PENGADILAN MILITER III19JAYAPURA PUTUSANNOMOR : 91K/PM.III19/AD/I/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer IIl19 Jayapura yang bersidang di Timika dalam memeriksadan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap BurhanudinPangkat/NRP Serka/21040215360883Jabatan Ba Simak BMN Staf LogistikKesatuan > Kodim 1710/Mimika Rem 174/ATWTempat, tanggal Lahir : Buton, 05 Agustus 1983Jenis

alasan dan penyebab Terdakwamelakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THT).Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpajin (THTI), Negara Kesatuan Republik Indonesia dalamkeadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedangdipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 91K/PM.III19/AD/I/2017SaksiIl :Nama lengkap : Hertyas Fajar AgungPangkat/NRP > Serka/21050170950985Jabatan : Ba Operator Simak

sebagai pihak pertama dan RektorUniversitas Sam Ratulangi sebagai pihak kedua melalui Berita AcaraSerah Terima Nomor 2277/UN12/LK/2013 tanggal 19 Maret 2013(Bukti T5) sepakat melakukan serah terima berupa :Pihak pertama telah menyerahkan Pencatatan BMN kepada Pihakkedua atas asetaset BMN tersebut dibawah ini : 26 unit Rumah Negara Golongan II B Tipe Permanen yang berlokasidi Kelurahan Kleak dan Bahu Kecamatan Malalayang PihakPERTAMA mengeluarkan Pencatatan BMN asetaset tersebutdiatas dari Aplikasi SIMAK

Dan Pihak Keduamenerima Pencatatan BMN atas asetaset tersebut diatas danmencatatnya di Aplikasi SIMAK BMN Pihak Kedua.Bahwa Tergugat 02 adalah Rektor Universitas Sam Ratulangi bertindaksebagai Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah Pasal 3 ayat (1) Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan atas fungsional, kepastian hukum,transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastiannilai;Fungsional

dalam penatausahaan Barang Milik Negara adalahberdasarkan kepastian hukum sehingga Tergugat O02 memilikipertanggungjawaban atas kepastian nilai barang yang dilakukan dalamSistem Informasi Manajemen Akuntansi (SIMAK) Barang Milik Negara(BMN) di lingkungan Universitas Sam RatulangiBahwa tanah yang Penggugat kuasai dahulu adalah ex tanaheigendom Nomor 1947, terletak di wilayah Bahu Kecamatan SelatanHalaman 23 dari 44 halaman.

Putusan Nomor 157 K/TUN/2015Maret 2013 sepakat melakukan serah terima berupa : Pihak pertamatelah menyerahkan Pencatatan BMN kepada Pihak kedua atas asetaset BMN tersebut dibawah ini :26 unit Rumah Negara Golongan / B Tipe Permanen yang berlokasidi Kelurahan Kleak dan Bahu Kecamatan Malalayang Pihak pertamamengeluarkan Pencatatan BMN asetaset tersebut diatas dariAplikasi SIMAK BMN Pihak pertama.

berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah Pasal 3 ayat (1) Pengelolaanbarang miliknegara/daerah dilaksanakan berdasarkan atas fungsional,kepastian hukum, transparansi dan keterobuakaan, efisiensi,akuntabilitas dan kepastian nilai; Fungsional dalam penatausahaanBarang Milik Negara adalah berdasarkan kepastian hukum sehinggaTergugat 02 memiliki pertanggungjawaban atas kepastiannilaibarang yang dilakukan dalam Sistem Informasi ManajemenAkuntansi (SIMAK

;Bahwa tanah dan bangunan Rumah Dinas TNI AD diKPAD Jatiwaringin merupakan asset TNI AD c.qkodam Jaya dan sudah masuk dalam SistemInformasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK BMN) dan harus diamankan yangmeliputi pengamanan administrasi, fisik maupunhukum, sebagaimana diatur dalam:Halaman 43 Putusan Nomor: 408/Padt.G/2019/PN Jkt.

Cipinang Melayu, Kec.Makasar, Jakarta Timur, merupakan tanah dan bangunan milik TNI ADberdasarkan bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Pakai No.1 Tahun 1978 a.n.Dephankam C.q KodamV/Jaya saat ini Kodam Jaya/Jayakarta, NomerRegister Buku Inventaris Kodam Jaya 30505067 dan masuk SIMAK BMNKemenkeu RI Kode barang 2.01.01.01. 002.28.

Dephankam C.q KodamV/Jayasaat ini KodamJaya/Jayakarta, Nomer Register Buku InventarisKodam Jaya 30505067 dan masuk SIMAK BMNKemenkeu RI dengan Kode barang 2.01.01.01.002.28.C. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyaialas hak apapun dalam mengklaim aset milikTergugatI, dan Penggugat sendiri tidak mempunyalhubungan hukum dengan obyek perkara, sehinggaPenggugat tidak mungkin menderita kerugian baikmateriil maupun immateriil.d.

Bahwa tanah dan bangunan Rumah Dinas TNI ADdi KPAD Jatiwaringin merupakan asset TNI AD c.qkodam Jaya dan sudah masuk dalam SistemInformasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK BMN) dan harus diamankan yangmeliputi pengamanan administrasi, fisik maupunhukum, sebagaimana diatur dalam:1). Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan :a).

dan itu ada suratnyaselanjutnya diperlihatkan kepada Majelis Hakim ; Bahwa sepanjang saksi mengetahui tidak pernah lihat SK izin tinggal dariRektor Unima; Dari tahun 2006 sebagai operator barang milik negarapada saat pencatatan dan dialihnkan pada tahun 2012 kepada Unsratseluruh aset gedung dan tanah, saksi terakhir mencatat pada tahun2012 kemudian diserahkan, dan dalam KIB sekarang sudah tidak dicatat,dan saksi tidak mengetahui fungsi Guest House menjadi rumah dinas ;Bahwa saksi sebagai Operator Simak

BMN mengetahui perpanjanganrumah dinas oleh karena di bidangnya sebagai operator; saksi bukan timeksekusi hanya melihat atau pengaji apakah sudah sesuai denganperaturan dan mengenai suratsurat lain saksi sudah perlihatkan; saksitidak ikut dalam tim penyerahan hanya ada surat penyerahan antaraRektor Unsrat Donald Rumokoy dan Rektor IKIP Manado dan itu menjadi dasar dikeluarkan dalam Simak BMN ;Bahwa Saksi tidak mengetahui Guest House yang ditempati Prof.

kepentingan (interest) untukmengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugattelah menghadirkan saksi di Persidangan, saksi dari Penggugat yaitu LENNYLUCIA MANDAGI, JIM RONNY TUNA dan JANTJE BENJAMIN SAMBUAGA,sedangkan saksi dari Tergugat yaitu ALBERT MARKUS KANDOWANGKO danDONNY VIKHTOR LAURENS TAY sree eee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bernamaDONNY VIKHTOR LAURENS OTAY adalah staf yang bekerja di UNIMA yangmengoperasikan SIMAK

BMN sejak tahun 2006, yang pada pokoknyamenerangkan bahwa pernah dilakukan serah terima asset berupa bangunanmilik Unima kepada Unsrat pada tahun 2012, termasuk di dalamnya adalahbangunan Guest House/Rumah Tamu;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi yangbernama ALBERT MARKUS KANDOWANGKO, adalah staf di Unsrat yangmengoperasikan SIMAK BMN sejak tahun 2007 yang pada pokoknyamenerangkan bahwa bangunan Guest House yang ditempati oleh Penggugattelah diserahkan kepada pihak Unsrat,

Saksi DULIN SIMAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah temanPemohon;Bahwa saya sebagai saksi untuk menerangkan adanya Pemohon hendakmengganti Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta kelahiranPemohon;Bahwa pergantian Nama dan Tahun Lahir Pemohon adalah dari RUDEmenjadi SIT MASNAH dan 1947 menjadi 1933;Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SIT MASNAH dan tahun lahirpemohon yang benar adalah 1933;Bahwa menurut Pemohon, Nama

SIMAK JONTAK, berjanji, di persidangan menerangkan pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluargadengan Pemohon karena Saksi bersaudara sepupu 1x dengan IsteriPemohon; Bahwa Pemohon telah menikah secara Agama Kristen dengan seorangperempuan bernama WELS BUNBUN; Bahwa Pemohon adalah Anak Kesatu, berjenis kelamin lakilaki, daripasangan Suami Isteri yang bernama MENAN S.

Kedua sertipikat hak pakai tersebut harus bergantinama menjadi Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pertanianyang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi (SIMAK)BMN;d Bahwa pergantian nama bukan merupakan peralihnan hak melainkanhanya perubahan nama pemegang hak saja sehingga diterbitkannyaobjek sengketa dalam pendaftaran hak baru tidak wajib untukmelampirkan asli Akta PPAT yang memuat peralinan hak oleh pemeganghak kepada penerima hak yang bersangkutan karena Pemohon/T ergugatIl

Reg.30501001 dan masuk SIMAK BMNKEMENKEU RI.e Agar Saudara/i segera mengosongkan / menyerahkan rumah dinasyang ditempatinya sesuai alamat di KPAD Sumur Batu Jakarta Pusatkepada Kodam Jaya / Jayakarta paling lambat 14 (empat belas) harisetelah dikeluarkannya surat ini. Apabila tidak mengindahkan akanditindaklanjuti dengan penertiban secara dinas sesuai ketentuanhukum yang berlaku.D.

TNI AD Mengaku Dan Mengatakan Rumah TempatTinggal Penggugat Sebagai Rumah Dinas TNI AD.Him 13 Putusan akhir perkara perdata No.62/Pdt.G/2017/PN/Jkt/PST16.17.Bahwa perbuatan Tergugat mengaku sebagai pemilik atas tanahpertapakan rumah tinggal Penggugat dan memasukkan dalam DaftarBuku IKN TNI AD Nomor Register : 30501001 dan masuk SIMAK BMNKEMENKEU RI, adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanadimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, sebab perbuatan Tergugat tersebuttelah melanggar UndangUndang dan melanggar

Kemudian dalam petitum Penggugat Nomor 7, 8 dan 9halaman 15 berisi tuntutan kepada Majelis Hakim untukHim 16 Putusan akhir perkara perdata No.62/Pdt.G/2017/PN/Jkt/PSTmenyatakan cacat hukum, tidak berkekuatan hukum danmencabut serta membatalkan Surat Pangdam Jaya kemudianmencoret/menghapus daftar Buku Inventaris Kekayaan NegaraNomor Register 30501001 dalam SIMAK BMN Menkeu RI.c.

Kodam Jaya/Jayakarta tercatat dalam bukuIKN TNI AD Nomor Reg. 30501001 dan masuk SIMAK BMNKementerian Keuangan RI c.q.

Reg.30501001 dan masuk dalam SIMAK BMN KEMENKEU RI;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untukmengetahui data yang dimiliki sebagai pendukung Keputusan KementrianKeuangan RI memasukan tanah aquo dalam SIMAK BMN KEMENKEU RI,maka pihak Kementrian Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negarajuga harus di ikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana dikemukakandiatas menurut Majelis selain menarik pihak Tergugatdan Turut Tergugat dalamperkara

berpendapat:Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembalitanggal 19 Oktober 2017, kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 23November 2017 dihubungkan dengan Putusan Judex Juris ternyataditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1967 danobjek sengketa telah tercatat dalam Buku Inventaris Kekayaan Negara (IKN)Nomor Register 3050404000001 dan sudah dilaporkan dalam SIMAK

Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 108/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatandalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya Ir.Kristian Simak, M.Si dkk

;3) Peruntukan =: Lapangan Tembak ;4) Status : Milik TNI AD Terdaftar pada Simak BMN dengan Kodebarang 2.01.03.01.013 NUP 8 dan buku Inventaris BTB TNI AD No.Reg : 31605006; dan5) Dikuasai : Tahun 1950 (penyerahan dari KNIL).b.

Milik TNI AD yangsebelumnya bekas lapangan tembak Kodim 1605/Belu, sudah terdaftardalam Simak BMN dengan Kode barang 2.01.03.01.013 NUP 8 dan bukuInventaris BTB TNI AD No. Reg : 31605006.d. Bahwa Kodim 1605/Belu hanyalah selaku pihak pengawas, pengguna danpihak yang memanfaatkan serta mengelola Barang Milik Negara.

Reg : 31605006 Terdaftarpada Simak BMNdengan Kode barang 2.01.03.01.013 NUP 8, sehingga dengan demikianasset tersebut sudah masuk dan tercatat sebagai Aset Barang MilikNegara.4.

Reg :31605006 Terdaftar pada Simak BMN dengan Kode harang 2.01.03.01.013Halaman 33 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN AtbNUP 8, sehingga dengan demikian asset tersebut sudah masuk dantercatat sebagai aset Barang Milik Negara.d.

Reg :31605006 Terdaftar pada Simak BMN dengan Kode barang 2.01.03.01.013NUP 8, sehingga dengan demikian aset tersebut sudah masuk dan tercatatsebagai aset Barang Milik Negara.

Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 107/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatandalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya Ir.Kristian Simak, M.Si dkk

Bahwa, kami telah memperingatkan saudara melalui suratSomasi pertama dengan Nomor 017/Epd/SM/III1/2007, disusuldengan Somasi kedua Nomor 021/Epd/SM/IV/2007 dengantenggang waktu yang lebih dari cukup untuk saudara telahdan simak peringatan dari pihak kami, akan tetapiternyata saudara tidak memberikan respon yang positif ;2, Bahwa, apabila surat Somasi ketiga atau yang terakhirmi saudara tetap berpendapat bahwa saudara adalah pembeliyang beretikat baik walaupun telah diberitahukan dandiperingatkan

Bahwa, kami telah memperingatkan saudara melalui suratSomasi pertama dengan Nomor 017/Epd/SM/III/2007, disusuldengan Somasi kedua Nomor 021/Epd/SM/IV/2007 dengantenggang waktu yang lebih dari cukup untuk saudara telahdan simak peringatan dari pihak kami, akan tetapiternyata saudara tidak memberikan respon yang positif ;2.

Tindakan yang iakukan setelahmengetahui Tersangka tidak masuk dinas melaporkan kePabanpers Kodiklat TNI mengenai ketidakhadiran yangbersangkutan dalam dinas.Saksi2 :Nama lengkap : MunandirPangkat,NRP : Kapten Cba/21970204111075.Jabatan : Kaur Simak BMN.Kesatuan : Kodiklat TNI.Tempat,tanggal lahir : Pemalang, 2 Oktober 1975.Jenis Kelamin > Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat,tinggal : Komplek Inkopad Blok A2 No. 12 Rt.01/05 Ds.

Bahwa Saksi2 menerangkan masuk menjadi anggota TNIAD sekira 24Maret tahun 1997 melalui Secaba PK angkatan 4.Kemudian Secapa Panorama 18 tahun 2009 setelah dilantikLenan Dua dinas di Mabesa TNI kemudian mutasi ke KodiklatTNI tahun 2011 menjabat sebagai Paurperslog Ditlat selanjutnyamenjabat Kaur Simak BMN Labsataka pada tahun 2018 yangtugas dan tanggung jawabnya pengecekan inventaris LabsatakaKodiklat TNI.3.

BANK SUMUT), sehingga olehkarenanya BANK SUMUT KCP USU tidak dapat bertindak sebagai persoon diforum peradilan perdata.Bahwa yurisprudensi stare decisis telah menegaskan, bahwa gugatan harusditujukan terhadap Badan Hukum (mohon simak : putusan Mahkamah AgungRI.

para Penggugat mohon untukdinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa bila surat gugatan para Penggugat disimak secara seksama makadapat disimpulkan, bahwa perbuatan Tergugat yang oleh para Penggugatdianggap sebagai suatu kesalahan/tort/schuld terhadap para Penggugatadalah bahwa Tergugat tidak membayar denda yang dikenakan oleh BadanPemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp.3.100.000.000,00 terkait PekerjaanRevitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal,Kota Medan tersebut (mohon simak

Penggugathubungan hukum Turut Tergugat dengan para Penggugat dan Tergugat terkait perikatan pinjam meminjam uang antara para Penggugat selakudebitur dan Tergugat selaku kreditur sejumlah Rp.160.000.000,00 +Rp.50.000.000,00 + Rp.100.000.000,00 = Rp.310.000.000,00 (tiga ratussepuluh juta rupiah), sehingga para Penggugat menitipkan cek Nomor : CJ567867 nominal Rp.160.000.000,00, cek Nomor : 567868 nominalRp.50.000.000,00 dan cek Nomor : 567869 nominal Rp.100.000.000,00kepada Turut Tergugat (mohon simak

Nomor 104/Pdt/2020/PT MDN1.2.4.Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka surat gugatan para Penggugatmohon untuk dinyatakan niet ontvankelijke.Bahwa di muka telah disebutkan, bahwa perbuatan Tergugat yang oleh paraPenggugat dianggap sebagai suatu kesalahan/tort/schuld terhadap paraPenggugat adalah bahwa Tergugat tidak membayar denda yang dikenakanoleh BPK sebesar Rp.3.100.000.000,00 terkait Pekerjaan Revitalisasi PasarTradisional di Pasar Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kota Medantersebut (mohon simak

BankSumut Cabang Pembantu USU itu diterbitkan para Penggugat adalahsebagai jaminan atas hutangnya kepada Tergugat sebesarRp.310.000.000,00 tersebut (mohon simak kembali posita gugatan paraPenggugat, point 7 s/d 9 jo. petitum angka 2).Bahwa dalih para Penggugat tersebut adalah mengada ada saja dankarenanya sangat tidak benar, sebab :bahwa 3 (tiga) lembar cek PT. Bank Sumut Cabang Pembantu USU itu,sesuai dengan fungsi cek, adalah sebagai alat bayar dan bukan sebagaiobjek jaminan.

Bahwa untuk menyatakan Tergugat sebagai pihak yang salah makaharus dijelaskan apa perbuatan yang dilakukan Tergugat apakahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum ataukah Wanprestasi dan haltersebut juga harus dibuktikan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, kalaupun Tergugat simak dan mendalamiGugatan Penggugat sangat jelas Para Penggugat tidak menjelaskanPerbuatan hukum apa yang dilanggar, baik" dalam Posita maupun dalamPetitum dan juga tidak menerangkan salah satu pasal pun hukum positifperaturan

Bahwa untuk menyatakan Tergugat sebagai pihak yang salah makaharus dijelaskan apa perbuatan yang dilakukan Tergugat apakahmelakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan hal tersebutjuga harus dibuktikan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, kalaupun Tergugat simak dan mendalami Gugatan Penggugatsangat jelas Para Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan hukum apayang dilanggar, baik dalam Posita maupun dalam Petitum dan juga tidakmenerangkan salah satu pasal pun hukum positif peraturan

Gugatan tidak berdasarkan hukum1.Bahwa untuk menyatakan Tergugat sebagai pihak yang salah makaharus dijelaskan apa perbuatan yang dilakukan Tergugat apakahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum ataukah Wanprestasi dan haltersebut juga harus dibuktikan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, kalaupun Tergugat simak dan mendalamiGugatan Penggugat/Para Termohon Kasasi sangat jelas ParaPenggugat tidak menjelaskan Perbuatan hukum apa yang dilanggar,baik dalam Posita maupun dalam Petitum dan juga

Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul20.05 Terdakwa sedang berada di rumahnya dirumahnya yang terletak dekatRSU Nene Mallomo Jalan Wolter Mogonsidi Kelurahan Rijang Pittu KabupatenSidenreng Rappang, pada saat itu Terdakwa menulis atau memposting tulisanatau status dalam Akun FacebookGhofur Mun Fariddi dalam group PilkadaSidenreng Rappang 2018 yang isinya Katanya Bapak Heriyanto...Berbicaratentang tutur kata yang baik itu mencerminkan kepribadian seseorang...sangat lucu bagi saya kawan....coba simak

Terdakwa agar keluar dari grup Pilkada Sidenreng Rappang 2018karena FARID US GALIB khawatir perobuatan Terdakwa tersebut akandiketahui oleh pihak FATMA ;Bahwa benar pada tanggal 4 Pebruari 2018 pukul 20.05 Wita Terdakwapernah menuliskan komentar di facebook dengan menggunakan akun GhofurMun Farid dalam grup Pilkada Sidenreng Rappang yang salah satunyabertuliskan Katanya Bapak Heriyanto...Berbicara tentang tutur kata yangbaik itu. mencerminkan kepribadian seseorang...sangat lucu bagi sayakawan....coba simak

Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 106/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatandalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya Ir.Kristian Simak, M.Si dkk

saksi Zaenal menerangkan bahwa ia menjabat selakuKepala Desa hingga dengan masa berakhir pada tanhun 1991, sedangkandari bukti Para Tergugat dan keterangan para saksi telah menerangkanbahwa pada tahun 1990 telah terjadi jual beli, sedangkan yang tanda tangandisitu bukannya saudara Zaenal melaikan orang lain atau pengganti darisaudara Zaenal:Bahwa di dalam keterangan saksi Para Tergugat telah jelas yang manamenerangkan yang tanda tangan adalah selaku Kepala Desa yang baru,akan tetapi apabila kita simak

Penggugat pada nomor (1)yang mengemukakan penggugat mempunyai hak atas tanah yang terletak di desaTanjung Pinang kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, bahwa di lokasitersebut adalah merupakan aset tanah negara milik Pemerintah RI Cq KementrianPertahanan RI Cq TNI AU dengan dasar kepemilikan :1 Skep KSAP No 23/Ksap/1950, tanggal 25 Mei 1950.2 Surat Edaran Mendagri No H.20/5/7/1950, tanggal 9 Mei 1950.5 Surat Edaran Mendagri No 40/25/13/1953, tanggal 13 Mei1953.4 Inventaris Kekayaan Negara dan SIMAK

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan mengenai alamatlokasi tanah objek gugatan di dalam somasi / surat peringatan, dengan inidisampaikan bahwa dengan Jawaban ini Tergugat menegaskan bahwa asettanah Negara milik Pemerintah RI Cq Kementrian Pertahanan RI CqTNI AU adalah lahan / tanah eks Lapangan Terbang Tanjung Batu,Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir seluas + 400 Hektarsesuai dengan penyebutan resmi di IKN (Inventaris Kekayaan Negara)dan SIMAK BMN nomor registrasi 50309000000003