BarusPandiangan;Sebelah Timur : Jalan Gemente/Kemente (Jalan Desa);Sebelah Selatan :UmaniA. Rasmi Pandiangan;Sebelah Barat : Uma niA. Elida Sitinjak;.

BarusPandiangan;Sebelah Timur : Jalan Gemente/Kemente (Jalan Desa);Sebelah Selatan :UmaniA. Rasmi Pandiangan;Sebelah Barat : Uma niA. Elida Sitinjak;Keempat, dua bidang tanah perladangan (darat) yang dikenal orangsebagai Dolok Martahan Hasundutan (Barat) seluas + 1.000 M? denganbatasbatasnya:Sebelah Utara : A. Helbin Sinaga;Sebelah Timur : Jalan Gemente (Jalan Desa);Sebelah Selatan : A.

BarusPandiangan;Sebelah Timur : Jalan Gemente/Kemente (Jalan Desa);Sebelah Selatan :UmaniA. Rasmi Pandiangan;Sebelah Barat : Uma niA.

Barus Pandiangan; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gemente/Kemente (JalanDesa); Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah (Uma) A. RasmiPandiangan; Sebelah Barat berbatas dengan Sawah (Uma)A.

, tanah mana sekarang dikenaldengan Jalan Sisingamangaraja Tarutung, Kelurahan Hutatoruan xX,Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batasbatassebagai berikut: sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara milikPemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Gemente), sebelah Timur berbatasdengan Jalan Sisingamangaraja Tarutung, sebelah Selatan berbatasdengan Tanah Negara milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara(Gemente), sebelah Barat berbatas dengan Tebing Tangsi Tarutung;Bahwa setelah Negara Republik

Gerhard Lumban Tobing, Jalan Diponegoro, JalanGajah Mada, Jalan Sutomo Tarutung yang memakai/mempergunakan tanahGemente wajib membayar sewa kepada Pemerintah Daerah;Bahwa benar seluruh tanah Gemente yang telah menjadi asset PemerintahDaerah Tingkat Il Tapanuli Utara seperti di Jalan Sisingamangaraja, JalanD.I. Panjaitan, Jalan Dr.

Bahwa perkara ini tidak sematamata dilatarbelakangi adanya SuratKeputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2012 dan surat Nomor150/Hukor/2012 tanggal 29 Februari 2012 tetapi menyangkut adanyarencana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara membongkar Gedung EksBioskop Tobing milik Pemohon Kasasi yang diwarisi secara turun temurunsejak tahun 1939 di atas tanah Gemente ;3.

Samuel Johannes Lumban Tobing sejak dahulu telahberusaha mengurus alas hak sewa tanah gemente menjadi Hak GunaBangunan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tetapi upayaupayayang dilakukan ahli waris alm.

Samuel Johannes Lumban Tobing sementara hak sewamasih melekat atas objek tanah gemente tersebut maka Pengadilan TinggiMedan yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara merupakan pertimbangan hukum yangkeliru;Bahwa karena Pengadilan Tinggi Medan telah keliru membuat putusanterhadap perkara a guo maka patut dan adil menurut hukum dan mohonkiranya bilamana Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq.

RUKKA EMBA dan PrpSARIFAH INTAN yang memiliki sebuah bagunan rumah sejak tahun 1942di atas tanah bekas Hak Eigendom atas nama Gemente yangdikuasyaseluas kurang lebih 306. 20 m2. Sesuai Surat EXtemente No. 112,atas nama RUKKA EMBA yang terletakdi JI. Titan No. 12 dahulu No. 6Kelurahan Barana Kecamatan Makassar SKM 603 Persil/KWT6/24 denganbatasbatas sebagai berikut :1. Sebelah utara : Jalan Titang.2. Sebelah Timur : M. Toha.3. Sebelah Selatan : Tumbes Tunggani dan Sony (pabrik roti).4.

Bahwa karena tanah yang dibangun rumah oleh Almarhum Rukka Embaadalah Tanah Propounding (tanahtanah yang dikuasai oleh Belanda)kemudian beralin menjadi tanah milik pemerintahn kota Ujungpadanga/Makassar menjadi tanah EX GEMENTE dimana almarhumRUKKA EMBA adalah salah satu dari yang menguasai tanah EXGEMENTE tersebut. Yang kemudian Keluar Ketetapan berupa SuratKeputusan Menteri dalam Negeri No. 593. 1 192 tanggal 26 April 1983Tentang Pelepasan Hak Atas tanah EX GEMENTE kepada Masyarakat..

Kondohsedangkan faktanya tanah bangunan milik penggugat berada pada Persil 6yang mana tanah bangunan tersebut pernah difungsikan oleh pemegangobjek sengketa sebagai asrama ;.Bahwa dengan diterbitkannya SKTUN oleh tergugat mengakibatkan hakhak tergugat sebagai pemegang Hak EX Gemente menjadi hilang : halmana dipertegas oleh putusan Pengadilan No. 55/G/2018/PTUNMks yangdalam pertimbangannya Penggugat tidak punya kewenangan atas tanah incasu karena Tergugat telah melakukan pelepasan hak atas nama oranglain

. sementara faktanya dilapangan tanah dan bangunan yang dikuasaioleh Penggugat belum pernah beralin kepemilikannya kepada pihak laindan tetap terdaftar pada Dinas Pertanahan Kota Makassar sebagaialmarhum RUKKA EMBA (orang tua Penggugat) sebagai yang menguasaisebagaimana Keputusan Menteri dalam Negeri No.593. 1192 tanggal 26April 1983 Tentang Pelepasan Hak Atas tanah EX GEMENTE kepadaMasyarakat ;.

Bahwa demikian pula secara Yuridis nama RUKKA EMBA sebagai orangyang berhak mendapatkan Pelepasan HAK dari Pemerintah Kota Makassaratas tanah yang dikuasainya sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteridalam Negeri No. 593. 1192 tanggal 26 April 1983 Tentang Pelepasan HakAtas Tanah EX GEMENTE ;. Fakta lain adalah bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugatdiperuntukkan asrama, faktanya adalah tidak benar karena sejak tahun1996 rumah tersebut diambil alin penguasannya oleh Penggugat ;.

Toba Samosirtersebut, Pihak Dinas Koperindak Toba Samosir sangat jelas menerangkanbahwa hak sewa atas tanah gemente/tanah milik PemKab Toba Samosirtersebut adalah atas nama Bawedy Simanjuntak;Bahwa perbuatan tergugat yang telah menguasai dan mengklaimkepemilikan bangunan objek perkara milik Penggugat dapat dikategorikanPerbuatan Melawan Hukum (Ontechtmatigee daad);Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugattelah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, kerugiantersebut

Bahwa pada posita point 1 ( satu ) halaman 1 ( satu ) menyatakan : bahwa almarhum Antonius Siahaan menguasai sebidang tanah sewa( gemente ) milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ( sekarangKabupaten Toba Samosir ) dan membeli bangunan diatas tanah sewadimaksud dari Herman Pangaribuan pada tanggal 18 Agustus 2603 tahunJepang ( setara tahun 1943 kalender Masehi ) dstBahwa dalil penggugat tersebut, adalah dalil yang mengadaada dansangat dipaksakan, sebab pada tahun 1943 Indonesia belum merdeka,dan

Bahwa tidak benar dan sangat dibantah dalil Penggugat yang menyatakanbahwa ANTONIUS SIAHAAN menguasai sebidang tanah sewa (gemente)milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sekarang dikenal denganPemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir dan oleh karenanyaTergugat mengingatkan Penggugat untuk membuktikannya dipersidangan:.

Bahwa dengandemikian dalil gugatan Penggugat adalah tidak jelas, dan untuk ituTergugat adalah wajar memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan memutus perkara ini agar menolak dalil Penggugat, atau setidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Bahwa dalil Gugatan ( posita ) point 9 ( Sembilan ) halaman 2 ( dua )Penggugat dengan tegas telah mengakui bahwa Tergugat telah tinggaldan menyewa tanah gemente selama 40 ( empat puluh tahunan ) lebih,secara teruS menerus .

Dan perlu diketahui oleh Penggugat bahwaTergugat tetap membayar sewa tanah Gemente tersebut kepada Pemkabdan tidak ada pihak yang keberatan :.Bahwa benar Tergugat ada merehab bangunan miliknya, dan setiapmerehab juga harus sepengetahuan oleh Pemerintah maupun kepalaDesa :Bahwa sebenarnya Tergugat dan Keluarga Tergugat telah lama tinggaldiatas tanah gemente tersebut selama 50 ( lima puluh ) tahun lebih danselama tinggal diatas tanah tersebut Tergugat dan keluarga tetapmembayar sewa kepada Pemkab Taput

berdasarkan klarifikasi dari KepalaBagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Makassar nomor100/73/PTNH/V/2015 tertanggal 12 Mei 2015 menegaskan bahwa dasar haksewa NOMOR 197/PEND/BN/PEM/2013 persil 5 kwitansi nomor 5 yang terletakdi Jalan Sunu No.32 Makassar, Kelurahan Malimongan Baru (SekarangKelurahan Timungan Lompoa) Kecamatan Bontoala Kota Makassar An.Maemunah yang dialinkan/dioper kepada Andi Naidah (penggugat) seluas + 264M2 TIDAK TERDAFTAR sebagai tanah pengelolaan pemerintah kota Makassar(ex Gemente

Hal tersebut juga diperkuat oleh Klarifikasi tertulis dari SekretarisDaerah Kota Makassar nomor 593/1371/HK/VII/2016 tertanggal 15 Juli 2016yang menegaskan bahwa Surat Keterangan Bukti Pemegang Hak Sewa/PakaiTanah Pengelolaan/ Penguasaan Pemerintah Kota Makassar NOMOR197/PEND/BN/PEM/2013 tertanggal 7 Juni 2013 TIDAK TERDAFTAR sebagaitanah pengelolaan pemerintah kota Makassar (ex Gemente).Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, maka menurut hukumPENGGUGAT tidak memiliki kepentingan Hukum untuk

TIDAKTERDAFTAR sebagai tanah pengelolaan pemerintah kota Makassar (exGemente).Hal tersebut juga diperkuat oleh klarifikasi tertulis dari Sekretaris Daerah KotaMakassar Nomor 593/1371/HK/VII/2016 tertanggal 15 Juli 2016 yang menegaskanbahwa Surat Keterangan Bukti Pemegang Hak Sewa/ Pakai Tanah Pengelolaan/Penguasaan Pemerintah Kota Makassar NOMOR 197/PEND/BN/PEM/2013tertanggal 7 Juni 2013 TIDAK TERDAFTAR sebagai tanah pengelolaanpemerintah kota Makassar (ex Gemente).7.

Maemunah yang dialihkan/dioperkepada Andi Naidah (penggugat) seluas + 264 M2 TIDAK TERDAFTAR sebagaitanah pengelolaan pemerintah kota mekassar (ex Gemente).

Hal tersebut jugadiperkuat oleh Klarifikasi tertulis dari Sekretaris Daerah Kota Makassar nomor593/1371/HK/VII/2016 tertanggal 15 Juli 2016 yang menegaskan bahwa SuratKeterangan Bukti Pemegang Hak Sewa / Pakai Tanah Pengelolaan / PenguasaanPemerintah Kota Makassar NOMOR 197/PEND/BN/PEM/2013 tertanggal 7 Juni 2013TIDAK TERDAFTAR sebagai tanah pengelolaan pemerintah kota mekassar(ex Gemente).Bahwa pemohon banding yang tetap mencantumkan alamatnya di Jalan SunuNo. 32, Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan

jadi obyeknya tanah yang akan didirikan bangunan kalau yang menyewakanharus punya Hak Milik Atas Tanah ;Bahwa status hukum suatu hak Eigendom yang pemegang haknya adalah PemerintahKota dengan berlakunya UndangUndang Pokok Agraria adalah Eigendom yg dimilikiPemerintah Kota karena pada waktu itu Negara boleh memiliki hak, ketika Indonesiamerdeka sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 kepemilikan Negara sudah tidak sesuaidengan konstitusi Negara, menurut saya dengan perubahan konstitusi itu semulaEigendom gemente

buktikepemilikan sebagai dasar pengajuan hak ; Bahwa secara hukum Hak Garap tidak bisa dialihkan ; 50Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 terkait proses Pendaftarantanahnya, jadi mekanismenya permohonan Hak berakhir dengan dikeluarkannya SuratKeterangan Permohonan didalamnya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohondiantaranya proses pendaftaran tanah untuk mendapatkansertipikat ; ee Bahwa apabila seseorang yang ingin mengajukan hak atas tanah Negara EigendomVerponding atas nama gemente

didalamnya mengandung wewenang,kewajiban dan larangan sehingga dengan demikian hakhak privat pernah mengerjakantanah, orang berwenang menguasai langsung ;Bahwa yang mempunyai kewenangan Prioritas untuk mendapatkan Hak Apabiladiajukan terkait dengan status Tanah Negara diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997mengatur pendaftaran tanah tetapi yang ditujukan permohonan hak diatur PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 6 Tahun 1992 ; Bahwa Hak Eigendom atas nama gemente

tentu saja disebutkan Hak Eigendom atasnama gemente, persoalannya tanahtanah melalui konversi atau permohonan hakpertama diatur dalam UndangUndang Pokok Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentangkonversi tanahtanah hak penguasaan ; Hak Penguasaan diatur oleh Keputusan MenteriAgraria SK.112/KA/1961 tapi tidak pernah dilaksanakan, oleh sebab itu pada tanahtanah Eigendom atas nama gemente bisa diajukan hak ; Bahwa Permohonan hak harus dilengkapi Data Yuridis dan Data Fisik ; Data Yuridisadalah mengenai apa

Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya DaerahTingkat II Surabaya ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan menganaiaspek prosedur Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa ; Menimbang, bahwa salah satu dasar pertimbangan Tergugat I menerbitkan obyeksengketa sebagaimana yang termuat dalam konsideran Menimbang huruf a, bahwaTergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak atas tanah Negara bekas HakEigendom Verponding Nomor 1304 sisa tercatat atas nama De Gemente

Helbin Sinaga;Sebelah Timur : Jalan Gemente (Jalan Desa);Sebelah Selatan :A. Mangasa Sitinjak;Sebelah Barat : Binanga (Sungai) Sihodahoda;Tanah perladangan (darat) yang dikenal sebagai Dolok MartahanHabinsaran (Timur) seluas + 2.500 M? dengan batasbatas sebagaiberikut:Sebelah Utara : A. Mangasa Sitinjak;Sebelah Timur : Uma ni Makdin (A. Rau) Pandiangan;Halaman 3 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Padt/2020/PT MDNSebelah Selatan :A. Tiomsa Gultom;Sebelah Barat : Huta Dolok Martahan;5.

BarusPandiangan;Sebelah Timur : Jalan Gemente/Kemente (Jalan Desa);Sebelah Selatan : UmaniA. Rasmi Pandiangan;Sebelah Barat : UmaniA. Elida Sitinjak;.

Helbin Sinaga;Sebelah Timur : Jalan Gemente (Jalan Desa);Sebelah Selatan :A. Mangasa Sitinjak;Sebelah Barat : Binanga (Sungai) Sihodahoda;Yang kedua adalah tanah perladangan (darat) yang dikenal sebagaiDolok Martahan Habinsaran (Timur) seluas + 2.500 M2 dengan batasbatas sebagai berikut:Halaman 5 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Padt/2020/PT MDNSebelah Utara : A. Mangasa Sitinjak;Sebelah Timur : Uma ni Makdin (A. Rau) Pandiangan;Sebelah Selatan :A.

BarusPandiangan;Sebelah Timur : Jalan Gemente/Kemente (Jalan Desa);Sebelah Selatan :UmaniA. Rasmi Pandiangan;Sebelah Barat : UmaniA. Elida Sitinjak;Halaman 12 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Padt/2020/PT MDNKeempat, dua bidang tanah perladangan (darat) yang dikenal orangsebagai Dolok Martahan Hasundutan (Barat) seluas + 1.000 M2 denganbatasbatasnya:Sebelah Utara : A. Helbin Sinaga;Sebelah Timur : Jalan Gemente (Jalan Desa);Sebelah Selatan :A.

Barus Pandiangan; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gemente/Kemente (JalanDesa); Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah (Uma) A. RasmiPandiangan; Sebelah Barat berbatas dengan Sawah (Uma) A.

Samuel Johannes Lumban Tobing;Bahwa pada tahun 1939 sebelum Negara Republik Indonesia Merdeka, SamuelJohannes Lumban Tobing telah membangun/mendirikan Gedung Bioskop diberi namaBioskop Tobing diatas tanah Gemente yang dikuasai Pemerintah Kolonial Belandaseluas 658 M2, tanah mana sekarang dikenal dengan Jalan Sisingamangaraja Tarutung,Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara denganbatasbatas sebagai berikut : sebelah utara berbatas dengan tanah Negara milikPemerintah Kabupaten

Tapanuli Utara (Gemente), sebelah timur berbatas dengan JalanSisingamangaraja Tarutung, sebelah selatan berbatas dengan Tanah Negara milikPemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Gemente), sebelah barat berbatas denganTebing Tangsi Tarutung;Bahwa setelah Negara Republik Indonesia Merdeka pada tahun 1945 maka PemerintahRepublik Indonesia Cq.

Bahwa benar seluruh tanah Gemente yang telah menjadi asset Pemerintah DaerahTingkat II Tapanuli Utara seperti di Jalan Sisingamangaraja, Jalan D.I.Panjaitan, JalanDr.Gerhard Lumban Tobing, Jalan Diponegoro, Jalan Gajah Mada, Jalan SutomoTarutung saat ini tidak lagi secara keseluruhan milik Pemerintah Kabupaten TapanuliUtara tetapi sudah banyak peningkatan dari Hak Sewa Gemente beralih menjadi HakGuna Bangunan dan atau Hak Milik;.

Gemente di sekitar JalanSisingamangaraja Kota Tarutung secara persis saksi kurang tahu, tetapi dekatdekat Jalan Sisingamangaraja, dan Sebelah selatan Kantor Seni dan Kebudayaan,sebelah barat Tebing Tangsi;Bahwa benar, Eks Gedung bioskop Tobing yang berdiri tahun 1939 berdiri diatastanah Gemente;Bahwa setahu saksi Eks Bioskop Tobing berhenti beroperasi sebagai Bioskopadalah sejak tahun 1990;Bahwa setelah berhenti beroprasi sebagai gedung bioskop, Eks Gedung Bioskopdipergunakan sebagai tempat beribadah

Pemerintah Daerah TingkatII Tapanuli Utara mengklaimsegala tanah yang diusahai oleh Masyarakat khususnya di Kota Tarutung yang dipakaipada masa Kekuasaan Kolonial Belanda menjadi asset atau milik Pemerintah DaerahTingkatII Tapanuli Utara, dan untuk melanjutkan pengusahaannya maka yangmemakai/mempergunakan tanah Gemente wajib membayar sewa kepada PemerintahDaerah, sehingga oleh karenanya Alm.

asumsi dan persepsi Tergugat II/ Pembandingsemata yang tidak didasari oleh fakta serta landasan hukum (tidakmemiliki reasoning hukum ).Satu hal yang pasti bahwa bukti surat P.1 dibuat dan ditandatanganioleh Institusi/ orang yang berwenang untuk itu, dengan demikian bukti P.1adalah sah dan memiliki nilai bukti yang sempurna.Bukti P.1 dibuat sesuai dengan Peraturan Perundang undanganyang berlaku yaitu : Surat Keputusan Menteri Agraria No. 834/ Ka Tanggal6 Oktober 1960 Tentang tanah pengelolaan ( Stad Gemente

Makassar ),Surat Keterangan Pendaftaran tanah Kepala Kantor Agraria KotamadyaDati Il Ujung Pandang No. 214/ 1982 Tanggal 7 10 1982 Tentang tanahsewa Pemerintah Daerah, Surat Kepala Kantor Agraria KMUP Tentangdaftar tanah dalam penguasaan Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang( Stad Gemente Makassar ) tanggal 5 Juni 1982 dan tanggal 18 Juni 1982.Oleh karena dalam bukti P.1 tersebut telah diakui oleh PemerintahKota Makassar/Tergugat I/ Pembanding bahwa tanah tersebut ditempatioleh orang tua Penggugat

asumsi dan persepsi Tergugat I/ Pembandingsemata yang tidak didasari oleh fakta serta landasan hukum ( tidakmemiliki reasoning hukum ).Satu hal yang pasti bahwa bukti surat P.1 dibuat dan ditandatanganioleh Institusi/ orang yang berwenang untuk itu, dengan demikian bukti P.1adalah sah dan memiliki nilai bukti yang sempurna.Bukti P.1 dibuat Sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yangberlaku yaitu : Surat Keputusan Menteri Agraria No. 834/ Ka Tanggal 6Oktober 1960 Tentang tanah pengelolaan ( Stad Gemente

Makassar ),Surat Keterangan Pendaftaran tanah Kepala Kantor Agraria KotamadyaDati II Ujung Pandang No. 214/ 1982 Tanggal 7 10 1982 Tentangtanah sewa Pemerintah Daerah, Surat Kepala Kantor Agraria KMUPTentang daftar tanah dalam penguasaan Pemerintah Kotamadya UjungPandang ( Stad Gemente Makassar ) tanggal 5 Juni 1982 dan tanggal 18Juni 1982.

Kemudian pada saat terbit SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri dimana masingmasing pemilik tanah/yang menguasai tanah ex gemente dimaksud yang berbatasan langsungdengan tanah bangunan rumah milik Para Penggugat masingmasingmembuat pagar tembok selaku pembatas berdasarkan luas masingmasing tanah yang dikuasai sebagaimana yang terdapat dalam SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri No. 591.1192 tanggal 26 April 1983yang akan dibayar kepada Pemerintah Kota Makassar, sehingga terdapatkelebihan tanah sebagaimana

mempergunakannya sebagai tempat tinggal.Disamping itu warga menolak keberadaan tanah bangunan rumah in Iitisuntuk dijadikan sebagai tempat mahasiswa karena kerap menimbulkankeributan pada lingkungan setempat; Bahwa karena tanah yang dibanguni rumah oleh Almarhum Rukka Embaadalah tanah bekas yang pernah dikuasai oleh Belanda kemudian beralihmenjadi tanah milik Pemerintah Kota Ujung Padang/Makassar atauHalaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.12.13.14.15.16.dikenal dengan istilah tanah ex gemente

Berdasarkansurat Keputusan Menteri Dalam Negeri No No. 593. 1 192 tanggal 26April 1983 Tentang Pelepasan Hak Atas tanah Ex Gemente kepadaMasyalrakal; 292222 nnn nn nn nn ne nnn nnn nn nnn nnn nn ne nen nnn nn eensBahwa Tergugat juga tidak pernah mengumumkan data fisik dan datayuridis, tentang penerbitan sertipikat a quo terbukti bahwa ParaPenggugat dan keluarganya yang tinggal di rumah bangunan tersebutserta Ketua RI dan RW tidak mengetahui proses penerbitan sertipikatobyek sengketa, termasuk para

Bahwa demikian pula secara yuridis nama Rukka Emba sebagaiorang yang berhak mendapatkan pelepasan hak dari PemerintahKota Makassar atas tanah yang dikuasainya yakni tanah danbangunan in litis sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri dalamNegeri No. 593. 1 192 tanggal 26 April 1983 Tentang PelepasanHak Atas Tanah Ex Gemente; c.

Penggugat dalam surat gugatannya telah mengandungketidakjelasan dimana Penggugat menyatakan kepemilikannya "berdasarkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 591.1192 tanggal 26 April 1983" (angka2 Halaman 2) sedangkan pada bagian lain dari surat gugatannya Penggugatmenyatakan "menguasai tanah yang kemudian keluar Ketetapan Berupa SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.1192 tanggal 26 April 1983 TentangHalaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.Pelepasan Hak Atas Tanah Ex Gemente

Jualbeli tanah yangterletak, di persimpangan Jalan Pangkol/Kayu Besi dan Juhin/Batu Kijang/Parit Lima, Desa Kayu Besi, Kecamatan Pangkalan Baru (dulu), sekarangKecamatan Namang, Kabupaten Bangka (dulu), sekarang KabupatenBangka Tengah, dengan batasbatas:Sebelah Barat Jalan Raya (dulu)/Jalan Raya Kayu Besi (sekarang);Sebelah Timur Kebon sayur (dulu)/Lahan peternakan sapi (Sekarang);Sebelah Utara Hutan gemente (dulu)/Pemakaman etnis Tionghoa(sekarang);Sebelah Selatan Jalan Raya (dulu)/Jalan Raya Batu

terjadi tumpangtindih penguasaan tanah secara melawan hukum dan tanpa hak, terhadaptanah milik Penggugat, yang semula beriokasi di persimpangan JalanPangkol/ Kayu Besi dan Juhin/Batu Kijang/Parit Lima, Desa Kayu Besi,Kecamatan Pangkalan Baru (dulu), sekarang, Kecamatan Namang,Kabupaten Bangka (dahulu) sekarang Kabupaten Bangka Tengah,dengan batasbatas:Sebelah Barat Jalan Raya (duiu)/Jaian Raya Kayu Besi (sekarang);Sebelah Timur Kebon Sayur (dulu)/Lahan peternakan sapi (Sekarang);Sebelah Utara Hutan gemente

mengoperalinkandan, atau termasuk menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapunterhadap tanah/lahan kebun yang berlokasi, di persimpangan JalanPangkol/ Kayu Besi dan Juhin/Batu Kijang/Parit Lima, Desa Kayu Besi,Kecamatan Pangkalan Baru (dulu), sekarang, Kecamatan Namang,Kabupaten Bangka (dahulu), sekarang, Kabupaten Bangka Tengah,dengan batasbatas:Sebelah Barat Jalan Raya (dulu)/Jalan Raya Kayu Besi (sekarang);Sebelah Timur Kebon Sayur (dulu)/Lahan peternakan sapi (sekarang);Sebelah Utara Hutan gemente

jualbeli Nomor 28/1972, antara Liu Chin On dan H.Tusin, tertanggal 16 Desember 1972, terhadap tanah/lahan yangberlokasi, di Persimpangan Jalan Pangkol/Kayu Besi dan Juhin/BatuKijang/Parit Lima, Desa Kayu Besi, Kecamatan Pangkalan Baru (dahulu),sekarang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka (dahulu),sekarang, Kabupaten Bangka Tengah, dengan batasbatas:Sebelah Barat Jalan Raya (dulu)/Jalan Raya Kayu Besi (sekarang);Sebelah Timur Kebon Sayur (dulu)/Lahan peternakan sapi (Sekarang);Sebelah Utara Hutan gemente

Toba Samosirtersebut, Pihak Dinas Koperindak Toba Samosir sangat jelasHalaman 4 dari 38 Putusan Nomor 551/Pdt/2019/PT MDN18.19.menerangkan bahwa hak sewa atas tanah gemente/tanah milik PemKabToba Samosir tersebut adalah atas nama Bawedy Simanjuntak;Bahwa perbuatan tergugat yang telah menguasai dan mengklaimkepemilikan bangunan objek perkara milik Penggugat dapat dikategorikanPerbuatan Melawan Hukum (Ontechtmatigee daad);Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugattelah menimbulkan

Bahwa pada posita point 1 ( satu ) halaman 1 ( satu ) menyatakan: bahwa almarhum Antonius Siahaan menguasai sebidang tanah sewa( gemente ) milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ( sekarangKabupaten Toba Samosir ) dan membeli bangunan diatas tanah sewadimaksud dari Herman Pangaribuan pada tanggal 18 Agustus 2603 tahunJepang ( setara tahun 1943 kalender Masehi ) dstBahwa dalil penggugat tersebut, adalah dalil yang mengadaada dansangat dipaksakan, sebab pada tahun 1943 Indonesia belum merdeka,dan

Bahwa tidak benar dan sangat dibantah dalil Penggugat yang menyatakanbahwa ANTONIUS SIAHAAN menguasai sebidang tanah sewa(gemente) milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sekarang dikenaldengan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir dan oleh karenanyaTergugat mengingatkan Penggugat untuk membuktikannya dipersidangan:.

Tergugat adalah wajar memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini agar menolak dalil Penggugat, atausetidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Bahwa dalil Gugatan ( posita ) point 9 ( Sembilan ) halaman 2 ( dua )Penggugat dengan tegas telah mengakui bahwa Tergugat telah tinggaldan menyewa tanah gemente selama 40 ( empat puluh tahunan ) lebih,secara terus menerus .

Dan perlu diketahui oleh Penggugat bahwaTergugat tetap membayar sewa tanah Gemente tersebut kepada Pemkabdan tidak ada pihak yang keberatan :Bahwa benar Tergugat ada merehab bangunan miliknya, dan setiapmerehab juga harus sepengetahuan oleh Pemerintah maupun kepalaDesa :Bahwa sebenarnya Tergugat dan Keluarga Tergugat telah lama tinggaldiatas tanah gemente tersebut selama 50 ( lima puluh ) tahun lebih danselama tinggal diatas tanah tersebut Tergugat dan keluarga tetapmembayar sewa kepada Pemkab Taput

.; Tergugat tegaskan demikian karena dasar klaim kepemilikan Para Penggugat sebatasmenyatakan telah membeli dari pihak yang tidak jelas status hukumnya baik dalam halpenguasaan maupun hubungan hukumnya dengan tanah a quo, mengingat tanah a quosemula merupakan tanah bekas Eigendom Verponding No. 5853 dan No. 1304/Sisa atasnama Gemente Soerabaya yang sekarang disebut dengan Pemerintah Kota Soerabaya.; Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Para Pengugat tidaklah mempunyai kompetensidan kapasitas dalam

Tergugat I tegaskan, sebagaimana dalam gugatannya Para Penggugattidak dapat membuktikan secara jelas dasar perolehan tanah a quo dan sematamatamendalilkan perolehannya dilakukan berdasarkan jual beli, justru dalil Para Penggugattersebut harus dipertanyakan terkait keabsahan atau legalitas pihak yang telah melakukanpengalihan tanah a quo kepada Para Penggugat, mengingat tanah a quo merupakan tanahEigendom Verponding No. 5853 dan No. 1304/Sisa atas nama Gemente Soerabaya yangpada saat ini disebut dengan

Sebagaimana tertuang dalam RisalahPanitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) tanggal 6 Maret 1996 No. 144/HPL/III/96, No.143/HPL/III/96, No. 141/HPL/III/96 dan No. 140/HPL/II/96 telah ditegaskan bahwatanah a quo merupakan tanah bekas Eigendom Verponding No. 1304 dan No. 5853/Sisaatas nama Gemente Soerabaya yang saat ini merupakan Pemerintah Kota Surabaya,sehingga penerbitan keputusan a quo telah ditujukan kepada pihak yang berhak dansecara sah menurut hukum mengingat tanah a quo merupakan asset dari Pemerintah

khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II adalah penerbitanSertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kelurahan Baratajaya, Gambar Situasi No. 10469/1997tanggal 2181997, luas 231.598 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IISurabaya, yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 291997; Bahwa kronologis penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kelurahan Ngagel tersebut oleh Tergugat II adalah sebagai berikut : semula tanah berstatus Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 1304 sisa atasnama De Gemente

Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalamKonpensi untuk sebahagian ; Menyatakan tanah terperkara (Huta Dame) dan tanah turutan (Pangeahan) dikurangi Jalan Gemente panjang 40 m, lebar 4 m adalah milikPenggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi yang berasaldari warisan Johanes Siregar ; Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk selebihnya ;lll.

Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalamKonpensi untuk sebahagian ; Menyatalan tanah terperkara (Huta Dame) dan tanah turutan(Pangeahan) dikurangi jalan Gemente pajang 40 m, lebar 4 m adalahHal. 29 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010milik Penggugat dalam Rekonpensi/Terrgugat dalam Konpensi yangberasal dari warisan Johanes Siregar ; Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk selebihnya ;Ill.

Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalamKonpensi untuk sebahagian ; Menyatakan tanah terperkara (Huta Dame) dan tanah turutan(Pengeahan) dikurangi jalan Gemente panjang 40 m, lebar 4 m adalahmilik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi yangberasal dari warisan Johanes Siregar ; Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk selebihnya ;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.

Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalamKonpensi untuk sebahagian ; Menyatakan tanah terperkara (Hula Dame) dan tanah turutan(Pangeahan) dikurangi jalan Gemente pajang 40 m, lebar 4 m adalahmilik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konptnsi yangberasal dari warisan Johanes Siregar ; Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk selebihnya ;Bahwa putusan dalam perkara No. 21/Pdt.G/1996/PN.

25 Februari2000, Majelis Hakim Pengadiian Negeri Tarutung telah dilakukanpemeriksaan atas objek tanah terperkara (Sidang Lapangan) pada tanggal 2Agustus 1996, dan yang menjadi tanah terperkara adalah sebagaimana yangtertera dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat ;Bahwa dengan demikian yang menjadi objek sengketa dalam perkara No.21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996 pada Pengadilan NegeriTarutung yaitu sebidang tanah (Hula Dame) dan tanah turutan (Pangeahan)dikurangi jalan gemente

Gemente Makassar / TanahPengelolaan Pemerintah Kota Makassar Nomor : 134/593.82/BA/HK/2002tertanggal 30 Desember 2002 tentang serah Terima Pelepasan Hak, yangditandatangani oleh An. Walikota Makassar Sekretaris Daerah Kota Drs. H. A.Rahim Abd. Hamid. Supomo Guntur (bukti P 8)9. Surat Perjanjian No!

134/59382/SPB/HK/2002 lentang pelepasan hak atas tanahex Gemente Makassar / Tanah pengelolaan Pemerinth Kota Makassar (bukti P9):10.Surat Keputusan No. 661/S.Kep /593.3/90 Tentang penunjukan Penerima HakAtas pelepasan Tanah Ex. Gemente Makassar / tanah Pengelolaan danPenghapusan dari daftar inventarisasi Pemerintah Kotamadya Daerah TK II UjungPandang (bukti PI0):11.

yang telah diterbitkan keputusan a quo(selanjutnya dikatakan tanah a quo) dan secara serta merta mendalilkan sebagaipihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah a quo;Tergugat tegaskan demikian karena dasar klaim kepemilikan Para Penggugatsebatas menyatakan telah membeli dari pihak yang tidak jelas status hukumnya baikdalam hal penguasaan maupun hubungan hukumnya dengan tanah a quo,mengingat tanah a quo semula merupakan tanah bekas Eigendom VerpondingNomor 5853 dan Nomor 1304/Sisa atas nama Gemente

Hakim Tingkat Kasasidalam memeriksa dan memutus perkara ini, oleh karena itu PemohonPeninjauan Kembali mengajukan keberatankeberatan sebagai berikut:a Perlu disampaikan kembali bahwa Surat KeputusanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional tanggal 8 April 1997 Nomor 53/HPL/BPN/97tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas NamaPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabayaditerbitkan di atas bidang tanah yang semula merupakantanah Eigendom Verponding Nomor 5853 dan Nomor1304/Sisa atas nama Gemente

Soerabaya yang pada saat inidisebut dengan Pemerintah Kota Soerabaya;b Terhadap status hukum penguasaan atas tanah Negarabekas Eigendom Verponding Nomor 5853 dan Nomor1304/Sisa atas nama Gemente Soerabaya demi hukumberada dibawah penguasaan Pemerintah Kota Soerabayaberdasarkan:Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953:Pasal 2, menegaskan: Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara denganUndangUndang atau peraturan lain pada waktu berlakunya PeraturanPemerintah ini, telah diserahkan kepada

Soerabaya berada pada Pemerintah Kota Surabaya, hal itu karenasubyek hukum atau pemegang hak (eigenar) adalah Gemente Soerabaya yangsecara jelas saat ini merupakan Pemerintah Kota Surabaya;Tindak lanjut terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dilaksanakandengan mempedomani Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentangPelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan KetentuanKetentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya, yang menyatakan:Pasal 2, menegaskan: Jika tanah Negara

Kembali sampaikan, surat Pernyataan H.Sunarto Sumoprawiro selaku Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabayatanggal 12 Oktober 1995 Nomor 593/3943/402.5.11/1995 yang menerangkanbahwa tanah seluas 1.115.339 Ha betulbetul tanah yang dikuasai PemerintahDaerah Tingkat II Surabaya, keberadaan tersebut hanya bersifat prosedur formal,terlepas dari keberadaan surat pernyataan tersebut sebagaimana telahdisampaikan bahwa terhadap penguasaan atas tanah Eigendom VerpondingNomor 5853 dan Nomor 1304/Sisa atas nama Gemente

telah diterbitkan keputusan a quo ( selanjutnya dikatakan tanah a quo )dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritasatas tanah a quo ;Tergugat tegaskan demikian karena dasar klaim kepemilikan Para Penggugatsebatas menyatakan telah membeli dari pihak yang tidak jelas status hukumnya baikdalam hal penguasaan maupun hubungan hukumnya dengan tanah a quo, mengingattanah a quo semula merupakan tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 5853 danNomor 1304/Sisa atas nama Gemente

HakimTingkat Kasasi dalam memeriksa dan memutus perkara ini, oleh karenaitu Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatankeberatansebagai berikut :a Perlu disampaikan kembali bahwa Surat KeputusanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional tanggal 8 April 1997 No. 53/HPL/BPN/97tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas NamaPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I Surabayaditerbitkan diterbitkan diatas bidang tanah yang semulamerupakan tanah Eigendom Verponding No. 5853 dan No.1304/Sisa atas nama Gemente

Soerabaya yang pada saatini disebut dengan Pemerintah Kota Soerabaya.b Terhadap status hukum penguasaan atas tanah Negarabekas Eigendom Verponding No. 5853 dan No. 1304/Sisaatas nama Gemente Soerabaya demi hukumberada43dibawah penguasaan Pemerintah Kota Soerabayaberdasarkan :Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 :Pasal 2, menegaskan : Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara denganUndangundang atau peraturan lain pada waktu berlakunya PeraturanPemerintah ini, telah diserahkan kepada suatu

Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra,sebelum dapat menggunakan tanahtanah Negara yang penguasaannyadiserahkan kepadanya itu menurut peruntukannya, dapat memberi izin kepadapihak lain untuk memakai tanahtanah itu dalam waktu yang pendek.Berdasar pada ketentuan tersebut, status hukum terhadap penguasaan atas tanahNegara bekas Eigendom Verponding No. 5853 dan No. 1304/Sisa atas namaGemente Soerabaya berada pada Pemerintah Kota Surabaya, hal itu karenasubyek hukum atau pemegang hak (eigenar) adalah Gemente

SunartoSumoprawiro selaku Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 12Oktober 1995 No. 593/3943/402.5.11/1995 yang menerangkan bahwa tanahseluas 1.115.339 Ha betulbetul tanah yang dikuasai Pemerintah DaerahTingkat If Surabaya, keberadaan tersebut hanya bersifat prosedur formal,terlepas dari keberadaan surat pernyataan tersebut sebagaima telah disampaikanbahwa terhadap penguasaan atas tanah Eigendom Verponding No. 5853 danNo. 1304/Sisa atas nama Gemente Soerabaya demi hukumberdasarkanPeraturan

dengan dasar alasan pemberianketerangan pada yang bersangkutan salah satunya adalah Surat KepalaKantor Agraria KMUP, tentang Daftar Tanah Dalam PenguasaanPemerintah Kotamadya Ujung Pandang (Stad Gemente Makassar)tanggal 5 Juni 1982 dan tanggal 18 Juni 1982 yang menjelaskan tanaheigendom sebagian yang ditempati/dikuasai oleh saudara SamparaSerang bukan tanah sewa Pemda KMUP, oleh karena itu penguasaantanah objek sengketa seluas 180 m* oleh Para Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum;Halaman 5 dari

Kadin suku Jambak sekarangdikuasai oleh Mansyur sebagai waris dari Kadin (Tergugat 2), SuratPagang Gadai tahun 1951 yang menjadi objek gadainya adalahsawah sebanyak 24 (dua puluh empat) piring besar kecil, sabitanpadinya 30 (tiga puluh) kulak gemente, dengan batasbatasnya : Sebelah Barat : sawah kawan ini juga dipegang oleh Mak Inu; Sebelah Timur : sSawah pusaka Yung Himat; Sebelah Selatan : sawah kawan ini juga dipegang oleh Yung Anak; Sebelah Utara : Sawah pusaka Haji Lutok;Bahwa dengan demikian

ABAS (Alm), 2.ANGKU GADANG (Alm), dan SUPIK NAIYEK (Pr.Alm/ibu kandung dariBasyiruddin) adalah selaku orangorang yang mengadaikan harta pusakakaum kepada NINI (Alm) dan KADIN (Alm) adalah Anduang/Angku dariTergugat 2, yang sampai saat ini masih digarap oleh Tergugat 2, dimanasesuai dengan Surat Pagang Gadai tahun 1951 tersebut yang menjadiobjek gadainya adalah sawah sebanyak 24 (dua puluh empat) piring besarkecil, sSabitan padinya 30 (tiga puluh) kulak gemente, dengan batasbatasnya : Sebelah Barat

Dari riwayat tanahnya jelas bahwa tanah tersebutmerupakan tanah negara bekas Eigendom Verponding No.5853 danEigendom Verponding No.1304 sisa atas nama Gemente Soerabayayang sekarang disebut dengan Pemerintah Kota Surabaya.Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa penggugat tidak mempunyaikompetensi dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, Oleh karenanyaTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk kiranyamenolak Gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakanGugatan Penggugat tidak diterima

atas namaPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya, adalah berasal dariEigendom Verponding No.5853 dan Eigendom Verponding No.1304 sisaatas nama Gemente Soerabaya yang sekarang disebut dengan PemerintahKota Surabaya,artinya demi Hukum Penguasaan bidang tanah yang telahditerbitkan Surat Keputusan a quo oleh Tergugat kepada Pemerintah KotaSurabaya tunduk dan patuh serta harus seijin Pemerintah Kota Surabaya.Dengan tidak ada sangkut paut dan hubungan hukum antara PemerintahKota Surabaya dengan

atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IlSurabaya, berstatus sebagai Tanah Negara bekas Eigendom VerpondingNo.1304 Sisa Atas Nama De Gemente Soerabaya, Luas 231.598 M?

jelasdiketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subyekpajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak.Bahwa, berdasarkan bukti penerbitan tanah obyek sengketa yaitu SertifikatHak Pengelolaan No.2 / Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng KotaSurabaya, Gambar Situasi No. 10649 / 1997 tanggal 21081997 luas231.598 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,adalah berstatus sebagai Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.1304 Sisa atas nama De Gemente

Soerbaya, luas 231.598 M2 yang secarafisik dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Dearah Tingkat II Surabaya.Bahwa, Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 1304 Sisa atasnama De Gemente Soerbaya, luas 231.598 M2 merupakan asal hakditerbitkannya obyek sengketa / Sertifikat Hak Pengelolaan No.2 /Kelurahan Baratajaya, Gambar Situasi No. 10649/1997 tanggal 21081997adalah telah didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku,antara lain adalah :a.