Ditemukan 3405 data
WIDYA HARI SUTANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SUCIPTO bin SURONO
76 — 5
Terdakwa menerangkan Surat Persetujuan Berlayar Bisa di Keluarkandari Syahbandar Perikan dengan syarat Surat Laik Operasional (SLO)sudah Terbit, sangsi kapal berangkat melaut tidak memiliki atau membawaSPB akan di kenakan sangsi. Terdakwa menerangkan bahwa KM. REJEKI DJAYA 2 berangkat padaTanggal 15 Maret 2021 melaut untuk mencari ikan dengan menggunakanAlat Tangkap Cantrang tidak membawa atau memiliki Surat PersetujuanBerlayar (SPB),maka KM.
209 — 45
dan sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat pernah membawa wanita keKost dengan mengaku bahwa itu istrinya, kemudian Penggugat mencarinyalagi akan tetapi tidak ketemu dan akhirnya Penggugat ke Kantor Tergugatyaitu di KPKNL Pontianak dan Penggugat bertemu dengan atasannyalangsung dan menurut informasi dari atasannya Tergugat sudah cuti sejak.Putusan No.1325/Pdt.G/2019/PA.SkhHalaman 8 dari 18 halaman20.21.Ze23.cuti sejak 21 Januari 2019 dan tidak masuk lagi tanpa ada konfirmasi yangakibatnya bisa diberi sangsi
44 — 15
Dan sesuai PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 dan SEBAKN No. 08/SE/1983 & No. 48/SE/1990, bahwa bila terjadi perceraian PNSyang bersangkutan akan mendapat sangsi administrasi (hukuman administrasi);Berdasar sighat talik sejak terjadi akad nikah Tergugat hanya menanda tanganibuku nikah dan tidak pernah diberi kesempatan untuk membaca selesai nikah,selanjutnya buku nikah diminta dan disimpan oleh Penggugat hingga saatsekarang;Ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat secara mupakat yangdiucapkan
42 — 21
Tanggapan pihak keluarga korban :Pihak korban diwakili bapaknya menyerahkan permasalahan ini kepadapihak yang berwajib agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku danTerdakwa menjadi insyaf, kapok dan tidak melakukan lagi perbuatanya ;Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbanganpertimbangandari aspek kriminal psikososio tersebut ( non yuridis ) diatas, maka Hakimsidang anak tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenaijenis sangsi dan straafmat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadapterdakwa
unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti15Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mempergunakan Narkotika Golongan Bagi Diri SendiriMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatanitu. tidak mengindahkan normanorma hukum yang berlaku dan melanggarperaturan hukum yang ada sangsi
11 — 0
Secara pribadi saya mengakui bahwa pertengkaranpertengkaran ini di picu oleh perbuatan Pemohon yang sering atau suka bermainmain dengan Wanita idaman lain,misalnya pada saat pemohon masih menjadiPOLISPemohon juga Pernah lari keluar pulau jawa dengan WANITA IDAMANLAIN ,dan karena meninggalkan tugas lebih dari satu bulan akhirnya Pemohon diProses hukum secara kedinasan dan mendapatkan Sangsi dari dinas di Tahan / dikurung selama 14 (empat belas) hari, namun karena saya masing sayang dancinta kepada
PT Bank Rakyat Indonesia Cab Pekalongan Unit Wonopringgo
Tergugat:
1.Subekti
2.Endang Nurwati
43 — 13
Maka dari itu Suami saya merantau ke Jakarta, untuk mencaripekerjaan agar dapat bisa mengangsur namun dalam beberapa tahun inipenghasilan suami saya paspasan untuk mencukupi keluarga dan ditambahlagi anak yang ketiga lahir dengan tidak normal (Sesar) dan butuh biaya dengancara pinjam saudara kesana kemari, untuk biaya operasi dan sampai sekaranghutang tersebutpun belum juga lunas karena keterbatasan penghasilan suamiHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PN Pklsaya, belum lagi sangsi yang
71 — 39
Bahwa dengan maksud dan tujuan agar memberikan efek jerakepada Terdakwa dan tidak ditiru' oleh prajurit TNI yang lain makaMajelis perlu) memberikan sangsi yang tegas dan segera terhadapperbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasiladan Sapta Marga.
49 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas Bertindak Cermat, yaitu Asas yang mengandung pengertianbahwa setiap pengambilan keputusan oleh pejabat harus didahuluidengan pemeriksaan yang teliti terhadap fakta dan peristiwahukum yang ada;Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakanTergugat, yang dengan tidak cermat dan tidak teliti serta tidaksungguhsungguh dalam menganalisa alasan Penggugat untukmelakukan perjalanan dinas, bahkan Tergugat juga telah tidakcermat menerbitkan/memberikan sangsi adminstrasi ringankepada Penggugat
39 — 5
dalamperkara ini bahwa terdakwa MUMUH MUNAJAT alias KOYEN binMARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmenurut hukum melakukan tindak pidana Memberi kesempatankepada khalayak umum untuk bermain = judi yangsebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303ayat (1) ke 2 KUHPidana dan tidak ditemukan adanya alasanpembenar atau alasan pemaaf sehingga terhadap terdakwaMUMUH MUNAJAT alias KOYEN bin MARTA harus dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya dan terhadap terdakwapatut dijatuhi sangsi
19 — 0
Bahwa dalam masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat mencium gelagat yangkurang baik kalau Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain/ oknumanggota Polres, sehingga pada saat itu Tergugat merasa perlu untuk melaporkankepada atasan oknum polisi tersebut, maka atas laporan Tergugat telah digelar sidangdisiplin dan oknum polisi dimaksud dijatuhi sangsi; Bahwa terhadap materi gugatan Penggugat point (6) Tergugat sangat keberatan karenahingga detik ini Tergugat menginginkan islah namun upaya
59 — 21
Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru olehprajurit TNI yang lain, maka Majelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegasdan keras terhadap pelanggaran yang demikian.MenimbangBahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangyang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Oleh
Eddy Sugandi Tahir S.H.
Terdakwa:
Mulia Alias Mulia Bin Burhanuddin
20 — 13
Unsur dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika golongan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan
65 — 45
Nurul Laili,S.H.).4) Untuk pengembalian sebesar Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) itu harus diterimakan kepada Saksi1selambatlambatnya tanggal 3 September 2016 atasketerlambatan pengembalian Terdakwa sanggupmemberikan sangsi atau denda keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari.g. Bahwa setelah mendengar pengesahan tersebut, kemudianKepala Notaris atas nama Ny.
Nurul Laili,S.H.).4) Untuk pengembalian sebesar Ro200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) itu harus diterimakan kepada Saksi1selambatlambatnya tanggal 3 September 2016 atasketerlambatan pengembalian Terdakwa sanggupmemberikan sangsi atau denda keterlambatan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari.g. Bahwa setelah mendengar pengesahan tersebut, kemudianKepala Notaris atas nama Ny.
Untuk pengembalian sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) itu harus diterimakan kepada Saksi (Sdr.Bambang Hadiyanto, S.H.) selambatlambatnya tanggal 3September 2016 atas keterlambatan pengembalianTerdakwa sanggup memberikan sangsi atau dendaketerlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)per hari.11...
471 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prodi Tergugat dengan Nomor 151/A/F08/UAI/VIII/2014, hal: Ucapan Terima Kasih, tanggal 18 Agustus 2014sebagaimana dimaksud pada angka 22 di atas, merupakan surat yangbermaksud untuk menyampaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)kepada Penggugat;Bahwa Pasal 42, Peraturan Perusahaan Tergugat, menegaskan:Yang termasuk jenis pelanggaran berat antara lain:1) Mengabaikan sangsi yang dijatuhkan pada pelanggaran sedang;2) Memiliki, menggunakan dan atau memperdagangkan minumminumankeras dan penyalah gunaan
Nizar Umar tidaklah berarti sebagai sangsi sedangsebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Tergugat;Bahwa tindakan Sdri. Damayanti Wardyaningrum, S.E., M.Si., selaku Pjs.Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 358 K/Padt.SusPHI/201639.40.At,Dekan/Careteker Ka.
182 — 126
Bahwa untuk menindaklanjuti sangsi disiplin pegawai dan sangsiatas penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh pegawaiPD.BKK WEDI Kabupaten. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, perluditetaokan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BadanKredit Kecamatan (PD.BKK) WEDI Kabupatene.
31 — 27
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dantidak boleh terjadi apalagi dilakukan oleh seorangPerwira, oleh karena itu agar tidak = ditiru olehprajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas agar memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata matahanya memidana orang yang bersalah melakukan tindakpidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yangbenar menjadi warga negara/prajurit yang
68 — 31
Bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan inidan perbuatan ini tidak ditiruoleh prajurit TNI yang lain maka Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadapperbuatan yang demikian.Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanyamemidana orang yang bersalahmelakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai' tujuanuntuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara/prajurit yangbaik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
61 — 22
Penggugatterhadap Tergugat dan Tergugat Il Khususnya terkait penerbitan aktapernikahan atau kutipan akta perkawinan.Bahwa ketentuan hukum yang wajib dijalankan oleh Tergugat II dalammenerbitkan akta pernikahan nonmuslim, harus berdasarkan ketentuan yangtelah Tergugat uraikan pada dalil eksepsi point B angka 1 diatas.Maka jika Tergugat II menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat IItidak berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka hal itumerupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat sangsi
Sabri Fitriansyah Marbun, SH
Terdakwa:
Raja Imansyah
25 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi