Zaeroni melalui Penasehat Hukumnya yangdiajukan Pembelaan (Pledoi) pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhipidana dengan sanksi tindakan, yaitu anak dikembalikan kepada orang tuauntuk dididik sebaikbaiknya dengan alasan umur anak 14 tahun ke bawah(pasal 69 ayat 2 UU SPPA);Menimbang bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum anak,Jaksa Penuntut Umum pada Repliknya menyatakan tetap pada Tuntutannyadan Penasehat Hukum Anak menyatakan dalam Dupliknya tetap padaPembelaannya;Menimbang, bahwa anak diajukan

Zaeronimelalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) pada pokoknyamemohon agar Anak dijatuhi pidana dengan sanksi tindakan, yaitu anakHalaman 13 dari 15 Perkara Nomor 5/Pid.SusAnak/2015/PN Pti.dikembalikan kepada orang tua untuk dididik sebaikbaiknya dengan alasanumur anak 14 tahun ke bawah (pasal 69 ayat 2 UU SPPA);Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (2) UU SPPA, berbunyi "anak yangbelum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;Menimbang, bahwa telah ternyata anak Imam Maulana

Fotokopi Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) UntukPerceraian Nomor: SPPA/O1/IX/2021. Bukti surat tersebut telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dantelah dinazegelen, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.7;8. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor: SI/O5/IX/2021, yang aslinyadikeluarkan oleh Komandan Pangkalan TNI AL Mataram tanggal 30September 2021.

legal standing sebagai pihak dalam perkara aquo ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang berupa fotokopi KartuKeluarga yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurnadan mengikat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon danTermohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat permohonanizin cerai yang dibuat oleh Pemohon, bukti P.6 berupa surat keteranganpersonalia, bukti P.7 berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA

UURI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA atau Pasal 114 ayat (1) UURINo. 35 Tahun 2009 jo. UURI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA atau pasal 111ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 jo.

UURI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebutdiatas akan memilih langsung dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimanadiatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.UURI No. 11 tahun 2012 tentang SPPA yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1. Setiap Orang ;2.

halhal yang memberatkan danmeringankan yaitu:Keadaan yang memberatkan :e Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah dalammemberantas Narkoba.Keadaan yang meringankan :e Anak menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi;e Anak belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan memilih penjatuhanpidana yang paling tepat untuk Anak;Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) huruf b (8) UU No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA

perbuatannya dan ingin melanjutkan sekolah;Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yangpada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yangmenuntut Anak dengan pidana penjara dimana Penuntut Umum keliru danmengabaikan amanat SPPA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf g jo.Pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dimana pidanapenjara merupakan suatu ultimum remidium (keputusan paling akhir) dan atasdasar itu Penasehat Hukum meminta Hakim untuk tidak

Pelaku anak baru 17 (tujuh belas) tahun saat melakukan pelanggaranhukum dan dapat dikenai pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) bahwa anak hanya dapat dijatuhi ketentuan pidana berdasarkanundangundang ini;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanAnak dan pembelaan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap padatuntutan;Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2021/PN BhnMenimbang, bahwa Anak diajukan

Klien anak baru 17 tahun saat melakukan pelanggaran hukum dan dapatdikenai pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa anakhanya dapat dijatuhi ketentuan pidana berdasarkan UU ini;4.

Meningat di dalam perkara inipelaku adalah Anak, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)mengatakan bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatifberupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatinan kerja.Sedangkan apabila dilihat, dalam tuntutan Penuntut Umum tidak menjatuhkanpidana pelatinan kerja sebagai pengganti pidana denda kepada Anak;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum

Sebagaimana Pasal79 ayat (1) UU SPPA menyatakan Pidana pembatasan kebebasandiberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidanayang disertai dengan kekerasan.

tanpa hak menjual Narkotika Golongan yang tergolongberat, pidana pembatasan kebebasan menurut Hakim tepat untuk dijatuhkankepada Anak;Menimbang, bahwa terkait rekomendasi Laporan Hasil PenelitianKemasyarakatan Agar Anak ditempatkan pada LPKA Maros untuk di didik dandibina selama 1 (satu) tahun serta pula pada tuntutan Jaksa Penuntut Umumyang meminta hal yang sama yaitu Pidana Pembinaan dalam Lembaga yangdiselanggarakan oleh pemerintah selama 6 (Enam) Bulan, dengan mengingatPasal 80 ayat (2) UU SPPA

Oleh karena itu Hakimmenilai, bahwa Pidana Pembinaan tidak tepat dijatunkan kepada Anak,melainkan adalah pidana penjara dan pelatihan kerja dimana sesuai denganPasal 81 ayat (1) UU SPPA untuk tindak pidana yang membahayakanmasyarakat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim di dalam menjatuhkanputusan pidana penjara tetap memperhatikan kepentingan Anak yangmenyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak baik itu fisik, mental,maupun sosial serta permohonan

keringanan dari Orang Tua dan pembelaanpenasihat hukum Anak dimana lamanya penjatuhan pidana penjara akandisebutkan dalam amar putusan sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA;Menimbang, sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA terhadap Anakdijatuhi pidana pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amarputusan sesuai dengan Pasal 78 UU SPPA;Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja atasdiri Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak,akan tetapi bertujuan

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

HoRenaaSSae Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 11 UU SPPA, pidanapokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c.pelatinan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkanpidana tambahan terdiri atas : a. perampasan keuntungan yang diperoleh daritindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.HoRenaaSSae Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakanyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orangtua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d.perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatinan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutansurat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana

Tindakan inidikenakan paling lama 1 (satu) tahun.annem Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

persidangan, Para Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani,tidak sedang berada di bawah pengampuan, mampu merespon jalannyapersidangan sebagai subyek hukum, di samping itu tidak ada halhal yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenarmaupun alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Anak, sehinggaPara Anak dipandang dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;Menimbang, bahwa terhadap Para Anak tidak dilakukan upaya diversimengingat Pasal 7 UU SPPA

menyatakan bahwa diversi dilakukan dalam haltindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, lebih spesifiklagi Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA mengatur bahwaupaya diversi wajib dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yangdiancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa puladengan tindak pidana yang diancam

pemberatan sebagaimana diaturdalam Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP berupa tindakan pengembalian kepadaorang tua akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa usia Para Anak pada saat melakukan tindak pidana(12 Desember 2019), yakni Anak saat itu berusia 13 (tiga belas) tahun danAnak II berusia 12 (dua belas) tahun (vide. bukti surat Kutipan Akta KelahiranNomor AL 7320122372), berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak (UU SPPA

) yang menyatakan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empatbelas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, maka Hakim denganmempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan merasa tepat apabilahukuman yang dijatuhi kepada Para Anak adalah tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, tindakanyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:a. pengembalian kepada orang tua/Wali;penyerahan kepada seseorang;perawatan di rumah sakit jiwa;perawatan di LPKS;o 29 5kewajiban mengikuti pendidikan formal

belakang utama Para Anakmelakukan tindak pidana adalah kurangnya pengawasan dari orang tua ParaAnak sehingga Para Anak terlalu bebas untuk melakukan apapun itu, baik yanglegal maupun ilegal, sampai larut malam, minimnya kegiatan yang bermanfaatdan berdampak positif yang dapat Para Anak lakukan, danlingkunganpergaulan Para Anak yang cenderung negatif;Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawabmaka haruslah dinyatakan bersalah, akan tetapi dengan memperhatikan Pasal60 ayat (83) UU SPPA

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anakhanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UUSPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenaitindakan.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagiAnak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1) pembinaan di luarlembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaandalam lembaga; dan e. penjara.

Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakan yang dapatdikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b.penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS;e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan olehpemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g.perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan ini dikenakan paling lama (satu) tahun.

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakimwajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

mengenai apa yang dilakukan Anakdan akibatnya merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaanPenuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telahmelakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yangdidakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaanalternative yaitu: Dakwaan Kesatu : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke4,5 KUHP Jo UUNo.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

), ATAU Dakwaan Kedua : Melanggar pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke1 KUHPJo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA);Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang bersifat Alternatif, maka Hakim Tunggal akan langsungmempertimbangkan dakwaan Kesatu yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke4,5Halaman 19 Putusan Nomor : 19 /Pid.SusAnak/2018/PN.PmnKUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) sebagai dakwaan yang dianggap paling bersesuaian

maka untukHalaman 23 Putusan Nomor : 19 /Pid.SusAnak/2018/PN.Pmnmempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telahdipertimbangkan diatas maka akan dipertimbangkan pula aspekaspek yanglain;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan sebagaitindak pidana Anak, maka Hakim Tunggal sebelum menjatuhkan putusan akanmempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadapAnak seperti yang termaksud dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SistemPidana Peradilan Anak (SPPA

yang sudah dewasa maka hukuman yang lebihberat layak dijatuhkan terhadapnya ;Menimbang, bahwa dalam perkara perlindungan anak yang pelakunyaadalah Anak, tak jarang Para Anak divonis dengan pidana minimum, maka olehkarena itu, karena dalam perkara ini Pelakunya adalah Anak berusia 17 (tujuhbelas) tahun yang tidak pernah menyadari akibat dari perbuatannya, makasudah sepantasnyalah terhadap Anak dikenai pidana minimum sebagaimanadiamanatkan dalam UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA

bersalah dan dipidana, makaterhadap Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnyasebagaimana dictum putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan olehHakim tunggal dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman = atau pidanakepada Anak telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagiAnak, para korban maupun masyarakat;Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke4,5 KUHP, mengingat UndangUndang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

., SpPA,DFM, SpF Nip. 19670718 199903 I 002 pada bagian Ilmu Kedokteran Forensikdan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin makassar. Dengankesimpulan sebagai berikutBahwa tidak ditemukan adanya tandatanda kekerasan pada jaringan sisa danseluruh tulang belulang korban. Sebab dan mekanisme kematian yang pasti darikorban sulit untuk dinilai oleh karena telah mengalami penguraian jaringan selaintulang akibat pembusukan lanjut.

NELWAN, Msi., SpPA,DFM, SpF Nip. 19670718 199903 I 002 pada bagian mu Kedokteran Forensikdan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin makassar. Dengankesimpulan sebagai berikutBahwa tidak ditemukan adanya tandatanda kekerasan pada jaringan sisa danseluruh tulang belulang korban. Sebab dan mekanisme kematian yang pasti darikorban sulit untuk dinilai oleh karena telah mengalami penguraian jaringan selaintulang akibat pembusukan lanjut.

NELWAN, Msi., SpPA,DFM, SpF Nip. 19670718 199903 I 002 pada bagian mu Kedokteran Forensikdan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. DenganHal. 23 dari 25 hal. Put. No. 99/PID/2011/PT.PALUkesimpulan sebagai berikutBahwa tidak ditemukan adanya tandatanda kekerasan pada jaringan sisa danseluruh tulang belulang korban.

Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa ialah orangperseorangan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalamperkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama HERI IRAWANBIN NARMO sebagai Anak di persidangan, dengan identitas selengkapnyasebagaimana tersebut di atas, dimana identitas tersebut dibenarkan oleh SaksiSaksi dan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena perkara Anak dijunctokan UU SPPA

, makaHakim mempertimbangkan dengan mengacu pada UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dimana Anak haruslahmasuk dalam kategori Anak, yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahuntetap!

dan hal tersebutdidukung dengan keadaan bahwa orang tua dari Anak menyatakan masihsanggup untuk mendidik dan membimbing Anak agar Anak dapat memperbaikiperilakunya, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anakdijatuhi pidana Pengawasan, dengan tujuan agar Anak tetap dapat bersekolahsehingga diharapkan akan dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik danmemiliki masa depan yang cerah;Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid Sus Anak/2019/PN WngMenimbang, bahwa Pasal 77 UndangUndang SPPA

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangku, menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atausenjata penusuk ;Menimbang, bahwa atas perbuatan anak tersebut anak dijatuhi pidanaoleh judex facti Pengadilan Negeri Rantau selama 20 (dua puluh) hari ;Menimbang, bahwa proses diversi sebagaimana yang diamanahkanoleh UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA

adanya korban yang timbulkan dariperbuatan anak maka sanksi yang di berikan kepada anak yang paling pantasmenurut Pengadilan Tinggi adalah sebagaimana yang tertera dalam amarputusan di bawah ini, sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Rantau dalamperkara ini harus diperbaiki ;Menimbang, bahwa selain daripada itu Pengadilan Tinggi mengoreksiputusan Pengadilan Negeri Rantau dalam perkara aquo sehubungan denganpenyebutan status Terdakwa pada anak oleh karena UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang SPPA

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomorhalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2020/PN Kgn11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakananak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuandalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanyadapat dikenai tindakan.Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokokbagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan

Pidana yang dijatunkan kepada Anak dilarangmelanggar harkat dan martabat Anak.Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakimwajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokokbagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan

Pidana yang dijatunkan kepada Anak dilarangmelanggar harkat dan martabat Anak.Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakanyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orangtua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa;d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatinan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutanSurat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan inidikenakan paling lama 1 (Satu) tahun.Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA,Hakim wajid mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 11 UU SPPA, pidanapokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c.pelatinan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e.

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarangmelanggar harkat dan martabat Anak.Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakanyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orangtua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d.perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatinan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutansurat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan inidikenakan paling lama 1 (satu) tahun.Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA,Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

terdakwatetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) danapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (satu)Page 14 Bulan dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah terdakwa layak untuk dijatuhi pidana sebagaimana surat tuntutan tersebutmaka untuk hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA

) menentukanAnak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan kententuandalam UndangUndang ini sedangkan dalam pasal 69 ayat (2) menentukan Anakyang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan jenisjenis tindakan yang dapat dikenakan kepada anak juga telah diatur dalam pasal 82ayat (1) UU SPPA;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwaterdakwa RENSIS MARCHEL LUMEMPOUW ALIAS MARCHEL $saatpemeriksaan di persidangan masih berusia

dengan hukuman seberatberatnya dan orang tua saksikorban di persidangan telah memaafkan perbuatan terdakwa dan menyerahkanmasalah ini ke proses hukum sehingga Majelis Hakim memandang selama prosespemeriksaan di persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinyadan terdakwa saat ini masih berstatus sebagai pelajar sekolah SMP ( SekolahMenengah Pertama) yang masih mempunyai masa depan yang panjang ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas dikaitkandengan pasal 69 ayat (2) UU SPPA

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anakhanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UUSPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenaitindakan.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagiAnak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1) pembinaan di luarlembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaandalam lembaga; dan e. penjara.

Pidana yang dijatuhkan kepada Anakdilarang melanggar harkat dan martabat Anak.wonnnnnnnna= Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakimwajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.ae Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidanapokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c.pelatihnan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.annem Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakanyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orangtua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d.perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatinan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutansurat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan inidikenakan paling lama 1 (satu) tahun.Sones Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA,Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Hakim tidakmenemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasanyang dapat menghapus kesalahan Anak sehingga dalam hal ini Anak dianggapmampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Anakharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak atau biasa dikenal dengan istilah UU SPPA

menegaskanbahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkanUndangUndang tentang Sistem Peradilan Anak, dan UndangUndang tersebutmenegaskan pula bahwa Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapatdikenai tindakan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan pula ketentuanPasal 70 UU SPPA yang menegaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaanpribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadikemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak

menjatuhkanpidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilandan kemanusiaan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan pula ketentuanPasal 71 UU SPPA yang menegaskan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiriatas:a. pidana peringatan,b. pidana dengan syarat :1.

18 April 2020 merekomendasikan apabila Anakdinyatakan terbukti bersalah maka Anak direkomendasikan dijatuhi pidanapokok dengan syarat Pengawasan selama 1 (Satu) tahun dengan syarat umumAnak tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dan syarat khusus yaitu Anakwajib lapor ke Kejaksaan Negeri Tubei, Anak dalam pengawasan pihakKejaksaan Negeri Tubei, dan Anak akan mengikuti program pembimbingan daripihak Bapas Bengkulu;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim pun merujuk pula padaketentuan Pasal 81 UU SPPA

bahwa pemidanaan terhadap Anak sebagai pelakuperbuatan pidana tentunya Hakim mengharapkan bahwa pemidanaan terhadapAnak dapat merubah Anak tersebut menjadi lebih baik lagi sebagai generasimuda, maka tentunya pemidanaan tersebut harus bersifat edukatif, konstruktifdan tidak destruktif, sehingga, pemidanaan tersebut diharapkan dapat merubahperilaku Anak menjadi baik tanpa harus dijatuhi pidana penjara kepada Anak;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dan memperhatikanpula ketentuan Pasal 70 UU SPPA

Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada Penuntut Umummengenai alasan diajukannya perkara atas nama Terdakwa RizkyRamadhan alias Rizky Codet bin Iskandar dengan Acara Pemeriksaan Biasamengingat usia Terdakwa masih 17 tahun yang dijawab oleh Kami PenuntutUmum bahwa Terdakwa berstatus telah menikah/kawin hal ini dibuktikandengan dilampirkannya Buku Akta Nikah Terdakwa di dalam berkas perkaradan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 20 UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA

Sebagai ilustrasi apabila seseorang yang sudahkawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dariperkawinannya ia memiliki anak kemudian ia melakukan kekerasan terhadapanaknya, bagaimana mungkin terhadap orang tuanya tersebut diprosesdengan hukum acara peradilan pidana anak, sementara sekalipun ia masihberusia anak menurut UU SPPA adalah orang tua dari anaknya yangmenjadi korban dari tindak pidana itu sendiri.