• Menyatakan batalnya surat perjanjian tanggal 30 Agustus 2018;4. Menyatakan Penggugat masih memiliki hutang beserta bunga kepada Tergugat sebesar Rp. 49.125.000,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) apabila hutang dan bunga tersebut dibayarkan oleh Penggugat seluruhnya pada bulan Nopember 2018 ;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00 (Empat Ratus Satu Ribu Rupiah);

  Menyatakan batal dan tidak sahnya kwitansi transaksi kosong tertanggal 16Juni 2018;Menyatakan batalnya surat perjanjian tanggal 30 Agustus 2018;Menyatakan lunasnya utang penggugat kepada tergugat;Menyatakan tidak sahnya bunga utang tak wajar;oa fFMenghukum tergugat untuk tidak lagi melakukan aktifitas bisnis simpanpinjam tanpa berbadan hukum;7.

  gugatannya danketerangan saksisaksi menyatakan sebaliknya bahwa Penggugat pernahberhutang kepada Tergugat, maka berdasarkan halhal tersebut diatas makapetitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk ditolak, dan menyatakantetap sahnya kwitansi pinjaman tertanggal 16 Juni 2017 antara Penggugatdengan Tergugat dengan ketentuan bunga 2,5 % setiap bulan dari total hutangpokok Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke3 gugatan penggugat yangmohon agar menyatakan batalnya

  Menyatakan batalnya surat perjanjian tanggal 30 Agustus 2018;4. Menyatakan Penggugat masih memiliki hutang beserta bunga kepadaTergugat sebesar Rp. 49.125.000, (empat puluh sembilan juta seratusdua puluh lima ribu rupiah) apabila hutang dan bunga tersebut dibayarkanoleh Penggugat seluruhnya pada bulan Nopember 2018 ;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;6.

• ., M.Kn No. 92 tanggal 11 November 2013 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 93 tanggal 11 November 2013 menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

• Menghukum Tergugat untuk menerima kembali uang pembayaran sebagai akibat batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris Tri Sinta Krisnaningrum, S.H., M.Kn No. 92 tanggal 11 November 2013 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 93 tanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 2.037.500.000,- (dua milyar tiga puluh tujuh

• Menyatakan menurut Hukum perbuatan Tergugat I yang mengatakan jika perkawinan dilanjutkan maka Tergugat I akan melarikan diri atau dua tiga bulan akan menceraikan Penggugat sehingga mengakibatkan batalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;3.

  Hawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan denganpembatalan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ; Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membatalkan dan menjadipenyebab batalnya perkawinan tersebut; Bahwa sudah ada undangan untuk perkawinan Penggugat denganTergugat tetapi belum disebar; Bahwa uang yang diserahkan Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Tergugatmaupun

  Hawa;Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam Gugatan Penggugatdapat diconstantir berdasarkan dalil pokok Penggugat dan dari jawabmenjawab adalah sebagai berikut:Apakah benar Tergugat adalah penyebab batalnya perkawinanPenggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat berhak menuntutganti rugi berupa pengembalian uang yang telah diserahkan olehPenggugat kepada Tergugat dan Tergugat II?

  oleh Penggugat untuk shalatmalam akan tetapi Tergugat tidak bisa melaksanakan sehingga Tergugat mengatakan kalau begini tiga bulan baru kawin sudah cerai;Menimbang, bahwa keterangan saksi Makmur tersebut ternyata tidakpula didukung oleh saksisaksi lain sehingga keterangan saksi Makmurtidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi artinya satu saksi bukansaksi, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalilsangkalannya;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa batalnya

  diuraikantersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Rekonvensi, Majelis Hakimberpendapat bahwa segala apa yang. didalilkan oleh PenggugatRekonvensi/Tergugat dan Il Konvensi pada dasarnya adalah sebagaimanapula yang telah didalilkkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,maka selanjutnya apa yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dalamKonvensi tersebut dijadikan pula pertimbangan dalam Rekonvensi ini;Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telahmempertimbangkan dalam Konvensi bahwa batalnya

• kewajibannya membayar seluruh harga jual beli atas bidang tanah milik Penggugat tersebut;

• Menyatakan perjanjian jual beli yang dibuat antara Penggugat selaku penjual dengan Tergugat selaku pembeli sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 11 Desember 2020 batal dengan segala akibat hukumnya;
• Menyatakan hukum untuk membebaskan Penggugat dari segala kewajiban maupun membebaskan Penggugat dari segala tuntutan hukum yang ada/ timbul di kemudian hari sebagai akibat batalnya

• Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 PPJB di atas bila Penggugat tidakmelaksanakan pembayaran yang telah ditetapkan, PPJB ini batal danselanjutnya Tergugat wajib mengembalikan seluruh uang yang telahdibayarkan oleh Penggugat kepada BANK ditambah Rp1.000.000.000 (satumiliar rupiah).Bahwa jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di atas yang harusdikembalikan Tergugat kepada Penggugat akibat batalnya PPJB merupakanjumlah yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat secara langsung(tidak

  dibayarkan melalui Bank) dimana PPJB tersebut merupakan tandapenerimaan atau kwitansinya (Pasal 2 paragraf pertama PPJB).Bahwa dengan demikian, karena Penggugat tidak melaksanakan pembayaranberikutnya sebagaimana diuraikan di atas, maka PPJB tersebut batal dan sebagaiakibat batalnya PPJB, berdasarkan ketentuan Pasal 2 PPJB tersebut, Tergugatwajib mengembalikan pembayaran sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar limaratus juta rupiah) yang telah dilakukan Penggugat kepada Bank ditambahRp1.000.000.000

  Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26 tertanggal27 April 2007;Menghukum Tergugat oleh karenannya untuk membayar sisa kewajiban yangterhutang akibat batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.26 tertanggal 27 April2007 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);Menghukum Tergugat ntuk membayar bunga sebesar 6 % per tahun yang dihitungdari sisa kewajiban, terhitung sejak diajukannya gugatan sampai dilunasinya seluruhkewajiban Tergugat kepada Penggugat akibat batalnya Perjanjian

  No. 861 K/Pdt/201216Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26tertanggal 27 April 2007, batal karena terpenuhinya syarat batal sebagaimanatersebut dalam Pasal 2 butir (2) Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26 tertanggal27 April 2007;Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat memilik kewajban mengembalikanpembayaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)kepada Penggugat sebagai akibat batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.26 tertanggal 27 April

  kepada Penggugat akibat batalnya PPJB;Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.459.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Rekonvensi:Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensiseluruhnya;Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensimembayar biaya perkara sebesar RpNIHILMenimbang, bahwa dalam tingkat

• No. 1293 K/Pid/2009yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan(Pasal 30 ayat (1) huruf c UU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UUNo.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung);Bahwa selain Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan lalai dalammenerapkan hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, PengadilanTinggi Padang juga telah salah menerapkan Pasal 359 KUHP dalam perkara ini,dengan alasan sebagai berikut :Bahwa sebagaimana telah diketahui kualifikasi dari Pasal

  dalam keputusannyatanggal 25 Februari 2009 No.32/PID/2009/PT.PDG yang menguatkankeputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Januari 2009 No.563/ Pid.B/2008/ PN.PDG, telah salah menerapkan hukum, karenanya keputusanPengadilan Tinggi Padang tersebut haruslah dibatalkan (Pasal 30 ayat (1)huruf b UU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004);Pengadilan Tinggi Padang telah lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya

  tertanggal 19 September 2008 No.Reg.Perkara; PDM537/Ep.2/PDANG/09.08 yang ditanda tangani oleh Gusnefi, SH., selaku Jaksa/Penuntut Umum, dimana didalam surat dakwaan tersebut tidak diuraikan secaracermat, jelas dan lengkap mengenai nomor Polisi dari kKendaraan yang terlibatdalam kecelakaan lalu lintas tersebut, hal mana jelas telah melanggar syaratsyarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf bKUHAP (UU No.8 Tahun 1981) dan sebagai akibat hukum dari hal tersebutadalah batalnya

  No. 1293 K/Pid/2009Bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana disebutkan di atas telahcukup terbukti di sini bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu. dengan batalnya putusan yang bersangkutan,sebagaimana yang dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf cUU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa

  alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum, amar putusan Pengadilan Negeri yangberbunyi, membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 1000., yang seolaholah ada 2 (dua) orang Terdakwa ataulebih, dan amar putusan Pengadilan Tinggi yang berbunyi : membebankanbiaya perkara kepada para Terdakwa, yang seolaholah juga ada 2 orangTerdakwa atau lebih, hanyalah merupakan kesalahan pengetikan yang tidakmengakibatkan batalnya putusan

• Pengadilan Tata UsahaNegara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUNMDN tanggal 8 Juni 2017,sehingga menyebabkan karena lalainya memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Halaman 9 dari 102 halaman.

  ;Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUNMDN tanggal 8 Juni 2017 telahsalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 131 jo.Halaman 13 dari 102 halaman.

  Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak pernah dilakukan sidangPemeriksaan Keberatan dalamsidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan dalam perkara a quoYMenyebabkan batalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor39/G/KI/2017/PTUNMDN tanggal 08 Juni2017 yang menguatkan Putusan KomisiInformasi Provinsi Sumatera Utara Nomor :08/KPTS/KIPSU/II/2017 tanggal 27 Februari2017.

  Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 39/G/KI/2017/PTUNMDN tanggal 8 Juni 2017 telah melanggarhukum yang berlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan;Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim MahkamahAgung Yang Terhormat untuk menyatakan Membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/G/KI/2017/PTUNMDNHalaman 18 dari 102 halaman.

  Diterima melalui Pos yangdikirim KIP Sumut (Bukti T12) Bukti 712 yaitu : Menyebabkan batalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Surat Sekretaris Komisi InformasiNomor : 39/G/KI/2017/PTUNMDN tanggal 08 Juni 2017 yang menguatkan Provinsi Sumatera Utara Nomor :Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP 1404/KIPSU/VIII/2016 tanggal 30SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017. Agustus 2016 Permohonan Informasi Termohon Kasasi ditolak atau tidak dapat diterima.

• Penggugat sebagian dengan verstek;

• Menyatakan Tergugat telah wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;
• Menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 108/PPJB/WBJ/WINNER/VIII/2016, tertanggal 02 Agustus 2016;
• Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, terhadap Penggugat atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 108/PPJB/WBJ/WINNER/VIII/2016, tertanggal 02 Agustus 2016, dengan segala akibat hukumnya;
• Menyatakan telah batalnya

• telahternyata bahwa pada saat menikah, Pemohon dan Pemohon Il yang telahdewasa tidak memiliki hubungan darah dan tidak mempunyai hubunganpersaudaraan semenda ataupun sesusuan serta tidak pula terikat tali pernikahandengan pihak lain dan dengan tidak adanya pula pihak yang mempermasalahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon Il, maka secara hukum tidak ada sesuatuyang menghalangi pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang dapatmenyebabkan cacatnya akad nikah antara Pemohon dan Pemohon II hinggaberakibat pada batalnya

  ibu Pemohon II dan kedua saksi tersebut juga tidakmengetahui dengan pasti tentang adanya penyerahan kewenangan (taukil) dariayah kandung Pemohon II kepada orang lain untuk menjadi wali Pemohon Il,sedangkan saksi ketiga sama sekali tidak mengetahui siapa wali dalampernikahan Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pelaksanaanpernikahan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) yang seharusnya dipenuhi dantidak terpenuhinya rukun dalam suatu akad dapat berakibat batalnya

  Ulama Hanafi akadtersebut mauqutf".Menimbang, bahwa tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mengetahuistatus hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukanbahwa benar Pemohon dan Pemohon II telah menikah bahkan kedua belahpihak juga telah dikaruniai tiga orang anak dari pernikahan keduanya tersebut,namun telah terbukti pula secara hukum bahwa pernikahan yang telahdilangsungkan oleh Pemohon dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi rukundari akad pernikahan tersebut hingga menyebabkan batalnya

  akad tersebut;Menimbang, bahwa dengan batalnya suatu pernikahan, maka harusdinyatakan bahwa kedua belah pihak sejak terjadinya pernikahan tersebutbukanlah pasangan suami istri (vide Pasal 28 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

  menimbulkan bahaya dan kerusakan yang lebihberat, oleh karena itu, bahaya dan kerusakan yang lebih berat itu harus dijauhi,sebagaimana petunjuk kaidah figih yang disebutkan dalam Kitab Al Asybah wanNadhair li As Suyuthi, : 188, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaipendapat hukum yang berbunyi :a ee wEFey v Lr Bee jl a3 WWArtinya : Apabila terjadi dua kemudaratan maka kemudaratan yang lebih besarditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya".Menimbang, bahwa secara hukum, dengan batalnya

• Menyatakan Penggugat tidak ada hubungan hukum atas batalnya kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II;

  8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara nyata dan tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (TNI atau Polri);

  9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat isi putusan perkara ini;

  10.

• Menyatakan dengan hukum Batalnya Akta Nomor 01 Tanggal 05 November 2011 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Universal Security Indonesia Notaris HETTY ROOSMILAWATY, S.H.,M.KN Notaris Kab. Subang;3. Menyatakan dengan hukum, batalnya akta-akta sebagai berikut: Akta Nomor 04 Tanggal 19 September 2011 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Universal Security Indonesia Notaris HETTY ROOSMILAWATY, S.H.,M.KN Notaris Kab.

• Halmana berakibat batalnya putusan aquo dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ;Bahwa putusan Judex Factikurang cukup pertimbangannya disebabkandalam putusan yang tertuang pada halaman 24 menyatakan telah terbuktiadanya kerjasama antar Tergugat Muhammad Rifa'i dengan Penggugat H.Choirul Mabror berdasarkan bukti P2/Surat Perjanjian bersama antara Tergugat Muhammad Rifai dan Penggugat H. Choirul Abror.

  ., berhubung belumdiadakannya pemeriksaan khusus terhadap bukti P2 tersebut, maka putusanyang dijatuhkan Judex Facti adalah "ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD" halmana berakibat batalnya putusan aquo dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ;Bahwa Judex Facti kurang cukup pertimbangannya disebabkanberdasarkan alat bukti P7 Tergugat Muhammad Rifai telah terobukti mempunyaihutang sebesar Rp.312.000.000, (tiga ratus dua belas juta rupiah), kepadaPenggugat Ill MUKHYIDIN, padahal di dalam persidangan bukti P7 tersebutdinyatakan

  Berhubung JudexFacti belum melakukan pemeriksaan khusus terhadap bukti P7 yang didugapalsu, maka berakibat batalnya putusan aquo dalam pemeriksaan di tingkatHal. 6 dari 8 hal. Put.

  salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasan tersebutmengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanyapelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

• Dps tertanggal 14 Januari 2013 a quoyang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 984/Pid.B/2012/PN.DPS tanggal 8 Oktober 2012 yang telah salah dalammenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan telah Lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan, atas dasar alasansebagai berikut :e Pengadilan Tinggi Denpasar di dalam putusannya yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut,ternyata

  Dengan tidak/kurang memberikan penimbangan/alasan; bahkanapabila alasanalasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengertiataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapatdipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormversium) yangdapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yangbersangkutan dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi;4.

  Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam UndangUndang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untukmemberikan alasan (motiveringplicht), dipenuhi oleh saudarasaudarauntuk mencegah kemungkinan batalnya putusan Pengadilan apabilatidak memuat alasanalasan ataupun pertimbanganpertimbangan;5.

  (dahulu Pasal 23 UndangUndangRI No. 14 Tahun 1970 Tentang KetentuanKetentuan Pokok KekuasaanKehakiman) Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Jo SEMA RI No.3 Tahun1974 tersebut, dapat memberikan kesimpulan bahwa Judex FactiPengadilan Tinggi Denpasar tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasanalasan itu kurang jelas, sukar dapatdimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikiandapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormversium)yang dapat mengakibatkan batalnya

  DPS tanggal 8 Oktober 2012 dibatalkan demihukum.KESIMPULAN DAN PERMOHONAN:Berdasarkan keberatankeberatan yang telah PEMOHON KASASI uraikandiatas, sehingga pemohon kasasi berkesimpulan bahwa Judex Facti dalamputusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuanhukum tidak sebagaimana mestinya dan telah mengandung Lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan dan Salah menerapkan ataumelanggar hukum yang

• penunjukkan resmi dari pejabat berwenang pada saatKepala Kantor Urusan Agama berhalangan dan atau disebabkan terpencilnyatempat tinggal mempelai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapatut dinyatakan bahwa penghulu yang dimaksud tidak berhak dan tidak memilikikewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah dan ataupun menikahkanpemohon Il, sehingga harus dinyatakan segala tindakan yang telah dilakukanoleh penghulu tersebut adalah batal secara hukum;Menimbang, bahwa dengan batalnya

  tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mengetahuistatus hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukanbahwa benar Pemohon dan Pemohon II telah menikah bahkan kedua belah pihakjuga telah dikaruniai tiga orang anak dari pernikahan keduanya tersebut, namuntelah terbukti pula secara hukum bahwa pernikahan yang telah dilangsungkanoleh Pemohon dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi rukun dari akadpernikahan tersebut dan secara hukum tidak terpenuhinya rukun suatu akaddapat menyebabkan batalnya

  perwalian ini (dalam pemikahan), maka akad tersebut sahdan berlaku, tetapi apabila tidak ada (wali) maka menurut JumhurUlama akad tersebut batal sedangkan menurut Ulama Hanafi akadtersebut mauguf".Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di muka, maka dengan telahterbuktinya pernikahan Pemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan padatahun 1984 tidak memenuhi rukun dari sebuah akad pernikahan hingga harusdinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut batal secarahukum;Menimbang, bahwa dengan batalnya

  Pasal 74 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)sehingga dengan demikian tidak ada pula halangan untuk keduanya untuksegera menikah kembali setelah adanya penetepan ini;Menimbang, bahwa secara hukum, dengan batalnya suatu pernikahantidaklahn mempengaruhi status dan hubungan hukum si anak dengan keduaHilm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2015/PA. Btk.orang tuanya (vide Pasal Pasal 28 Ayat (2) huruf (a) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

  Pasal 75 huruf (b) dan Pasal 76 KompilasiHukum Islam) sehingga dengan batalnya pernikahan Pemohon dan PemohonIl maka Semua anak yang lahir dari pernikahan tersebut harus tetap dinyatakansebagai anak sah dari kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimanadiuraikan di muka, telah terbukti adanya ikatan pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II namun dalam kenyataannya ikatan pernikahan tersebut batalsecara hukum, maka beralasan hukum, terhadap permohonan a quo dinyatakanditolak

• bahwa pengadaan buktiP3 yang dibuat belakangan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding setelahn adanya bukti P.1 adalah fakta yang membuktikan danmenjelaskan secara faktual bahwa bukti P.1 sesungguhnya adalah tidak benardiperuntukkan dan tidak mengikat untuk tanah sengketa;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan lalai menerapkanhukum yang menurut pendapat Pemohon Kasasi semula Tergugat /Terbanding kekeliruan dan kelalaian Majelis hakim Tingkat Bandingtersebut dapat menyebabkan batalnya

  alasanalasan tertentu dari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yangdijadikan dasar untuk mengadili";Bahwa sebagaimana penjelasan yang di uraikan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat I/Pembanding pada bagian pendahuluan di atas, danberdasarkan Ketentuan Peraturan Perundangundangan sebagaimanadisebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim TingkatBanding dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannyatelah melakukan kelalaian yang dapat mengakibatkan batalnya

  Nomor 2603 K/Pdt/2015merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum dan atau kelalaianyang sangat mendasar dan mencerminkan sikap keberpihakan secarasubyektif yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebutyakni telah tidak berlaku adil dan tidak jujur dalam memberikanpertimbangan hukum sehingga kesalahan dan atau kelalaian ini dapatmenyebabkan batalnya Keputusan.

  dijadikandasar untuk mengadili";Bahwa dengan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia(SEMA) Nomor 14 Tahun 1977, Mahkamah Agung menegaskan dan ataumengingatkan bahwa "dengan tidak dan atau kurang mempertimbangkan danatau kurang memberikan pertimbangan dan atau alasan, bahkan apabilaalasanalasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangansatu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaiandalam beracara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya

• ., tanggal 28 Juli 2022 yang dimohonkan Banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konpensi :

• Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;

• Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;

• Menyatakan batalnya Transaksi/Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Daan

• ternyata bahwa pada saat menikah, Pemohon dan Pemohon Il yang telahdewasa tidak memiliki hubungan darah dan tidak mempunyai hubunganpersaudaraan semenda ataupun sesusuan serta tidak pula terikat talipernikahan dengan pihak lain dan dengan tidak adanya pula pihak yangmempermasalahkan pernikahan Pemohon dan Pemohon Ill, maka secarahukum tidak ada sesuatu yang menghalangi pernikahan Pemohon danPemohon Il yang dapat menyebabkan cacatnya akad nikah antara Pemohon dan Pemohon Il hingga berakibat pada batalnya

  Ulama Hanafi akadtersebut mauquf.Menimbang, bahwa tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mengetahuistatus hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukanbahwa benar Pemohon dan Pemohon Il telah menikah bahkan kedua belah pihakjuga telah dikaruniai empat orang anak dari pernikahan keduanya tersebut,namun telah terbukti pula secara hukum bahwa pernikahan yang telahdilangsungkan oleh Pemohon dan Pemohon Il tersebut tidak memenuhi rukundari akad pernikahan tersebut hingga menyebabkan batalnya

  akad tersebut.Menimbang, bahwa dengan batalnya suatu pernikahan, maka harusdinyatakan bahwa kedua belah pihak sejak terjadinya pernikahan tersebutHim. 12 dari 15 Him.

  bahaya dankerusakan yang lebih berat, oleh karena itu, bahaya dan kerusakan yang lebihberat itu harus dijauhi, sebagaimana petunjuk kaidah figih yang disebutkandalam Kitab Al Asybah wan Nadhair li As Suyuthi, : 188, yang diambil aliholeh Majelis Hakim sebagai pendapat hukum yang berbunyi :Lag 8) ESL 3p La BS) G6 5) Gti ncks Ga ja NyArtinya : Apabila terjadi duakemudaratan maka kemuaaratan yang lebih besarditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya.Menimbang, bahwa secara hukum, dengan batalnya

  Pasal 75 huruf (b) dan Pasal 76 KompilasiHukum Islam) sehingga dengan batalnya suatu pernikahan, semua anak yanglahir dari pernikahan tersebut harus tetap dinyatakan sebagai anak sah darikedua belah pihak.Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimanadiuraikan di muka, telah terbukti adanya ikatan pernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il namun dalam kenyataannya ikatan pernikahan tersebut batalsecara hukum, maka beralasan hukum, terhadap permohonan a quo dinyatakanditolak.Menimbang