Kepala Desa Tahun 2016Pasal 31 ayat (2) huruf (d) yaitu:1.Bahwa dalam praktek pengajuan Judicial Review yang selama inidiajukan ke Mahkamah Agung RI, terdapat beberapa alasan yang dapatdijadikan sebagai dasar hukum pengajuan Judicial Review di Indonesia,yaitu:a.

Gugatan Tidak Mempunyai Hak Hukum (Legal Standing);e Bahwa Pemohon (Sapari) tidak mempunyai hak hukum (LegalStanding) untuk mengajukan Judicial Review terhadap PeraturanBupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dalamKabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 dikarenakan tidak benarterbitnya Peraturan Bupati a quo telah merugikan Pemohon, karenaPeraturan Bupati ini berlaku untuk semua warga Kabupaten MusiBanyuasin yang akan mencalonkan diri

Kepala Desa sebagai dasarhukum pelaksanaan Pilkades dalam Kabupaten Musi BanyuasinTahun 2016, Panitia Pemilihan telah menyampaikan Hasil PenelitianBerkas a.n SAPARI dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor141.1/014BA/Pan.Pilkades/Ds.

kepala desa.

Kepala Desa tahun 2016 bertentangandengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan dan Pasal 26 ayat (6) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak mengikutiprosedur yang tepat dan benar yang ditentukan pasal 47 ayat 1 poin dPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa jo.

Namun berdasarkan pertimbanganPasal 49 ayat (9) dan ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten HalmaheraBarat Nomor 2 Tahun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. (6).Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. (7). Peraturan DaerahPutusan Perkara No. 05/G/2019/PTUN.ABN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. (6). Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanPutusan Perkara No. 05/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 29 dari 58Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan danPemberhentian Kepala Desa Jo. (7). Peraturan Daerah KabupatenHalmahera Barat Nomor 2 Tahun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. (8).

Halaman 31 dari 582015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. (6).Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. (7).

UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 30 ayat(2) dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementaradan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dan Pasal 40 ayat (3) :pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupatib. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (2) hurufd dan huruf f. dan ayat (4) 20202 ne nc nc nn neec.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal9 huruf a dan huruf b.Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan surat Keputusan BupatiBone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 TentangPemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode20132019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa BandunganKecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8September 2016 dikeluarkan atas dasar surat aduan dari BadanPermusyawaratan

Desa (BPD) Bandungan Kecamatan Bulango Utaradengan surat Nomor : 01/SK/BPDDB/II/2015 tertanggal 11 Februari2015 tidak bisa dijadikan dasar Pemberhentian Kepala Desa, karenatidak sesuai dengan Perundangundangan yang berlaku, maka denganini Tergugat menanggapinya sebagai berikut:Bahwa Penggugat keliru dalam menafsirkan Surat dari BPD BandunganKecamatan.

Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Surat KeputusanBupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 TentangPemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode20132019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa BandunganKecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8September 2016 dengan Pemberhentian Kepala Desa, tidakberlandaskan dengan Undangundang Desa Nomor 6 Tahun 2014,Pasal 54 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4, dan sesuai PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal

17 ayat (1), ayat (2), ayat (3)dan ayat (4), maka dengan ini Tergugat menanggapinya sebagaiaBahwa pada poin ini kami sampaikan kembali bahwa UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 pasal 54 ayat (1), (2), (3) dan (4) hanya mengaturtentang Musyawarah Desa yang tentunya tidak adahubungannya/kaitannya dengan Pemberhentian Kepala Desa.

Pernyataan bersama/Ikrar bersama tanggal 11 Oktober 2017 dan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tebtang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 38 ayat (1) huruf J;

Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23 Tahun 2019 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 16 Tahun2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tepatdan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum danHalaman 29 Put.174/G/2020/PTUNMdnperaturan perundangundangan yang berlaku

Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan, dan dapat ditunjuk pejabat lainnya;9.

Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23 Tahun 2019 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 16 Tahun2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuanhukum dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.Berdasarkan uraian

Bukti T5: Fotokopi Peraturan Daerah KabupatenNias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan. (fotokopi dari fotokopi);6.

(fotokopi darifotokopi);ds Bukti T7: Fotokopi Peraturan bBupati NiasSelatan Nomor 04.12 16 Tahun 2019 tentang PetunjukTeknis Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten NiasSelatan. (sesuai dengan asli);8.

Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan,Dan Pemberhentian Kepala Desa:(1) Dalam hal terjadi perselisihan pada setiap tahapanPemilihan Kepala Desa, Bupati WAJIB menyelesaikanperselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari.(2) Dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Bupati membentuk Tim PenyelesaianSengketa Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai tugasHal 19 dari 72 Hal Putusan No.27/Pdt.G/2015

masih dalam batas kotak foto calonKepala Desa tidak mempengaruhi keabsahan pemberiansuaraSelanjutnya pasal 1 angka 11 huruf g ke 10dan11 PeraturanBupati Bondowoso Nomor: 15 Tahun 2015 tentang PerubahanAtas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor: 1 Tahun 2015 tentangPedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan :10.

Kepala Desa maka Pengadilan NegeriBondowoso belum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquosebelum Bupati Bondowoso melaksanakan kewajibanna untukmenyelesaikan senketa pemilihan Kepala Desa ;3.

Kepala Desa telah selesai, namun jika kita memperhatikankembali ketentuan dalam psal 61 ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenBondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan,Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka sengketa para pihak tentangperselisihan dalam tahapan Pemilihnan Kepala Desa atau karena perbuatanmelawan hukum tidak dibatasi dengan telah selesainya tahahapan PemilihanKepala Desa, maka oleh karena itu maka eksepsi poin ini tidak beralasanhukum maka harus dinyatakan ditolak

Kepala Desa, Peraturan BupatiNomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Nomor 15tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1tahun 2015 Tentang pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBondowoso Nomor 5 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa,Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia

atas permasalahan kelebihan surat suara meskipun telah dilakukanprotes oleh Penggugat, pihak panitia dan pengawas tidak melakukantindakan apapun, misalnya dengan cara menghitung ulang, sehingga sangatdipastikan kelebihan surat suara tersebut ulah dari panitia, padahal Panitiaterikat dengan peraturan bahwa ia harus objektif dan tidak berpihak,sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah KabupatenPonorogo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian

Kepala Desa =;Pasal 24 222222222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nen nn en nnn ne nnn n nen nn cen nnnnnesAyat (1) Panitia Pemilinan berkewajiban untuk : a.

menjaga agar setiap orang yang berhak memilihhanya memberikan 1 (satu) Suara dan menolak pemberian suarayang diwakilkan dengan alasan apapun ; 6.Bahwa.....Bahwa dalam hal menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan dilarang memihakkepada salah satu Calon Kepala Desa dan melakukan tindakantindakanyang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten PonorogoNomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian

Kepala Desa Pasal 33 ; Ayat (1) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugas dan wewenangnyadilarang memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa yangberhak dipilih ; Ayat (2) Panitia Pemilihan dilarang melakukan tindakantindakan yangmenguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu ; Bahwa dengan adanya kelebihan 10 surat suara, maka Penggugat bersamatim sukses mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitia danPengawas, hal ini telah sesuai dengan Peraturan daerah KabupatenPonorogo Nomor

6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 35 ; Payal (1): DS TtUiiy!

Kepala Desa berikut petunjukpelaksanaannya .(4) Bahwa tidak benar calon Kepala Desa Sdr.

Kepala Desa;10.

PengangkatanPelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; (1) Panitia Pemilihan dalam waktu 24 jam sebelum Rapat Pemilihan Kepala Desadiselenggarakan melakukan kegiatan:a.

Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang pada intinyadalam sistem Pilkades tidak mengenal Pilkades Ulang per Kasus,yang ada adalah Pilkades Serentak;d.

Kepala Desa yakni pada Pasal 18ayat 5 (Daftar Pemilin Tetap yang sudah ditetapkan tidak dapatdiubah).

Kepala Desa sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata CaraHIm.23 dari 77 halaman Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN Smg.Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan PemberhentianKepala Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut:1.

Desa dan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa;4.

Kepala Desa dan pasal 5 Peraturan BupatiWonogiri Nomor 43 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa; Ad 2.

Kepala Desa juncto Peraturan BupatiWonogiri Nomor 43 Tahun 2009 Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Panitiamelaksanakan Pilkades tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh karenamenunggu salah satu Calon, maka Majelis Hakim berpendapat, terkait dengan hal itutidak menyebabkan pelaksanaan Pilkades

Kepala Desa juncto PeraturanBupati Wonogiri Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan diatur puladalam Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Baturetno Kecamatan BaturetnoKabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Peraturan Tata Tertib PemilihanKepala Desa Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri (vide buktiT12) tidak

Kepala Desa juncto Peraturan BupatiWonogiri Nomor 43 Tahun 2009 Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang kemudian dijadikandasar oleh Panitia Pilkades dalam menjalankan tugasnya melalui Peraturan PanitiaPemilihan Kepala Desa Desa Baturetno Kecamatan Baturetno kabupaten WonogiriNomor 1 Tahun 2013 Tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa DesaBaturetno

Kepala Desa,karena belum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif sebagai anggotaKepolisian Republik Indonesia, Saat mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desakepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Jenggrik, ternyata H.

Kepala Desa.

(photokopi dariphotokopi); 222022 222 6 Bukti P6 : Photokopi Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan1617101112Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (photokopi dariphotokopi);7.

(photokopi sesuai denganaslinya); 2222222 2n onan enna nnnBukti T33: Photokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penggangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.(photokopi peraturanPerundangundangan);Bukti T34 : Photokopi Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

menentukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir; Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah hand phone merk Polytron; dikembalikan kepada saksi Sulaeman Jajuli;- 1 (satu) buah Compact Disc yang berisi rekaman suara Kepala Desa;- 2 (dua) lembar foto kegiatan Kepala Desa;tetap terlampir dalam berkas perkara;- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Pangandaran Nomor 141.1/Kpts.129-Huk.Org tahun 2014 tanggal 22 Nopember 2014 tentang Pemberhentian

Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Cibenda Kec.

menyatakan keterangan ahli tersebut benardan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan tersebut;Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa ataupunPenasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi (adecharge);Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa Cibenda sejak tanggal 22 Nopember 2014sesuai dengan keputusan Bupati pangandaran Nomor 141.1/Kpts.129Huk.Orgtahun 2014 tanggal 22 Nopember 2014 tentang Pemberhentian

Kepala Desa danPengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Cibenda Kec.

ditujukan terhadap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil33Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah (secara alternatif) sebagai subjekhukum yang melakukan perbuatan pidana;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas, dan dihubungkandengan fakta hukum di persidangan, ternyata Terdakwa adalah merupakan Kepala DesaCibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, yang diangkat berdasarkanKeputusan Bupati Pangandaran Nomor 141.1/Kpts.129Huk.Org TAHUN 2014 tanggal22 Nopember 2014 tentang Pemberhentian

Kepala Desa dan Pengesahan Calon KepalaDesa Terpilih menjadi Kepala Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, KabupatenPangandaran;Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis, unsur setiapPejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah telah terpenuhi;Ad. 2.

Kepala Desa, Pasal 31Ayat 1 Poin M 1, yaitu usia calon kepala desa paling tinggi 60 Tahunsaat mendaftar; 22222 n nnn nnn nn nnn nnn n=eennea Bahwa dalam suratnya, LSM Bintang Cakra Negara KoordinatorWilayah Pemalang menyampaikan kepada Tergugat untuk mengecekkembali berkas persyaratan Wachidin berupa Surat KeteranganPengganti Ijazah/STTB SDN Gondang 1, dengan mengeceknya kebuku Induk SD Ni Gondang, dimana dalam data, atas nama Wachidinanomor Induk 647, tertulis kelahirannya tahun 1955, yang dirubahmenjadi

Kepala Desa,Pasal 31 Ayat 1 Poin M 1, yang berbunyi Memenuhi syarat lain yaitu:paling tinggi berusi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;Bahwa atas dasar uraian tersebut, Tergugat juga telah mengabaikanAzas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai UU AdministrasiPemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, yaitu. kecermatan dalammemeriksa berkas persyaratan salah satu calon dalam hal ini atasnama saudara Wachidin.

Kepala Desa sebagaimnana telahdiubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2018tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomorl Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan DaerahKabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telahdiubah

Kepala Desa sebagaimana telahdiubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 10 Tahun 2018 tentang Perubaha Kedua Atas Peraturan DaerahKabupaten Pemalang Nomori1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilinan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan bahwa:Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor : 146/G/2018/PTUN.SMGPanitia Pemilihan mempertimbangkan dan memberikan tanggapansebagaimana mestinya serta memberikan keputusan akhir terhadapkeberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud

Kepala Desa sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubaha Kedua AtasPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2016 tentangTata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;4, Bahwa Tergugat dalam melakukan penelitian/verifikasi BerkasPendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sudah sesuai dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku, dan hal ini terbukti dengan tidak adayang mengajukan keberatan dari

Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentangpengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa. Hinggadikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUna yang ditandatangani Pj. Bupati Tojo UnaUna (Abubakar Nophan Saleh) Nomor:Hal. 9 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL188.45/134/BPMPD tentang Pemberhentian Sementara Kepala DesaUebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo UnaUna Tahun2016, tertanggal 15 Februari 2016 (objek perkara).

Melanggar pasal 76dan 77 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo UnaUna Nomor 7 Tahun2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dimanaberbunyi sebagai beriku;a. Pasal 76 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupatisetelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam denganpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan registerPErKalral Cl PENG ACM aT) esasb.

kepala Desa, sertaHal. 11 dari 65 Hal.

Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PLpasal 76 dan 77, Peraturan Daerah Tojo UnaUna Nomor 7 tahun2015 tentang Pemilinan dan Pemberhentian Kepala Desa; Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan tersebut di atas, makaPENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor09/G/2016/PTUN PL yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.

Sehingga gugatan penggugat menjadi kabur, tidak jelas(Obscurllibel) ; Bahwa penggugat tidak mendudukkan pihak subyek hukum yangmemberhentikan sesuai kelembagaan yang ada dalam PemerintahanDesa sebagaimana yang dikandung maksud dalam ketentuan Pasal 8ayat (1) c, ayat (8), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan MenteriDalamNegeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 TentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,jo. Pasal 54 ayat 2huruf c, huruf d, danhuruf f.

No. 25 K/TUN/2009Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembandingtelah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu' sebagaiTergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan pada pokoknya atas dalildalil :Objek Gugatan :Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 0031 Tahun 2008tanggal 28 Januari 2008 tentang Pemberhentian Kepala Desa TanjungMeriah

Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa TanjungMeriah tanggal 30 Oktober 2007 yang ditujukan kepadaBupati Pakpak Bharat perihal permohonan pencopotan/pemberhentian Kepala Desa Tanjung Meriah;b. Surat permintaan tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Pemuda,Sukut beserta perkumpulan Wirit Yasin, LSM dan Masyarakatkepada Bupati Pakpak Bharat untuk memberhentikan KepalaDesa Tanjung Meriah karena telah melanggar sumpah janjidan tidak lagi mendapat kepercayaan Masyarakat;c.

Kepala Desa diatur dalam Pasal 17Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 2005 tentang Desa;Hal. 3 dari 18 hal.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTergugat Nomor : 0031 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanjung Meriah danPengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa TanjungMeriah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, KabupatenPakpak Bharat atas nama Annes Maharaja;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikanharkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala DesaTanjung Meriah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe,Kabupaten Pakpak Bharat;5.

No. 25 K/TUN/2009oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Factie yangmenyatakan bahwa %...perihal permohonan pencopotan/pemberhentian Kepala Desa Tanjung Meriah (Vide bukti T8) telahmemenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; telahsalah dan keliru, oleh karenanya Putusan Hukum Judex Factiedimaksud tidak boleh dipertahankan lagi dan harus dinyatakanbatal;Judex Factie telah salah Menerapkan Hukum dan MelanggarHukum Pembuktian;Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 53 alinea

Jadid;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah KabupatenSampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaiberikut:Halaman 17 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/2017Pasal 18 ayat (2) : Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhipersyaratan administratif sebagai mana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan oleh PanitiaPemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang berhakdipilih;27.

Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenSampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SampangNomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 33 ayat (1) dan

2015 tentang Pedoman Pencalonan, pemilihan,Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Halaman 27 dari 36 Halaman.

Putusan Nomor 171 PK/TUN/201713.14.15.16.Bahwa final proses pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sesuaiketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi: Bupati menerbitkankeputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD sebagai dasarpertimbangan penerbitan objek sengketa a quo (dalil 32

Kepala Desa; Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SampangNomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,pengangkatan pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 33 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenSampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihan, pengangkatan pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa

Sapirin diberhentikan dari jabatannya sebagaiKepala Desa Padang Beriang melalui Camat kepada BupatiBengkulu Selatan sesuai dengan maksud BAB Ill Pasal 8 ayat (3)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. , 7.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanBupati Bengkulu Selatan Nomor : 140/530/Tahun 2016 Tanggal 07September 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa PadangBeriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atasnama Sapirin sampai dengan putusan perkara ini berkekuatanHalaman. 13 dari 60 halaman, Putusan Perkara No. : 17/G/2016/PTUNBKLF.

nama Sapirin; Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan BupatiBengkulu Selatan Nomor : 140/530/Tahun 2016 Tanggal 07September 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa PadangBeriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Sapirin;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baikmohon keadilan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).

kepala desa, sudahtepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; 8.

kepala desa dilakukan apabila melanggar larangan Sebagai Kepala Desa; 13.

Kepala Desa, Pasal53:Ayat 2 : sebelum pelaksanaan perhitungan suara sebagaimana dimaksudpada Ayat (1)mengumumkan:Panitia Pemilihan menghitung dan kemudiana.

;Bahwa Panitia Panitia Pemilinan Desa Kadubelang Kecamatan MekarjayaKabupaten Pandeglang sudah melanggar Peraturan Bupati PandeglangNomor : 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal54:Ayat 5 : Panitia pemilinan melakukan beberapa hal yaitu:a.

Daerah Kabupaten PandeglangNomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 44, maka Panitia Pemilihan DesaKadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang, telah melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas KepastianHukum.

Sapri (Penggugat).Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JoPasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, KeputusanBupati Aquo mengenai Penyelesaian Perselisinan Hasil Pemilihan

Sapri (Penggugat).Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JoPasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, KeputusanBupati Aquo mengenai Penyelesaian Perselisihnan Hasil PemilinanKepala

Halini juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan DaerahKabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakanKepala Desa dipilh langsung oleh penduduk desa;Bahwa terhadap penjelasan poin 7 sampai poin 11 dapatdisimpulkan panitia telah melakukan pemilihan danpemungutan suara diluar daftar pemilih tetap (DPT) danbukan merupakan warga desa Bintang Marak sehinggaterjadi ada 65 orang pemilih yang tidak sah yang memilihdalam pemilihan Kepala Desa Bintang

Kepala Desa;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, PeraturanDaerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018Tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 TentangPemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.JBI.25.26.27.28.20.30.31.32.Bukti T25Bukti T26Bukti T27Bukti T28Bukti T29Bukti T30Bukti T31Bukti T32Fotokopi sesuai dengan fotokopi, PeraturanBupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 TentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten

Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 TentangPemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KeputusanBupati Kerinci Nomor 140/Kep.182/2020 TentangPembentukan Tim Penyelesaian Kasus PemilihanKepala Desa Tahun Anggaran 2020, tanggal 30April 2020, beserta lampirannya;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan DaerahKabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 TentangPemilinan dan Pemberhentian Kepala Desa,tanggal 31 Desember 2015;Fotokopi sesuai dengan scan, Peraturan BupatiKerinci Nomor 47 Tahun

Kepala Desa;2.

Kepala Desa, dan Pasal 25 ayat (2) danayat (6) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 Tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 16, serta Pasal20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014Tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi:Pasal 10:ayat (1) : Pemilih yang menggunakan

Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan TataUsaha Negara Medan pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :OBJEK GUGATAN :Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 383/TAPEM/2012, tanggal 3 Mei2012 tentang Pemberhentian

Kepala Desa Naipospos Barat, Kecamatan Sorkam,Kabupaten Tapanuli Tengah, atas nama Nursaida Situmeang ;TENGGANG WAKTUe Bahwa Surat Keputusan Tergugat (ic.Bupati Tapanuli Tengah) Nomor : 383/TAPEM/2012, tanggal 3 Mei 2012 tentang Pemberhentian Kepala DesaNaipospos Barat, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah yangHalaman 1 dari 12 halaman.

Dimanaperbuatan tersebut merupakan pelanggaran atas persyaratan, kewajiban danlarangan bagi Kepala Desa, maka untuk menghindari terjadinya krisiskepercayaan yang luas dari masyarakat Desa Naipospos Barat terhadapkepemimpinan Kepala Desa dan guna menegakkan wibawa Aparatur PemerintahDesa, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian Kepala Desa NaiposposBarat, Kecamatan Sorkam;e Bahwa pertimbangan hukum Tergugat dalam mengambil keputusan sangatsubjektif yang telah menjurus pada tindakan diskriminasi

Putusan Nomor 211 K/TUN/2013.Dalam Pokok Perkara12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tapanuli TengahNomor : 383/TAPEM/2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa NaiposposBarat Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 3 Mei 2012 atasnama Nursaida Situmeang ;Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Tapanuli TengahNomor : 383/TAPEM/2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa NaiposposBarat Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli

Kepala Desa Naipospos Barat,Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah atas namaPenggugat, Nursaida Situmeang;e Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 234.000. ( Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);e Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 170/B/