CORNELIS LUMANSIK VS DIREKSI PT. OMBAK PUTIH : JOHN CHARLES PRIEBE

Ombak Putih yangdipimpin oleh Tergugat sejak awal Juli 2010, dimana Penggugatdipekerjakan oleh Direksi Perusahan Sdr. Syvaln Croise, secara lisandengan jabatan Port Captain/DPA;Bahwa hakhak Penggugat sejak bekerja hingga Desember 2010 olehTergugat belum diberikan.

Ombak Putlh John Charles Priebe(Tergugat) dengan Nomor 012/DPA/POP 12 dan Surat Keputusan Nomor004/DIR/POP/12 tertanggal 1 April 2012 yang mengangkat danmenetapkan kembali Penggugat dengan Jabatan DPA/ManajerOperasional;Bahwa Syvain Croise (Managing Director) dan Dirk Bergsma (Komisaris)merupakan Direksi PT.

Bahwa pernyataan Penggugat dalam Posita 4 tercantum menyatakanManaging Director dan Komisaris merupakan Direksi PT OmbakPutih dan berdasarkan UU Perseroan 40 Tahun 2007 Pasal 92 ayatHalaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 410 K/Pdt.SusPHI/2016(1) Berwenang menjalankan pengurusan untuk melakukankepentingan perseroan. Hal ini jelas tidak benar serta rancu ataukabur, karena Direktur dan Komisaris merupakan jabatan yangterpisah serta mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda.

Selainitu, Pasal 92 ayat (1) secara lengkap tercantum "Direksi menjalankanpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan". Pasal ini sebagai bagian dariBagian Kesatu yang hanya mengatur tentang Direksi saja (tidaktermasuk Komisaris), karena aturan mengenai Komisaris telah diaturdalam Bagian lain yaitu Bagian Kedua Pasal 108 s/d. Pasal 121;d. Dalam Posita 8 terjadi kerancuan dalam pernyataan "melalui pihakHRD PT.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKSI PT BERKAH BATU BANAWA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

DIREKSI PT BERKAH BATU BANAWA VS CV AD PLUS, dk

berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKSI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKSI PTBERKAH BATU BANAWA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs.

RIDWAN WIJAYA, dkk Melawan DIREKSI PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO), dkk.

DIREKSI PT. SEMEN BATURAJA = (PERSERO),berkedudukan dan beralamat di Jalan AbikusnoCokrosuyoso, Kertapati Palembang,2. TUAN ALIANTO SUTANTO, dalam hal inibertindak dalam kedudukannya sebagaiDirektur dari, dan karenanya untuk dan atasnama Perseroan Komanditer CV. Sumber Jaya,berkedudukkan di Kabupaten Daerah Tingkat IITangerang, beralamat di Jalan Boulevard RayaBlok BA 4. No. 17.

DIREKSI PDAM TIRTANADI PROV. SUMATERA UTARA VS DRS. IRWANSYAH SIREGAR;

Konkrit, karena secara nyata dan tertulis jelas mengenai diterbitkannyaObjek Gugatan a quo berupa Surat Keputusan Direksi PDAM TirtanadiProvinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 08 Oktober2013, tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara atas nama Drs. Irwansyah Siregar dari Jabatan semulaStaf Ahli Direksi Bidang Keuangan Jabatan baru menjadi PegawaiBagian Umum & Personalia Cabang Berastagi ;b.

Putusan Nomor 355 K/TUN/2014Bahwa pada saat ini Penggugat sedang mengajukan Gugatan terhadapTergugat atas dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi PDAM TirtanadiProvinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 tentang Promosi DanMutasi/Alin Tugas Pegawai Pdam Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atasnama Drs. Irwansyah Siregar dari jabatan semula Kepala Divisi KeuanganPDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang KeuanganPDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.

Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 TentangMutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama DrsIrwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuanganmenjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ;3.

Putusan Nomor 355 K/TUN/2014Bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas Tergugat /Pembanding sekarang Pemohon Kasasi selaku Direksi sesuai KeputusanDireksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Prop.

Putusan Nomor 355 K/TUN/2014selaku Direksi PDAM Tirtanadi Prop.

HARTONO VS DIREKSI PT BANK MANDIRI, Tbk. CABANG RENGAT, dkk

DIREKSI PT BANK MANDIRI, Tbk. CABANG RENGAT,berkedudukan di Jalan Letjen M.T. Haryono Sekip Hulu,Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri, Riau, Kode Pos29314, dalam hal ini diwakili oleh Hotma RumaParlindungan H, selaku Senior Vice President/RegionalCEO Sumatera 1 Region I/Sumatera PT Bank Mandiri(Persero), Tbk., memberi kuasa kepada Basril, S.H.

Penggugat:
ADRIANTO GUNAWAN
Tergugat:
DIREKSI PT. LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR
Turut Tergugat:
DIREKSI PT. DIPO STAR FINANCE

DIREKSI PT TAMBANG BUKIT ASAM (PERSERO) TBK VS LOLOK SUDJATMIKO

Sudjatmiko dari Direksi PT.Majukarsa Perdana Jaya Lines tertanggal 20 Desember 2004 (Bukti T2)merupakan Kuasa Direksi yang bersifat umum walaupunn tertulis kalimatkhusus untuk.

Sehingga dapat dikatakan surat kuasa tertanggal 20Desember 2004 adalah Kuasa Direksi kepada Lolo Sudjatmiko selakuKuasa Direksi untuk melakukan tindakantindakan perseroan ;Bahwa seseorang yang diberi kuasa umum untuk melakukan pengurusansuatu perusahaan atau korporasi, tidak berwenang memberi kuasa khususkepada siapapun untuk tampil di Pengadilan membela kepentinganperusahaan tersebut. Surat Kuasa Khusus yang demikian menurutHal. 17 dari 24 hal. Put.

Sudjatmiko yangbertindak sebagai Kuasa Direksi kepada Kuasahukumnya adalah tidak sah karena Pihak Pemberikuasa merupakan orang tidak berwenang memberikankuasa khusus kepada kuasa hukumnya ;b. Bahwa Surat Kuasa yang diterima L. Sudjatmiko dariDireksi PT. Majukarsa Perdana Jaya Lines tertanggal20 Desember 2004 (Bukti T2) merupakan KuasaDireksi yang bersifat umum walaupun tertulis kalimatKHUSUS UNTUK.

Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 2004adalah Kuasa Direksi kepada Lolo Sudjatmiko selaku Kuasa DireksiHal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008untuk melakukan tindakantindakan perseroan bukan untuk kuasamelakukan gugatan di Pengadilan.

Bahwa dikarenakan Surat Kuasa tertanggal 20Desember 2004 merupakan Kuasa Direksi yangbersifat umum, maka Penggugat tidak berwenangmemberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnyadalam mengajukan gugatan di Pengadilan,sebagaimana yang dimaksud Pasal 123 ayat (1) HIR ;d.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat : DIREKSI PT. DELTA NUSANTARA dan para Pemohon Kasasi II/para Penggugat : 1. AHMAD KOMARUDIN, 2. AHMAD SAFII, 3. ARIS BUDIANTO, 4. DANU HERY FINANDAR, 5. DARINI, 6. HERYANTO, 7. MARYANTO, 8. NURYANTO, 9. SRI MURYANI, 10. SUPRIYANTO, 11. WINARTI tersebut ;

DIREKSI PT. DELTA NUSANTARA vs AHMAD KOMARUDIN, dkk. dan HARYANTO, dkk.

PUTUSANNomor : 31 K/PDT.SUS/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :DIREKSI PT.

Bahwa menurut Pasal 92 UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, Direksi menjalankan pengurusanperseroan untuk kepentingan perusahaan sesuai Anggaran Dasardan Undangundang Perseroan Terbatas ;Dengan demikian, Direksi hanya pelaksana dari suatu perusahaan yangdiangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham dalam RUPS.

Point 2 disebutkan organ perseroan adalah rapat umum pemegangsaham, direksi, dan dewan komisaris ;ii.

sebagai Tergugat adalah Direksi PT.

Delta Nusantara dimana para Penggugat menjadi anggotanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Tergugat : DIREKSI PT.

DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) VS I. R. MARKASAN, DK.

., dan kawankawan, Advokat, Konsultan Hukumdan Penasihat Hukum pada Kantor Direksi PTPN II (Persero),berkantor di Jalan Tanjung Morawa, Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 21 November 2008;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi/Pelawan/T erbanding/Pembanding;LawanI.

kepemilikan dari pihakPelawan atas objek sengketa;Bahwa surat kepemilikan hak Terlawan dikeluarkan pada tahun 1953 dariGubernur Sumatera Utara, sedangkan hak guna usaha Pelawan diterbitkantahun 1965 dan telah habis masa hak guna usahanya;Bahwa karena hak guna usaha tersebut telah habis masa berlakunya,maka tidak ada hak Pelawan lagi untuk mengajukan gugatan perlawanan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : Direksi

EFRAIN ALEXANDER KALALO lawanDireksi Perusahaan PT. Indonesia Permai di Ambon

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA tersebut;

DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA vs. Drs. IRWANSYAH SIREGAR, DK

Irwansyah Siregar dari jabatan semula Kepala DivisiKeuangan PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang KeuanganPDAM Tirtanadi dan atas nama penganti Drs.

IrwansyahSiregar dari jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Jabatanbaru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas namapenganti Drs.

Tiga Direksi lain yang masih bertugas enggan menemuisang Dirut yang kini mendekam di sel Polda Sumut.

Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Nomor 148/KPTS/2008 Tentang Organisasi DanTata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara khususnya pada Pasal 6 poin d angka (satu);Bahwa Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor539/060/ K/2009 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan1011Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 TentangStruktur Organisasi Serta Uraian Tugas, Wewenang, Dan TanggungJawab Perusahaan Daerah Air Minum

Keputusan Direksi PerusahaanAir Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah AirMinum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Pasal 6poin d angka (satu), Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara (Tergugat) Nomor 96/KPTS/2013 tanggal 16 Juli2013 Tentang Promosi Dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAMTirtanadi Provinsi Sumatera Utara (objek sengketa) jugabertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik,yakni

HARIYANTO melawan DIREKSI PT. BANK MEGA SYARIAH KCP PEMALANG COMAL

M E N G A D I L I ;

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat Keputusan Direksi PT.

Perkebunan Nusantara II) untuk membayar uang Santunan Hari Tua (SHT) dan uang pindah rumah kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 60 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi PT.Perkebunan Nusantara II dengan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) periode 2018 2019 dan Surat Keputusan Direksi PT.Perkebunan Nusantara II Nomor : 2.6/Kpts/20/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp.70.985.328,00 (tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah, dengan

Penggugat:
RUSLAN
Tergugat:
DIREKSI PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II

Menyerahkan rumah dinas yang ditempat kepadaPerusahaan.Diktum Keempat Surat Keputusan Direksi PT.

Menyerahkan rumah dinas yang ditempati kepadaPerusahaan.e Diktum Keempat Surat Keputusan Direksi PT.

PerkebunanNusantara Il bukan organ dari irechtspersoon sebagaimana gugatanPenggugat, karena direksi/direktur hanya bertindak mewakili(representative) Perusahaan di depan Pengadilan dimana kedudukandan kapasitasnya bersifat demi hukum. Oleh sebab itu kedudukandirektur/direksi disebut perwakilan atau kuasa menurut hukum (wettelijkevertegenwoording).

, dan Dewan Komisaris.Bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan.Bahwa Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (Satu) orang, yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuallditentukan lain dalam anggaran dasar.Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, makakeberatan Tergugat yang menyatakan bahwa Keliru Pihak yang ditarik sebagaiTergugat (Error In Persona). adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukumdan oleh karena itu haruslah

Menyerahkan rumah dinas yang ditempat kepada Perusahaan.Diktum Keempat Surat Keputusan Direksi PT.

MARLIZAVSDIREKSI PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, DK

DIREKSI PT. BALAI LELANG SURYA, berkedudukan diJakarta, Komplek Mega Kemayoran Kantor Blok E Nomor 12,Jalan Angkasa Kav. B.6, Kota Baru, Bandar Kemayoran,Jakarta Pusat;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il, Il/ParaTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 1 dari 10 hal.

Penggugat:
KING FINDER WONG
Tergugat:
HARIJANA
Turut Tergugat:
1.Direksi Bank HSBC Cabang Darmo Park Surabaya
2.Direksi Bank Danamon KK-PGB Surabaya Panglima Sudirman
3.Direksi Bank ICBC Kantor Cabang Basuki Rahmat Surabaya
4.Direksi Bank Permata Kantor Cabang Tunjungan Surabaya

YAYASAN CITRA KEADILAN MEDAN VS DIREKSI PT HERMES REALITY INDONESIA, DK

Direksi PT HERMES REALITY INDONESIA , Jalan Monginsidi,Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, KotaMedan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;2.

Nawawi; Direksi Perum Perhutani; Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan

Dengan demikian Judex Facti telah salahmenerapkan hukum ;Bahwa yang mengajukan perlawanan terhadap putusan No.28/Pdt.G/2003/PN.Kab.Pas.Bgl. adalah Direksi Perum Perhutani tanpa ada surat kuasa dariMenteri Kehutanan dan Perkebunan. Bahwa secara yuridis Direksi PerumPerhutani tidak sama dengan Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Dengandemikian secara yuridis tidak mempunyai hak/kualitas untuk mewakiliMenteri Kehutanan dan Perkebunan guna mengajukan perlawanan, karenaHal. 7 dari 9 hal. Put.

MULYADI, DKK vs DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB. BENGKALIS

Salah satu Direksi yang ada.b.

Apabila Direksi tidak berada ditempat maka salah seorang pegawaiyang tertua pangkat dan jabatannya serta dianggap mampu dapatmewakili tugas Direktur Utama.Wewenang Direktur Utama pada Pasal 40 bahwa Pegawai PDAMdiangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelan memenuhipersyaratan yang ditetapbkan Berdasarkan Tugas dan WewenangDirektur diimplementasikan pelaksanaan hukuman atau sanksi agarmemberikan pembinaan dan pembelajaran bagi yang pegawai yangHalaman 20 dari 40 halaman.

Nomor 14/PDAMKAB/VI/2013/01 danSurat Keputusan Direksi Nomor 14/PDAMKAB/VI/2013/02 terjadinyakesalahan Nomor Induk Karyawan (NIK) pada kolom 3 serta Pangkat/Golongan padakolom 5, pada lampiran tertulis nama Sdr.

Selanjutnya suatu hal lagi yang sangat fatal tindakanTermohon Peninjauan Kembali tentang Surat Keputusan Direksi Nomor009 Tahun 2011 secara tegas Para Pembanding katakan adalah tidak sahNietig dan atau tidak dapat diberlakukan Keputusan Direksi Perusahaandaerah Air Minum Kabupaten Bengkalis Nomor 009 Tahun 2011 tentangPeraturan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum KabupatenBengkalis.

Sebagai dasar tuduhan pelanggaran didalam terbitnya SuratKeputusan Direksi tentang Pembebasan Dari Jabatan terhadap Pemohon,sehingga Pemohon dalam melakukan upaya hukum gugat menggunakanKeputusan Tergugat/Direksi ini yang salah juga karena Surat Keputusanyang diterbitkan oleh Termohon dalam perkara a quo tidak sah.

., vs DIREKSI PT SARANA KARYA (Persero)

Toki Sugiarto mengirim suratkepada Direksi PT Timah, Tbk perihal kesiapan untuk dilakukan duediligence dalam rangkan proses pelaksanaan akuisisi PT Sarana Karya(Persero) oleh PT Timah, Tbk dan pada tanggal 20 Juli 2005 Direksi PTTimah, Tok mengirim skedul pelaksanaan due deligence dimana di dalamdokumen menyatakan status asset berupa barang tidak bergerak yaiturumah rumah dinas PT Sarana Karya (Persero) yang berada di Buton,Makassar serta di Bandung;2.

Bahwa berdasarkan rencana akuisisi oleh PT Timah, Tok maka kemudianpada tanggal 5 Agustus 2005 melalui Nindyo & Associates CapitalMarketing Consultan meminta tambahan dokumen termasuk permohonanyang pernah diajukan oleh Penggugat berdasarkan pada halaman 4 angkaRomawi XII huruf C kepada Direksi PT Sarana Karya (Persero) terkaitpermintaan Penggugat untuk membeli rumah dinas E4 (objek sengketa)yang ditempati Penggugat dan kemudian permohonan tersebut langsungdiserahkan Penggugat kepada Direksi PT Sarana

Setelah team selesai melakukan tugasnya, hasillaporan tersebut diserahkan kepada Direksi PT Sarana Karya (Persero);Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Penggugat ketahui, ternyata hasilteam yang disebutkan pada posita 9 dan 10 di atas tidak pernahditindaklanjuti Tergugat kepada Menteri Keuangan berdasarkan pasal 2a.b.c.d; pasal 6, ayat 1,2 a, pasal 7 ayat (1),(2),(3) Kepmen KeuanganNomor 89/KMK.013/1991;Bahwa Tergugat sebagai Direksi PT Sarana Karya (Persero) tibatibamengeluarkan, Nota Dinas Nomor

Termasuk mess di Jalan Berlian Nomor 8Cawang Atas di Jakarta yang seharusnya tidak boleh dijual sesuaiKepmenkeu Nomor 89/KMK.013/1991 Pasal 1 huruf b dan yang terakhirrumah dinas yang dibeli Ir Mustafa Kamal Direksi PT Sarana Karya periode19891994 di Jalan Pualam Nomor 5 Bandung tahun 2009 dengan proseduryang tidak jelas yang dilakukan oleh Tergugat.

Sehingga Direksi terdahuluboleh menjual/membeli rumahrumah dinas, termasuk Tergugat sendiri menjual?Sedangkan hal tersebut tidak diberlakukan kepada Penggugat. Apakah ini adil?

DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERAUTARA (BPDSU) ; BONTOR SIMANJUNTAK ; SOEWARNI, dkk.

tersebut tidak berwenangatau melampaui batas wewenang mengenai hal tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasan ke 1 dan 2:bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaputusan judex facti sudah dan benar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: Direksi

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara(BPDSU) tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 4 Tahun 2004,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKSI