Ditemukan 187 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-05-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg
Tanggal 19 Mei 2016 —
8234
  • Bahwa berdasarkan Pasal 2.1 Perjanjian Keagenan, terdapat ketentuansebagai berikut:"The terms and conditions governing the relationship between theCarrier and the Agent are set forth in the IATA Resolutions, practices andprocedures as notified to the Agent from time to time and set fourth in theIndonesia Domestic BSP Procedure,version 1.1 October 2001 (TheManual), as amended from time to time.
    Negeridan mendistribusikan stok Dokumen Tiket Dalam Negeritersebut kepada Tergugat.KEWAJIBAN TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN KEAGENANBahwa berdasarkan Pasal 2.1 Perjanjian Keagenan, terdapat ketentuansebagai berikut:"The terms and conditions governing the relationship betweenthe Carrier and the Agent are set forth in the IATA Resolutions,practices and procedures as notified to the Agent from time to timeand set fourth in the Indonesia Domestic BSP Procedure,version1.1 October 2001 (The Manual), as amended
Register : 03-03-2014 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — PT. LIPPO BANK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
17154 Berkekuatan Hukum Tetap
  • In the event USER desires to use the mark inconnection with the program in countries other than those listed onschedule A, such schedule may be amended with OWNER's writtenconsent to include such othercountries";Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas maka dapatdisimpulkan bahwa Visa tidak mengenakan royalti kepada PT. BankLippo, Tbk;2. Tagihan atas jasa dari Visa International dapat dibagi menjadi 2 (dua)kategori, yaitu:a.
Putus : 23-01-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 23 Januari 2014 — PT. MULTI JAYA SAMUDERA VS 1. ADENAN. DKK
5648 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maiden, karena mesin adalahtanggung jawab Kepala Kamar Mesin (KKM) dan bukan tanggung jawabbagian deck sesuai dengan STCW International Konvention OnStandards Of Training Certification And Watchkeeping For Seaferers,1978, as amended in 1995 (konvensi tentang standard pelatihansertifikasi dan tugas jaga di laut) yang telah disyahkan oleh PemerintahRepublik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 60 tahun1986;Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menghadiri panggilan dari KantorDinas Tenaga Kerja
Putus : 02-11-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1376/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BANK MEGA Tbk.
5226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pajak dari suatubentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20%(dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkankembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjutdengan Keputusan Menteri Keuangan;Pasal 32 A:Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian denganpemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajakberganda dan pencegahan pengelakan pajak.Convention Between The Government Of The Republic OfIndonesia and the Government Of The United States Of America(As Amended
Putus : 18-04-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 18 April 2012 — PT. SRI REZEKI ISMAN VS PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE;
325195 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salah satu dariMultilateral Agreements tersebut adalah Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (Perjanjianmengenai Aspekaspek Perdagangan atas Hak KekayaanIntelektual), yang memuat aturanaturan hukum di bidang Hak Ciptadan secara tegas mendasarkan aturanaturan dalam Konvensi Berne(Berne Convention 1971Berne Convention for the Protection ofLiterary and Artistic Works, signed on 9 September 1886, Paris Act of24 July 1971 as amended on 28 September 1979) (Vide Pasal
Putus : 01-01-1970 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Januari 1970 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT COCA COLA INDONESIA
3163227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Si, LLM Int.Tax di jelaskan sbb:Menurut OECD guidelines, dalam melakukan analisis transferpricing intra group services terdapat dua pokok permasalahansbb:1. apakah intra group services benarbenar telah dilakukanatau diserahkan oleh pemberi jasa.2. berapa harga pasar wajar yang dapat dibebankan olehpemberi jasa atas pemberian intragroup servicesterdapat4.7 Bahwa berdasarkan Convention Between The Government OfThe Republic Of Indonesia And The Government Of The UnitedStates Of America (As Amended
    Penelitian Keberatan;disebutkan bahwa ketentuan perpajakan yang terkaitdengan sengketa Penghasilan dari Luar Usaha sebesarRp14.291.071.569,00 adalah :+ Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2000, berikut memori penjelasannya; serta** Convention Between The Government Of The Republic OfIndonesia And The Government Of The United States OfAmerica (As Amended
Register : 12-09-2017 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 472/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 19 September 2018 — PT. MULTI SPUNINDO JAYA, X PT. Asuransi Astra Buana,Cs
938399
  • dimaksud dalamGugatan Penggugat ternyata juga telah pernah sebelumnya diperiksa dandiputus oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC) berdasarkanAturan Arbitrase dari SIAC, sebagaimana dimaksud dalam Putusan AkhirSingapore International Arbitration Centre (SIAC) No. 071 Tahun 2016tertanggal 24 Juni 2016, yang telah diperbaiki dengan MemorandumMengenai Perbaikan Atas Putusan Arbitrase Akhir No. 080 Tahun 2016tertanggal 25 Juli 2016 (SIAC Final Award No. 071 of 2016 dated 24 June2016, amended
    201 7/PN.JKT.PSTGugatan Penggugat ternyata juga telah pernah sebelumnya diperiksa dandiputus oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC) berdasarkanAturan Arbitrase dari SIAC, sebagaimana dimaksud dalam Putusan AkhirSingapore Intemational Arbitration Centre (SIAC) No. 071 Tahun 2016tertanggal 24 Juni 2016, yang telah diperbaiki dengan MemorandumMengenai Perbaikan Atas Putusan Arbitrase Akhir No. 080 Tahun 2016tertanggal 25 Juli 2016 (SIAC Final Award No. 071 of 2016 dated 24 June2016, amended
Register : 07-07-2010 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Maret 2012 — PT SWEET INDOLAMPUNG, PT INDOLAMPUNG PERKASA, PT GULA PUTIH MATARAM, PT INDOLAMPUNG DISTILLERY, PT GARUDA PANCAARTA M E L A W A N PT. MEKAR PERKASA, MARUBENI CORPORATION, ARMAN LANY, SH, MARUBENY EUROPE PLC (dahulu bernama MARUBENI UK PLC) SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION,
453306
  • .,.Guarantee Facility Agreement shall be amended, varied,overridden,...(catatan : Di butir C bagian preambul disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Guarantee Facility Agreement yang artinya :oe.
    Guarantee Facility Agreement shall be amended, varied,overriden..Yang diterjemahkan oleh PARA PENGGUGAT dengan:...Perjanjian Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober1996 diubah dan telah dikesampingkan..Merujuk pada kutipan dan terjemahan Para Penggugat itu, diketahuibahwa katakata amended, varied, overrides diterjemahkan dengandiubah dan telah dikesampingkan, terjemahan mana adalah kelirudan menyesatkan.
    Restructured Guarantee Facility Agreementtertanggal 29 Agustus 2001 yang sebenarnya adalah sebagaimanadikutip di bawah ini:Upon the effectiveness of this Agreement on the Completion Date,each of the Parties hereto from time to time agree that the certainprovisions induding all powers, rights, remedies, obligations andliabilities of each of the Parties under the Guaranty Facility Agreementshall be amended, varied, overridden and supplemented by theprovisions induding powers, rights, remedies, obligations
    The terms and conditionsof the existing Guaranty Facility Agreement which are NOT amended,varied, overridden and supplemented herein, shall remainUNCHANGED and IN FULL FORCE EFFECT.
Putus : 11-06-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 PK/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — CONOCOPHILLIPS (GRISSIK), Ltd, VS KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)
9965 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 56 PK/TUN/2015Negara a quo yang pada akhirnya hanya ditujukan merubah ataupunmemaksa pihakpihak di dalam GTA untuk merubah isi GTA agardisesuaikan dengan dokumen Access Arrangement yang disahkanmelalui Surat Keputusan Tergugat, apalagi Pasal 23.1 huruf (c) GTA,mengatur bahwa :23.1 Entire Agreement; Amendments; Remedies and Waiver ;(c) This Agreement may not be varied, amended or supplemented,except by an agreement in writing signed by all the Parties.
    :Semua perjanjian yang diibuat secara sah berlaku sebagai Undang undang bagi mereka yang membuainya.Perjanjianperjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengankesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasanalasanyang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu.Pengaturan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata di atasmengenai GTA hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihakjuga ditegaskan dalam butir 23.1 huruf c GTA, sebagai berikut :This agreement may not be varied, amended
Register : 23-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INTERNATIONAL MATARI ADVERTISING;
3616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • To help achieve the Objective set forth in this Agreement, USAID,pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, and inaccordance with the budget contained in Annex 1, hereby grants to theGrantee under the terms of the Agreement up to Forty Four Million UnitedStates ("U.S.') Dollars ($44,000,000) (the "Grant');b. Total Estimated USAID Contribution. USAID's total estimated contributionto achievement of the Objective will be Two Hundred Thirty Six Million U.S.
Putus : 13-05-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
3918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti tentang perolehan intellectual property dari Lyondell ChemicalCompany kepada Bayer AG terdapat dalam copy Amended and RestatedMaster Asset and Stock Purchase Agreement terlampir pada surattanggapan atas hasil penelitian keberatan PPh Badan 2008 PemohonBanding;bahwa Pemohon Banding kurang mengerti dengan alasan nomor 5 padaPemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan yang menyatakan bahwa Penelitiyang tidak dapat meyakini data yang disampaikan oleh Pemohon BandingHalaman 2 dari 30 halaman Putusan
Putus : 15-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2031 B/PK/PJK/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INTERNATIONAL MATARI ADVERTISING
17366 Berkekuatan Hukum Tetap
  • To help achieve the Objective set forth in this Agreement, USAID,pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, and inaccordance with the budget contained in Annex 1, hereby grants to theGrantee under the terms of the Agreement up to Forty Four Million UnitedStates ("U.S.') Dollars ($44,000,000) (the "Grant');b. Total Estimated USAID Contribution. USAID's total estimated contributionto achievement of the Objective will be Two Hundred Thirty Six Million U.S.
Register : 17-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2019 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INTERNATIONAL MATARI ADVERTISING;
3824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • To help achieve the Objective set forth in this Agreement, USAID,pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, and inaccordance with the budget contained in Annex 1, hereby grants to theGrantee under the terms of the Agreement up to Forty Four Million UnitedStates (U.S.') Dollars ($44,000,000) (the Grant');Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2019/B/PK/PJK/2017b. Total Estimated USAID Contribution.
Register : 14-05-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 116/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 1 Juli 2014 — PT. LAYAR SENTOSA SHIPPING >< Wallem & Co, Limited,Cs
638255
  • 16.2 Joint Venture AgreementAny dispute or claim arising out of or relating to this Agreementwhich cannot amicably settled amongst the Parties hereto shall bereferred to arbitration in the Republic of Singapore in accordancewith the International Arbitration Act (Cap 143A) or any statutorymodification or reenactment thereof.Pasal 16.3 Joint Venture AgreementThe arbitration shall be conducted in accordance with the SingaporeInternational Arbitration Centre (SIAC) Domestic Arbitration Rules orsuch amended
Register : 03-03-2014 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — PT. LIPPO BANK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
8350 Berkekuatan Hukum Tetap
  • In the event USER desires to usethe mark in connection wth the program in countries other than thoselisted on schedule A, such schedule may be amended wth OWNER'switten consent to include such other countries"Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkanbahwa Visa tidak mengenakan royalti kepada Pemohon Banding;Bahwa tagihan atas jasa dari Visa International dapat dibagi menjadi 2(dua) kategori, yaitu :a.
Register : 08-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1066 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIO TINTO INDONESIA;
5027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupun isi dan ketentuantersebut telah mengalami perubahan.Pihakpihak yang melakukan kontrak tidak bisa keluar dari ketentuanyang ada dalam Kontrak Karya, walaupun pemerintahan berganti.Dalam membaca UndangUndang, biasanya terdapat kalimatUndangUndang nomor sekian yang merupakan perubahan kesekiandari UndangUndang nomor sekian, atau dalam bahasainggrisadalah as amendedKarena Kontrak Karya tidak ditulis as amended , berarti yangdipakai tetap UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan
Putus : 26-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111/B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. (Ex. PT. LIPPO BANK, Tbk) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 111/ B /PK/PJK/2014such schedule may be amended with OWNER 's written consent to include suchother countries"Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkanbahwa Visa tidak mengenakan royalti kepada Pemohon Banding;Bahwa tagihan atas jasa dari Visa International dapat dibagi menjadi 2(dua) kategori, yaitu :a.
Putus : 28-05-2015 — Upload : 05-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — PT.MULTI JAYA SAMUDERA VS 1. ADENAN, DKK
5853 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maiden, karena mesin adalah tanggung jawab Kepala Kamar Mesin(KKM) dan bukan tanggung jawab bagian deck sesuai dengan STCWInternational konvention on standards of training certification and watchkeepingfor seaferers. 1978, as amended in 1995 (konvensi tentang standard pelatihansertifikasi dan tugas jaga dilaut) yang telah disahkan oleh Pemerintah RepublikIndonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 60 tahun 1986;Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menghadiri panggilan dari Kantor DinasTenaga Kerja
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINAR MAS SPECIALITY MINERALS;
5438 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Halaman 2 Putusan United States TaxCourt ).Di dalam keterangan tambahan di persidangan(amended answer) tertanggal 30 November 1982,IRS menyampaikan perubahan perhitungan dimanaroyalti wajar menurut IRS yang semula 6% menjadi0% atau tidak dapat dibebankan seluruhnya (/n anamended answer, respondent sought to disallow thepreviously allowed and remaining royalties paid bypetitioner to its parent company Halaman 2Putusan)Di dalam pertimbangan hukumnya, HakimPengadilan Pajak Amerika menyatakan tidak
Putus : 25-08-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/PDT/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, II. 1. ASIAN CREDIT HEDGE FUND, dkk., III. 1. UBS LIMITED, dk. IV. 1.HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, dk. VS 1. DICK HERMANTO ENDRO, dkk. dan 1. SURYAINTI PERMATA TBK., dkk.
320255 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VII6)adalah sebagai berikut:"Menimbang, mengenai Indenture (Perjanjian Penerbitan Surat Utang), LoanAgreement dan Amended and Restate Loan Agreement, dan UnderwritingAgreement, bahwa dalam perianiianPerianiian tersebut tercantum "perianiiantersebut harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur berdasarkan hukumnegara bagian New York" (shall be construed in accordance with andgoverned by the laws of the State of New York);Bahwa oleh karena itu tuntutan pembatalan perjanjianperjanjian tersebutharus diajukan
    kewenangan tersebut.Lebih lanjut kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung YangTerhormat memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat dariMahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali(PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 381K/2006, sebagaimanatertuang pada hal. 299 Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 445/PK/2007:Menimbang, mengenai Indenture (Perjanjian Penerbitan Surat Utang), LoanAgreement dan Amended
    Nomor 947 K/Padt/201457.selanjutnya diperbaharui dengan Amended and Restated Loan Agreementtanggal 29 September 1995, Tergugat melalui Tergugat XII menawarkanskenario berupa suatu transaksi rekayasa dengan membuat lagi dokumensemu yang merupakan transaksi kedua namun menyangkut utang yangsama, dimana penggugat dibuat seolaholah Penjamin (Guarantor) terhadaptergugat sampai V;Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365KUHPerdata, adalah perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat)
    rekayasa dan penyelundupan hukum yangdilakukan oleh para Tergugat sampai dengan Tergugat V dan TergugatXIll, sebagaimana didalilkan Penggugat, merupakan perbuatan paraTergugat/ sepihak yang menimbulkan kerugian pada pihak Penggugatsehingga perbuatan para Tergugat tersebut tidak memenuhi pengertianperbuatan melanggar hukum seperti yang dimaksud oleh Pasal 1365KUHPerdata, dan karenanya gugatan perbuatan melawan hukum yangdiajukan oleh Penggugat Haruslah Ditolak;Bahwa apalagi dalam Bagian Pendahuluan Amended