Batalnya Rencana Kepemilikan Bersama penghadap Tuan HENDRIKLUNARDI dan penghadap Tuan ARIFIN TIORIMAN atas RUKO BlokC Nomor 17 dan Nomor 18 di Komplek Villa Evergreen, yang manapenghadap Tuan HENDRIK LUNARDI sudah menerima uangpembayaran dari penghadap Tuan ARIFIN TIORIMAN dengan nilaitotal penerimaan sebesar Rp.1.100.000.000, (satu milyar seratus jutarupiah); Maka Pinjaman pribadi penghadap Tuan HENDRIK LUNARDI kepadapenghadap Tuan ARIFIN TIORIMAN dan uang rencana KepemilikanBersama atas RUKO Blok

Bahwa untuk membayar uang pengembalian Pinjaman PribadidanPengembalian uang atas batalnya Kepemilikan Bersamaterhadap RUKOBlok C Nomor 17 dan Nomor 18 sesuai kesepakatan sebesarRp.5.500.000.000, (lima milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimanatersebut pada angka 2 di atas, maka para penghadap Tuan HENDRIKLUNARDI dan penghadap Tuan ARIFIN TIORIMAN bersepakat sebagaiberikut :a.

dua puluh tujuh Nopember tahun dua ribu limabelas (27112015) yang dibuat dihadapan saya, ZULKIFLI RASSY,Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota Palembang,yang telah dirubah dan atau digantikan dengan akta PerubahanPerjanjian Nomor 09, tanggal dua puluh empat September tahun duaribu delapan belas (24092018) yang dibuat dihadapan saya,ZULKIFLI RASSY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, NotarisKota Palembang, dan pelunasan pengembalian uang penghadap TuanARIFIN TIORIMAN sebagai akibat batalnya

PerubahanPerjanjian Nomor 09, tanggal dua puluh empat September tahun duaribu delapan belas (24092018) yang dibuat dihadapan saya,ZULKIFLI RASSY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, NotarisKota Palembang, dengan Nilai Konpensasi yang disepakati sebesarRp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah);> Menandatangani Kwitansi Tanda Penerimaa Uang tanggal duabelasNopember tahun dua ribu dua puluh (12112020) dan photocopynyadilekatkan pada minuta kata ini, sebagai Bukti Pembayaran Lunas atasPengembalian Uang batalnya

Idris adalah sangattidak benar dan bertentangan dengan fakta dan hukum yangberlaku yang mengakibatkan batalnya akta tersebut secarahukum;Bahwa berdasarkan permintaan Penggugat tersebutselanjutnya almarhum Dura alias H. Idris mengurusbaliknama tanah sawah sengketa dari atas nama Pak Asriya/AsruyaHal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1789K/PDT/2010menjadi atas nama Pak Djatim alias H.

Bahwa judex facti/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi JawaTimur di Surabaya telah lalai memenuhi' syarat syaratyang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan:1.

Jual BeliNo. 105/Arj/1X/1991 tanggal 23 September 1991bertentangan dengan hukum yang berlaku, ternyata pulajudex facti tidak pernah mempertimbangkan denganmenghubungkan dan atau mengaitkan surat bukti AktaPerjanjian Ikatan Jual Beli dan Akta Jual Belitersebut dengan fakta hukum lain yang terjadi danterbukti di muka persidangan, karenanya sesualketentuan hukum judex facti telah lalai memenuhisyarat syarat yang diwajibkan oleh peraturanperundang undangan yang mengancam kelalaian itu yangberakibat batalnya

Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum,lagi pula alasanalasan tersebut pada hakekatnya mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanyakesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yangberlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat syarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya

Pengadilan dalam memutus perkara lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu. dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Halaman 6 dari 12 hal. Put.

telah diubah oleh Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di atas, sehingga memorikasasi ini patut untuk diterima;DalilDalil Pokok Memori KasasiBahwa kami berpendapat bahwa baik Putusan Pengadilan NegeriBanyuwangi Nomor 17/Pdt.Plw/2012/PN Bwi maupun PutusanPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 180/Pdt/2013/PT Sby telah lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

putusan Judex Facti dalamperkara a quo sudah benar sehingga sudah selayaknya dikuatkan;Bahwa lagi pula alasanalasan kasasi selain dan selebihnyahanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanyakelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya

beralasan,karena tidak diberikan pertimbangan maupunpenjelasan yang mendasar dan terperincimengenai halhal apa yang dianggap oleh JudexFacti telah sesuai dengan aturan hukum itusendiri;Hal di atas menunjukkan bahwa Judex Facti pada Pengadilan TinggiPalembang tidak memberikan pertimbangan, dasar dan alasan Putusanperkara a quo, sehingga hal ini membuktikan adanya kelalaian dari JudexFacti terhadap syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya

Dengan tidak/kurangmemberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasanalasan itu kurangjelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dapatdipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapatmengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan ....;2. Bahwa membaca putusan Judex Facti terlihat pertimbangan hukumnyatidak lengkap, tidak tepat dan tidak adil dan juga bersifat sumir sehinggasulit atau sukar untuk dimengerti.

Hal ini menunjukkan bahwa JudexFacti tidak memberikan pertimbangan, dasar dan alasan putusan yangjelas sehingga membuktikan adanya kelalaian dari Judex Facti terhadapsyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangberlaku yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan tersebut ,sehingga putusan Pengadilan Tinggi Palembang jo.

serta tidak salah menerapkan hukum;e Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya peLanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

Kerugian atas batalnya penjualan tanah sebesarRp.107.488.500.000, (seratus tujun milyar empat ratusdelapan puluh delapan juta lima ratus rupiah) ) berikut bunga6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatandalam perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Batam sampaigugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugianimmaterill sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) kepadaPenggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika ;5.

Kerugian atas batalnya penjualan tanah sebesarRp.107.488.500.000, (Seratus tujuh milyar empat ratus delapanpuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) berikut bunga 6%pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatan dalamperkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Batam sampai gugatandalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;4.

Kerugian atas batalnya penjualan tanah sebesarRp.107.488.500.000, (seratus tujuh milyar empat ratusdelapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) berikutbunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejakgugatan dalam perkara ini terdaftar di Pengadilan NegeriHal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBRBatam sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukumtetap ;4.

Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinanyang semacam itu tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Huruf (a)menyatakan terhadap putusan tentang batalnya perkawinan yang telahberkekuatan hukum tetap, tidak berlaku surut terhadap anakanak yangdilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga batalnya perkawinanPenggugat dan Tergugat tidak akan memutus hubungan hukumkeperdataan antara anak Penggugat dan Tergugat dengan keduaorangtuanya yakni

Penggugat dan Tergugat serta tidak jugamenghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaiorangtua untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam jugamenegaskan bahwa terhadap fasad atau batalnya suatu perkawinan tidakakan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanyadan tidak berpengaruh terhadap status anak hasil hubungan Penggugatdan Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas telah pulasesuai dengan hujjah syariyyah

) dengan Tergugat (kreditur) selalu. dicantumkan/diberikan dengan tambahanklausulaklausula baku yang semua ketentuan mengharuskan dan wajib sertatunduk pada peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh Tergugat (kreditur) yang selalu dibebankan kepada Para Penggugat (debitur),maka oleh karena itu perjanjian yang dibuat antara Para Penggugatselaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur yang demikian itu bataldemi hukum;Bahwa oleh karena itu sesuai pada posita angka 7 gugatan tersebut di atas,karena batalnya

Pemohon Kasasi telah terjadikesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namundalam selain perjanjian yang dibuat bersama tersebut Para Penggugat/ParaPembanding/Para Pemohon Kasasi juga harus menyetujul dan menandatangani klausula baku yang disodorkan oleh Tergugat I/Terbanding /Termohon Kasasi dan berdasarkan Pasal 18 ayat 3 Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pencantumanklausula baku yang dilarang menurut Pasal 18 ayat 1 dan 2 yang dapatmenyebabkan batalnya

Bahwa oleh karena itu, karena batalnya suatu perjanjian pokok, makaseluruh perjanjian yang bersifat accesoir termasuk pengikatan haktanggungan atas objek sengketa tersebut juga batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;.

Yahya Harahap, S.H. sebagai Hakim Agung padaMahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya: PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP: Surat dakwaan yang tidak memuatfakta keadaan atau omstandigheiden yang lengkap atas tindak pidana yangdidakwakan dalam surat dakwaan apakah mengakibatkan batalnya suratdakwaan, fakta dan keadaan bukan termasuk syarat materiil sebab kalau kitajabarkan apa yang menjadi syarat materiil surat dakwaan adalah:e Uraian cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yangdidakwakan

Akan tetapi suratdakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta dan keadaan secarasempurna dan lengkap, tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan.Hal. 8 dari 11 hal. Put.

No. 1072 K/Pid.Sus/201 1Hal ini juga telah ditegaskan dalam suatu Yurisprudensi MahkamahAgung tanggal 23 Agustus 1969 No. 36K/Kr/1968 yang memuat kaidahWalaupun surat dakwaan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yangmenyertai perbuatan yang didakwakan tidak secara lengkap tergambartidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan;e Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya No. 933/Pid/2010/PT.Sby, tanggal 12 Januari 2011 dalam pertimbangannya bahwa karenasurat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan

Menyatakan hubungan hukum yang timbul karena batalnya AktaPerjanjian Kerjasama Nomor 07, tanggal 18 April 2009 adalah hanyaantara Tergugat dan Tergugat II;. Menghukum Tergugat untuk menanggung secara pribadi segalakewajiban kepada Tergugat II:. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini:Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2807 K/Pdt/20197. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarbiaya perkara;8.

Menyatakan hubungan hukum yang timbul karena batalnya AktaPerjanjian Kerjasama Nomor 07, tanggal 18 April 2009 adalah hanyaantara Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II:5. Menghukum Termohon Kasasi untuk menanggung secara pribadisegala kewajiban kepada Termohon Kasasi II;6. Menghukum Turut Termohon Kasasi untuk tunduk pada putusan ini;7. Menghukum Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2807 K/Pdt/20198.

sertaPanitera Pengadilan Agama Selatpanjang;Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah ditetapkan harisidangnya yakni hari Rabu tanggal 17 Mei 2016;Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti yang ditunjuk dalam perkara belummelaksanakan panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa karena Pengugat telah mencabut gugatan yangdiajukan tersebut, maka ketua Majelis yang ditunjuk untuk menyidangkan perkaratersebut perlu memberikan penetapan tentang pencabutan Penggugat tersebutdan menyatakan batalnya

Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinanyang semacam itu tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Huruf (a)menyatakan terhadap putusan tentang batalnya perkawinan yang telahberkekuatan hukum tetap, tidak berlaku surut terhadap anakanak yangdilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga batalnya perkawinanPenggugat dan Tergugat tidak akan memutus hubungan hukumkeperdataan antara anak Penggugat dan Tergugat dengan keduaorangtuanya yakni

Penggugat dan Tergugat serta tidak jugamenghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaiorangtua untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam jugamenegaskan bahwa terhadap fasad atau batalnya suatu perkawinan tidakakan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanyadan tidak berpengaruh terhadap status anak hasil hubungan Penggugatdan Tergugat;SALINAN11Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas telah pulasesuai dengan hujjah

Dengan demikian kurang cukupdipertimbangkan adalah alasan untuk batalnya suatu putusan;Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2 PK/Pid/SUS/20092.

keringanan hukuman atas perkara yang dituduhkan kepadanya,walau sudah dengan mengakui perbuatan yang sebenarnya tidakdimengerti, tetapi dalam perkara a quo jadi diartikan lain dan berakibat faktabagi dirinya;Bahwa habisnya waktu dengan tidak menempuh upaya banding putusanPengadilan Negeri adalah karena Terdakwa masih terpukul serta pengertianhukum yang kurang memadai pada diri Terdakwa dan baru menempuhupaya hukum lainnya;Bahwa penjelasanpenjelasan di atas kurang cukup dipertimbangkan adalahalasan untuk batalnya

Pasal 183 KUHAP dihubungkan denganbarang bukti dimaksud, agar tidak salah menafsirkan dalam menentukandasar hukumnya dan bisa menyebabkan batalnya putusan demi hukum,maka kumpulan alat bukti yang tidak terpisahkan harus dicermati denganseksama karena bisa berakibat ditafsirkan sebagai suatu tindak pidanatersendiri.

bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugatmengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut :JAWABAN TERGUGAT DALAM EKSEPSI :Bahwa oleh karena gugatan Penggugat asli tidak memenuhi syarat danketentuan sebagaimana gugatan yang mengakibatkan gugatan Penggugat aslitersebut tidak jelas/kabur ;Bahwa gugatan Penggugat asli tersebut telah salah alamat, dalammenentukan kewenangan dari Pengadilan, sebab yang berwenang mengadilidan menentukan cacat dan batalnya

Sita Jaminan Harta Benda Hak MilikTergugat Rekonvensi, baik bergerak maupun tidak bergerak ;Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk membayar semua biaya ini ;JAWABAN TERGUGAT IIDALAM EKSEPSI :Bahwa gugatan Penggugat asli tidak memenuhi syarat dan ketentuansebagaimana gugatan hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat asli tersebuttidak jelas/kabur ;Bahwa gugatan Penggugat asli tersebut telah salah alamat, dalammenentukan kewenangan dari Pengadilan, sebab yang berwenang mengadilidan menentukan cacat dan batalnya

No. 61 PK/Pdt/2005bukanlah melawan hukum, Sehingga kekeliruan Hakim pemeriksa perkaraini adalah sebagai suatu hal yang nyata, sebagai akibat dari batalnya suatukeputusan.Bahwa di samping itu pula, bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukanatas dasar UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 67 ayat d dan ayat f, yaitu tentangapabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya dan adanya kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata: yaitu tentang bukti T.HI1 Surat

Dan sebagai akibatnya maka hal ini jelas telahmemenuhi sebagaimana dalam pasal 6/7 UU No. 14 tahun 1985. yangmengakibatkan batalnya suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap.Bahwa Lagi pula Hakim dalam menjatuhkan keputusannya telah Khilaf dankeliru karena hanya mempertimbangkan secara formil terhadap adanyaperbedaan tanggal dari Kematian dengan tanggal dalam Akta Jual Beli.Sebab pada kenyataan hukumnya bilamana Hakim pemeriksa perkara inikonsekwen terhadap pembuktian formilnya, maka

No. 61 PK/Pdt/2005lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasihanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanyapelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilantidak

Janda Ceraisedangkan Suami Pemohon (EMUD) sebagai DudaCeraijs eee rrr rr rr rr eeeBahwa sejak menikah antara Pemohon dengan EMUD tidakpernah bercerai dan EMUD tidak pernahberpoligami; Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan EMUDtelah dikaruniai anak 3orang; Bahwa suami Pemohon (EMUD) semasa hidupnya menjadianggota veteran RI dan telah mendapatkan tunjangan,namun sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia padatanggal 6 Januari2006; Bahwa sampai saat ini tidak terdengar hal hal yangmenyatakan batalnya

sebagai Janda Ceraisedangkan Suami Pemohon (EMUD) sebagai DudaCeraij; eer re rr eee Bahwa sejak menikah antara Pemohon dengan EMUD tidakpernah bercerai dan EMUD tidak pernahberpoligami; Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan EMUDtelah dikaruniai anak 3orang; Bahwa suami Pemohon (EMUD) semasa hidupnya menjadianggota veteran RI dan telah mendapatkan tunjangan,namun sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia padatanggal 6 Januari2006; Bahwa sampai saat ini tidak terdengar hal hal yangmenyatakan batalnya

Hal mana sesuai butir ( 3 ) dan ( 4 ) Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia No. 03 Tahun 1974 yang berbunyi :(3) Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan bahkan apabilaalasan alasan itu kurang jelas, sukar dapat di mengerti atau bertentangansatu. sama lain, maka hal tersebut dapat di pandangsebagai suatu kelalaian dalam Hukum acara ( Vormverzuim ) yang dapatmengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan dalampemeriksaan Tingkat Kasasi.(4) Mahkamah Agung minta agar

supaya ketentuan dalam Undang undang,yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan(motiveringplich) di penuhi oleh saudara saudara untuk mencegahkemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan alasan ataupun pertimbangan pertimbangan.7 Hal tersebut sejelan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :Putusan yang kurang Cukup di pertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd )harus dibatalkan.Il Judex

Hal ini jelasmerupakan kesalahan penerapan Hukum Acara yang membawa KonsekuensiHukum Batalnya Putusan Kasasi.Berdasarkan hal hal tersebut di atas, terbukti Judex Facti tingkat Banding danJudex Juris telah melakukan kekhilafan karena telah memberikan Putusan yangkurang cukup di pertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd).

Lalai mematuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan dan mengancam kelalaian dan batalnya putusan yangbersangkutan;Bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas yang mana Majelis HakimTinggi jelas:1.

Lalai mematuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan dan mengancam kelalaian dan batalnya putusanyang bersangkutan;Bahwa secara Juris telah jelas kelalaian dari Judex Facti tersebut diatas point a dan b sehingga dapat mengancam batalnya putusan yangbersangkutan tersebut di atas;Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Tinggi didalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat yangmenyatakan sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama;Bahwa oleh

Nomor 3377 K/Pdt/2015Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaiandalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan olehPara Penggugat tersebut, maka kepada Tergugat ( KepalaKantor Pertanahan Kota Denpasar ) oleh Para Penggugatmelalui kuasanya telah diajukan surat pemberitahuan danpermohonan agar tidak melayani' permohonan pendaftaranhapusnya / batalnya hak atas tanah atau peralihan hak atastanah sebagaimana surat tertanggal 9 Juli 2009 nomor01/SL/VII/2009 ;Bahwaatas surat keberatan tersebut Tergugat telahmemanggil Para Penggugat dengan surat tertanggal 3Nopember

P 1 Foto copy sesuai dengan aslinya surat darikuasa hukum Anak Agung Kompyang Wena dan Dr.Anak Agung Made Sudiarta, Sp.A. tertanggal 9Juli 2009 Nomor :01 / SL/ VII/2009 ditujukankepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasardengan tembusan Kepada Kepala Badan PertanahanNasional dan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi' Bali, perihal mohon untuktidak melayani permohonan pendaftaran hapusnya /batalnya hak atas tanah atau peralihan hak atastanah , dengan lampiran ;2. Bukti.3.

Anak Agung MadeSudiarta Sp.A. perihal : mohon untuk tidakmelayani permohonan pendaftaran hapusnya /batalnya hak atas tanah atau peralihan hak atastanah, yang isinya menunjuk surat kuasa hukumtertanggal 9 Juli 2009 ( P 1 diatas ) dimohonkehadirannya pada hari Selasa tanggal 10Nopember 2009 guna dimintai penjelasansehubungan dengan permohonan yang diajukan ;3 Poto copy sesuai dengan aslinya suratdari Anak Agung Kompyang Wena dan Dr. Anak AgungMade Sudiarta Sp.A. tanggal 10 Nopember 20094.

Bukti.PP21ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaDenpasar, perihal mohon untuk tidak melayanipermohonan pendaftaran hapusnya / batalnya hakatas tanah atau peralihan hak atas tanah, denganlampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor : 123PK/PID/2006 tanggal 23 Pebruari 2007 atas namaAnak Agung Ketut Nama alias I Gusti Ketut Surat gugatan Anak Agung KompyangWena dan Dr.

Penggugat, melakukanperbuatan yang menyakitkan, mengecewakan Penggugat, tidakmenanggung biaya hidup Penggugat, serta mencemarkan nama baikPenggugat adalah perbuatan melawan hukum kepada pemberi hibahsebab tidak menunjukkan kebaktiannya serta telah menyianyiakannya;Menyatakan Akta Hibah Nomor Nomor 715/Kromengan/VIII/, 2005 tanggal31 Agustus 2005 dibuat/diterbitkan camat Kromengan adalah tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian harus dibatalkan;Menyatakan menurut hukum bahwa dengan batalnya

hibah atas objeksengketa ansich Akta Hibah, secara yuridis formal maupun materiil Tergugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa tersebut;Menyatakan menurut hukum bahwa dengan batalnya Akta Hibah Nomor .715/Kromengan/VIII/, 2005 tanggal 31 Agustus 2005, maka Tergugat tidakmempunyai hak atas tanah sawah;Hal. 4 dari 13 hal.

bersifat mengulang apa yangtelah dipertimbangkan oleh judex facti dan juga mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebuttidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahanpenerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiandalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

., tanggal19 Desember 2013 telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaianitu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 dimana Majelis Hakimdalam perkara a quo mengesahkan perjanjian perdamaiansebagaimana tersebut dalam amar putusan Perdamaian(Homologasi) No. 36/Pdt.Sus/PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dengan demikianMajelis Hakim Putusan Perdamaian (Homologasi)Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat No. 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst,tanggal 19 Desember 2013 telah Lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa apabila Pengadilan menolak mengesahkan Perdamaianmaka dengan demikian Debitor dalam hal ini Termohon Kasasidinyatakan Pailit, hal tersebut sesuai dengan Pasal 285 ayat

,tanggal 19 Desember 2013 tidak memberikan pertimbanganhukum yang berisi analisis, argumentasi, pendapat ataukesimpulan hukum sebagai alasan memutus perkara a quoadalah merupakan kelalaian di dalam memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas jelasjelasdan nyata Majelis Hakim dalam Putusan Perdamaian(Homologasi) No. 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst,tanggal

19 Desember 2013, telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan, maka sudah seharusnya Putusan No. 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Desember2013 batal demi hukum;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Desember 2013 dan kontramemori

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan;Bahwa Pemohon berkeyakinan kuat jika putusan Judex Facti PengadilanTinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassardidasari oleh pertimbangan hukum yang pada prinsipnya telah salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ataupun lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu

dengan batalnya putusan yang bersangkutan, makaberdasarkan alasan dimaksud Permohon menolak putusan tersebut,selanjutnya pemohon menggunakan haknyamelakukan upaya hukum kasasisebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4355 Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004;C.

Judex Facti pengadilan tinggi dalam memeriksa perkara ini telah salahmenerapkan atau bertentangan dengan hukum dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalai itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 20 Januari 2017,Nomor 319/PDT/2016/PT MKS. patut dibatalkan karena:Dalam Pokok Perkara;Majelis Hakim Agung Yang Mulia;Halaman 5 dari 11 hal. Put.