) dan pihak TERGUGAT yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK,maka tidak ada keharusan bagi PENGGUGAT untuk menarik Pengguna Anggaran danPokja ULP sebagai pihak dalam perkara aquo.

NELE BARU
Terbanding/Tergugat : KADIS PU KAB LEMBATA Cq PPK Proyek Peningkatan Jln Tapobaran Atanila

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG. 2. PT.TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA

Nama Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG,berkedudukan di Jalan S.K. Lerik No.3, Kelurahan KelapaLima,Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NusaTenggara Timur .Dalam hal ini memberi kKuasa kepada NovanErwin Manafe,S.H., Warga Negara Indonesia ,Pekerjaan Advokat,beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Lt.2 Ruko Samping PT. BankMandiri Tok Cabang Kupang, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan KotaLama, Kota Kupang,Provinsi Nusa tenggara Timur .

Menyatakan Tidak Sah atau batal Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa Nomor 05/PPK/SPPBuJ/IV?2019, Tanggal 15 April 2019,Perinal : Penunjukan kepada PT.Teguh Karya Saputra Pratama sebagaipenyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja PengadaanPakaian Seragam TK.Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat /Terbanding untuk mencabut SuratPernunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 05/PPK/SPPBUJ/IV/2019,Tanggal 15 April 2019 Perihal : Penunjukan kepada PT.Teguh KaryaSaputra Pratama sebagai penyedia untuk melaksanakan PaketPekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam TK.Formal, SD/MI danSMP/MTs Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Kupang ; o= none nn nnn nnn nnn nnn nnn ne4.

Dethan,ST,M.Si NIP.197103151998031014Hal 7 dari 12 Hal Perkara Nomor 183/B/2020/PTTUN.SBYdengan Nomor :05/PPK/SPPBJ/IV/2019, tanggal 15 April 2019, Perihal :Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja PengadaanPakaian Seragam TK Formal, SD/MI dan SMP/MTs, ditujukan kepada Yth.

ANUGRAH MOTOR- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

/PPK/BPMPD/2015,Tanggal 19 oktober 2015Adalah sah dan mengikat secara hukum.Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkanTergugat kepada Penggugat yaitu :Nomor : 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2016/PN MreNomor : 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140

PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,SPK No. 140/24/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,3.10.

Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) yang diterbitkan Tergugat kepada Penggugat:4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9.Nomor : 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.10.

Nomor : 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015,b. Nomor : 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015,c. Nomor : 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015,d. Nomor : 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015,e. Nomor : 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015,f. Nomor : 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015,g. Nomor : 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015,h. Nomor : 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015,i. Nomor : 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015,j. Nomor : 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015,k.

Nomor : 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015,9. Nomor : 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015,10. Nomor : 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015,11.

SYAHRIZAL PANElawanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten SiakPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PEKANBARU KANDIS KABUPATEN SIAK

Sak.PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALANTOL PEKANBARUKANDIS KABUPATEN SIAK;selanjutnya disebut sebagai TERMOHON Il;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri IndrapuraNomor 17/Pdt.G/2018/PN.Sak tanggal 18 Juli 2018 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar saksisaksi;Setelah memperhatikan bukti surat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal04

TENTANG ALAMAT TERMOHON II1.Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangatlah keliruterhadap Alamat/kedudukan TERMOHON Il, dengan tegas TERMOHON IIsampaikan kepada Pemohon bahwa sejak Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Kandis ditugaskan olehMenteri Pekerjfaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Termohon Iltidak pernah berkantor di Jalan Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai,Pekanbaru, Provinsi Riau; Bahwa Alamat TERMOHON Il, dapat dibuktikan dengan datadatapermohonan

Penggugat:
Zuheldi
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas PUPR Kabupaten Agam, Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Penggugat:
PPK Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Medan Kualanamu
Tergugat:
PT. Hutama Karya Persero JO

Penggugat:
NURHAYATI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA DAN SARANA PRTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012 CS >< MAMAN RUKMANA

Bahwa, Penggugat telah ditunjuk sebagai penyedia untukmelaksanakan paket pekerjaan berdasarkan Surat PenunjukanPenyediabarang (SPPBJ) No.05/PPK/PSP/V1/2012, tanggal 22 Juni2012;.

LestariCipta Anugerah (Penggugat) Nomor OT/PPK/PSP/VII/20I2 danNomor 181 LCAKontrak/PSP/7/2012.Bahwa terjadinya pembatalan kontrak dalam pengadaan BLP PaketB sebagaimana surat Tergugat kepada Penggugat Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 hal Pembatalan KontrakKerjasama, dikarenakan proses pelelangan dianggap tidak sesuaidengan ketentuan Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangmenyatakan:Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat

Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana danSarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 22/PPK/PSPA/VIII//2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal Pembatalan KontrakHal. 15 dari 31 hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.16Kerjasama pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung Pupuk(BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (LuarPulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Lestari CiptaAnugerah yang diterbitkan Tergugat;.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat pejabat pembuatKomitmen (PPK), Direktorat Pupuk dan Pestisida, DirektoratJenderal Prasarana dan sarana Pertanian, Kementerian PertanianNomor 22/PPK/PSPA/VIII//2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihalpembatatan Kontrak Kerjasama pengadaan dan penyaluran BantuanLangsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan PupukHayati padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT.Lestari cipta Anugerah tersebut;.

2012 yang dilakukan oleh Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Direktorat Pupuk dan Pestisida in casu Tergugat berdasarkan kewenangannya sesuai Pasal 93 huruf c dan dPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa 'PPK dapatmemutuskan kontrak apabila Penyedia Barang/Jasaterbuktimelakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam prosespengadaan yang diputuskan oleh instansi berwenang dan/ataupengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/ataupelanggaran

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016 VS PT. SURYA EKA CIPTA;

PUTUSANNomor 564 K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAANPEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN' POLITEKNIKKESEHATAN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016,tempat kedudukan di Jalan Taman Pendidikan Nomor 36 KotaGorontalo;Selanjutnya memberi kuasa kepada:Firmansyah, S.H., M.H.;Pipit Suryo P. Wibowo, S.H., M.H.;Purnama, S.H., M.H.

Dasar Hukum dan Objek GugatanAdapun yang menjadi Objek dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalahSurat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada pekerjaanPembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Gorontalo TahunAnggaran 2016 mengenai:1.Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tahun2016, Nomor PL.01.02.13621.2016, tertanggal 10 Agustus 2016, yangditerbitkan oleh Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai ObjekGugatan (Pertama);.

Dalamkonteks pengadaan barang/jasa pemerintah pengertian resmi tentangkontrak disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 4Tahun 2015 yaitu "Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyadisebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK denganPenyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Putusan Nomor 564 K/TUN/2017Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan PoliteknikKesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan2.2. Kontrak Kerja Nomor PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaPekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanGorontalo Tahun 2016;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:3.1.

Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan GedungPendidikan Tahun 2016 Nomor PL.01.02.13621.2016 tanggal 10Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan PoliteknikKesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan3.2. Kontrak Kerja Nomor PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaPekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanGorontalo Tahun 2016;4.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016 VS PT. SURYA EKA CIPTA;

PUTUSANNomor 199 PK/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADAPEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKANPOLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO TAHUNANGGARAN 2016, tempat kedudukan di Jalan TamanPendidikan Nomor 36, Kota Gorontalo;Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Firdaus Dewilmar, S.H.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAANPEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATANGORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah perjanjian berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor 602/418/PPK/SMP/SPK-2018 Pekerjaan Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 1 Banuhampu Kecamatan Banuhampu dengan nilai kontrak Rp374.447.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
4.

(kuasa hukum)
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Agam, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Bahwa perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dibuat secaratertulis pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor:602/418/PPK/SMP/SPK2018 dan perjanjian ini adalah sah secara hukum;. Bahwa yang diperjanjikan adalah, dimana TERGUGAT mengeluarkan SuratPerintah Kerja Nomor :602 / 418 / PPK / SMP / SPK/ 2018 PekerjaanPembangunan RKB Bertingkat SMPN 1 Banuhampu' KecamatanBanuhampu dengan Nilai Kontrak Rp374.447.000, (Tiga Ratus Tujuh PuluhEmpat Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);.

Bahwa TERGUGAT sudah melanggar Surat Perjanjian Nomor :602 / 418 /PPK / SMP / SPK/ 2018, karena tidak membayar uang PENGGUGATsejumlah sejumlah Rp262.112.900, (dua ratus enam puluh dua jutaseratus dua belas ribu Sembilan ratus rupiah);. Bahwa TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar uang PENGGUGATsejumlah Rp262.112.900, (dua ratus enam puluh dua juta seratus dua belasribu Sembilan ratus rupiah);Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 31/Padt.G.S/2020/PN Lbb.8.

Menyatakan sah Perjanjian berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor602/418/PPK/SMP/SPK2018 Pekerjaan Pembangunan RKB BertingkatSMPN 1 Banuhampu Kecamatan Banuhampu dengan Nilai KontrakRp374.447.000, (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus EmpatPuluh Tujuh Ribu Rupiah);4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang PENGGUGAT sejumlahRp262.112.900, (dua ratus enam puluh dua juta seratus dua belas ribuSembilan ratus rupiah);5.

Untuk penggantian kerugian materil sesuai gugatan Penggugat sejumlahRp52.422.580, (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu limaratus delapan puluh rupiah), tidak tercantum dalam Surat Perintah Kerja(SPK) Nomor Kontrak 602/418/PPK/SMP/SPK2018, tanggal 21 Agustus2018;3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) RKBSMPN 1 Banuhampu belum dilakukan sampai Saat ini;4.

Fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah KabupatenAgam Nomor 602/417/PPK/SMP/SPPBJ/2018, tanggal 20 Agustus 2018,selanjutnya ditandai dengan P1;2. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/418/PPK/SMP/SPK2018,tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya ditandai dengan P2;3. Fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah KabupatenAgam Nomor 421/5756/Disdikbud2018, tanggal 30 Oktober 2018,selanjutnya ditandai dengan P3;4.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Penggugat:
Sandri
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas PUTR Kabupaten Agam, Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Penggugat:
PT PUDAN KREASI
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Kementrian Perhubungan Republik Indonesia

PUTRA SIKKA MANDIRI vs KEPALA BANDAR UDARA GEWAYANTANA LARANTUKA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

KP.309/19BM/07/GWT2009, Tanggal 4 = Juli 2009, tentangPenetapan Hasil Pelelangan Pekerjaan PemotonganTanah dan Pematangan Persiapan PerpanjanganLandasan Pacu Tahap I (Target 208.800 M MP)138.227 M, Lokasi Bandar Udara Gewayantana = Larantuka Tahun Anggaran 2009 jBahwa Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / PejabatPembuat Komitmen (PPK) Bandar Udara Gewayantana Larantuka No.

Citra Sarana Rayaberada pada peringkat 8 nilai penawaran tertinggisenilai: Rp. 6.173.560.000 milyard ;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa PenggunaAnggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)10Bandar Udara Gewayantana Larantuka No.KP.309/19 BM/07/GWT2009, tanggal 4 Juli 2009,Tentang Penetapan Hasil Pelelangan PekerjaanPemotongan Tanah dan Pematangan PersiapanPerpanjangan Landasan Pacu.

Citra Sarana34Raya sebagai pemenang lelang, sesuai dengan SuratKuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Bandar Udara Gewayantana LarantukaNo.

Pimpinan BPDGapensi, Nomor : 14/PSM PT/PNGS/TIX/2009,Tanggal 5 September 2009 (sesuai denganaslinya)Foto copy surat Direktur Utama PT Putra53Sikka Mandiri yang ditujukan kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) / Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) pada Bandar Udara Gewayantana Larantuka, Nomor : 09/PT.PSM/SGH/VII/2009,Tanggal 7 Juli 2009, Perihal : SanggahanAtas Penetapan Pemenang Lelang (sesuaidengan aslinya) : Bukti P.23: Foto copy surat Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Bandar

Citra Sarana Raya, No. 103,Tanggal 26 September 2007 (sesuai denganaslinya) ;T11: Foto copy surat Direktur Utama PT.Putra Sikka Mandiri yang ditujukan kepada57Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / KuasaPengguna Anggaran (KPA) pada Bandar UdaraGewayantana Larantuka, Nomor09/PT.PSM/SGH/VII/2009, tanggal 7 Juli 2009,Perihal : Sanggahan Atas PenetapanPemenang Lelang(sesuai(sesuai dengan aslinya) ; Bukti T12: Foto copy surat Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Bandar Udara Gewayantana

,
Terbanding/Tergugat : PPK Politeknik Kesehatan Banjarmasin.

Penggugat:
Yudawati
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas PUTR Kabupaten Agam, Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)