Ditemukan 3891 data
Terbanding/Terdakwa : ALVINDRA YORGI Bin SAHRUDDIN
46 — 31
quo hanya memeriksa Perkara yaitu Kekerasan DalamLingkup Rumah tangga sehingga patut dan wajar Ketua PengadilanTinggi Banda Aceh menolak terhadap Memori banding yang diajukanPembanding/Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Pengantar Nomor:B307 /L.1.15/Eku.1/02/2020;Adapun Dari Kontra) Memori Banding Terbanding/Terdakwa kamisSampaikan Fakta Hukum yang berkaitan perkara a quo Yaitu :Halanan 18 dari 28 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT BNABahwa fakta hukum yang berkaitan dengan perkara a quo ialahmenyangkut domain
UU No. 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga bukan menyangkut domain UUNo.35 tahun 2009 tentang Narkotika,sehingga hal tersebut dalammateri pokok perkara a quo semakin kabur terhadap apa yangdimaklumatkan oleh Pembanding/ Sdr.
Jaksa Penuntut Umum dalamisi tuntutannya (petitum) apakah menyangkut domain UU No. 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ataumenyangkut domain UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa peranan Pembanding/Sdr. JPU sebagai Jakwa Penuntutdalam perkara pidana a quo harus memberikan suatu ketegasandalam menerapkan domain Undang undang tetapi bukan semakinrancu dan kabur;Bahwa secara faktaTerbading/Terdakwa setelah ditinggal pergi olehSdri.
Samrul Amin
110 — 12
perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasikependudukan yakni :Pasal 1 angka 15 berbunyi : Pencatatan Sipil adalah pencatatan PeristiwaPenting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil padaInstansi Pelaksana;Pasal 1 angka 17 berbunyi : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami olehseseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama danperubahan status kewarganegaraan sehingga domain
untuk KTP dan KK bukanmerupakan domain Permohonan tersebut, sehingga dalam perkara permohonanperlu adanya permintaan untuk ditetaokan sebagaimana Pasal 9 ayat 1 huruf adan b yang berbunyi :(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukandengan kewenangan yang meliputi:a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atasdasar putusan atau
348 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 100 PK/Pdt.SusHKI/2018produkproduk yang sama dengan produk Tergugat dalam rentangwaktu semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yaitu sebelumTergugat mendaftarkan produknya (tahun 2014), dimana ternyatadesain industry Tergugat tidak memenuhi syarat kebaharuan dan sudahmenjadi milik umum (public domain), sehingga pendaftaran desainindustry milik Tergugat beriktikad tidak baik (bad faith) dan terutamatelah bertentangan dengan ketertiban umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas
Menyatakan Desain Industri yang terdaftar dengan NomorPendaftaran IDD0000039452 dengan judul Pipa Saluran" atas namaTergugat tidak memiliki kKebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milikumum (public domain);3. Menyatakan bahwa Desain Industri yang terdaftar dengan NomorPendaftaran IDD0000039452 dengan judul Pipa Saluran atas namaTergugat telah diajukan dengan iktikad tidak baik dan merupakantindakan yang bertentangan dengan perundangundangan sehinggamelanggar ketertiban umum;4.
150 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil :1 Bahwa Penggugat adalah pengusaha dan pedagang produkproduk sanitasikhususnya "ALAT PEMBERSIH TELINGA" atau yang dikenal sebagai KOREKKUPING ("Cotton buds");2 Bahwa produk alat pembersih telinga atau korek kuping memiliki bentuk yang telahdikenal umum baik di dunia maupun di Indonesia, karena itu "BENTUK" dari alatpembersih telinga atau korek kuping sudah menjadi public domain
No. 202 K/Pdt.Sus/2012102 Telah diajukan pendaftarannya terlebih dahulu oleh pihak lain (asas first tofile).a Masa perlindungan Desain Industrinya telah habis (public domain design).Apabila tidak baru karena publicly known design atau public domain design, makasetiap orang dapat menggunakan dan mengembangkan Desain Industri tersebuttanpa harus meminta ijin kepada pihak manapun.
menjadi dasar dari DIRJEN HAKI sehingga menerbitkan Desain Industriatas nama Pemohon Kasasi,karenadengan mengetahui alasanalasan hukum DIRJEN HAKI dalampenerbitanDesaian Industri maka perkara ini akan menjadi jelas dan terang.4 Bahwa DIRJEN HAKI sebagai lembaga Negara telah memiliki Data Basesehingga dapat meneliti secara administratif dan substantif Desain Industri aquo apakahdimiliki oleh pihak lain dan atau tidak pantas diterbitkan Desain Industrinyadikarenakan Desain Industri Aquo termasuk dalam Domain
947 — 641 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa "Konfigurasi Tas" yang didaftarkan oleh Tergugat dibawahSertifikat Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061telah bertentangan dengan ketertiban umum oleh karena desaintersebut telah menjadi milik umum (public domain) karena telah tidakbaru (not novelty) pada saat Tergugat mengajukan permohonanpendaftaran desain industrinya yaitu pada tanggal 4 September 2012;(4) Bahwa Penggugat sangat berkepentingan agar pendaftaran ketiga desainindustri tersebut dibatalkan karena apabila pendaftaran
Bahwa desain industri "tas" dengan klaim "konfigurasi" seperti desainpada Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000dan IDD0000035061 atas nama Tergugat adalah desain umum dankonfigurasi seperti desain tersebut sudah ada dalam bentukbentuk tastradisional kekayaan budaya nusantara, sehingga desain "tas" denganklaim "konfigurasi" tersebut telah masuk ke dalam kategori "milik umum"Hal. 4 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.SusHKI/2015(public domain);8.3.
bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan;Bahwa Pengertian istilah ketertiban umum adalah apabila desain industritersebut telah diketahui sebagai desain industri dikenal luas sebagaidesain yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum, oleh karenadesain industri Termohon Kasasi adalah tidak baru dan tidak mengandungunsur kebaharuan karena desain industri yang sama telah banyak dimilikipihak lain karena telah bersifat milik umum (public domain
Hak atas desain TermohonKasasi telah masuk dalam kategori milik umum (public domain);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:mengenai alasan ke1 s/d 4:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2014 danjawaban memori kasasi tanggal 27 Oktober 2014 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan
869 — 729 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 53 K/Pdt.SusHKV2015DESAIN INDUSTRI DENGAN JUDUL NAMPAN ADALAH TELAH MENJADIMILIK UMUM (PUBLIC DOMAIN)18.19.20.21.22.23.24.25.2G;Bahwa sejak tahun 2000an perdagangan dan jual beli atas produk rotandesain industri dengan judul Nampan sudah terjadi, bahkan sejak Januari2010 Para Penggugat juga telah melakukan hubungan bisnis denganTergugat dalam usaha bisnisnya menjual barangbarang kerajinan rottandengan jenis nampan yang dihasilkan dari daerah Cirebon dan sekitarnyabahkan ke luar negeri;Bahwa
Oleh karenanya seharusnyalah Nomor Pendaftaran 1D0031478D dan 1D0031479D, dinyatakan dibatalkan dari Daftar Umum DesainIndustri. dan dinyatakan dibatalkan dari Daftar Umum dan menyatakandesain tersebut adalah telah menjadi milik umum (public domain);Berdasarkan uraianuraian yang telah Para Penggugat kemukakan tersebut diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan cq.Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutusdengan amar putusan sebagai berikut:
1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan desain industri dengan judul Nampan yang terdaftar denganSertifikat Desain Indutri Nomor Pendaftaran ID 0031478 D dan NomorPendaftaran ID 0031479D atas nama Sindu Handoyo adalah tidak memilikikebaharuan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum (public domain);Menyatakan desain industri dengan judul Nampan yang terdaftar denganSertifikat Disain Indutri Nomor Pendaftaran ID 0031478 D dan NomorPendaftaran ID 0031479D atas
Pertimbangan Majelis atas perkara a quo adalah sangat keliru dan tidaksesuai dengan hukum karena justru Para Penggugat khususnya Penggugatll dan Penggugat Ill tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untukmembatalkan sertifikat hak desain industri milik Tergugat, dengan hanyakarena Penggugat Il dan Penggugat Ill mengakungaku secara sepihakbahwa nampan yang didaftarkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugatdiklaim sebagai milik umum (public domain), sedangkan dilain pihakPenggugat mengajukan gugatan
Pengungkapan tersebut diperlukanapabila sudah ada pemilik dan sudah terdaftar sebelumnya, sedangkandalam perkara ini Para Penggugat hanya mengklaim/mengakungakubahwa nampan jenis/model milik Tergugat adalah milik umum (publicdomain), padahal sebagaimana Bukti T37 yaitu surat dari KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia R.I Kanwil Jawa Barat menerangkan bahwaistilan Milik Umum (Domain Public) tidak dikenal dalam UndangUndangNomor 31 Tahun 2000.
92 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
UsahaPerdagangan) No.SIUP : 446/1021/PK/XI/1992 tertanggal 11 Nopember 1992,(Bukti P1);Bahwa dengan demikian Penggugat telah membuka usaha pembuatan foldinggate dalam kurun waktu selama 16 (enam belas) tahun sampai sekarang ini (19922008);Bahwa dalam menjalankan usaha tersebut, Penggugat telah mencetak brosuryang diberi nama "Cengkareng Folding Gate", (Bukti P2);Bahwa sebagai bahan terpenting untuk pembuatan folding gate tersebut adalahsecara umum telah dikenal dan telah menjadi milik umum (Public Domain
Hal ini dikenal dengan istilah Public Domain;Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran desain industri tersebutkarena melanggar kepentingan hukum Penggugat dan bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan Pasal 2 UndangUndang No.31 Tahun 2000 tentang Desainindustri, menyebutkan:Ayat (1) : Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru;Ayat (2) :Desainindustri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaandesain industri tersebut tidak sama
Bahwa bersandar pada posita dan petitum gugatan Penggugat tersebutmenunjukkan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), karena antara positadan petitum saling bertentangan (bertolak belakang) satu sama lain, mengingatdisatu sisi pada posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa hanya ada 3 (tiga)desain industri sengketa aquo yang memiliki kesamaan dengan desain industriyang diperdagangkan oleh Penggugat maupun milik pihak lain (Public Domain),akan tetapi disisi lain pada petitumnya Penggugat meminta
Penggugat tidak menguraikan secara jelas dimana letak persamaan antara DesainIndustri sengketa aquo dengan Desain Industri yang diperdagangkan olehPenggugat maupun pihak lain (Public Domain);5. Bahwa Penggugat pada butir 1, 2, dan 3 gugatannya mendalilkan "Penggugat adalahbengkel pembuatan folding gate dengan nama "Cengkareng Roll A Door" yang telahHal. 5 dari 38 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009berdiri sejak 16 tahun lalu, dan yang dalam brosur di cetak dan diberi nama"Cengkareng Folding Gate".
lain, baik dari segi konfigurasi maupun bentuknya";Bahwa akan tetapi Penggugat tidak menguraikan lebih lanjut di mana letakpersamaan konfigurasi maupun bentuk dari desaindesain industri objek sengketaaquo dengan desain industri yang diperdagangkan oleh Penggugat maupun milikpihak lain (Public Domain), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjaditidak jelas atau kabur (Obscuur Libel);Bahwa perlu Penggugat ketahui, nama suatu bengkel (Cengkareng Roll A Door)dan bahan terpenting untuk pembuatan
59 — 51
Bahwa apakah seorang ahli hanya mengandalkan hasilbrowsing dari alamat domain yang sudah lama tidak aktif?Bukankah setiap orang bisa melakukan Browsing?
Apakahpernyataan saksi Ahli tersebut tidak merendahkanMartabat seorang ahli yang hanya mengandalkan hasilHal. 39 dari 57 hal, Put.No.20/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks40Browsing dari alamat domain yang sudah lama tidak aktif,sehingga dalam perkara ini, jaksa Penuntut Umum yangmenentukan kerugian Negara berdasarkan temuan saksi Ahli dariBrowsing dari alamat situs/websitenya yang tidak jelas, "Adakeraguraguan dan ketidakpastian sedang jumlah kerugianNegara sebuah Tindak Pidana Korupsi harus nyata danpasti.
online dalam membuat estimasi hargamaksimum, keuntungan Perusahaan dan Pajakpajak lainsetiap transaksi dagang yang dilakukan (PPN).Bahwa dari keterangan ahli tersebut di atas jelas bahwaalamat domain yang digunakan dalam browsing tersebutmerupakan alamat domain yang sudah lama tidak aktif danhasil tracing media online yang tidak diketahui alamat situs/websitenya in casu terbukti bahwa tabel yang dibuat ahliadalah sebatas asumsi yang tidak berdasarkan keahlian danhukum Pembuktian yang bersifat qonditio
Bahwa temuan saksi Ahli dibidang electromenentukan harga pada beberapa distributormelalui Browsing dari alamat domain yang sudahlama tidak aktif adalah tidak benar/tidak sah dalammenetukan kerugian Negara sebesar Rp.500.267.000, dan secara tegas itu sebatas asumsiahli yang tidak dapat dipertanggungjawabkanHal. 51 dari 57 hal, Put.No.20/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mksmenurut hukum.
Berdasarkan faktafakta BeritaAcara Penyidikan yang telah dilakukan oleh JaksaPenuntut hukum di Makassar pada tanggal 22 April2013 kepada Tim Ahli dari Universitas Hasanuddintersebut yang menyatakan:"oleh karenanya, untuk menelusuri sebanyakbanyaknyainformasi terkait keaslian dan kebenaran harga tim Abhlitelah mencoba membrowsing banyak cara langsung kePerusahaan ini secara online namun dapat disimpulkan bahwaalamat domain ini sudah lama tidak aktif karena alasantertentu yang tidak bisa diketahui.
79 — 34
tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur ( Obscuur Libel )1) Bahwa dalam gugatan para penggugat terdapat beberapa hal yang membuatgugatan kabur atau tidak terang yaitu dalam pokok perkara mempersoalkan sahatau tidaknya jual bell No. 320/AJB/DPT/1990 tetapi bercampur aduk dengansengketa waris padahal sengketa tersebut tidak bisa dijadikan satu.2) Bahwa dalam gugatan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum(PMH) namun dalam faktual dan secara yuridis adalah sengketa waris yangsejatinya masih domain
Bahwa dalam gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum(PMH) namun dalam faktual dan secara yuridis adalah sengketa waris yangsejatinya masih domain Pengadilan agama ;Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telahmengajukan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan :Bahwa dalam eksepsi Tergugat yang menganggap Para Penggugat tidak memilikilegal standing dan atau persona standi in judicio yang mengaku sebagai ahli waristanpa adanya pembuktian dari Pengadilan
waris sehingga penguasaan tanah sengketa tersebut menurut Penggugatadalah perbuatan melawan hukum ;Menimbang bahwa oleh karena materi gugatan incasu adalah mengenai perbuatanmelawan hukum berupa penguasaan tanah peninggalan Djalil oleh Tergugat untuk itupemeriksaan materi tersebut adalah kewenangan Peradilan Umum ;Menimbang bahwa perihal eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugatadalah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam faktual dan secara yuridis adalah sengketawaris yang sejatinya masih domain
176 — 45
KEBERATAN PERTAMA :Keberatan Terdakwa yang pertama adalah mengenai Kompetensi Absolute.Bahwa peristiwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Terdakwasebenarnya tidak termasuk dalam ruang iingkup (domain) perkara pidana, karenahubungan hukum antara NGO ANGGUN LIANTO dengan Terdakwa adalahhubungan keperdataan yang masuk dalam ruang lingkup atau ranah perdata.Sehingga hakim pidana tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa perkaraa quo.
Bahwa oleh karena peristiwa yang terjadi sebenarnya adalah bukan domainhukum pidana, melainkan domain hukum perdata (privat) yaitu wanprestasi,sehingga yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Kewenangan hakimperdata. Sehingga sudah seharusnya hakim pidana tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Oleh karena itu sudahsepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untukmenyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.ll.
Seorang debitur disebutkandalam keadaan wanprestasi apabila debitur tersebut telah lalai dalam melakukanpelaksanaan prestasi dalam perjanjian, sehingga terlambat dari jadwal yangditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atauselayaknya. dan oleh karena peristiwa yang terjadi sebenarnya adalah bukandomain hukum pidana, melainkan domain hukum perdata (privat) yaitu wanprestasi,sehingga yang berwenang memeriksa perkara ini adalah kewenangan hakimperdata.
377 — 272 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat ll adalah suatu badan hukum yang bergerak dibidang pemasaran produk asuransi dan investasi dimana Tergugat berkedudukan sebagai Senior Agency Manager dari Tergugat Il;18.Bahwa dengan adanya hubungan yang erat antara Tergugat lldengan Tergugat tersebut, maka sangat memungkinkan paraTergugat untuk saling mengetahui dan saling berhubungan satusama lain termasuk dan tidak terbatas dalam perkara a quo;19.Bahwa Tergugat Il, dengan menggunakan media internet melaluisitus (website) bernama domain
No. 736 K/Pdt.Sus/201 1 35.Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak siasia dan untukmelindungi hak serta kepentingan Penggugat serta untuk mencegahpara Tergugat melakukan tindakan yang dapat merugikan hak dankepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakimberkenan untuk menetapkan sits berupa pemblokiran website Tergugat dengan nama domain http:/www.disc.web.id dan website Tergugat Ildengan nama domain hittp:/www.infigygroup.com dan atau memerintahkan kepada para Tergugat
ciptaanPenggugat, untuk segera mengembalikan materi ciptaan dimaksudkepada Penggugat atau memusnahkan materi ciptaan dimaksud;37.Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak siasia dan untukmelindungi hak dan kepentingan Penggugat serta untuk mencegah paraTergugat melakukan tindakan yang dapat merugikan hak dankepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakimyang terhormat agar sebelum putusan ditetapkan, berkenan untukmenetapkan penyitaan berupa pemblokiran website Tergugat dengannama domain
hittp://www.disc.web.id dan website Tergugat Il dengannama domain http:/AWwww.infigygroup.com dan/atau setidaktidaknyamemerintahkan kepada para Tergugat menghentikan pemuatan bahanbahan yang secara substansial dan khas merupakan materi ciptaan milikPenggugat baik pada kedua website tersebut maupun vebsitewebsitelain yang ada/akan ada dan mengandung bahanbahan yang secaraHal. 11 dari 30 hal.
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengancara hutang piutang dengan kesepakatan pembayarannya apabila Terdakwamemperoleh pembagian sisa hasil usaha/deviden dari hasil kerja samanyadengan Vonny Chandra di bidang koperasi, sedangkan belum dibayarnyaharga mobil tersebut oleh Terdakwa karena Terdakwa sampai saat ini belummenerima pembagian sisa hasil usaha/deviden dari hasil kerjasamanyadengan Vonny Chandra di bidang koperasi, dengan demikian belumdibayarnya harga mobil oleh Terdakwa tersebut adalah merupakanwanprestasi yang berada dalam domain
waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satubulan;Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan :Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jikahal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untukmemenuhi persetujuan, atau kah ia akan menuntut pembatalan persetujuan,disertai penggantian biaya kerugian dan bunga;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hemat kamiJudex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena perbuatanTerdakwa termasuk dalam domain
hasil audit halaman 18, dengan demikan totalpengembalian kepada Vonny Chandra sebesar Rp2.195.000.000,00 (duamilyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;Bahwa Terdakwa telah menunjukkan niat baiknya untuk mengembalikansisa modal Vonny Chandra seluruhnya namum Vonny Chandra menolak danmenginginkan koperasi tersebut menjadi miliknya ;Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Vonny Chandratersebut adalah merupakan hubungan hukum kerjasama permodalan dalambidang koperasi yang masuk dalam domain
Terdakwa tidak melaksanakan isi darikesepakatan pembubaran kerjasama koperasi, menurut hemat kamiperbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan wanprestasi, bukanmerupakan perbuatan melawan hukum, maka upaya yang dapat ditempuholeh saksi Vonny Candra, adalah mengajukan gugatan kepada Terdakwasesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hemat kamiJudex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena perbuatanTerdakwa termasuk dalam domain
1.SUKARNO, SH.,MH
2.ADI PUTRA GRAHA, SH
3.MUHAMAD REZA RUMONDOR, SH
Terdakwa:
RAMDAN YANTU Bin MASKUR YANTU
757 — 1082
Membuat program aplikasi berbasis web Carding adalah penggunaan kartu kredit milik orang lain secaratidak sah melalui kartu kredit yang diposting di forum Dark Code sayagunakan untuk membeli domain bastardlabs info Email Hijack adalah pembajakan email, pengambil alihan email IP spoofing adalah pemalsuan /P address Bahwa Terdakwa telah mengakses website edikbang Polri di alamathttp://edikbang.ssdm.polri.go.id lalu memanipulasi, merubah tampilan tanpajin, sehingga website tersebut tidak bisa dibuka
daerahGorontalo sedangkan /P address 45.55.236.139 setelah dilakukanpengecekan berada di wilayah Amerika; Bahwa Saksi Tengku Asfa Saidillah sebagai admin server Polri yangbertugas melakukan maintenance jaringan yang ada di Div Tik Polri,melakukan back up log file tersebut dan semuanya tersimpan di server DivTik Polri; Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Rizal Setiawan membuat laporanpolisi; Bahwa hasil analisa /og file website edikbang Polri sesuai dengan jenisoperasi Windows, jenis file, dan nama domain
AParat K 99 nget ot gou a laa 1 2 Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Marsetiap orang di berbagai tempat dan segala waktu' bisamenggunakannya selama terhubung secara online/daring denganjaringan internet, secara teknis, website adalah kumpulan dari page,yang tergabung ke dalam suatu domain atau subdomain tertentu yangdi dalamnya berisi informasi yang terdiri dari gambar tulisan, ataupunSuara, dan sebagainya, sehingga apabila dihubungkan dengan yangdimaksud dalam peraturan perundangundangan
dengan katakata atau kalimat yang Terdakwaketik sendiri sehingga tampilan website edikbang tersebut berubah,dalam melakukan tindakan tersebut Terdakwa menggunakan perangkatLaptop Terdakwa merek Lenovo warna hitam seri Ideapad 13014 AST,hardisk eksternal merek Toshiba berkapasitas 1 TB, hardisk internalmerek Marshal berkapasitas 250 GB, dengan akses internet milikAbdulrahman Sapo, sedangkan sistem yang digunakan adalahWindows 10 dengan file yang diunggah berbentuk Php shell yaitualfa.ohp dan dengan domain
bernama bastardlabs.info, di mana hasilanalisa log file website edikbang Polri sesuai dengan jenis operasiWindows, jenis file, dan nama domain yang digunakan Terdakwa dansesuai dengan data/file akses browser pada laptop milik Terdakwa,sedangkan yang memiliki akses masuk pada website http://edikbang.ssdm.polri.go.id hanyalan anggota Polri yang mendaftar seleksi danadmin, sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengaksesmasuk pada website http://edikbang.ssdm.polri.go.id dan Terdakwajuga tidak
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
NYAMPA ;; ini berartibukan saya domain perdata tetapi juga telah menjadi domain pidana,bilamana perobuatan melawan hukum terjadi karena adanya unsur niat untuktidak meninggalkan lokasi yang bukan miliknya.Berdasarkan alasan tersebut diatas, bila dikembangkan dengan keadaansocial perkara aquo tersebut adalah merupakan penyakit masyarakat yangsering terjadi dan merugikan masyarakat lainnya, olehnya maka kamiberharap dan bermohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonkasasi Penuntut Umum ;4.
27 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan ahli yang dinyatakan dalam sidangPasal 186 KUHAP menyebutkan :Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidangpengadilan;Adalah keliru) Majelis Hakim mengesampingkan keterangan ahlidinyatakan dalam sidang pengadilan yang telah diberikan di bawahsumpah dengan alasan karena ahli adalah pakar hukum pidanasedangkan permasalahan Surat Kuasa bukan merupakan domain hukumpidana melainkan domain hukum perdata sebagaimana pertimbanganMajelis Hakim halaman 48 putusan;Pasal 182 ayat
Mengenai domain hukumperdata merupakan pembelokan fakta persidangan oleh Majelis Hakimyang bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP;Dengan demikian jelas Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuanUndangUndang tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan tidaksebagaimana mestinya yaitu dalam penerapan Pasal 182 ayat (4) danPasal 186 KUHAP;.
112 — 24
;Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2005 dan sejak sekitarTahun 2012 = saksi diminta untuk memaintenance websitewww.larascasseresort.com, agar masuk rangking 10 besar dan mengupdate teks dan gambar;Bahwa saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk memindahkantempat hosting website tersebut kepada Harlen Zulvi agar lebihmemudahkan saksi untuk berkomunikasi yang berpusat di Amerika;Bahwa nama domain dari website tersebut adalahwww.larascasseresort.com, dan pemilik domain atau yang meregister
atas perintah dariTerdakwa pada sekitar Tahun 2011;Bahwa website yang dipindahkan tersebut bukan milik saksi meskiterdaftar atas nama saksi tetapi setahu saksi adalah milik lbu ClartjeLalamentik karena terdaftar atas nama Clartje Lalamentik;Bahwa ketika itu saksi bertanya apakah sudah ada konfirmasi denganpemiliknya, dan oleh saksi Frengky Kawengian hal tersebut akan dialakukan konfirmasi kepada pemiliknya;Bahwa kemudian saksi melakukan pemindahan server hosting websitedengan cara mendaftarkan domain
website www.larascasseresort.com ke domain server saksi lalu akan diminta oleh system untuk kodevalidasinya, setelah saksi memiliki kode validasinya maka saksimengisinya maka webasite www.larascasseresort.com pun berpindah; Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2016/PN.Mnd.Bahwa yang dimaksud dengan server hosting adalah tempat atau jasainternet untuk membuat halaman website yang telah dibuat menjadi online dan bisa diakses oleh orang lain, sedangkan hosting itu sendiriadalah jasa layanan
alamat email tersebut;Bahwa untuk mengetahui suatu email sebagai milik pribadi atauperusahan, selain dilihat dari domain alamat email, juga dilihat dari siapayang membuat atau mengatasnamakan siapa, apakah secara pribadiatau perusahan, siapa yang melakukan pembayaran;Bahwa dalam perkara ini telah dibuka oleh Ahli websitewww.larascasseresort.com dan terdapat nama domeinnya adalah perusahan Larascasse, name registrannya adalah adalah PT.Larascasse, dan register kontak dibuat Tanggal 21 Mei 2007, denganexpayer
benar yang dimaksud dengan email milik pribadi atau milikperorangan adalah orang yang membuka account layanan email dengancara membuat sendiri alamat email dan password email tersebut,sedangkan yang dimaksud email milik perusahan adalah perusahan yangmembuka account layanan email dengan cara membuat sendiri alamatemail dan password email tersebut;Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2016/PN.Mnd.Bahwa benar untuk mengetahui suatu email sebagai milik pribadi atauperusahan, selain dilihat dari domain
MOCHAMAD RASYID RIDLO
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG
Turut Tergugat:
PT. INDONESIAN POWER UPJP KAMOJANG
159 — 77
Menyatakan perbuatan Tergugat dengan menyatakan Penggugat tidak lolosadalah suatu perbuatan yang melawan hukum, hingga sudah sepatunyalelang sesual dengan Pengumanan Lelang Nomor:001.Pm/612/UPJKMJ/2019, melalui Surat Kabar Galamedia, tanggal 30 Jull2019 atau lelang pada alamat domain https://www.lelang.go.id/, dengankode lot lelang: SEVPOT, nama lot lelang: IndPower, dibatalkan;3.
main exciter,multi core cable cooling tower, kabel dari s.b 380 v ke cooling tower, powercable cooling tower 380 v, potensial transformer SA panel berikutHalaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Gitperlengkapannya generator circuit breaker (GCB), after condenser,transformer tenaga, trafo t3.Bahwa penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran pesertalelang melalui internet cara tertutup (close bidding) pada aplikasi lelangmelalui internet (eauction) pada alamat domain
Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam lelang non eksekusisukarela ini dengan menyatakan PENGGUGAT tidak lolosadalah suatu PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM,hingga sudah sepatunya lelang sesual dengan pengurnananlelang nomo : 001,Pm/612/UPJKMJ/2019, meialui suratkabar Galarnedia, tanggal 30 juli 2019 atau lelang padaalamat domain https:/,,www.ielang.cio.td/, dengan Kode LotLelang : SEVPOT, Nama Lot Lelang IndPower,DIBATALKAN.12.
Negara danLelang Bandung dengan surat Nomor : 26/612/UPJPKMJ/2019 tanggal 9Mei 2019 perihal surat permohonan lelang aset (daftar bukti TT 2).Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan jawaban dengan mengirim suratdengan Nomor : S1060/WKN.8/KNL.0105/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihalPenetapan hari & tanggal sidang, dengan menetapkan pelaksanaan lelangdengan jenis penawaran lelang melalui internet (close bidding) pada: Hari dan tanggal : Selasa, 06 Agustus 2019 Batas akhir penawaran : 14.00 wib Alamat Domain
462 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 136 PK/Pdt.Sus/2012Bahwa sebagaimana dalildalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diuraikan Dalam Pokok perkara diatas, Penggugat Rekonvensitelah membuktikan bahwa Desain Industri Kotak Makanan Model Flip n' Flapterdaftar Nomor ID 0 006 652D bukanlah Desain Industri yang baru ataumemiliki kebaruan pada saat permohonan pendaftarannya diajukan, akan tetapitelah menjadi milik umum (Publik Domain) ;Bahwa Desain Industri Kotak Makanan Model Flip n' Flap terdaftarNomor ID 0 006 652D atas
Leonard Lau, Managing Director Microwave Packaging, Singapura dansudah menjadi milik umum (publik domain) pada saat Termohon PeninjauanKembali mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri berjudul KotakMakanan Flip n' Flap di Indonesia, begitupun Judex Facti dan Judex Juris dalammembuat pertimbanganpertimbangan hukum putusannya telah khilaf ataukeliru secara nyata, oleh karenanya putusanputusan tersebut haruslahdibatalkan, dengan alasanalasan sebagai berikut :1.
Leonard Lau, Managing DirectorMicrowave Packaging, Singapura, yang membuktikan bahwa Desain IndustriKotak Makanan terdaftar Nomor DI 0 006 652D atas nama TermohonPeninjauan Kembali yang menjadi dasar gugatan a quo sudah menjadi milikumum (publik domain) pada saat permohonan pendaftaran diajukan padatanggal 10 Desember 2003 ;Berdasarkan bukti baru (Novum) PPK1 ini, bahwa sejarah riwayat timbulnyakemasan kotak makanan di Negara Singapura, bermula dari penggunaankemasan makanan konvensional (kuno) yang
Leonard Lau tersebutpun telahdidaftarkan pada tahun 1999 bahkan telah mendapat beberapa penghargaantermasuk World Star Packaging Award dari World Packaging Organisation ;Berdasarkan bukti baru (novum) PPK1 tersebut terbukti secara jelas bahwadesain industri berjudul Kotak Makanan Model Flip n' Flap terdaftar NomorDI 0 006 652D atas nama Termohon Peninjauan Kembali, yang menjadidasar gugatan a quo, sudah menjadi milik umum (publik domain) pada saatpermohonan pendaftaran diajukan pada tanggal 10 Desember
Leonard Lau yang sudah digunakan sejak lama tahun 1990 an,yang nota bene sudah menjadi milik umum (Publik Domain) pada saatPenggugat mengajukan permohonan pendaftaran desain industri NomorlD 0006 652D pada tanggal 10 Desember 2008 ;Dengan demikian, putusan Judex Facti dan Judex Juris mengabulkangugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan bersandar padadesain industri kotak makanan model Flip n' Flap Nomor ID 0 006 652Dsangatlah keliru atau khilaf secara nyata.
80 — 27
menyatakan diberhentikan, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara bukandomain eksepsi, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harusdinyatakan untuk ditolak;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakanGugatan Penggugat kabur dimana didalam petitum memintakan hak ataspemutusan hubungan kerja sedangkan didalam posita sama sekali tidak adamendalilkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebutsudah memasuki pokok perkara bukan domain
eksepsi, dan oleh karenanyaeksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan untuk ditolak;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakanGugatan Penggugat tidak jelas dan kontradiktif, dimana Penggugat didalampetitum meminta uang dwangsom, sedangkan didalam posita tidak ada samasekali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudahmemasuki pokok perkara bukan domain eksepsi, dan oleh karenanya eksepsiTergugat tersebut harus dinyatakan untuk ditolak;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi
Tergugat yang menyatakanPenggugat dalam gugatannya kabur, dimana didalam Petitum memintaputusan dapat dijalankan dengan serta merta (uit voorbar bij vooraad)sedangkan didalam posita gugatan tidak menjelaskan dasar alasan hukumnya,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasukipokok perkara bukan domain eksepsi, dan oleh karenanya eksepsi Tergugattersebut harus dinyatakan untuk ditolak;DALAM POKOK PERKARA.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya
69 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa, menghearingkan surat Bantib (Bantuan PenertibanSurat Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor 648/6642/436.6.2/2015 tanggal 18 Mei 2015) sebagai Perikatan tentangpembongkaran bangunan (pos jaga) yang berada di samping persil JalanGunungsari Indah Blok K Nomor 42, Surabaya atas pelanggaran ljinMendirikan Bangunan (IMB) yang sudah final, sah dan mengikat berdayapaksa eksekutorial dan harus sudah dilaksanakan pembongkarannyaoleh Tergugat mutlak tanpa syarat merupakan domain
kelanjutanpelaksanaan pembongkaran berdasarkan: (1) Bantuan Penertiban SuratDinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor 648/6642/436.6.2/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebagai Perikatan tentangpembongkaran bangunan (pos jaga) yang berada di samping persil JalanGunungsari Indah Blok K Nomor 42 Surabaya atas pelanggaran ljinMendirikan Bangunan (IMB) yang sudah final, sah dan mengikat berdayapaksa eksekutorial dan harus sudah dilaksanakan pembongkarannyaoleh Tergugat mutlak tanpa syarat yang merupakan domain