Ditemukan 4333 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-12-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan PA SELONG Nomor 485/Pdt.P/2019/PA.Sel Tanggal 23 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
19 — 10
19 — 10
PA.SelMenimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, keterangan anakPemohon dan calon suami anak Pemohon, Majelis Hakim tidak menemukanalasan Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak;Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagaialat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilan tidak dapatmembiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkanbangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yangdemikian dapat menjadi preseden
Register : 03-12-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 455/Pdt.P/2015/PA.Mpw Tanggal 23 Desember 2015 — 1. Rohman bin Bidin
2. Marideh binti Limon
13 — 2
13 — 2
Seharusnya untuk melindungi hakhak anak dari pernikahansebelumnya Pemohon Il harus melegalkan perkawinan dan perceraiannyadengan mengajukan itsbat cerai ke Pengadilan, namun hal tersebut tidakdilakukannya;Menimbang, bahwa hal yang demikian tersebut mengandung unsurkesengajaan dan pelanggaran terhadap undangundang perkawinan danperaturan terkait dan jika hal ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagimasyarakat dan akan menganggap remeh lembaga pencatatan nikah, sehinggamasyarakat akan dengan sengaja
Putus : 27-08-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2930 K/Pdt/2014 Tanggal 27 Agustus 2015 — KEMALA ATMOJO VS PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk
144 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Haltersebut juga merupakan preseden buruk dan bukti bahwa Tergugat telahterbukti melakukan pencatatan yang tidak benar (Bukti P12);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, perbuatan Tergugat yangmelakukan pendebetan pada tanggal 23 Agustus 2012 dengan alasanmerupakan koreksi transaksi tertanggal 13 Agustus 2012, padahal padatanggal 13 Agustus 2012 hanya ada satu kali transaksi yang berhasil yangdilakukan oleh Penggugat yang telah didebetkan, maka perbuatan tersebutharuslah dikualifikasikan sebagai
Bahwa demikian juga 1 (satu) bulan sebelum masalah pendebetan tersebutterjadi, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga pernah mengalamiperistiwa yang merupakan preseden buruk dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Pada tanggal 5 Juli 2012 dalam rekening PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat tibatiba terjadi pendebitan oleh TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat sebesar Rp20.953.961,00 (dua puluh jutasembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)dengan alasan koreksi atas nama
Hal tersebut juga merupakan preseden buruk dan bukti bahwaPemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah terbukti melakukan pencatatanyang tidak benar (vide Bukti P12);.
Register : 01-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 296/Pdt.P/2019/PA.Blcn Tanggal 30 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 9
11 — 9
bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalampernikahan Pemohon dengan Pemohon II telah tidak terpenuhi salahsatu ketentuan hukum (syarat) untuk dilaksanakannya pernikahan yaknikarena usia Pemohon dan Pemohon II yang belum cukup, karenaHal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 296/Pat.P/2019/PA.Blicnseharusnya sebelum menikah Pemohon II harus memperoleh dispensasimenikah terlebih dahulu dari dari pengadilan sebagaimana ketentuanhukum yang disebutkan di atas, selain itu jika dikabulkan maka akanmenimbulkan preseden
Register : 04-05-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 149/Pdt.P/2015/PA.Mpw Tanggal 28 Mei 2015 — Samsul Akbar bin Parija dan
Diana binti Bujang
12 — 2
12 — 2
P/2015/PA Mpw.pemohon yang belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calonmempelai lakilaki yaitu 19 tahun dan syarat tersebut bukanlah hal yang sulituntuk dipenuhi oleh para pemohon, namun para pemohon terbukti dengansengaja melalaikannya.Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka permohonanpara pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih
Upload : 11-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 K/PDT.SUS/2012 PD. DHARMA JAYA; URIM SAOR BUDIMAN SIMANJUNTAK, S.Kom.
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
hanyamengacu pada dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Termohon Kasasi saja,sebagai bukti bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan/ tidak secara sempurnamempertimbangkan bukti bukti serta dalil yang Tergugat/ Pemohon Kasasi ajukan,adalah sebagai berikut: dari bukti T la, T 1b dan T Ic diperoleh fakta bahwaPenggugat/ Termohon Kasasi masuk kerja dalam satu bulan hanya 4 hari, dankalaupun Penggugat/ Termohon Kasasi masuk kerja itupun datangnya terlambat, danini kalau dibiarkan akan menjadi preseden
sikapkaryawan yang masuk kerja sesukasukanya saja dan tidak akan membenarkankaryawannya bekerja tanpa aturan, yang hanya bekerja 4 hari dalam 1 (satu) bulan,dan masuk kerja pun tidak sesuai jam kerja;Oleh karenanya telah terbukti bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya; kalau Judex Facti beranggapan tindakan Penggugat/Termohon Kasasi yang dalam (satu) bulan hanya masuk kerja 4 (empat) hari saja,dan kalaupun masuk tidak sesuai dengan jam kerja ini dapat dibenarkan maka akanmemberikan preseden
Putus : 23-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 931 K/Pid/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 — MAIMUNAH al B. SUTO
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hatijah alB.Sotro yang pada saat kejadian usianya sudah tua 70 Tahun sehingga lukanyabisa pulin kembali memerlukan waktu (Sesuai dengan keterangan saksi ahli)akibatnya saksi korban Hatijah al B.Sotro yang hidup sendiri untuk menjalankanpekerjaan seharihari mengalami hambatan ;Segi edukatif, preventif, kKorektif maupun represif, bahwa Terdakwa yang hanyadiputus pidana bersyarat / percobaan yaitu: 4 (empat) bulan dengan masapercobaan selama 8 (delapan), menurut hemat kami putusan tersebut akanmenjadi preseden
Register : 10-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 2 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 2
15 — 2
Senyatanya dalam perkara permohonan Para Pemohon penyebabtidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon ialah karena saat itu ParaPemohon masih di bawah umur, karenanya Para Pemohon terbukti dengansengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidak mengindahkan segalahukum, undangundang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yangsah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah
Register : 10-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 10 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 3
14 — 3
ParaPemohon mengetahui perihal kewajiban pencatatan tersebut, sementaraPara Pemohon sendiri tidak pernah datang dan menanyakan perihal syaratadministrasi pernikahan ke KUA setempat, karenanya Para Pemohonterbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidakmengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasar danfalsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 22-05-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Mpw Tanggal 13 Juni 2017 — 1.Nurjali bin H. Abd. Hakim
2.Nuraini binti Mat Hori
19 — 6
19 — 6
No. 94/Pdt.P/2017/PA Mpw.menimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapbkan undangundang,Majelis Hakim bersepakat menolak permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalamlingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
Register : 23-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 519/Pdt.G/2019/PA.Bkt Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 6
14 — 6
Dalam hal ini agar tidak melakukan perbuatan seperti yangdilakukan oleh Pemohon ini, karena dapat merugikan bagi para perempuan,sebab seorang suami dapat seenaknya menikah lagi dengan wanita laintanpa izin isteri dan pengadilan;Menimbang, bahwa kalau permohonan Pemohon ini diterima dandikabulkan akan menimbulkan preseden buruk ditengahtengah masyarakat,karena seorang suami yang tidak senang kepada isterinya dapat seenaknyamenikah lagi dengan wanita lain tanpa izin isterinya dan pengadilan,kemudian
Register : 02-09-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 25 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 1
12 — 1
Senyatanyadalam perkara permohonan Para Pemohon penyebab tidak tercatatnyapernikahan Para Pemohon ialah karena berkas Para Pemohon belumlengkap, karenanya Para Pemohon terbukti dengan sengaja melalaikankewajiban tersebut dengan tidak mengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat
Register : 19-03-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 0045/Pdt.P/2019/PA.Gsg Tanggal 8 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 7
17 — 7
of social engineering), makapembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengajamelanggar undangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapatmenjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembagapencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasidalam masyarakat justru dipermainkan.
Register : 04-10-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 — Pembanding/Oditur : SAHRONI HIDAYAT, SH
Terbanding/Terdakwa : Dwi Partono
220 — 69
Terbanding/Terdakwa : Dwi Partono
220 — 69
Bahwamenurut Oditur Militer demi tidak terulangnya perbuatantersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagipembinaan prajurit TNI AD lainnya, maka dimohonkan agarputusan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuaidengan tuntutan oditur militer yakni Pidana pokok penjaraselama 10 (Sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat daridinas TNI AD atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapatlain, maka mohon putusan seadiladilnya.Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer, PenasihatHukum
Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menaggapi keberatanKeempat yang menguraikan menurut Oditur Militer selakupenuntut umum demi tidak terulangnya perbuatan tersebut danSupaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajuritTNI AD lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yangdijatuhkan kepada diri terdakwa sesuai dengan tuntutan oditurmiliter yakni Pidana pokok penjara selama 10 (Sepuluh) bulandan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI AD atau apabilaMajelis Hakim Banding berpendapat lain
Putus : 14-11-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2012 Tanggal 14 Nopember 2012 — TINA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI, dk
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tampubolon selakuPengacara Tergugat II Intervensi1 sekitar awal September 2011, makahal itu sesuatu yang bisa bersifat bias dan menimbulkan ketidakpastianhukum karena selain tidak ada parameter (terminology) yang pasti akanpengetahuan tersebut, juga batasan pengetahuan dimaksud dapatmenimbulkan preseden yang ambivalen terkait dengan perhitunganHalaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/201214tenggang waktu dalam pengajuan gugatan.
Putusan Nomor 388 K/TUN/201218menimbulkan preseden yangambivalen terkait denganperhitungan tenggang waktudalam pengajuan gugatan.Barangkali bila keberadaanPeradilan Tata UsahaNegara adalah sesuatu yangbaru dalam TatananPeradilan di Indonesia makahal ini bisa saja diterimasebagai bentuk toleransi darisosialisasi keberadaanPengadilan Tata UsahaNegara, akan tetapikenyataannya = PengadilanTata Usaha Negara sudahlama menghiasi danmemberikan warna padaTatanan Peradilan diIndonesia sehingga alasanPenggugat
Tampubolon selakuPengacara Ahue sekitar awal September 2011, maka hal itu sesuatu yangbisa bersifat bias dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena selaintidak ada parameter (terminology) yang pasti akan pengetahuan tersebut,juga batasan pengetahuan dimaksud dapat menimbulkan preseden yangambivalen terkait dengan perhitungan tenggang waktu dalam pengajuangugatan.
Register : 19-01-2017 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 11-10-2019
Putusan MS TAKENGON Nomor 17/Pdt.P/2017/MS.Tkn Tanggal 1 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
12 — 4
hukum sebagaimanadikehendaki oleh ketentuan tersebut di atas, karena itu permohonan Pemohon dan II dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon dan Il yang menikah di bawah tangan dan usia pernikahannpun belummencapai 19 tahun bagi Ssuami dan 16 tahun bagi isteri dan juga tidak dilakukansesuai dengan aturan yang berlaku, maka jika tindakan semacam ini ditolerirakan terjadi kekacauan dan pertentangan hukum yang pada glirannya akanmemberikan preseden
Register : 15-08-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Mpw Tanggal 5 September 2017 — 1.M. Zaki bin Majri
2.Suryana binti Sawwir
21 — 4
21 — 4
Senyatanya dalam perkara permohonan ini, Para Pemohonmengetahui perihal kewajiban pencatatan tersebut, sementara ParaPemohon tidak pernah datang dan menanyakan perihal syarat administrasipernikahan ke KUA setempat, karenanya Para Pemohon terbukti dengansengaja melalaikan kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di
Putus : 10-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437 K/PID/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 — Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bantul ; ERI TRI UTAMI;
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 437 K/PID/2017Pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis hanya 10 (sepuluh) hari hanyadengan mendasarkan putusannya karena Terdakwa dalam keadaan hamil adalah kelirusebab seolah membenarkan orang dalam keadaan hamil dapat melakukanpenganiayaan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak akan membuat orang jera danbahkan dapat menjadi preseden buruk di masyarakat bahwa orang yang sedang hamilmelakukan tindak pidana akan dimaafkan di dalam hukum;Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka nyatalah
Register : 05-07-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA SAMBAS Nomor 562/Pdt.P/2021/PA.Sbs Tanggal 26 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 5
23 — 5
Menimbang, bahwa Pemohon masih terikat pernikahan denganperempuan lain, namun Pemohon tetap melangsungkan pernikahandengan Pemohon Il, karenanya sikap Para Pemohon tersebut tidak dapatdibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaanatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan hukum, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 24-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Bkt Tanggal 2 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 4
15 — 4
Dalam hal ini agar tidak melakukan perbuatan seperti yangdilakukan oleh Pemohon ini, karena dapat merugikan bagi para perempuan,sebab seorang suami dapat seenaknya menikah lagi dengan wanita lain tanpaizin isteri dan pengadilan;Menimbang, bahwa kalau permohonan Pemohon dan Pemohon II iniditerima dan dikabulkan akan menimbulkan preseden buruk ditengahtengahmasyarakat, karena seorang suami yang tidak senang kepada isterinya dapatseenaknya menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin isterinya dan pengadilan