MASRIAL, SpBM

MASRIAL, SpBM membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Pribadi yang diajukanoleh Terdakwa drg.

MASRIAL, SpBM sebesar Rp.131.717.330,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratustiga puluh rupiah), dan CV.

MASRIAL, SpBM, pada tahun 2012 dan 2013melakukan operasi di RSUD Arifin Achmad dengan menggunakan AlkesSpesialistik milik pribadi dan menulis Alkes Spesialistik tersebut di lembarFIPO kemudian diserahkan ke bagian farmasi.

Drg.MARIK GUIZOT,SpBM

No. 87 PK/Pdt.Sus/2012senantiasa membuka pintu kepada Pengurus SPBM untuk berdialog sepanjangdidukung oleh itikad baik demi terbukanya hubungan industrial yang lebih baik;Bahwa himbauan Penggugat tidak ditanggapi dengan baik oleh SPBM,sebaliknya SPBM menyampaikan Surat No. DPPSPBM/048/VII/2007 tanggal 2Agustus 2007 tentang Himbauan untuk Tidak Menghalangi Unjuk Rasa;Bahwa selanjutnya Penggugat menerbitkan Surat No.

ataspenggantian direksi bukanlah wewenang Tergugat ataupun SPBM.

Konflik yang terjadi danberkembang adalah konflik antara Termohon Peninjauan Kembali denganpara pegawai yang secara kolektif tergabung dalam SPBM. Demikianpula unjuk rasa yang terjadi, tidak dilakukan seorang diri oleh PemohonPeninjauan Kembali, melainkan secara beramairamai oleh para pegawaiyang tergabung dalam SPBM.

Keterangan saksi fakta SaudariMIRISNU VIDDIANA (Ketua Umum SPBM) yang menyatakan jika PDPtersebut dibuat secara sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali tanpaproses negosiasi yang melibatkan SPBM dan juga tidak ditandatanganioleh kedua belah pihak (manajemen dan SPBM), sehingga tidak sertamerta menjadi hukum bagi kedua belah pihak;Bahwa selain itu, fakta PDP dibuat pada tahun 2001 yang sampai hari initidak mengalami perubahan/revisi. Sementara hukum di bidangHal. 31 dari 34 hal. Put.

Keterangan hampir semua saksi fakta yang menjelaskan bahwaTermohon Peninjauan Kembali secara terusmenerus melakukan tekanandan intervensi terhadap SPBM dengan menginterogasi para pegawaiBank Mandiri anggota SPBM yang ikut dalam aksi unjuk rasa, mendorongmereka agar keluar dari keanggotaan SPBM melalui formulir (Bukti T16)yang sengaja disiapkan dan diedarkan oleh para Pimpinan Cabang BankMandiri kepada para pegawai Bank Mandiri anggota SPBM;b.

);Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pegawai Bank Mandiri (DPP SPBM)menerbitkan surat No.

aspirasi telah ditanggapi secara positif;Bahwa tuntutan pegawai yang tergabung dalam wadah SPBM atas penggantian Direksibukanlah wewenang Tergugat ataupun SPBM.

Sehingga yang harusdimintakan keterangannya adalah pengurus SPBM secara kolektif. SeharusnyaTergugat Rekopensi segera memanggil pengurus SPBM secara kolektif. SeharusnyaTergugat Rekopensi segera memanggil pengurus SPBM untuk membicarakanakar permasalahan yang menjadi penyebab digelarnya aksi unjuk rasa tersebut.Bukan dengan mengintrogasi para pegawai yang terlibat asi unjuk rasa.

Hari Purnama Selakuatasan TergugatSurat DPP SPBM kepada POLDA Metro Jaya No.

telah mengadakan MUNASLUB diDenpasar Bali pada tanggal 56 Oktober 2007, dan berdasarkan buktibukti yangterungkap dipersidangan kedua Dewan Pimpinan Pusat SPBM, pimpinan MIRISNUVIDDIANA dan pimpinan CAHYONO SYAM SASONGKO masingmasingmengakui sebagai pimpinan SPBM yang syah, dengan demikian status DPP SPBMmasih berada dalam perselisihan dan belum ada putusan Pengadilan yang menyatakanDPP SPBM pimpinan mana yang syah, maka secara de facto dan de jureKepengurusan SPBM yang masih status quo tetap berafilasi

Direksi senantiasa membuka pintukepada Penguins SPBM untuk berdialog sepanjang didukung oleh itikad baik demiterbukanya hubungan industrial yang lebih baik.

Tetapi himbauan tersebut tidakditanggapi dengan baik oleh SPBM, sebaliknya SPBM menyampaikan surat No.DPPSPBM/ 048/VII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang himbauan untuk tidakmenghalangi unjuk rasa ;Bahwa selanjutnya Penggugat menerbitkan surat No.DIRCHC/367/ 2007tanggal 3 Agustus 2007 tentang arahan Direksi kepada seluruh pegawai danmenghimbau kepada seluruh pegawai untuk tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasaHal. 3 dari 21 hal.

positif ;Bahwa tuntutan pegawai atas penggantian Direksi bukanlah wewenangTergugat ataupun SPBM.

Unjuk rasa dilakukan sematamata karenalangkahlangkah SPBM secara persuasif sudah tidak didengar lagi oleh pihakManajemen atas berbagai permasalahan/tuntutan perbaikan kesejahteraanyang sudah berlangsung sejak lama.

Memaksa pegawai untuk mengundurkan diri dari keanggotaan SPBM,menarik kuasa pemotongan gaji untuk iuran dengan cara menyebarkanformulir yang sudah dirancang oleh Penggugat Rekonvensi (bukti T13) ;b. Memberhentikan pemotongan gaji untuk iuran anggota walaupun suratkuasa, pemotongannya tidak ditarik/dibatalkan (bukti T14) ;c. Memaksa pegawai untuk tetap mendukung Manajemen dan tidakmendukung SPBM ;d. Melakukan intimidasi/ancaman kepada anggota dan keluarganya ;e.

Sehingga yang harus dimintakan keterangannya adalahpengurus SPBM secara kolektif. Seharusnya Tergugat Rekonvensi segeramemanggil pengurus SPBM untuk membicarakan akar permasalahan yangmenjadi penyebab digelarnya aksi unjuk rasa tersebut. Bukan denganmenginterogasi para pegawai yang terlibat aksi unjuk rasa.

Sekali lagi hal inimenunjukkan pertimbangan yang mendalam dari SPBM untuk tetap menjagakelancaran pelayanan kepada nasabah.

parapegawai, sebagai puncaknya, pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2007dilaksanakanlah aksi unjuk rasa yang diikuti oleh lebih dari 1000 pegawaiyang tergabung dalam SPBM.

Konflik yang terjadi dan berkembang adalahkonflik antara Termohon Kasasi dengan para pegawai yang secara kolektiftergabung dalam SPBM. Demikian pula unjuk rasa yang terjadi tidakdilakukan seorang diri oleh Pemohon Kasasi, melainkan secara beramairamai oleh para pegawai yang tergabung dalam SPBM. Di sinilahkekeliruan judex facti terjadi.

Adanya dokumen Keputusan No.02 tahun 2007 tentangPemberhentian SPP SPBM dan dokumen Keputusan No. 03 tahunHal. 26 dari 29 hal. Put. No. 816 K/Pdt.Sus/20092007 tentang Pengangkatan DPP SPBM hasil Munaslub perlu ditelitilebih lanjut keabsahannya. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan olehDewan Pengawas SPBM yang tidak memiliki otoritas/kewenanganuntuk membuat SK dimaksud karena yang memimpin sidang dalamMunaslub bukan Dewan Pengawas, melainkan Sdr.

selanjutnya disingkat ART SPBM yakrni: Memimpin dan menjadi penanggungjawab tertinggi Dewan PengurusPusat SPBM; Bersama pengurus lainnya menetapkan arah kebijakan SPBM yangsejalan dengan AD/ART dan Garisgaris Besar Kebijakan danProgram Kerja SPBM;Hal. 2 dari 23 Hal.

Bahwa setelah proses Munaslub, Tergugat mengeluarkan SuratKeputusan, Munaslub Nomor 02 Tahun 2007 tentang pemberhentianPenggugat dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP SPBM periode20072010 (bukti P4) dan Surat Keputusan Munaslub SPBM Nomor03 Tahun 2007 tentang pengangkatan Tergugat Il menjadi KetuaUmum DPP SPBM periode 20072010 ( bukti P5);11. Bahwa atas tindakan Para Tergugat, mengakibatkan terjadinyaperpecahan di SPBM dan menghambat kerjakerja Penggugat sebagaiKetua Umum DPP SPBM;2.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 Anggaran Dasar SPBM yang selanjutnyadisingkat AD SPBM menyatakan tugas Tergugat :Ayat (3) "Melaksanakan pengawasan atau pelaksanaan tugas DewanPusat agar tidak menyimpang dari AD/ART dan/atau GarisGaris BesarKebijakan Program Kerja", Ayat (4)Hal. 5 dari 23 Hal. Put.

Bahwa setelah diselenggarakannya Munaslub dan telah dilakukanpergantian Ketua Umum DPP SPBM secara tidak sah dari Penggugatkepada Tergugat Il, maka ada beberapa DPW SPBM yang diakuiadalah Kepengurusan hasil Munas Ill Yokyakarta dimana Penggugatsebagai Ketua Umum DPP SPBM periode 20072010.

Bahwa pada 23 November 2007 Tergugat II melalui suratnya yangmengatasnamakan Ketua Umum DPP SPBM dengan Nomor DPPSPBM/006/X1I/2007 memberitahukan kepada Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia (bukti P12);59. Bahwa pada 3 Desember 2007 Tergugat II dengan mengatasnamakanKetua Umum DPP SPBM rnengirimkan surat dengan Nomor DPPSPBM/012/XII/2007 kepada Penggugat untuk mengambil paksa ruangsekretariat SPBM (bukti P13);60.

Bahwa faktanya, aksi unjuk rasa yang digelar oleh SPBM pada tanggal 4Agustus 2007 tersebut berjalan tertib dan Jancar. Tidak ada tindakan anarkis(unsurunsur pidana) yang dilakukan oleh para pegawai Bank Mandiri yangtergabung dalam SPBM. Juga tidak $ada =upaya pembubaran dan pihakkepolisian yang mengawal dan mengawasi jalannya aksi.

Tergugat juga menolak dalil Penggugat pada butir 16 yang menyatakan jalur komunikasi yang selama iniditempuh antara Penggugat dan SPBM (jadi ini memang persoalan Penggugat dengan SPBM, bukandengan Tergugat) untuk menyampaikan aspirasi telah ditanggapi secara positif. Justru unjuk rasa ituterjadi karena jalur komunikasi yang coba ditempuh oleh SPBM melalui caracara dialog/persuasif tidakmendapat tanggapan positif dari Penggugat.

Tertanggal 6 Oktober 2007 ;Fotocopy Surat SPBM No. DPPSPBM/190/X/2007 yang ditujukan kepada Direktur PT. BankMandiri (Persero) Tbk tentang Laporan Hasil MUNASLUB SPBM. tertanggal 08 Oktober2007 ;Fotocopy Surat No. DPPSPBM/006/XI/2007 yang diterbitkan oleh DPP SPBM ditujukankepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R1 tertanggal 23 Nopember 2007 ;Fotocopy Surat No.

,tertanggal 56 Oktober 2007 ;: Fotocopy BAB II Tata Tertib Musyawarah Nasional Luar Biasa SPBM, tertanggal 5 Oktober2007;: Fotocopy BAB VII Berita Acara Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa SPBM,tertanggal 6 Oktober 2007 ;: Fotocopy Surat Serikat Pegawai Bank Mandiri Nomor : DPPSPBM/010/IV/2007 kepadaDewan Pengawas SPBM tertanggal 30 April 2008 ;: Fotocopy Surat Serikat Pegawai Bank Mandiri Nomor : DPPSPBM /086/XI/2007 kepadaKepala Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kodya Jakarta Selatan

telah mengadakan MUNASLUB di Denpasar Bali pada tanggal56 Oktober 2007, dan berdasarkan buktibukti yang terungkap dipersidangan kedua Dewan Pimpinan PusatSPBM, pimpinan MIRISNU VIDDIANA dan pimpinan CAHYONO SYAM SASONGKO masingmasingmengakui sebagai pimpinan SPBM yang syah, dengan demikian status DPP SPBM masih berada dalamperselisihan dan belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan DPP SPBM pimpinan mana yang syah,maka secara de facto dan de Jure Kepengurusan SPBM yang masih status quo tetap berafiliasi

Direksi senantiasamembuka pintu kepada Pengurus SPBM untuk berdialog sepanjang didukungoleh itikat baik demi terbukanya hubungan industrial yang lebih baik. Tetapihimbauan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh SPBM, sebaliknya SPBMmenyampaikan surat No. DPPSPBM/048/VIV/2007 tanggal 2 Agustus 2007tentang himbauan untuk tidak menghalangi unjuk rasa;Bahwa selanjutnya Penggugat menerbitkan surat No.

Karena Website yangdibuat Pemohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) merupakan Website SPBMWilayah Jateng & DIY maka sesuai ADART SPBM yang bertanggung jawabadalah Ketua DPW Jateng & DIY dan Ketua Umum SPBM, bukan PemohonKasasi (sebelumnya Tergugat) yang hanya menjabat sebagai wakilSekretaris.

Bahwa dimungkinkannya OPSI bertindak selaku Kuasa Hukum Tergugatkarena Tergugat adalah anggota yang juga Wakil Sekretaris DPW SerikatPegawai Bank Mandiri (SPBM) yang secara struktural SPBM adalahSerikat Pekerja yang berafiliasi ke dalam OPSI terhitung sejak tanggal 17Nopember 2007 berdasarkan surat SPBM tanggal 1 Nopember 2007sehingga sebagai Federasi OPSI berkewajiban membela kepentinganSerikat Pekerja Afiliasi dan selurun anggotanya (termasuk PemohonKasasi) dalam setiap perkara perselisihan hubungan

Pemohon Kasasi(sebelumnya Tergugat) tetaplah anggota dari SPBM dan SPBM secarastruktutral adalah Afiliasi OPSI. Artinya Termohon Kasasi (sebelumnyaPenggugat) telah keliru menafsirkan kedudukan Pemohon Kasasi(sebelumnya Tergugat) dan kedudukan OPSI dalam perkara ini.25.Bahwa jika dalam kontra memori kasasinya nanti, Termohon Kasasi(sebelumnya Penggugat) juga masih menyatakan Sdri.

Adanya dokumen Keputusan No.02 tahun 2007 tentang PemberhentianDewan Pengurus Pusat (DPP) SPBM dan dokumen Keputusan No. 03tahun 2007 tentang Pengangkatan DPP SPBM hasil Munaslub perluditeliti lebih lanjut kKeabsahannya. Surat Keputusan tersebut dikeluarkanoleh Dewan Pengawas SPBM yang tidak memiliki otoritas/kewenanganuntuk membuat SK dimaksud karena yang memimpin sidang dalamMunaslub bukan Dewan Pengawas, melainkan Sdr. Rahmat M Nursebagai Ketua Sidang..

Direksi senantiasa membuka pintukepada Pengurus SPBM untuk berdialog sepanjang didukung oleh itikat baik demiterbukanya hubungan industrial yang lebih baik. Tetapi himbauan tersebut tidakditanggapi dengan baik oleh SPBM, sebaliknya SPBM menyampaikan surat No.DPPSPBM/048/VII/2007 tanggal 2 Agustus tentang Himbauan untuk tidakmenghalangi unjuk rasa;19. Bahwa selanjutnya Penggugat menerbitkan surat No.

Bahwa tuntutan pegawai atas penggantian Direksi bukanlah wewenang Tergugatataupun SPBM.

Konflik yang terjadi dan berkembangadalah konflik antara Termohon PK (sebelumnya Penggugat) dengan para pegawaiyang secara kolektif tergabung dalam SPBM. Demikian pula unjuk rasa yang terjaditidak dilakukan seorang diri oleh Pemohon PK (sebelumnya Tergugat), melainkansecara beramairamai oleh para pegawai yang tergabung dalam SPBM. Di sinilahkekeliruan Judex Facti terjadi.

Karena Websiteyang dibuat Pemohon PK (sebelumnya Tergugat) merupakan Website SPBMWilayah Jateng & DIY maka sesuai ADART SPBM yang bertanggung jawab adalahKetua DPW Jateng & DIY dan Ketua Umum SPBM, bukan Pemohon PK(sebelumnya Tergugat) yang hanya menjabat sebagai wakil Sekretaris.

Rakhmat Muhammad Nur (Ketua SPBM DPW JawaTengah dan DIY) tentang Perjanjian Bersama;b Perjanjian Bersama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Sdr.Rakhmat Muhammad Nur;34 Bahwa Sdr.

No. 697K/Pdt.Sus/2009Bahwa Tergugat adalah karyawan Penggugat' sekaligusanggota Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM) ;Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pegawai BankMandir i (DPP SPBM) menerbitkan surat No.

Pengurus SPBM untukberdialog sepanjang didukung oleh itikat baik demiterbukanya hubungan industrial yang lebih baik ;Bahwa himbauan Penggugat tidak ditanggapi dengan baikoleh SPBM, sebaliknya SPBM menyampaikan surat No.

No. 697K/Pdt.Sus/2009pengurus SPBM secara kolektif. Seharusnya Tergugat Rekonpensisegera memanggil pengurus SPBM untuk membicarakan akarpermasalahan yang menjadi penyebab digelarnya aksi unjuk rasatersebut. Bukan dengan menginterogasi para pegawai yang terlibataksi unjuk rasa. Bahkan ada beberapa di antaranya yangdiinterogasi hingga tengah malam disertai kata kata yang sangatkasar dan tidak pantas diucapkan oleh seorang Pimpinan = yangseharusnya memberikan suri tauladan kepada bawahannya.

Sekali lagi hal ini menunjukkan pertimbangan yang mendalamdari SPBM untuk tetap menjaga kelancaran pelayanan kepadanasabah. Sehingga sangat tidak beralasan jika TergugatRekonpensi masih terus mempermasalahkan aksi unjuk rasatersebut ;Bahwa sangat disesalkan, pasca aksi unjuk rasa, TergugatRekonpensi secara terencana dan sistematis mulai menggerogoti,merongrong dan menggoyang SPBM melalui serangkaian tindakanantara lain:a.

Memaksa pegawai untuk mengundurkan diri dari keanggotaan SPBM,menarik kuasa pemotongan gaji untuk iuran dengan caramenyebarkanformulir yang sudah dirancang oleh Penggugat Rekonpensi 3;b. Memberhentikan pemotongan gaji untuk iuran anggota walaupunsuratkuasa pemotongannya tidak ditarik/ dibatalkan 3;C. Memaksa pegawai untuk tetap mendukung Manajemen dan tidakmendukung SPBM ;d. Melakukan intimidasi/ ancaman kepada anggota dan keluarganya ;@.

agar Penggugat mengakui orang lainsebagai Ketua Umum SPBM.

) sebagai Anggota /Afiliasi OPSI.Dengan diterimanya SPBM sebagai anggota / afiliasi OPSImaka OPSI berkewajiban membantu / membela kepentinganSPBM beserta seluruh anggotanya dalam setiappermasalahan yang dihadapinya, termasuk yang dialami olehPenggugat dengan tetap melengkapi oleh surat kuasasebagaimana prosedur yang mestinya ;: PS&t SPBM tanggal 1 Nopember 2007 No.DPP SPBM/E/005/III/07 yangmenyatakan bergabung ke dalam OPSI ;Penjelasan : Dengan bergabungnya SPBM ke dalam OPSI, maka tidakada keanggotaan

Penggugat tetaplahanggota SPBM dan SPBM secara struktural adalah serikatpekerja anggota / afiliasi dari OPSI.

Dengandemikian Dewan Pengawas tidak mempunyai wewenangmewakili SPBM dan suratsurat yang dibuat DewanPengawas untuk pihakpihak diluar internal SPBM tidakmempunyai kekuatan hukum ;: PMe2*?

tembusan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.menyatakan telah menerima surat SPBM No.DPPSPBM /001/X/2007 perihal Pemberitahuan PerubahanSusunan Kepengurusan SPBM ;Bahwa dalam audiensi antara SPBM dengan DPRyang didokumentasikan oleh Majalah Mandiri dengan judul"SPBM audiensi dengan DPR", pengurus yang hadirmenemui dan diakui DPR adalah Cahyono S.

Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan Judex Facti padahalaman 28 alinea ketiga s.d. ketujunh putusan sebagai berikut:"Menimbang bahwa untuk membuktikan SPBM tidak berafiliasi kepada OPSI,Penggugat mengajukan bukti surat P30 sedangkan untuk membuktikanSPBM berafiliasi kepada OPSI, Tergugat mengajukan bukti surat T20sampail dengan T31";"Menimbang, bahwa bukti surat P30 adalah surat Dewan Pengurus Pusat(DPP) SPBM yang ditandatangani Ketua Umum (Azhari Fikri) dan SekretarisUmum (Rachmat

Bank Mandiri, Tbk., dimana sural tersebut pada intinyamenerangkan bahwa sampai dengan saat ini SPBM tidak berafiliasi denganOPSI";Menimbang bahwa bukti surat T20 adalah surat DPP SPBM yangditandatangani Ketua Umum (Mirrisnu Vidiana) dan Sekretaris Umum (CharlieBN.

Bukti T20: Surat Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM) No. DPPSPBMI 081/X1/2007 tanggal 1 November 2007;Bukti T20 ini sudah tidak berlaku dengan adanya surat tanggal 10Agustus 2011 yang menyatakan bahwa Serikat Pekerja Bank Mandiri(SPBM) tidak berafiliasi dengan OPSI;Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 51 K/Pdt.Sus/20131212. Bukti T21 : Halaman 33 putusan PHI pada PN. Bandung No. 90/G/2008/PHI.BDG.. Bukti T22 : Halaman 63 putusan PHI pada PN. Bandung No. 77/G/2008/ PHI.BDG. ;.

Dengan demikian adalah tidak tepat dan tidakberdasar bagi Judex Facti untuk menjadikan buktibukti di atas sebagaidasar pertimbangan putusan bahwa SPBM berafiliasi dengan OPSI;2. Judex Facti telah salah dalam menilai bukti P30 yang diajukan olehPemohon Kasasi.

Bank Mandiri, Tbk. telah menyatakan bahwaSPBM tidak berafiliasi dengan OPSI;Pasal 6 ayat (1) UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja menyatakanbahwa serikat pekerja berhak menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja.Dengan demikian adalah hak bagi SPBM untuk menyatakan bahwaSPBM tidak berafiliasi dengan OPSI.

., Mkes,SpBM pada tanggal September 2015 dan kemudian email tersebut olehdrg. WIWIEK M.kes, SpBM diteruskan ke Rumah Sakit Gigi dan MulutFakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti.Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2015 Fakultas Kedokteran Gig!Universitas Trisakti mengirimkan surat undangan tender pembelian alatkamar operasi (OK) RSGM FKG Usakti kepada terdakwa selaku Direktur PT.MEGA MEDIKA JAYA untuk hadir pada hari Kamis tanggal 10 Desember2015 sekira jam 12.00 wib di R.

WIWIEK P., Mkes,SpBM pada tanggal 11 September 2015 dan kemudian email tersebut olehdrg. WIW1EK M.kes, SpBM diteruskan ke Rumah Sakit Gigi dan MulutFakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti.Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No. 1012 / Pid.B / 2019 / PN. Jkt.Brt.Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2015 Fakultas Kedokteran Gig!

WIWIEK P., Mkes, SpBM pada tanggal 11 September 2015 dankemudian email tersebut oleh drg. WIWIEK M.kes, SpBM diteruskan keRumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti.Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2015 Fakultas Kedokteran Gig!Universitas Trisakti mengirimkan surat undangan tender pembelian alatkamar operasi (OK) RSGM FKG Usakti kepada terdakwa selaku Direktur PT.MEGA MEDIKA JAYA untuk hadir pada hari Kamis tanggal 10 Desember2015 sekira jam 12.00 wib di R.

Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan LampiranKontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan TapobaranBalurebongAtanila,Multy Years Nomor PU.620.02.01/SPBM/MY/VIII/2014, tanggal 11 Agustustahun 2014 antara Pemerintah Kabupaten Lembata Dinas Pekerjaan Umumdan P.T.

Nele Baru telah melaksanakan kewajiban prestasinyaberdasarkan perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor PU.620.02.01/SPBM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus tahun 2014 ? Apakah perbuatan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap P.T. Nele Baru berdasarkan perjanjian Pelaksanaan PekerjaanNomor PU.620.02.01/SPBM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus tahun 2014merupakan perbuatan melawan hukum ? Apakah perbuatan Tergugat Il membuat laporan hasil perkembanganpekerjaan P.T.

Apakah jaminan yang diberikan dalam perjanjian Pelaksanaan PekerjaanNomor PU.620.02.01/SPBM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus tahun 2014antara Tergugat dengan P.T. Nele Baru merupakan jaminan yang sah ? danmenjadi hak siapa ?

(Multy Years 2014 2016) Nomor PU.620.02.10/SPBM/MY/VIII/2014 tanggal 15 Agustus tahun 2014 antara Pemerintah KabupatenLembata Dinas Pekerjaan Umum dengan Simplisius MD.

Nele Baru (Bukti surat TI8) dalam perjanjian Paket PekerjaanPeningkatan Jalan Tapobaran Balurebong Atanila, Multy Years yangdituangkan dalam akta di bawah tangan Nomor PU.620.02.01/SPBM/MY/VIII/2014, serta memasukkan P.T.

Bahwa Pemohon Kasasi adalah anggota Serikat Pekerja Bank Mandiri(SPBM) dengan nomor bukti Pencatatan 45/V/P/V/2001 yang dikeluarkantanggal 22 Mei 2001 oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Selatan. Bahwa SP Bank Mandiri (SPBM) berafiliasi keOrganisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan suratpermohonan SP Bank Mandiri ke Dewan Eksekutif Nasional OPSI dan telahditerima menjadi anggota OPSI melalui surat Dewan Eksekutif NasionalOPSI pada tanggal 17 November 2009.

Mirisnu Viddiana telah diberhentikan dari jabatanketua umum SPBM dan tidak memiliki hak dan kewenangan untuk membuatkebijakan/keputusan organisasi SPBM setelah tanggal 6 Oktober 2007sehingga afiliasi SPBM kepada OPSI sejak tanggal 1 Nopember 2007adalah tidak sah, merupakan sebuah kesimpulan yang salah dan telahmengintervensi otonomi internal SPBM.8. Bahwa faktanya Munaslub SPBM di Bali Tanggal 56 Oktober 2007 tidakmemilin Sdr. Cahyono Syam Sasongko sebagai Ketua Umum Baru SPBMsehingga Sdri.

Mirisnu Viddiana tetap secara hukum masih menjadi KetuaUmum SPBM yang sah. Bahwa sampai saat ini Dewan Eksekutif NasionalOPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) tidak pernah menerima suratpengunduran diri SPBM sebagai anggota OPSI.9. Bahwa keberadaan Sdri. Mirisnu Viddiana sebagai Ketua Umum SPBMdijamin oleh UU No. 21 Tahun 2000 dan oleh karena itu pertimbangan JudexFacti yang menganulir Sdr.

Mirisnu Viddiana sebagai ketua umum SPBMadalah telah melanggar UU No. 21 Tahun 2000.10.Bahwa Bukti P25 s/d Bukti P33 merupakan buktibukti fiktif dan hasilrekayasa dari orangorang tertentu yang memang tidak menginginkan Sdri.Mirisnu Vidianna tetap sebagai ketua unum SPBM.11.Bahwa sampai saat ini sudah ada lima pengurus dan anggota SPBM yangditangani oleh OPSI dalam persidangan di Pengadilan Hubungan IndustrialJakarta dan Jawa Barat, yang keseluruhannya menerima OPSI sebagaikuasa dari Pengurus dan

anggota SPBM dalam perkara di hubunganindustrial.12.Bahwa kesimpulan Judex Facti yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi(sebelumnya Tergugat) telah melakukan pelanggaran hukum berupamenyalahgunakan wewenangnya sebagai Community Manager Spoke Seruiuntuk kepentingan pribadi, adalah sebuah kesimpulan yang tidak tepat.Bahwa faktanya uang sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah)digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan hari ulang tahun BankMandiri Serui yang memang dinikmati oleh seluruh karyawan Bank

Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan LampiranKontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan TapobaranBalurebongAtanila,Multy Years Nomor PU.620.02.01/SPBM/MY/VIII/2014, tanggal 11 Agustustahun 2014 antara Pemerintah Kabupaten Lembata Dinas Pekerjaan Umumdan P.T.

Nele Baru telah melaksanakan kewajiban prestasinyaberdasarkan perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor PU.620.02.01/SPBM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus tahun 2014 ? Apakah perbuatan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap P.T. Nele Baru berdasarkan perjanjian Pelaksanaan PekerjaanNomor PU.620.02.01/SPBM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus tahun 2014merupakan perbuatan melawan hukum ? Apakah perbuatan Tergugat Il membuat laporan hasil perkembanganpekerjaan P.T.

Apakah jaminan yang diberikan dalam perjanjian Pelaksanaan PekerjaanNomor PU.620.02.01/SPBM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus tahun 2014antara Tergugat dengan P.T. Nele Baru merupakan jaminan yang sah ? danmenjadi hak siapa ?

(Multy Years 2014 2016) Nomor PU.620.02.10/SPBM/MY/VIII/2014 tanggal 15 Agustus tahun 2014 antara Pemerintah KabupatenLembata Dinas Pekerjaan Umum dengan Simplisius MD.

Nele Baru (Bukti surat TI8) dalam perjanjian Paket PekerjaanPeningkatan Jalan Tapobaran Balurebong Atanila, Multy Years yangdituangkan dalam akta di bawah tangan Nomor PU.620.02.01/SPBM/MY/VIII/2014, serta memasukkan P.T.

Alasan hukum pengajuan peninjauan kembali;Bahwa yang menjadi alasan dan dasar Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTergugat/Termohon Kasasi) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali iniadalah Terdapat suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim;Terdapat suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim pada tingkatkasasi;Afiliasi SPBM dengan OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia):1. Bahwa Judex Juris telah keliru dalam menilai buktibukti yang ada:a.

Bahwa dalam putusan T20 s/d 26 membuktikan bahwa SerikatPegawai Bank Mandiri (SPBM) berafiliasi dengan OrganisasiPekerja Seluruh Indonesia (OPSI);Halaman 12 dari 25 hal. Put.

Nomor 50 PK/Padt.SusPHI/2016Bahwa Judex Juris telah keliru dan sengaja mengaburkan kutipan buktiP30;Bahwa bukti P30 tertanggal 10 Agustus 2011 menerangkan bahwasampai dengan saat ini SPBM tidak berafiliasi dengan OPSI, hal inijelas tidak benar karena bukti T 21 s/d 26 membuktikan bahwa SPBMpernah atau telah berafiliasi dengan OPSI dan afiliasi tersebut tidakpernah diajukan untuk dihentikan oleh SPBM;Bahwa Judex Juris keliru menilai bukti T27 s/d 31 yang dinilai tidakmembuktikan apapun dan tidak ada

relevansinya, karena bukti T27 s/d31 adalah membuktikan adanya perselisihan tentang kepengurusanSPBM yang sampai saat ini masih belum ada putusan kasasinya;Bahwa yang berafiliasi dengan OPSI adalah SPBM dengan Tanda BuktiPencatatan Nomor 45/V/P/V/2001 tanggai 22 Mei 2001 sebagaimanatelah ditunjukkan aslinya dalam persidangan;Bahwa bukti P30 masih perlu dipertanyakan:a.

Apakah dibuat oleh SPBM dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor45/V/P/V/2001 tanggai 22 Mei 2001;b. Jika bukti P30 dibuat oleh SPBM dengan Tanda Bukti PencatatanNomor 45/V/P/V/2001 tanggai 22 Mei 2001, mengapa selamapersidangan Penggugat tidak pernah bisa membuktikan/menunjukkan asli Tanda Bukti Pencatan SPBM, walaupun telahdiminta oleh Tergugat dalam persidangan.

,SpBM (K secara Kristen Prostestandi GEREJA HURIA KRISTEN BATAKPROTESTAN (HKBP) yang berlokasi di Ulubius, Porsea, Sumatera Utarapadatanggal 31 Juli 1975 dan telah dicatat dalam bentuk Acte Kawindengan No 20/r9/75.Bahwa pernikahan tersebut diketahui oleh keluarga dari pihak Pemohonmaupun dari pihak suami antara lain yaitu YAN SOALOON MANURUNGHalaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 691/Padt.P/201 9/PN.Bdg.dengan NIK 3273202810450001 dan SAIDA DOHARTA Mdengan NIK3273185710560001.

KASMAN MANULLANG., SpBM(K) telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 18 Januari 2020dengan Kutipan Akta Kematian dengan No 3273 KM 290120200062yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Bandung tanggal 29 Januari 2020.

KASMAN MANULLANG., SpBM (kK) (Alm);3.

KASMAN MANULLANG,SpBM (Kk) (Alm);4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon datang menghadap sendiri;Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakanpermohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan surat bukti surat bukti berupa:1.

Andi Jimmy Mappaile,SpBM, MBA., (Ketua KPRIRSCM Periode 20112013) mengeluarkan SuratPenugasan Nomor 228/KPRIRSCMA/I/2013 tanggal 3 Juni 2013 kepadaHalaman 23 dari 40 hal. Put.

Andi Jimmy Mappaile,SpBM, MBA., sudah memasuki usia pensiun pada bulan Agustus 2012;Setelah mengetahui bahwa Dr. drg. Andi Jimmy Mappaile, SpBM,MBA., sudah memasuki usia pensiun pada bulan Agustus 2012, padaRapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI RSCM ke48 Tahun Buku 2012yang diselenggarakan pada 13 Mei 2013, banyak Anggota KPRI RSCMyang meminta agar Dr. drg. Andi Jimmy Mappaile, SoBM, MBA.

Andi Jimmy Mappaile,SpBM., MBA., sebagai Ketua Pengurus KPRIRSCM Periode 20112013, yang berarti Surat Keputusan Pembatalan tersebut untukmembatalkan terpilinnya Dr. drg. Andi Jimmy Mappaile, SoBM., MBA.

Andi Jimmy Mappaile, SpBM.,MBA., menyanggupi akan menyelenggarakan Rapat Anggota LuarBiasa dalam 2 (dua) minggu setelan pertemuan. Tetapi setelahpertemuan tidak ada tandatanda Dr. drg. Andi Jimmy Mappaile, SpBM,Halaman 29 dari 40 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt/2017MBA., akan menyelenggarakan RALB maka Anggota KPRI RSCMmenyelenggarakan RALB tanggal 24 Januari 2014.

Andi Jimmy Mappaile, SpBM,MBA., dan Oyon Rachya sudah pensiun (Dr. drg.