Penggugat:
LANI SUGEHA
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karyaatau DPP GOLKAR c.q. Drs. SETYA NOVANTO, Ak
2.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya atau DPP GOLKAR c.q. IDRUS MARHAM
3.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. RITA WIDYASARI. Ph.D
4.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. ABDUL KADIR. SAg
5.H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S. Sos, MH
6.H. M.

Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya (DPP GOLKAR),Cq. Drs. Setya Novanto, Ak., selaku Ketua Umum Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya, beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni,RT.02/RW.01, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, DaerahKhusus lbukota Jakarta 11480 Indonesia, Selanjutnya disebutsebagai Tergugat I;2. Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya (DPP GOLKAR),Cq.

Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Politik Golongan Karyaatau Kader partai GOLKAR Kota Samarinda Kalimantan Timurdengan Nomor NPAG 17010156499;2.

Namun Penggugat pada saat ini Penggugat sudahbukan merupakan anggota dari partai politik PARTAI GOLKAR lagi, karenaPenggugat sudah masuk pada partai politik PARTAl BERKARYA danmenduduki jabatan sebagai Bendahara pada PARTAI BERKARYA kotaSamarinda sesuai dengan No.

Kep 24 /DPP/ GOLKAR / IX / 2017tertanggal 23 Agustus 2017 yang berisi tentang pemberhentian dariAnggota Partai Golkar atas nama Pemohon telah sesuai dengan AnggaranDasar Rumah Tangga Partai Golongan Karya sebagaimana diatur dalamBab III Tentang Pemberhentian Anggota pada pasal 4 ayat ( 2 ) pada hurufb. Yakni menjadi Anggota partai Politik lain.

Fotocopy Kartu Anggota Partai Golkar yang dikeluarkan oleh DewanPimpinan Pusat Partai Golkar pada tanggal 16 Juli 2003, diberi tanda P1;2. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai GolkarNomor:244/DPP/Golkar/VII/2017 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23Agustus 2017 tentang pemberhentian sebagai anggota dari Partai Golkaratas nama Lani Sugeha dan Munir Achmad, diberi tanda P2;3.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, 2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimanadiatur didalam AD ART.2 Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat1 dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk olehpartai politik.3 Susunan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementrian.4 Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud ayat 2harus diselesaikan paling lambat

partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat dilakukanHal. 17 dari 38 hal.

partai politik sesuaidengan ketentuan perundangundangan.

sah setelah adanya putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik Pasal 32 berbunyi:1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.3 Susunan mahkamah

Tentang Partai Politik Pasal 33 berbunyi:t.

Pembanding/Penggugat : Ramli Famili Butar-butar Diwakili Oleh : BINTANG CHRISTINE MESTIKA NOVA, SH, MH
Terbanding/Tergugat I : Gunar Seniman.N, S.Pd, M.Pd selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kab. Toba
Terbanding/Tergugat II : ELADRIAN SHAH,SE selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat III : DR. OESMAN SAPTA selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) TINGKAT I PROPINSI BANTEN PARTAI GOLKAR, 2. DESSY YUSANDI, tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 51/Pdt/2017/PT BTN., tanggal 12 Juli 2017, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Srg., tanggal 24 November 2016; MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) TINGKAT I PROPINSI BANTEN PARTAI GOLKAR, diwakili oleh Ratu Tatu Chasanah, S.E., M.Ak., selaku Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar, Provinsi Banten, dk. VS OMAN JUMANSYAH dan 1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEARAH (DPRD) PROPINSI BANTEN, dkk.

I BANTEN PARTAI GOLKAR, diwakili oleh RatuTatu Chasanah, S.E., M.Ak., selaku Ketua DPD Tingkat Partai Golkar, Provinsi Banten, berkedudukan di Jalan RayaSerangpetir, Nomor 89, Cilaku, Serang, Provinsi Banten;2.

DESSY YUSANDI, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPRD) Propinsi Banten (Fraksi Partai GOLKAR),beralamat di Kawasan Kantor Pusat Pemerintahan ProvinsiBanten (KP3B), Palima, Kota Serang, Provinsi Banten,keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sufrensi AManan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9Agustus 2017;Para Pemohon Kasasi;LawanOMAN JUMANSYAH, bertempat tinggal di Komplek PDK JalanKemuning Nomor 205 RT 006 RW 005, Kelurahan

Pemohon Kasasi:;Bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi, setelah meneliti pertimbanganJudex Facti, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Factisalah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:a.Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai hakTermohon Kasasi sebagai calon Anggota Legislatif Pemilu 2014 untukmenduduki jabatan sebagai anggota DPRD Propinsi Banten, yangmenurut Termohon Kasasi perbuatan Para Pemohon Kasasi adalahmelawan hukum dan merugikan haknya sebagai anggota Partai

memeriksadan mengadili sengketa a quo;Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan Judex Facti yangmenyatakan bahwa Pengadilan tindak berwenang mengadili sengketa aquo adalah tidak tepat, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat(1) UndangUndang Partai Politik, Pengadilan Negeri berwenangmemeriksa dan mengadili sengketa a quo dengan ketentuan sengketatersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai:Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, penyelesaian perselisinan partaipolitik dalam

PROPINSIBANTEN PARTAI GOLKAR, 2. DESSY YUSANDI, tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor91/Pdt/2017/PT BIN., tanggal 12 Juli 2017, yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Srg.,tanggal 24 November 2016;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.

Penggugat:
ENGGAR PRAYOGO
Tergugat:
1.DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Nasdem
2.DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tengah
3.DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Nasdem Kabupaten Parigi Moutong
Turut Tergugat:
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong
4.Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Parigi Moutong
5.Gubernur Sulawesi Tengah

ADHIGUSTIAWARMAN F, S.Sos
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : WIDYASMORO EKO PRAWITO
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA

Terbanding/Tergugat : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Turut Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA

Menyatakan keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) No: 096/KEP/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas nama Abner Nones dan surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) No: 097/KEP/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia

Menyatakan surat keterangan Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia No;011/DPN PKP IND-MP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan surat Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia No: 010/DPN PKP IND-MP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 terkait tidak ada sengketa, tidak mempunyai kekuatan hukum ;5.

Menyatakan surat Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) No: 47/DPP PKP-IND/MU/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Pengusulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD PKP Indonesia Provinsi Maluku Utara atas nama Abner Nones dan surat Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) No: 48/DPP PKP-IND/MU/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Pengusulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota

Menyatakan surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) No: 43/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu antara Abner Nones (Penggugat I) dengan Marten Uiyanto serta surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) No: 42/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu antara Tommy Wangean dan Muhamad Alfarabi Hanafi, tidak mempunyai

Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Para Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai PKP Indonesia;B. Dalam RekonpensiMenolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnyaC. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlahRp 2.624.500,-(dua juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

1.ABNER NONES2.TOMMY WANGEANlawan1.PENGURUS DEWAN PIMPINAN NASIONAL DPN PKP INDONESIA2.MAHKAMAH PARTAI DPN PKP INDONESIA3.PENGURUS DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA DPP PKP INDONESIA MALUKU UTARA4.MARTEN UIYANTO5.MUHAMAD ALFARABI HANAFI

keberatan keMahkamah Partai untuk dijadikan sengketa atas pemecatan tersebutsehingga surat keterangan Mahkamah Partai (tergugat Il) tersebut telahsesuai dengan Peraturan Partai Nomor : 02/PP/DPN/PKP IND//2016,Tentang keanggotaan Partai dan surat keterangn Mahkamah Partai tersebuttelah sesuai pula dengan Anggaran Rumah Tangga Partai karena secarajelas didalam Anggaran rumah Tangga telah jelas disebutkan dalam BABIXpasal 21 ayat (1) Mahkamah Partai adalah unit kerja partai yang bertugasmembantu Dewan

pemecatan tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai maka para Penggugat seharusnyamengajukan pembelaan diri atas pemecatan tersebut dengan membawapersoalan tersebut ke Mahkamah Partai PKPI sesuai dengan pasal 21 ayat(1) Mahkamah Partai adalah unit kerja partai yang bertugas membantuDewan Pimpinan Nasional dalam menyelesaikan aduan/sengketa ataskeputusan Dewan Pimpinan Nasional,dan pasal 22 ayat (1) huruf (a)menyelesaikan sengketa yang terjadi di internal partai

bahwa Para Penggugat telah menyetor uang untuk koniribusikepada partai dan Para Pengugat sangat loyal kepada Partai dengan menyewarumah untuk secretariat Partai PKP Indonesia (bukti P.13), membeli barang partai(Bukti P.11), pembuatan meja untuk partai (bukti P. 12) dan mengontrak rumahsekretariat partai (Bukti P.16) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas paraTergugat telah melakuan Perbuatan Melawan Hukum dengan memberhentikanPara Pengguat tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis

21 ayat (1) huruf (b)penyelesaian internal partai diselesaikan paling lambat 60 hari, bahwa suratDPN PKPI No : 096/KEP/DPN PKP IND/VIII/2018 tentang pemberhentian statuskeanggotaan Partai dari Penggugat!

partai yang diajukan olehanggota dan atau pengurus partai yang merasa dirugikan karenadikeluarkannya keputusan Dewan PimpinanNasionalMenimbang, bahwa Mahkamah Partai harusnya memberikan hak jawabdari Para Penggugat apakah yang bersangkutan menerima diberhentikan darikeanggotaan partai atau tidak malah langsung mengeluarkan surat keteranganMahkamah Partai DPN PKP Indonesia No;011/DPN PKP INDMP/VIII/2018tanggal 15 Agustus 2018 dan surat Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia No:010/DPN PKP INDMP/VIII/2018

Pembanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
Terbanding/Penggugat : DPN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA PKP INDONESIA. Diwakili oleh Mayjen Purn HARIS SUDARNO.dkk
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN), DK

PUTUSANNomor 595 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:NUR HUSAIN SAKTI, S.T., Anggota DPRD KabupatenPangkep, bertempat tinggal di Jalan Todopuli Raya, Nomor173, RT 01 RW 02, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri,Kabupaten Pangkep, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1.Sofyan Sinte, S.H., 2.

., Advokat, padaKantor Hukum Mappinawang dan Rekan berkantor di JalanTopas Raya Ruko Zamrud, Blok G, Nomor 12 Panakkukang,Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7Agustus 2017;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;1.LawanDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANATNASIONAL (DPP PAN), berkedudukan di JalanSenopati, Nomor 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,diwakili oleh H. Zulkifli Hasan dan H.

Edy Soeparnoselaku Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP PAN;DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANATNASIONAL (DPW PAN) Provinsi Sulawesi Selatan,berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin, Nomor 226,Kota Makassar, diwakili oleh H. Ashabul Kahfi dan H. A.Jamaluddin Jafar selaku Ketua dan Sekretaris DPW PANSulawesi Selatan;DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANATNASIONAL (DPD PAN), KABUPETEN PANGKAJENEKEPULAUAN, berkedudukan di Jalan Jenderal BasukiHalaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 595 K/Pdt.

Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II dan Tergugat III telahmelakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Bab II Pasal 7 ayat(2) huruf b Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Amanat Nasional;Menyatakan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/032/V1/2017tanggal 23 Juni 2017, Tentang Pemberhentian Tetap Sdr, Nur Husainsebagai Anggota Partai Amanat Nasional yang dikeluarkan olehTergugat adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaktidaknyadapat

Politik maka untukdapat diterima sebagai gugatan perselisinan partai politik, maka gugatantersebut harus didahului dengan upaya penyelesaian perselisihan melaluimekanisme internal partai politik, upaya mana tidak terbukti adanya dalamperkara a quo sehingga putusan Judex Facti yang menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 238/Pdt.SusParpol/2017/PN.Mks

Penggugat:
SIHOL PANGARIBUAN
Tergugat:
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD TINGKAT II PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BENGKALIS

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

AHSIN THOHARI, SH, MH., NIP. 197308142006041001, Pangkat/Golongan : Penata TK.l(llVd) Jabatan Kepala Seksi Pendaftaran BadanHukum Partai Politik, Sub Direktorat Partai PolitikDirektorat Tata Negara ; ANI TURBIANA, SH., NIP. 196912041991032001,Pangkat/Golongan : Penata TK.I (Il/d), JabatanKepala Seksi Analisis, Pertimoangan Hukum danAdvokasi Partai Politik, Sub Direktorat Partai Politik,Direktorat Tata Negara ; SYAMSUL RIZAL, SE., NIP. 196701062001121001, Pangkat/Golongan Penata TK.I (llV/d)Jabatan

Pimpinan Nasional (DPN) Partai yangkeseluruhannya dibuat dihadapan Notaris Dewi YulCendera Kasih, SH.

Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia disingkat dengan PKPHalaman 13 dari 194 halaman, Putusan Nomor 308/G/2016/PTUNJKT11.12.13.INDONESIA adalah Partai Politik yang telah disahkan sejak lama olehTERGUGAT melalui suratnya Nomor : M.UM.06.08249 tanggal 9 Oktober2002 tentang Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik Partai Keadilandan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) ; = ===>Bahwa sejak pengesahan pada tahun 2002 tersebut, selanjutnya seiringberjalannya waktu dan mekanisme sebagai Partai

Partai Keadilan dan Persatun Indonesia (DPN PKP INDONESIA)pimpinan Prof.

sesuai mekanisme AD/ART danUndangUndang Partai Politik atas terpilinnya Prof.

Fatmawati Melawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Dkk

Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, alamat JalanK.H. Abdullah Syafie No. 2 Tebet, JakartaSelatan ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Terbanding2. Riduansyah, SH., yang dalam pengakuannya sebagai orang yangditunjuk dalam jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai BintangReformasi, alamat Jalan Sultan Adam Komplek Citra Malkon Temon BlokG No.39 RT. 36 Banjarmasin;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il /Terbanding 3.

Ahmad Sahal, pekerjaan anggota Partai Bintang Reformasi, alamatJalan Banua Anyar No. 1 Rt. 4,Banjarmasin; Halaman 1 dari 3 halamanSelanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill /Terbandingini diajukan oleh pemohon banding dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasinsebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin;eonennnne= Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebutdiajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Pengadilan TinggiBanjarmasin

DRS FIKRI (KETUA DPD PARTAI DEMOKRAT PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Diwakili Oleh : Nahason, SH., LL.M.
Terbanding/Penggugat : MUHAMMAD KADARUSMAN, S.Hut
Turut Terbanding/Tergugat : 3. KETUA UMUM DPP PARTAI DEMOKRAT
Turut Terbanding/Tergugat : 4. SEKJEN DPP PARTAI DEMOKRAT

DRS FIKRI (KETUA DPD PARTAI DEMOKRATPROPINSI KALIMANTAN SELATAN) yang beralamat di JalanJenderal Ahmad Yani, Km. 4, No. 31, Banjarmasin dalamperkara ini memberikan kuasanya kepada 1. BUJINO A. SALANK, S.H., M.H., 2. NAHASON, S.H., LL.M., 3. HJ. SUNARTI,S.H., 4. NAWANG WIJAYANTI, S.H., dan 5. ERNA MURNIATY,S.H., AdvokatPenasihat Hukum dan Kandidat Advokat padaKantor Advokat BUJINO A.

KETUA UMUM DPP PARTAI DEMOKRAT, yangberalamat di Jalan Keramat Raya No. 146 Jakarta Pusat 10450,dalam perkara ini memberikan kuasanya kepada 1. DENNYKAILIMANG, S.H., M.H., 2. S. YANTI NURDIN, S.H., M.H., 3.TISYE ERLINA YUNUS, S.H.,M.M., 4. YANDRI SUDARSO,S.H.,M.H., dan 5. BUJINO A. SALAN K, S.H., M.H., TimAdvokasi/ Advokat DPP Partai Demokrat beralamat di JalanKeramat Raya No. 146 Jakarta 10450 ;Sebagai Pembanding semula Tergugat III ;4.

SEKJEN DPP PARTAI DEMOKRAT, yang beralamat diJalan Keramat Raya No. 146 Jakarta Pusat 10450, dalamperkara ini memberikan kuasanya kepada 1. DENNYKAILIMANG, S.H., M.H., 2. S. YANTI NURDIN, S.H., M.H., 3.TISYE ERLINA YUNUS, S.H.,M.M., 4. YANDRI SUDARSO,S.H.,M.H., dan 5. BUJINO A.

., TimAdvokasi/Advokat DPP Partai Demokrat beralamat di JalanKeramat Raya No. 146 Jakarta 10450 ;Sebagai Pembanding semula Tergugat IV ;MELAWANMUHAMMAD KADARUSMAN, S.Hut., Pekerjaan Swasta, Umur 32 Tahun,Agama Islam, Jenis Kelamin lakilaki, beralamat di JalanPerumnas Il, No. 37 Rt. 13 Desa Semayap Kec. Pulau LautUtara Kabupaten Kotabaru, dalam perkara ini memberikankuasanya kepada 1. DIMPAN HUTAHAEAN, S.H. 2. WAHYUDINOOR, S.H.I, dan 3.

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada :Pasal 33, dinyatakan :ayat (1) : Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalampasal 32 tidak tercapai penyelesaian perselisihan dilakukan melaluiPengadilan Negeri ;ayat (2) : Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama danterakhir dan hanya dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka PengadilanTinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenaiperselisihan

KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPW PAN) JAWA TIMUR dan 2. KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN) KOTA MOJOKERTO tersebut;

KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPW PAN) JAWA TIMUR yang diwakili oleh Ketua Drs. Suyoto, M.Si., dan Sekretaris Drs. Kuswiyanto, M.Si VS DIAZ ROYCHAN, ST.,MM

dari hukum acara perdata umum, yaitu Pasal 32 danPasal 33, yang menyatakan:Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Portal

Bahwa, lebih lanjut berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik dalarn Pasal 32 ditegaskan bahwa:e Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalarn AD dan ART, dane Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;3.4.

dari hukum acara perdata umum, yaitu Pasal 32 danPasal 33, yang menyatakan:(1)Pasal 32Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehPimpinan Portal Politik kepada

diatur di dalam AD dan ART;2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Hal. 17 dari 25 hal.

Nomor 332 K/Pdt.Sus/2012 tanggal15 Oktober 2012);Bahwa, ternyata dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan di persidanganperkara a quo, Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwapokok gugatannya telah diselesaikan melalui mekanisme internal partai padahalpokok gugatan dalam perkara a quo adalah perselisihan partai politik in casugugatan pelanggaran terhadap hak anggota partai politik (Penggugat/TermohonKasasi) oleh partai politik (DPD Partai Amanat Nasional Cabang Mojokerto)sehingga gugatan

Penggugat:
SIDDIQ FRAMANA USMANY, M.Pd BIN USMAN
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN) diwakili oleh AMELIA A. YANI dan TEDI BUDIMAN, S.E. tersebut

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN)VSMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL(DPP PPRN), yang diwakili oleh H.

M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRNmenjadi badan hukum;27Bahwa atas permintaan dari mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah PPRN,maka setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina/Pemrakarsa Utama melalui surat tertanggal 26 Oktober 2009, DewanPimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPPPPRN) pada tanggal8 Maret 2010 s/d tanggal 10 Maret 2010 menyelenggarakan MusyawarahNasional Partai Peduli Rakyat Nasional Pertama (selanjutnya disebutMunas PPRNI) di Hotel Savoy Homann

UndangUndang Partai Politik tidakmengenal adanya Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama. Itusebabnya Tergugat dalam Lampiran I Surat Keputusan Menteri Hukumdan HAM Nomor: M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008tentang Pengesahan Partai PPRN sebagai Badan Hukum tidak ada samasekali mencantumkan Pemrakarsa/ Pendiri Utama dalam susunankepengurusan DPPPPRN.Bahwa lebih jauh lagi, dengan disahkannya Partai PPRN sebagai BadanHukum lewat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.

Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.3030Utama dalam menerbitkan surat No. 0O06/SK/PPUPPRN/ XI/2009tanggal 14 November 2009 (kalaupun benar ada quod non) merupakanketentuan yang bertentangan dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, khususnya bertentangan dengan Penjelasan Pasal24 Jo Pasal 30 UndangUndang Partai Politik.Penjelasan Pasal 24 UndangUndang Partai Politik selengkapnya berbunyi:"Yang dimaksud dengan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politikadalah Musyawarah Nasional

, Kongres, muktamar atau sebutan lainnya yangsejenis.Pasal 30 UndangUndang Partai Politik selengkapnya berbunyi :"Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/ataukeputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan".

Pembanding/Tergugat : PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN DONGGALA Diwakili Oleh : AMAT ENTEDAIM, SH
Terbanding/Penggugat : GUFRON LASARIKA Diwakili Oleh : JABAR ANURATHA DJAAFARA, SH
Terbanding/Penggugat : Ir. FIKRI LASARIKA Diwakili Oleh : JABAR ANURHANTA DJAAFARA
Terbanding/Penggugat : RINA SUKRIATI LASARIKA Diwakili Oleh : JABAR ANURATHA DJAAFARA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PARTAI GOLONGAN KARYA cq.

Turut Terbanding/Tergugat : PARTAI GOLONGAN KARYA PROPINSI SULAWESI TENGAH cq

SALINANPUTUSANNOMOR : 32/PDT/2014/PT.PALUDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Partai Golongan Karya Cq. Partai Golongan Karya Propinsi SulawesiTengah Cq. Partai Golongan Karya KabupatenDonggala, berkantor di Prof. Dr. Moh. Yamin No. 29Palu, sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;MELAWAN1.

Bahwa sebagian tanah tersebut (oada bagian Timur dalam Perkara inicukup disebut Tanah Terperkara) diambil alin oleh TERGUGAT gunakepentingan Kantor Sekretariat Partai Golongan Karya KabupatenDonggala, yang diresmikan sejak Tahun 1992 sampai dengan saat ini,sedangkan Bagian lainnya tetap dalam penguasaan PARA PENGGUGAT,yang saat ini disewakan oleh PARA PENGGUGAT kepada Pihak lain;6.

No. 32/PDT/2014/PT.PALUdari Partai Golongan Karya (Saat itu Golongan Karya), TERGUGAT saat ituadalah Penguasa Mayoritas yang dapat berbuat apa saja sekehendaknya;8.

Bahwa penguasaan TERGUGAT atas Tanah Terperkara adalah TanpaAlas Hak yang Sah, ditambah lagi dengan perpindahan Kegiatan Adminstrasitersebut, maka dengan demikian maka tidak ada alasan yang dapatdibenarkan dari sisi Hukum maupun dari sisi Administratif bagi TERGUGATuntuk tetap berada dan menguasai Tanah Terperkara denganmenempatkan Kantor Sekretariat Partai di Tanah Terperkara yang letaknyaberada di Kota Palu, bukan Kota Donggala;10.

Bahwa apabila kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebutdisamakan sebagai Sewa Tanah, maka apabila terhitung sejak PeresmianSekretariat Partai Golongan tahun 1992, maka Penguasaan olehTERGUGAT adalah kurang lebin selama 21 (Dua Puluh Satu) Tahun,sehingga apabila kerugian tersebut dianggap sebagai Sewa Tanah, makaperhitungannya adalah sebagai berikut :Masa Pakai Tanah Terperkara oleh TERGUGAT selama 21 Tahun;> Perkiraan Nilai Sewa ratarata yang didapatkan : Rp.20.000.000./ Tahun.

Penggugat:
1.MIFTAHUL HIDAYAH
2.AZIZAH HERMAWATI
3.ZAHROTUN NAHDLIYAH
4.MARIA ULFA
5.NASYIDA FITRIA KUSUMAWARDANI
Tergugat:
Bapak Ketua Umum Pengurus Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) C/q. Bapak Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa ( DPW PKB ) Jawa Timur C/q. Bapak Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa ( DPC PKB ) Kabupaten Malang

Pembanding/Penggugat : MEGAWATI AMBO ASA Diwakili Oleh : HIDAYAT HASAN, SH
Terbanding/Tergugat I : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR
Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROPINSI SULAWESI TENGAH
Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN MOROWALI UTARA
Terbanding/Tergugat IV : HJ.

WARDAH DG MAMALA, SE, KETUA DPD PARTAI GOLKAR MOROWALI UTARA
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MOROWALI UTARA
Terbanding/Turut Tergugat II : BUPATI MOROWALI UTARA
Terbanding/Turut Tergugat III : KOMISI PEMILIHAN UMUM MOROWALI UTARA