Lumumba 153-155 ) Surabaya Ex hak Eigendom 1304 sisa atas nama De Gemeente Soerabaja dengan batas batas sebagai berikut:Utara : Jalan Mustika ;Timur : PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur;Selatan : PT.

Nurdin, SE. yang diperolehberdasarkan Surat keputusan Walikota Makassar Nomor128/kep/593.82/2008 tanggal 05 February 2008 ; Berita Acara Serah terimapelepasan Hak atas tanah EX Gemeente Makassar/Tanah pengelolaanPemerintah Kota Makassar No. 07/593.82/BA.HK/2008 tanggal 05 February2005.Tanah sawah seluas 3.719 M terurai dalam Sertipikat hak milik No. 84 /Malewang terletak di JI.

Gemeente Makassar/tanahPengelolaan Pemerintah Kota Makassar, telah diberi meterei cukup dandistempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehKetua Majelis diberi tanda bukti T.1, T.1I, T.IV. 13 ;.

XXXVIII/MPRS/1968 tentangPenghapusan Semua Peraturan Agraria Di Zaman Belanda, makadengan terhapusnya Staatsblad No. 179 (Stbl 1927:179)tersebutmaka Buku Rincik tidak mempunyai kekuatan pembuktian sepanjangtidak dilakukan konversi menjadi Sertipikat; UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 , yangmembagi tanah di Wilayah Republik Indonesia menjadi 2 (dua)golongan besar yaitu Tanah Negara dan Tanah Milik, maka secaraotomatis menghapus keberadaan tanah Verponding (Tanah Barat),Tanah Gemeente (

Tanah Adat) serta Tanah non Gemeente (Tanahnon Barat maupun non adat), sehingga ketentuan pajak bumi yangdisebut Landrente yang di Sulawesi disebut dengan nama Buku Rinciksebagai himpunan Pajak Bumi / atau sekarang setara dengan DHKPdimana bukti pembayaran pajaknya disebut SIMANA BOETJA /TANAE sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad Tahun 1927 No.179; Bahwa oleh karena Buku Rincik merupakan himpunan objek pajakatas tanah merupakan satu kesatuan dengan surat SIMANAHalaman 13 dari 52 Putusan Perdata

Untuk tanahtanah hak milik adat yang ada di wilayah Gemeente: Verponding Indonesia;8.3. Untuk tanahtanah hak milik adat luar wilayah Gemeente :Landrante atau Pajak Bumi.8.4. Kemudian ketiga pajak tanah tersebut pada tahun 1961 digantidengan nama luran Pembangunan Daerah (IPEDA) danberdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 berganti nama menjadiPajak Bumi dan Bangunan ;Dari uraian ini jelas PENGGUGAT secara sadar mengabaikan segalaketentuan hukum yang berlaku atas tanah.

K/TUN/1996 tanggal28 Oktober 1999 dan PK Nomor Reg 23 PK/TUN/2001 tanggal 29 Mei 2002.Objek perkara adalah tanah negara berstatus bekas tanah eigendom tercatatatas nama De Stade Gemeente Serrabaja (Sic) bersertipikat hak pakai No.39/Kel.Drm, atas nama Pemerintah Daerah setempat yang terbit berdasarkanKeputusan Pemberian Hak Pakai atas tanah negara yang diterbitkan olehTergugat ;Berdasarkan uraian kasus posisi dan pertimbangan hukum dalam PutusanPengadilan baik dari tingkat pertama, banding, kasasi

Objek perkara adalah tanah negara berstatus bekas tanah eigendom tercatatatas nama De Stade Gemeente Serrabaja (Sic) bersertipikat hak pakai No. 39/Kel.Drm,atas nama Pemerintah Daerah setempat yang terbit berdasarkan Keputusan PemberianHak Pakai atas tanah negara yang diterbitkan oleh Tergugat ;Berdasarkan uraian kasus posisi dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilanbaik dari tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dapat dilihatbahwa yang menjadi objek sengketa berstatus

Intervensi II diberikan kewenanganuntuk melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah.Bahwa penjelasan mengenai Kompetensi penerbitan Ijin Pemakaian Tanah olehPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Intervensi IIadalah sebagai berikut :a Eigendom 1304 Sisa merupakan tanah aset Pemerintah Kota yang sah.Bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 6 KelurahanBarata Jaya merupakan tanah aset Pemerintah Kota yang berasal dari Eigendom1304 Sisa atas nama Gemeente

tentangPenguasaan Tanah Negara yang berbunyi :Kecuali jika penguasaan atas tanah negara dengan undang undang atau peraturanlain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepadaKementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah negaraada pada Menteri Dalam Negeri.Memahami Ketentuan tersebut, berarti tanahtanah Negara yang dikuasai olehdaerah Swatantra, termasuk tanahtanah dengan status Hak Eigendom atas namaKota Praja (salah satunya Eigendom 1304 atas nama Gemeente

Van Radhen Aria SoeraWinata Van Tsiemappar Buitenzorg Land TjiakonPadoerenan Gemeente Bestuur Peta Kadaster KepemilikanTanah Aria Soera Winata;6 Bahwa surat bukti kepemilikan tanah a quo dikukuhkan lagioleh Himpunan Kepemilikan Tanah dari Demang Tjibinongke Kecamatan Tjimanggis yaitu termasuk kepemilikan tanahatas nama Raden Harsa Sastra Nagara tercatat di dalam StaatBehoorende by brief van den Resident van Batavia ddo 13Desember 1919 Nomor 29084/12 Erfgenaam Rd.

Tanah tanah hak adat yang berada di wilayah gemeente (kota) :Verponding Indonesia dan ;c. Tanah tanah hak adat di luar wilayah gemeente : pajak bumi atauLandrente.Bahwa dasar penentuan obyek pajaknya adalah status tanahnya sebagaitanah hak barat dan tanah hak milik adat. Sedang wajib pajak adalahpemegang hak / pemiliknya.

Maruhum Siahaan, MPH.Bahwa, pada lampiran Surat a quo yaitu Berita Acara : Panitia PenilaiRumah Golongan Ill Milik Pemerintah Kotamadya Medan Daerah Tingkat IlMedan, hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 1983, pada halaman 2 angka 2menyebutkan bahwa, dari sejumlah 4 (empat) buah rumah tersebut,ternyata tanahnya terdaftar atas nama Gemeente Medan.

Gemeente Medan berasal dari tanah milik rakyatHalaman 62 Putusan Perkara No.58 /G/ 2017 /PTUNMDNdan telah diganti rugi oleh Pemda Tkll Medan (vide Bukti T. Il Int3 danBukti T.Il Int27).10.Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya11Daerah Tingkat ll Medan, tanggal 20 Desember 1983, Tentang PersetujuanPenjualan RumahRumah Milik Pemerintah Daerah Kotamadya DaerahTingkat Il Medan, yang pada pokoknya memutuskan : 1.

Saidi Maharadjo,2006: 65);Bahwa usaha untuk menguasai tanah pasar atas secara absolut seperti yangdilakukan oleh Tergugat aquo tidak saja terjadi pada saat masa ini juga pernahpada masa penjajahan dimana pada saat itu Residen Sumatera Barat J.D.LLevebvre mengirim surat kepada Gubernur Jenderal di Bogor Tanggal 12 April1919 No. 6186 dengan maksud agar Kekuasaan Pasar Atas Jangan diberikankepada Gemeente, dan dijawab oleh Residen mendatarkan tanah pasarserta membuat jalan yang curam, yang menuju ketanah

Surat KeputusanNomor 1/DPS/52 tentang Pembayaran Pasarfonds Bukittinggi tersebutditerbitkan dan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Tengah yang padasaat itu dijabat oleh Roeslan Moeldjohardjo berdasarkan tuntutan dankebulatan para Ninik Mamak dari 40 Nagari di Kerapatan Adat Nagari BiaroAgam, yakni Peninjauan Kembali perjanjian pengelolaan Pasar Serikat yangdiberikan Syarikat Haq (Komite Pasar) kepada Gemeente Fort De Kock atauPemerintahan Fort De Kock (Belanda);Bahwa selain dalil Para Penggugat

Gemeente amare Bahwa dengan alasan penting yang telah diuraikan dalam permohonanpengampuan dan ijin menjual sebagaimana dalam perkarapermohonan nomor 23 / Pdt.P / 2014 / PN. Tgl. yang telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim yang memeriksaperkara tersebut, maka perkara permohonan nomor 23 / Pdt.P / 2014 /PN.

, atas namaStaats Gemeente Padang;Sisa tanah ini seluas 828 m2, Surat Ukur tanggal 30 Mei 1939 No. 23 menjadieigendom verponding No. 4533, atas nama MUHAMMAD ZAINUDDIN gelarMARAH INDO & bagian berdasarkan akte tanggal 9 Januari 1951 No. 1;Eigendom verponding No. 4533 ini kemudian dipecah menjadi dua bagian, yaitu:Eigendom verponding No. 4551, Surat Ukur tanggal 15 Mei 1951 No. 14, seluas618 m, atas nama MUHAMMAD ZAINUDDIN gelar MARAH INDOberdasarkan Akta Eigendom tanggal 4 Oktober 1951 No. 123;b

Dengan terbitnya UUPA Tahun 1960 tanggal 23 September 1960, yangmembagi tanah menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu: Tanah Negara danTanah Milik, maka secara otomatis menghapus keberadaan tanah Verponding,Tanah Adat,serta Tanah non non Barat maupun non adat, sehingga ketentuanpajak bumi sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad Tahun 1927 No. 179tidak dapat diterapkan lagi karena ketidakberadaan obyek pajaknya (tanahVerponding, tanah Gemeente dan tanah non Gemeente).

BCA;Bahwa setelah dilakukan pengecekan di kantor BPN Propinsi DKIJakarta ternyata eigendom verponding No.6393 No.5 tanggal 9 Djoeni1927 atas nama LIM KIT NIO tidak terdaftar akan tetapi lokasisebagaimana eigendom verponding dimaksud terdaftar dengan No.6393tertanggal 23 Agustus 1924 atas nama DE Gemeente Batavia (sekarangPemerintah Propinsi DKI Jakarta) dan bukan dengan Nomor 6393 No.5tertanggal 9 Djoeni 1927 atas nama LIM KIT NIO dan berdasarkanketerangan saksi ENDO KURNIADI bahwa kantor BPN Propinsi

DKImenyimpan asli kartu eigendom verponding peninggalan Belanda;Bahwa sesuai dengan catatan yang ada di kantor BPN DKI meskipunmempunyai nomor yang sama yaitu Nomor 6393 akan tetapi yangtercatat di kantor BPN adalah atas nama De Gemeente Batavia bukanatas nama LIM KIT NIO;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas makajika dihubungkan antara keterangan saksi ENDO KURNIADI dengan keteranganTerdakwa yang menyatakan bahwa Akte eigendom verponding No. 6393 No.5atas nama LIM KIT

LIM KIT NIO tidak tercatat melainkan lokasi tanahdalam eigendom verponding tersebut terdaftar dengan nomor 6393 tertanggal 23Agustus 1921 atas nama De Gemeente Batavia (sekarang Pemerintah PropinsiDKI Jakarta) dengan berdasarkan keterangan saksi ENDO KURNIADIN bahwakantor BPN Propinsi DKI Jakarta menyimpan asli kartu eigendom verpondingpeninggalan Belanda; bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama saksi TIMOTIUSTUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S JEMMY MOKOLENGSANG, SH dapatmerugikan PT.

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.Catatan Sipil dari Kotapraja Viagtwedde (Burgerlijke Stand de gemeente),tanggal 15 September 1955, mengenai perkawinan antara Tuan Tan GiemJauw dan Nona Aleida Henderika Drenth, (Dalam bahasa belanda),selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P 1 b;(Fotocopy sesuai asli)Terjemahan resmi bahasa belanda ke bahasa Indonesia atas AktaPerkawinan No.118, tanggal 2 September 1955 antara Tuan Tan GiemJauw dan Nona Aleida Henderika Drenth, selanjutnya

pada Fotocopy buktisurat tersebut diberi tanda P 2 a; (Fotocopy sesuai asili)Terjemahan resmi bahasa belanda ke bahasa Indonesia atas Catatan Sipildari Kotapraja Viagtwedde (Burgerlijke Stand de gemeente), tanggal 15September 1955, mengenai perkawinan antara Tuan Tan Giem Jauw danNona Aleida Henderika Drenth, selanjutnya pada Fotocopy bukti surattersebut diberi tanda P 2 b; (Fotocopy sesuai asli)Akta Perjanjian Perkawinan No.238/1955, tanggal 1 September 1955antara Tuan Tan Giem Jauw dan Nona Aleida

., dalam bukunyaSendiSendi Hukum Agraria penerbit Ghalia Indonesia 1983, halaman 23):Menimbang, bahwa menurut historis/sejarah ketentuan pertanahansebelum berlakunya UUPA, sesungguhnya telah ada kegiatan pendaftaran tanah,namun kegiatan itu hanya dilakukan demi kepentingan negara dalam halpemungutan pajak (fiscal cadastre). sampai tahun 1961 ada 3 (tiga) macampungutan pajak tanah, yaitu :1) Untuk tanahtanah hak barat: Verponding Eropa;2) Untuk tanahtanah hak milik adat yang ada di wilayah Gemeente

: VerpondingIndonesia;3) Untuk tanahtanah hak milik adat luar wilayah Gemeente: Landrente atauPajak Bumi.Menimbang, bahwa pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan suratpengenaan pajak atas nama pemilik tanah, yang dikenal dengan sebutan petukpajak, pipil, girik dan lainlain.

KOLA SAKA bekerja dengan RAJA THOMASsebagai sopir dan KOLA SAKA adalah anak Kepala KampungWolowiro bernama STEFANUS SAKA, maka RAJA THOMASmenjodohkan KOLA SAKA dengan ponakannya, yaitu LAURENSIADA SILVA in casu ibu kandung Para Tergugat.Bahwa saat peminangan dan penyerahan belis oleh KOLA SAKAterhadap LAURENSIA DA SILVA berlangsung di rumah PAULUSCENTIS XIMENES DA SILVA atau) RAJA CENTIS (ayahLAURENSIA DA SILVA atau kakek Para Tergugat) di Lekebai yangsaat itu sedang menjabat sebagai Kapitan untuk Gemeente

Terdaftaratas nama Gemeente Medan dan mengajukan gugatan rekayasa terhadaptanah terperkara dengan dalildalil banwa tanah terperkara berdasarkan titeltersebut dan walaupun berdasarkan Pengadilan Negeri Medan, putusankasasi dan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung R.I. sebagaimanadiuraikan di atas, telah menolak gugatan Tergugat VI atas tanah terperkara,yang berarti secara juridis Tergugat tidak berhak atas tanah terperkaraberdasarkan titel tersebut.

Namanama Gereja yangtermasuk kedalam Badan Gereja Protestan di Indonesia Bahagian Barat,sebagaimana dimaksud dalam huruf A adalah sebagai berikut: C. angka68 tercantum Kerkeraad der Protestansche Gemeente Te Ambarawa.Surat tersebut disampaikan pula kepada semua Bupati/WalikotamadyaKDH Tk.Il Up. Kepala Sub. Direktorat Agraria Up. Kepala SeksiHalaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 143 K/TUN/2017Pendaftaran Tanah (yang ada hubungannya dengan dictum Pertamahuruf A,B,dan C).