Ditemukan 377 data
27 — 5
dikemudikan oleh Terdakwa adalah Bahan Bakar Minyak jenisSolar dengan jumlah lebih kurang 16.000 (enam belas ribu) liter berdasarkansurat DO Nomor :80022787751 yang dimiliki oleh Terdakwa ketikamengemudikan mobil tangki tersebut ;Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidioleh pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenistertentu (Premium, Kerosine/Minyak Tanah, Solar) kepada konsumentertentu dan harga tertentu yang dapat diperoleh melalui Penyalur (SPBU,SPBB
19 — 4
Pertamina dengan menunjuk penyalur dengan kontrak perjanjian kerjasamadengan para penyalur baik untuk kegiatan pengangkutan penyimpanan dan niagaBBM seperti SPBU, APMS, SPBN, dan SPBB dengan peraturan yang telahditetapbkan oleh Pemerintah, maka kegiatan tersebut merupakan hilir migas yaituHalaman 3 dari 10 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2016/PN Plkkegiatan pengangkutan dan attau penyalahgunaan niaga BBM yang telah dilakukanterdakwa tidak dibenarkan.
32 — 16
SPBB, berjumlah 2, dengan perincian :NONo. SPBB Nama Perusahaan Alamat PT. Dharma BahariMandiriTj. Riau Batam PT. Prima JayaSukses Sekupang Batam oanBahwa benar untuk penyaluran BBM Jenis solar, khususnya bersubsidi,yang berhak menyalurkan yaitu Pertamina berdasarkan Kepala BPHMigas No. 228/PSO/BPHMigas/Kom/XII/2010, tentang Penugasan PT.Pertamina untuk melaksanakan penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar.
kegiatan pengambilan bahan bakarminyak jenis solar di SPBU dengan menggunakan SuratRekomendasi dari Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian danKehutanan Kota BatamBahwa terdakwa memperoleh Surat Rekomendasi dari DinasKelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam untukmengambil bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 14.294.744 Jin.Raden Patah (dekat Studio 21 lama) Kota BatamBahwa terhadap barang bukti yang diperlinatkan kepada terdakwayaitu Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi di SPBU/APMS/SPBB
pengambilan bahanbakar minyak jenis solar di SPBU dengan menggunakan SuratRekomendasi dari Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian danKehutanan Kota BatamBahwa benar terdakwa memperoleh Surat Rekomendasi dari DinasKelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam untukmengambil bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 14.294.744 Jin.Raden Patah (dekat Studio 21 lama) Kota BatamBahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadaterdakwa yaitu Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi diSPBU/APMS/SPBB
SPBB, berjumlah 2, dengan perincian : NO No. SPBB Nama Perusahaan Alamat1. PT. Dharma Bahari Tj. Riau BatamMandiri2. PT. Prima Jaya Sekupang BatamSukses e Bahwa benar untuk penyaluran BBM Jenis solar, khususnya bersubsidi, yang berhakmenyalurkan yaitu Pertamina berdasarkan Kepala BPH Migas No. 228/PSO/BPHMigas/Kom/XII/2010, tentang Penugasan PT. Pertamina untuk melaksanakanpenyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis MinyakSolar.
Raden Patah (dekat Studio21 lama) Kota BatamBahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaituSurat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi di SPBU/APMS/SPBB/SPDN Nomor : 50 /DKP2KNAK/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 dariDinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam, yangmana didalam Surat Rekomendasi tersebut tertuang Nama PenanggungJawab adalah saudara BAHARI tersebut saksi tidak mengetahui siapasaudara BAHARI tersebut yang jelas saksi mendapatkan surat rekomendasitersebut
Nofanda Prayudha B, SH
Terdakwa:
IKHSAN, SH Bin ASMA
79 — 13
Pertamina melakukankerjasama dengan badan usaha/lembaga penyalur untuk menyalurkanBBM tersebut melalui SPBU, APMS, SPBN dan SPBB dengan hargasesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004dan Peraturan Presiden RI Nomor: 191 tahun 2014 bahwa mekanismepengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM jenis premium dilakukanoleh BUPIUNU dalam hal ini PT.
Pertamina dengan menunjuk penyalurHalaman 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Pbudengan Kontrak Perjanjian Kerjasama dengan para penyalur baik untukkegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM seperti SPBU,APMS, SPBN dan SPBB dengan mendapat margin dari BUPIUNU yangharga jualnya mengacu Peraturan yang telah ditetapkan olehPemerintah.Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan,dan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi maka para penyalurharus memiliki perijinan berupa
Terbanding/Terdakwa : AHYA bin BAHRAN
45 — 17
Bahwa Badan Usaha yang diberi tugas untuk penyaluran BBM bersubsidipemerintah melalui BPH Migas yaitu Pertamina (Persero) dan PT AKR Tbk,untuk penyaluran BBM Subsidi jenis minyak solar adalah pertamina yangdisalurkan ke SPBU, APMS, SPBN, SPDN, SPBB sedangkan minyak tanahdisalurkan ke pangkalan Minyak Tanah (Subsidi minyak tanah untuk daerahyang belum terkonversi gas elpiji 3 kg dan daerah belum teraliri listrik) PTAKR Tbk menyalurkan BBM subsidi jenis solar dan pendistrubusian diSPBKB atau SPBN ;
1.DRS. R. H. RACHMAT ABDULLAH bin H. ENOCH ABDULLAH
2.MOHAMMAD HIRZAN JUNAEDI RAHMAT bin RACHMAT ABDULLAH
3.H. AHMAD SOPYAN bin RAHMAT ABDULLAH
4.HJ. RADEN NENDEN RENNY RUMANY binti RAHMAT ABDULLAH
5.R. MOCH.DICKY RACHMAT bin RAHMAT ABDULLAH
6.R. H. MOCH. WILDAN RACHMAT bin RAHMAT ABDULLAH
24 — 9
lain yang berkaitan dengan perkara ini;Menmbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter yang hanyadidasarkan atas pengakuan para Pemohon dan buktibukti yang diajukannya,maka apabila ada ahli waris lain berdasarkan penetapan Pengadilan tetapi tidakdimaksukkan sebagai ahli waris dalam perkara aquo, maka dapat mengajukankeberatan ke Pengadilan Agama dengan mengajukan adendum atas penetapantersebut;Menimbang, bahwa halhal lain yang tidak dipertimbangkan dalampenetapan ini semisal bukti P15 (SPBB
Awan Prastyo Luhur, S.H.,M.H.
Terdakwa:
HERMAN alias PAK RISMA Bin JAFAR .alm.
64 — 26
pengangkutan,penyimpanan, danniaga BBM adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan,penyimpanan, dan niaga BBM tanpa izin usahapengangkutan,penyimpanan, dan niaga BBM dari Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang MinyakGas dan Bum ;Bahwa yang dapat mengambil BBM dari Pertamina adalah Badan Usahabaik perseorangan maupun badan hukum yang sudah terdaftar menjadipenyalur resmi PT PERTAMINA (PERSERO) atau Konsumen/Industri, atauagen penyalur resmi seperti SPBU,SPBB
pengangkutan,penyimpanan, dan niagaBBM adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan,dan niaga BBM tanpa izin usaha pengangkutan,penyimpanan, dan niaga BBM dariPemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak Gas dan Bumi dan yang dapat mengambil BBM dari Pertaminaadalah Badan Usaha baik perseorangan maupun badan hukum yang sudah terdaftarmenjadi penyalur resmi PT PERTAMINA (PERSERO) atau Konsumen/Industri, atauagen penyalur resmi seperti SPBU, SPBB
Terbanding/Terdakwa : AHYA bin BAHRAN
72 — 24
Bahwa Badan Usaha yang diberi tugas untuk penyaluran BBM bersubsidipemerintah melalui BPH Migas yaitu Pertamina (Persero) dan PT AKR Tbk,untuk penyaluran BBM Subsidi jenis minyak solar adalah pertamina yangdisalurkan ke SPBU, APMS, SPBN, SPDN, SPBB sedangkan minyak tanahdisalurkan ke pangkalan Minyak Tanah (Subsidi minyak tanah untuk daerahyang belum terkonversi gas elpiji 3 kg dan daerah belum teraliri listrik) PTAKR Tbk menyalurkan BBM subsidi jenis solar dan pendistrubusian diSPBKB atau SPBN ;
1.Ifhan Taufiq Lubis, S.H.
2.Muhammad Ridwan R, S.H.
Terdakwa:
Sa'dudin Bin Iskandar
55 — 24
,penyimpanan,dan niaga BBM adalah setiap orang yang melakukan kegiatanpengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM tanpa izin usahapengangkutan,penyimpanan, dan niaga BBM dari Pemerintahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak Gas dan Bumi ; Bahwa yang dapat mengambil BBM dari Pertamina adalah BadanUsaha baik perseorangan maupun badan hukum yang sudahterdaftar menjadi penyalur resmi PT PERTAMINA (PERSERO) atauKonsumen/Industri, atau agen penyalur resmi sepertiSPBU,SPBB
penyimpanan, dan niaga BBM adalah setiaporang yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBMtanpa izin usaha pengangkutan,penyimpanan, dan niaga BBM dariPemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun2001 tentang Minyak Gas dan Bumi sedangkan yang dapat mengambil BBMdari Pertamina adalah Badan Usaha baik perseorangan maupun badan hukumyang sudah terdaftar menjadi penyalur resmi PT PERTAMINA (PERSERO)atau Konsumen/Industri, atau agen penyalur resmi sepertiSPBU,SPBB
BRAM PRIMA PUTRA, SH.,MH
Terdakwa:
1.RUI DOS SANTOS als. ARUI.
2.LUCAS TAVARES DE ARAUJO als. ALU.
3.AFONSO TAVARES als. AFONSO.
150 — 95
mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.ada 2 jenis BBM tidak bersubsidi n Bahwa secara spesifikasi (mutu) tidak ada perbedaan antaraBBM yang bersubsidi dengan BBM Non Subsidi namun dapatdibedakan darimana BBM tersebut diperoleh dan harga perolehannya.Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi dapat diperoleh langung keBadan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang diberikanPenugasan untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM Bersubsididan/ atau melalui penyalur antara lain : SPBU, SPBB
tentangHarga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu danPeraturan Menteri ESDM No 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran BBMTertentu dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu yang dimaksud dengan"Penyalur Akhir BBM Bersubsidi adalah penyalur yang mempunyai perjanjiankerjasama dengan Badan Usaha yang mendapatkan Penugasan PSO (PublicServise Obligation) dari Pemerintah seperti: SPBU, APMS (Agen PremiumMinyak Solar), SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar), SPDN (Solar PaketDealer Nelayan), SPBB
60 — 12
Pertamina denganmenunjuk penyalur dengan Kontrak Perjanjian Kerjasamadengan para penyalur baik untuk kegiatan pengangkutan,penyimpanan dan niaga BBM seperti SPBU, APMS, SPBNdan SPBB dengan mendapat margin dari BUPIUNU yangharga jualnya mengacu Peraturan yang telah ditetapkan olehPemerintah;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;Subsidair;Bahwa ia terdakwa UDIN Bin UMMIN pada hari Senin tanggal 29 Juni
Pertamina dengan menunjuk penyalur dengan Kontrak PerjanjianKerjasama dengan para penyalur baik untuk kegiatan pengangkutan, penyimpanan danniaga BBM seperti SPBU, APMS, SPBN dan SPBB dengan mendapat margin dariBUPIUNU yang harga jualnya mengacu Peraturan yang telah ditetapkan olehPemerintah; Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan, dan NiagaBahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah maka para penyalur harusmemiliki perijinan berupa :e Untuk kegiatan usaha pengangkutan
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kg, dimana Kepala gudang Perum Bulog kemudianmengeluarkan surat perintah pengeluaran barang (SPBB) maka TerdakwaKamaludin sebagai pelaksana raskin Kecamatan mengambil beras raskin darigudang Perum Bulog Sub Divre Cianjur kemudian Terdakwa angkut raskin ketitik distribusi di mana untuk Kecamatan Agrabinta ditetapkan sebagai distribusiadalah Desa Pusakasari dan Desa Bojongkaso, akan tetapi oleh Terdakwaaludin sebagai pelaksana raskin Kecamatan Agrabinta ada beras raskin yangtidak urkan sama sekali
Kg, di mana Kepala gudang Perum Bulogkemudian mengeluarkan surat perintah pengeluaran barang (SPBB) makaTerdakwa Kamaludin, Spd Bin Halim sebagai pelaksana raskin Kecamatanmengambil sendiri beras raskin dari gudang Perum Bulog Sub Divre Cianjurkemudian Terdakwa mengangkut raskin ke titik distribusi di mana untukKecamatan Agrabinta ditetapkan sebagai titik distribusi adalah Desa Pusakasaridan Desa Bojongkaso, akan tetapi oleh Terdakwa Kamaludin, Spd Bin Halimsebagai pelaksana raskin Kecamatan Agrabinta
30 — 2
saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannyadan tidak keberatan.Menimbang, atas persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan saksiahli bernama Asreza, S.Si yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut :Bahwa saksi ahli menerangkan yang dimaksud dengan Bahan BakarMinyak (BBM) bersubsidi adalah BBM yang harga julanya ditetapkan olehPemerintah sesuai dengan Perpres No.9 tahun 2006 diantaranya premiumdan minyak solar untuk sektor transportasi yang pelayanannya sepertiSPBU/APMS/SPBB
1.GDE ANCANA, SH
2.GIDEON GULTOM, SH
Terdakwa:
Marwan Als Marwan Bin Alm. Fasrun Fariki
97 — 37
perekonomianMinyak Solar Non Subsidi sekitar Rp9.800,00 (Sembilan ribu delapan ratusrupiah);Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian danHarga Jual Eceran, Bahan Bakar Minyak (BBM), Minyak Solar yangdisubsidi oleh Pemerintah diperuntukkan kepada konsumen penggunaUsaha Mikro, Usaha Perikanan, Transportasi, Pelayanan Umum, UsahaPertanian, Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi dapat diperolehmelalui penyalur (SPBU, SPBB
Tok untuk melakukan penyediaan danpendistribusian BBM Bersubsidi melalui penyalur (SPBU, SPBB, SPBN,SPDN, APMS, Pool Konsumen, AMT) yang terikat perjanjian kerja samadengan Badan Usaha Niaga Umum tersebut atau langsung melaluiTerminal (Depot) milik PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp.
111 — 17
sekitarRp. 9.400,, dan Minyak Tanah (kerosene) sekitar Rp. 9.800, ;bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak tanah Rp. 3.200, jarak 0 40 KM daripenyalur akhir BBM Subsidi , jarak lebih dari 40 KM dari penyalur akhir BBM Subsidi makapenentuan penyesuaian harga ditetapkan dengan SK BupatiBahwa penyalur akhir BBM Subsidi adalah penyalur yang memiliki perjanjian kerjasama denganBadan Usaha yang mendapatkan penugasan PSO (Public Service Obligation) dari pemerintahseperti : SPBU, APMS, SPBN, SPDN, SPBB
adalah Bahan Bakar Minyak dengan jenis (Premium, Solar, Kerosene) tertentu, volumetertentu, konsumen tertentu, dan harga tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dimana hargaBBM Subsidi adalah Premium sebesar Rp. 6.500, Solar sebesar Rp. 5.500, Minyak tanah(Kerosene) sebesar Rp.2.500, selanjutnya penyalur akhir BBM Subsidi adalah penyalur yangmemiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha yang mendapatkan penugasan PSO (PublicService Obligation) dari pemerintah seperti : SPBU, APMS, SPBN, SPDN, SPBB
137 — 14
mengangkut BBM jenis solar tanpa harus ijindahulu apabila mengangkut tidak lebih dari 120 liter, sedangkan untukbensin tidak lebih dari 20 liter;Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Ahli RIHARD SIREGAR, SE BIN K.SIREGAR, di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagaiberikut;Bahwa persyaratan untuk pengangkutan dan niaga BBM adalah:Delivery order (DO) yang dikeluarkan agen;NhPenunjukan dari agen;oOKontrak kerja dengan APMS atau SPBB
23 — 9
BBM solar bersubsidi : dari depo Pertamina kepada agen/transportirditeruskan kepada supply point, kKemudian disalurkan kepada SPBU,SPBB, SPBN, SPDN, APMS, Industri, Pool Konsumen, AMT ; b.
Terbanding/Terdakwa : HAZAIRIN, S.Pd., SD Bin (Alm) HASAN T
69 — 32
SDmenandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPBB) denganPejabat Pembuat Komitmen yaitu Drs.
KIAGUS ANWAR, SH
Terdakwa:
SUKRI MASSEWA bin DAENG MASSEWA
49 — 9
Warna Hitam dengan Nomor Handphone 082175957778 dan IMEI 353165112000140;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO tipe P2108 warna Hitam dengan Nomor Handphone 083168188096 dan IMEI 8613857910014;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis Tertentu No: 905/SL/VIII/2022 yang diterbitkan di Palembang tanggal 12 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh a.n Kepala Kelurahan Sungailais;
- 2 (dua) lembar Asli Nota Kontan yang diterbitkan oleh Kios Apung (Floating Pump) SPBB
27.763.07 tanggal 11 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar Asli Nota Kontan yang diterbitkan oleh Kios Apung (Floating Pump) SPBB 27.763.07 tanggal 07 Februari 2023;
- BBM jenis Solar sebanyak 1.000 liter;
dipergunakan dalam perkara M.
Muhammad Faidul Aliim Romas, S.H.
Terdakwa:
ALI HARAHAP Alias ALI Bin MARA OLOAN HARAHAP Alm
147 — 37
Angka (5) Penyalur Koperasi, Usaha Kecil, Badan Usaha Milik Daerah atauBadan Usaha Swasta Nasional (Misalnya : SPBU, SPBB, SPBN, dan APMS)yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran jenisBBM tertentu dan atau jenis BBM Khusus Penugasan.b. Angka (6) Badan Usaha adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha NiagaUmum (Misalnya : PT.
Tbk beserta penyalur(SPBU, APMS, SPBN, SPDN, SPBKB, SPBB, AMT) yang ditunjuk oleh PT.Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk melalui perjanjian kerjasamasedangkan BBM Non Subsidi dijual oleh Badan Usaha Niaga beserta penyalur(Agen BBM Industri) yang terikat perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niagatersebut;Bahwa dari kasus posisi tersebut ahli berpendapat bahwa :a.